Posted by: effanzulfiqar | April 19, 2013

Hasan Ahmad dan Coreng Moreng Wajah DPRD

Adalah Hasan Ahmad, anggota DPRD Sampang yang kebetulan berasal dari PPP diduga kuat telah melakukan perbuatan sangat memalukan sebagai anggota Dewan yang terhormat. Hasan Ahmad sepertinya tidak merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya sekalipun sudah terbukti kuat melakukan tindakan pencabulan dan menikahi 9 anak di bawah umur.

Bahkan ketika diperiksa Selasa 16 April 2012, di Sub Unit Vice Control Jatanum Polrestabes Surabaya, ia terlihat tenang-tenang saja dan senyum-senyum, seolah tidak merasa bersalah sedikitpun. Kepada Polisi yang memeriksanya anggota komisi A DPRD Sampang itu mengaku melakukan perbuatan tersebut memang karena sifat kenakalannya. “Ya ini karena blinger (nakal) saya ada di sini, ha ha ha…,” kata Hasan.

Hebatnya, Ia mengaku sangat mengerti soal dosa. Itulah sebabnya mengapa setiap anak di bawah umur yang digaulinya selalu dinikahi siri sebelumnya. Percaya atau tidak, nikah siri dilakukan di dalam mobil, dengan seorang modin (ustad), tanpa ada pihak wali dari gadis tersebut.

Ia juga mengaku lebih senang dengan gadis di bawah umur, karena mereka tidak neko-neko ketimbang gadis dewasa, yang sudah dipenuhi kebutuhannya mereka akan pergi. Hasan yang juga pengusaha sadal ini mengatakan : . “Saya tahu itu melanggar hukum, tapi agama tidak melarang, karena saya menikahi. Katanya lagi : “Saya mau tobat, setelah keluar nanti saya akan umrah untuk meminta ampun,”. Pengakuan yang sangat polos tapi terkesan sangat biadab. Jangan-jangan Hasan mengalami gangguan kejiwaan, karena sembilan gadis yang digaulinya, masih berusia di bawah umur.

Bercermin dari perilaku Hasan Ahmad ayah enam anak ini menurut pikiran waras kita jelas sudah sangat kurang ajar sekali. Apalagi yang bersangkutan berasal dari partai politik yang berlebel Islam yang salah satu cita-citanya berjuang untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar.

Kalaupun memang ulah Hasan merupakan perbuatan pribadi yang bersangkutan tapi langsung atau tidak langsung ia telah mencoreng moreng wajah DPRD. Mencederai partainya sendiri dan melukai perasaan konstituen yang telah memilihnya.
Apa yang dilakukan Hasan dengan perilaku buruk tersebut sebenarnya hanya gambaran gunung es dari perilaku buruk anggota DPRD yang selama ini belum terkuak kepermukaan. Sangat memprihatinkan memang bila berkaca dari perilaku legislator daerah yang menyandang status sebagai orang yang terhormat.

Alih-alih menunjukkan kinerja terbaik dalam melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat, justru sebaliknya terjebak dalam banyak kasus yang mengungkap perilaku buruk mereka sebagai anggota dewan. Kepentingan rakyat menjadi nomor sekian dan kepentingan pribadi serta partai politik menjadi kepentingan utama.

Senyatanya memang anggota DPRD priode 2009-2014 belum menunjukkan dirinya sebagai wakil rakyat yang benar-benar amanah yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Justru sebaliknya banyak yang terlibat kasus narkoba, perjudian, korupsi, menjadi kontraktor bayangan, melakukan studi banding yang tak jelas mamfaatnya, perjalan dinas fiktif, bolos kerja sidang paripurna dan sengaja memperlambat pengesahan APBD.

Banyak lagi perilaku anggota DPRD yang lebih menonjolkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Perilaku buruk anggota dewan jelas membuat rakyat makin muak dan kehilangan kepercayaan terhadap DPRD sebagai lembaga penyalur aspirasi masyakarat.

Bila ini yang terjadi, alamat DPRD akan menjadi lembaga yang dipandang masyarakat sebagai lembaga yang hanya menjadi asesori demokrasi lokal bukan sebaliknya unsur yang menguatkan proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal yang menyuarakan kepentingan rakyat. Artinya mereka yang mengaku wakil rakyat dan menjadi anggota dewan semata hanya untuk memuasakan nafsu kekuasaan dan kepentingan pribadinya semata dan bukan untuk menjadi penyambung aspirasi rakyat.

Kita tidak berharap memang kualitas anggota DPRD untuk priode 2014-2019 akan sama buruk nantinya dengan anggota DPRD priode 2009-2014. Tapi setidaknya pesimistis akan kualitas anggota DPRD priode berikutnya sepertinya betul adanya bila bercermin dari hasil Survey yang dilakukan oleh Indonesia Network Elections Surveys (INES) yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik pada politikus ternyata makin menurun terus.

Dimana mayoritas responden menilai para politikus cenderung semakin berperilaku negatif, mencapai angka 80,4%. Cintra buruk politisi di mata publik yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif karena banyaknya banyaknya kader partai yang terlibat kasus-kasus korupsi dan perilaku buruk lainnya yang melanggar norma kepatutan dan kepantasan sebagai wakil rakyat yang terhormat.

Rekruitmen yang buruk

Adalah menjadi tugas partai politik untuk melakukan rekruitmen yang lebih transparan dan benar-benar lebih mengedepankan integritas dan jejak rekam calon anggota dewan. Bukan sepertinya yang selama ini rekruimen calon legislatif oleh parpol lebih mengedepankan ukuran-ukuran yang tidak rasional. Partisipasi dan keterlibatan publik secara terbuka dalam proses rekruimen calon legislatf sejak awal seharusnya tetap menjadi dasar dalam penetapan calon legislatif.

Publik sudah tahu betul bagaimana parpol dengan sangat telanjang melakukan rekruitmen dengan cara-cara yang berbau oligarkis, nepotisme dan kekuatan finansial. Tidak ada ukuran-ukuran rasional yang transparan dan akuntebel dilakukan parpol dalam rekruitmen calon anggota legislatif di internal parpol. Tentunya model rekruitmen seperti ini tidak akan pernah membuka peluang bagi calon yang lebih berkualitas, berintegrasi dan kompoten untuk menjadi anggota dewan.

Dengan model rekruitmen seperti ini jelas hasilnya adalah anggota dewan yang tidak amanah, tidak berintegritas dan bermoral dan tidak kompoten untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Atau yang lebih buruk yang terpilih adalah anggota legislatif sekelas Hasan Ahmad yang merasa lebih penting untuk menyalurkan hasrat syawat “kebinatangannya” dari pada menyalurkan kepentingan suara konstituen yang telah memilihnya. Atau seperti mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher yang telah didepak Partai Demokrat karena menjadi tersangka perkara suap perizinan tempat pemakaman.

Peran Badan Kehormatan

Herannya, Badan Kehormatan (BK) DPRD sepertinya lebih banyak diam sekalipun banyak terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku anggota DPRD yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan fungsinya. Padahal sangat diharapkan BK menjadi yang terdepan dalam menjaga citra lembaga wakil rakyat di mata publik dan bukan hanya diam.

Sangat diharapkan memang BK harus berani mereformasi diri sebagai penegak etika anggota DPRD, bila tidak maka BK hanya menjadi penghias karena tidak punya sikap yang tegas dalam menegakkan etika anggota dewan di daerah. Kita melihat bagaimana BK selama ini sangat lemah dalam penegakan sanksi terhadap anggota DPRD yang jelas-jelas melakukan pelanggaran kode etik, terutama bila berhadapan dengan anggota fraksinya sendiri.

Bila BK selamanya bersikap lemah dan tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota dewan yang berperilaku buruk dan jelas-jelas melanggar kode etik, sudah pasti tidak akan memberikan efek jera sedikitpun bagi para wakil rakyat. Orang-orang seperti Hasan Ahmad akan terus bermunculan merusak dan mencoreng moreng wajah lembaga DPRD. Atau memang anggota dewan seperti itu yang kita inginkan?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: