Posted by: effanzulfiqar | April 22, 2013

Carut Marut Pemilukada : Bara Api di Polopo

Rusuh Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) tanggal 31 April 2013, kembali terjadi di Kota Palopo – Sulawesi Barat yang berbuntut perusakan dan pembakaran fasilitas pemerintah daerah. Rusuh tersebut berawal dari penetapan KPU atas pasangan Judas Amir – Ahmad Syarifuddin sebagai pemenang Pemilukada putaran kedua dengan perolehan 37.469 suara beda tipis 738 suara dengan pasangan Haidir Basir-Thamrin Jufri yang meraih suara 36.731 suara.

Benar – tidaknya bahwa kerusuhan yang terjadi pada awalnya disebabkan adanya dugaan terjadinya penggelembungan suara oleh anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wara Timur. Akibatnya kantor kecamatan tersebut yang pertama menjadi sasaran yang dibakar oleh massa yang berjumlah hampir 500 orang.Tak puas membakar kantor kecamatan, massa kemudian bergerak ke kantor Panwaslu dan melakukan aksi pengrusakan dan pembakaran.

Selanjutnya, massa membakar kantor Partai Golakar hingga ludes termasuk baliho bergambar Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Amuk massa ternyata tak berhenti sampai disitu, mereka juga membakar kantor harian Palopo Pos. Terakhir, massa membakar kantor Walikota Palopo hingga tak tersisa, termasuk Akademi Keperawatan Tamanre juga dibakar oleh massa. Api juga menghanguskan 2 unit mobil dan sepeda motor yang terparkir dekat bangunan yang terbakar.

Hal lain menjadi penyebab tersalutnya amuk masa, kuat dugaan karena satu hari sebelum penetapan KPU kedua pasangan ini sudah saling mengklaim sebagai pemenang. Bahkan kelompok pendukung kedua pasangan tersebut sudah sempat merayakan kemenangan dengan melakukan konvoi dan arak-arakan sepanjang jalan di pusat Kota Palopo. Begitu mengetahui hasil penetapan KPU yang memenangkan pemilukada adalah pasangan Judas Amir – Ahmad Syarifuddin, maka kelompok masa pendukung pasangan Haidir Basir-Thamrin Jufri tidak bisa menerimanya dan kemudian terprovokasi melalukan perusakan dan pembakaran tersebut.

Kekerasan dalam pemilukada

Kita berharap perhelatan pemilukada Kota Palopo yang berakhir dengan terjadinya amuk massa tersebut menjadi peristiwa terakhir yang terjadi di Republik ini. Pastinya kasus kekerasan dalam pemilukada Kota Palopo bukan yang pertama terjadi. Sejak dilaksanakan pemilukada tahun 2005 lalu, sudah lebih dari 70 orang yang melayang jiwanya. Belum lagi perkiraan kerugian trilunan rupiah akibat rusaknya fasilitas umum dan milik pemerintah daerah karena dirusak dan dibakar massa yang pendukung calon kepala daerah yang kalah.

Untuk menyebut beberapa kekerasan yang sangat memilukan dalam pemilukada dan menimbulkan kerugian yang cukup besar, baik kerugian material dan non material akibat amuk masa untuk pertama kali meletus tahun 2005 di Kabupaten Kaur. Tahun 2006 terjadi di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Halmahera Selatan. Tahun 2007 terjadi Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Buleleng.

Dalam tahun 2010 terjadi di Kota Mojokerto, Kabupaten Bima, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Sibolga, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan dalam tahun 2011 terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Kota Waringin Barat, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Barat.

Dalam tahun 2012 tercatat kerusuhan terjadi di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Doiyai, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Gayo Lues. Tahun 2013 terjadi Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makasar dan Kota Palopo.

Rententan peristiwa demi peristiwa yang berakibatkan jatuhnya korban jiwa sebagaimana yang terjadi di Provinsi Papua, yaitu di Kabupaten Tolikara 8 orang tewas, sedang di Kabupaten Puncak Jaya ada 49 orang yang tewas. Semua ini menunjukan pelajaran yang sangat pahit buat kita semua. Dimana pelajaran pahitnya adalah ketika demokrasi lokal dalam praktiknya kerap beririsan dengan anarkisme. Kalaupun selalu dikatakan bahwa demokrasi lokal telah berjalan dengan baik dalam tahapan prosedural, tapi gagal dalam mempraktikan prinsip-prinsip demokrasi yang substansial. Itu sebuah fakta.

Bila seperti ini yang terus terjadi bahwa demokrasi lokal yang diharapkan berjalan dengan baik akhirnya hanya melahirkan amuk massa. Terlalu mahal yang harus dibayar bila masih terus berjatuhan korban dan kerugian material yang tidak sedikit. Di samping itu sepertinya tidak ada jaminan mahalnya cost yang harus dikeluarkan dalam setiap perhelatan pemilukada berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan yakni munculnya kepala daerah yang amanah, berintegritas, kompoten dan iklas mengabdi untuk mensejahterakan rakyatnya.

Terpilih bukan yang terbaik

Kepala daerah terpilihnya juga bukan yang terbaik dan biasanya kepala daerah terpilih masa pemerintahannya hanya tiga tahun yang efektif. Setelah lewat itu mengalamai stagnasi. Dan yang tak kalah hebatnya kepala daerah terpilih kerap berkonflik dengan wakilnya di ujung jalanya roda pemerintahan akan berakhir. Ini terjadi karena kepala daerah dan wakilnya satu sama lain akan maju menjadi pesaing untuk memperebutkan posisi orang nomor satu di daerah.

Belum lagi persoalan kepala daerah yang diusung partai politik yang berbeda visi misinya kerap membuka peluang terjadi disharmonisasi di antara partai politik karena latar belakang kepentingan yang berbeda satu sama lain. Kondisi yang demikian ini tidak jarang menyebabkan kepentingan partai sering berbenturan dengan kepentingan pemerintahan. Akhirnya parpol pengusung lebih mengutamakan program partainya dari pada fokus menjalankan agenda kepentingan rakyat.

Di samping itu pemangku kepentingan yang terlibat belum sepenuhnya menunjukkan kedewasan dalam berpolitik, terutama pasangan calon yang kalah. Mekanisme penyelesaian persengketaan lewat jalur hukum sepertinya dianggap bukan penyelesaian terbaik, tapi sebaliknya lewat jalur kekerasan dan amuk massa pendukung yang kalah dan ini dianggap sebagai solusi terbaik dari penyelesaian ketidak puasaan terhadap hasil pemilukada.

Terkait dengan terjadinya aksi-aksi anarkis dalam pemilukada sangat diharapkan Pemerintah dan aparat terkait perlu melakukan penyelidikan yang intensif dan serius untuk mengetahui akar masalahnya dan menangkap aktor yang menjadi dalang terjadinya amuk masa. Tegasnya, penegakan hukum yang tuntas dan berkeadilan harus dilakukan terhadap siapa saja aktor yang terlibat dalam kerusuhan pelimukada sekalipun itu calon kepala daerah yang kalah dan parpol pengusung.

Sumber konflik

Ada beberapa hal yang mestinya menjadi fokus perhatian untuk mengeliminir peluang terjadinya konflik pra dan pasca pemilukada. Berdasarkan pengamatan dalam berbagai kasus pemilukada yang menjadi sumber konflik yang mengudang terjadinya anarkhisme disebabkan oleh : Pertama, lemahnya kesiapan kelembagaan penyelenggara pemilukada (KPU, KPUD, PPK dan KPPS) dan adanya kecenderungan tidak independennya penyelenggara (biasanya pro calon incumbent).

Kedua, mekanisme yang tidak standar dan konflik dalam proses pencalonan di internal parpol pengusung yang seterusnya merambat pada saat pendaftaran di KPU setempat. Ketiga, politik uang yang berlangsung secara sistematis dan masiv terutama di daerah yang jumlah pemilihnya sedikit. Keempat, mobilisasi dan tidak netralnya PNS yan mendukung calon incumbent. Lima, lemahnya pengawasan panwaslu. Dimana panwaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Keenam, DPT yang amburadul yang ditandai dengan pemilih hantu, pemilih tidak terdaftar, pemilih ganda, pemilih sudah meninggal, atau pemilih di bawah umur. Ketujuh, parpol pengusung dominan hanya termotivasi untuk memenangkan pasangan yang diusung bukan bagaimana mendidik masyarakat berpolitik secara dewasa dan bisa menerima kekalahan. Artinya, demokrasi hanya difahami oleh parpol soal kalah menang saja, demikian juga pasangan calon yang diusung.

Revisi undang-undang dan politik dinasti

Berkaca dari muncul aksi-aksi kekerasan dalam pemilukada sejak tahun 2005 dan masih terus terjadi sampai hari ini sudah seharusnya efektivitas pelaksanaanya layak untuk dikaji ulang. Untuk itu memang sangat diperlukan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan event pemilukada oleh Pemerintah dan DPR. Revisi dan penyempurnaan undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan pemilukada mendesak dan harus dilakukan oleh Pemerintah dan DPR.

Jujur harus diakui lebih banyak ekses negatif dari pemilukada. Belum lagi anggaran yang tersedot milyaran sampai triliunan rupiah apalagi bila sempat terjadi dua putaran atau pemilukada ulang. Usulan Kementerian Dalam Negeri yang menyarankan agar pemilukada langsung dihapus dan diganti dengan pemilihan di DPRD layak untuk dipertimbangan sebagaimana yang telah disiapkan dalam draf rancangan penyusunan undang-undang pemilukada yang sedang dibahas di DPR.

Termasuk pembatasan pencalonan oleh calon yang masih punya hubungan sedarah. Dimana calon kepala daerah yang maju tidak boleh memiliki hubungan darah, baik bersifat lurus ke atas, ke bawah dan ke samping ataupun hubungan perkawinan dengan petahana. Karena praktik politik kekerabatan yang marak terjadi di sejumlah daerah dinilai merusak demokrasi.

Diperkirakan ada lebih 30 daerah yang mempraktikan politik dinasti seperti istri yang menjadi kepala daerah menggantikan suami; anak menjadi kepala daerah menggantikan ayah atau anak dan ayah sama-sama menjadi kepala daerah di daerah yang berbeda atau saudara kandung menjadi kepala daerah.

Politik dinasti jelas-jelas berpeluang menutup akses dan kesempatan bagi warga negara untuk dipilih. Yang lebih arif adalah menetapkan adanya jeda waktu lima tahun ke depan tidak boleh mencalon bagi mereka yang punya hubungan kekerabatan. Karena bagaimanapun melarang sampai selamanya seseorang dipilih karena hubungan kekerabatan dalam pemilukda, merupakan pemberengusan hak-hak politik seseorang untuk dipilih. Harus diakui politik dinasti memang sangat tidak sehat dalam demokrasi. Karena politik dinasti sangat mengganggu efektivitas berjalan roda pemerintahan di daerah dan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi sangat besar kemungkinan terjadinya.

Kalaupun memang tidak sepenuhnya bisa disalahkan fenomena munculnya politik dinasti di daerah kepada rakyat yang memilih. Masalah sebenarnya berada pada parpol pengusung yang tidak melakukan kaderisasi dan rekruitmen dalam internal partai secara terencana. Partai politik lebih senang lewat jalan pintas dengan mendukung calon yang terkenal dan punya nilai jual, sekalipun tidak punya integritas dan kompoten.

Popularitas dan peluang untuk memenangkan pemilukada jelas peluang besar hanya ada pada incumbent dan keluarganya. Akhirnya parpol langsung atau tidak langsung ikut mendorong munculnya politik dinasti dalam pemilukada di daerah. Faktanya memang parpol jauh lebih tertarik untuk mencalonkan incumbent atau keluarganya, karena sudah pasti peluang untuk memenangkan pemilukada sudah pasti dari pada mendukung calon yang tidak populer sekalipun punya jejak rekam yang lebih baik.

Termasuk wacana melakukan pemilu serentak untuk menghemat biaya menurut hemat saya tetap menjadi salah satu usul perubahan dalam pemilukda. Dalam hal ini pelaksanaan Pemilukada tidak mesti seperti sekarang ini hampir setiap hari terjadi. Artinya di Indonesia hanya dua pemilu, yakni pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota dan dan pemilu ekesekutif yang memilih presiden, gubernur, bupati/walikota.

Yang pasti diperlukan kajian dan perubahan mendasar dan komprehensip terkait dengan undang-undang pemilukada. Untuk itu seharusnya revisi dan penyempurnaan dapat diselesaikan oleh anggota DPR priode 2009-2014. Tapi apa masih mungkin sementara semua anggota DPR kini lebih sibuk membangun citra diri dalam menghadapi pemilu 2014 yang tinggal hanya satu tahun lagi. Entahlah…..inilah negeri Republik Indonesia yang sangat kucintai belum selesai masalah yang satu datang lagi masalah…..Pemerintah dan DPR tak obahnya bagai pemadam kebakaran…..hehehe…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: