Posted by: effanzulfiqar | April 24, 2013

Mimpi Wakil Rakyat yang Berkualitas

Penyerahan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif oleh 12 partai politik peserta Pemilu 2014 di KPU semua tingkatan sudah selesai. Tercatat ada ribuan nama calon wakil rakyat yang akan memulai proses kompetisi untuk memperebutkan kursi sebagai wakil rakyat baik di DPR maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan berakhirnya penyerahan DCS, KPU disemua tingkatan akan melakukan verifikasi berkas persyaratan para caleg tersebut. Selama proses verifikasi berlangsung di semua tingkatan KPU sangat kita harapkan proses seleksi yang berbiaya 495 miliat tersebut dapat berlangsung transparan, akuntabel dan cermat. Dalam hal ini KPU sebagai institusi yang diberi kewenangan penuh melakukan verifikasi hendaknya dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Terkait dengan permasalahan ijazah masih sering menimbulkan masalah setelah terpilih. Seharusnya KPU dalam hal ini benar-benar melakukan pengecekan keabsahan ijazah yang dilampirkan. Karena masalah ijazah sangat rawan akan kasus pemalsuan. Jangan setelah terpilih muncul masalah ijazah yang ternyata asli tapi palsu. Kasus ijazah palsu paling besar peluannya terjadi di daerah.

Dengan selesainya proses penyerahan DCS dan verifikasi oleh KPU nantinya, maka dari sinilah titik awal keberadaan demokrasi kita ke depan. Artinya jika memang di titik awal ini semuanya terkondisi dengan baik terutama partai politik benar-benar mengajukan DCS merupakan orang-orang yang punya kapasitas, kompoten dan berintegritas tinggi.

Sebaliknya kalau partai politik mengajukan orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, kompoten dan berintegrasi tinggi dalam DCS. Alamat lembaga dewan akan kembali dihuni oleh orang-orang yang sama dengan sebelumnya. Hampir 75% orang-orang yang diajukan oleh partai politik dalam DCS untuk anggota DPR/DPRD merupakan stock lama yang sudah menjadi anggota dewan pada priode 2009-2014.

Padahal kita berharap ada perubahan yang mendasar dengan kualitas anggota dewan dalam DCS yang disodorkan 12 partai politik. Keinginan tersebut dirasakan adalah sangat wajar mengingat adanya persepsi publik yang menyebut kualitas anggota DPR/DPRD priode 2009-2014 adalah terburuk bahkan bila dibandingkan dengan zaman orde lama.

Buruknya persepsi publik terhadap politisi dan institusi dewan terkait dengan pola tingkah laku para politisi yang sangat bertolak belakang dari harapan rakyat. Boleh dikatakan mulai dari politisi di tingkat pusat sampai ke daerah perilaku politik sama saja – jauh dari predikat wakil rakyat yang sangat terhormat. Sebagian besar dari para wakil rakyat bukanlah orang-orang yang autentik, yang menyatu antara perkataan dan perbuatan. Justru sebaliknya semuanya sangat bertolak belakang

Publik tahu betul bahwa para wakil rakyat sebagian besar lebih perduli dengan kepentingan pribadi dan partainya dari pada memenuhi kepentingan konstituennya sendiri. Lebih sibuk mereka memburu harta, kekuasaan, dan kesenangan. Lebih senang menjadi para pemburu rente ketimbang memperjuangakan nasib rakyat yang diwakilinya. Akibatnya banyak anggota dewan yang harus masuk penjara karena terlibat korupsi atau perilaku buruk lainya seperti terlibat penyalahgunaan narkoba dan perjudian.

Hal lain yang bisa kita sanksikan dari para wakil rakyat adalah ketidak mampuan mereka melaksanakan fungsinya sebagai legislator untuk menetapkan berbagai legislasi yang memberi mamfaat bagi rakyat banyak. Faktanya tugas legislasi selama priode pengabdiannya tidak selesai bahkan kalau boleh dikatakan minim produk legislasi.

Termasuk dalam hal ini adalah ketidak cakapan dalam menyusun dan mengatur anggaran agar pro rakyat. Justru sebaliknya bermain-main dengan anggaran dan menjadikannya ATM untuk menambah pundi-pundi keuangan pribadi dan parpol. Kalangan anggota dewan sudah biasa main mata dengan eksuktif untuk menjarah APBN/APBD.

Fungsi pengawasan hanya dijadikan ajang persekongkolan dengan eksekutif untuk mendapatkan sejumlah uang, meskipun tahu ada yang salah dalam proyek yang diawasi. Bahkan tidak jarang bernegoisasi untuk menggarap proyek secara bersama-sama. Semua orang tahu terutama di daerah tidak sedikit anggota dewan terlibat dalam berbagai proyek sekalipun yang bersangkutan tidak kelihatan. Biasanya menggunakan kontraktor lain tapi yang melakukan negoisasi dengan eksekutif untuk mendapatkan proyek adalah anggota dewan.

Hasil penelitian Pramono Anung menunjukkan motif legislatif menjadi anggota dewan didominasi motif ekonomi dan kekuasaan. Jangan heran kalau banyak hasil survey dari sejumlah lembaga menunjukkan makin melorotnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap wakil rakyat dan lembaga wakil rakyat itu sendiri. Tingkat kepercayaan tersebut, bahkan sudah berada di bawah angka 40%.

Laporan akhir tahun KPK 2012 juga menyebut pejabat yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi adalah anggota dewan di DPR/DPRD. Dari 45 orang yang ditetapkan tersangka, anggota dewan menempati urutan pertama, 16 orang menjadi tersangka.

Tentunya kondisi seperti itu tidak mesti harus berkelanjutan untuk priode wakil rakyat 2014-2019 nantinya. Artinya inilah saatnya untuk memastikan segala proses yang terkait dengan DCS sampai DPT benar-benar semua berlangsung transparan dan akuntabel. Hanya dengan jalan ini bisa diharapakan demokrasi akan berada di track yang benar, yakni bagaimana menjadikan politik sebagai sarana untuk mensejahterahkan rakyat.

Kita berharap memang para pemilih benar-benar memiliki refrensi yang luas menyangkut setiap caleg yang disodorkan partai dalam DCS. Pengetahuan dan pengenalan terhadap caleg menjadi hal penting untuk mengetahui jejak rekam setiap caleg. DCS memang seharusnya dibuka secara transparan oleh partai politik sebelum nantinya ditetapkan menjadi DCT. Sedangkan KPU diharapkan bisa menyebarkan informasi yang akurat menyangkut jejak rekam caleg yang diajukan oleh partai politik dalam DCS.

Harus diakui, orang-orang yang diajukan oleh parpol sebagai caleg untuk DPR dan DPRD dalam DCS adalah wajah baru tapi orang lama. Artinya dominasi anggota dewan priode sebelumnya masih mewarnai wajah anggota dewan yang diajukan dalam DCS. Sekalipun memang ada wajah-wajah baru tapi sebenarnya sebagian berasal dari anggota dewan yang partai politiknya tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2014 atau mereka yang pindah partai politik karena merasa tidak nyaman atau dipecat dari partai politik yang lama.

Untuk caleg di DPR partai politik sepertinya tidak mau capek-capek lebih senang mengambil jalan pintas mendaftarkan caleg yang punya popularitas dan elektabilitas yang berasal dari publik pigure yang berlatar belakang artis, pelawak, pengusaha atau siapa saja yang dianggap punya potensi besar menarik suara atau menjadi vote getter termasuk mereka yang pindah partai.

Visi dan misi partai politik apakah sesuai dengan caleg tidak menjadi penting lagi, yang lebih dipentingkan sosok yang disodorkan bisa meraup suara yang banyak. Maka bagi partai politik menjadi tidak penting apakah caleg yang dimajukan dalam DCS miliki kapasitas, kompoten dan berintegritas tinggi. Tapi yang lebih penting sebanyak apa uang yang dimiliki dan popularitas caleg.

Sepertinya Pemilu 2014 semata-mata hanya kompetisi untuk merebut kursi. Bukan ajang untuk menjual visi dan misi. Pertarungan antara caleg dalam satu partai di daerah pemilihan atau pertarungan antara partai politik untuk menggaet pemilih tetap akan ditentukan oleh kekuatan uang dan popularitas dalam memperebutkan suara terbanyak. Artinya Pemilu kali ini masih tetap diwarnai pertarungan uang, bukan visi dan misi.

Angka 1 milyar mungkin merupakan uang yang harus digelontorkan caleg untuk mendapatkan satu kursi di DPR; 500 untuk mendapatkan kursi di DPR Provinsi dan 300 juta untuk mendapatkan satu kursi di DPRD kabupaten/kota. Artinya transaksi politik masih mewarnai proses kemenangan caleg. Jangan bermimpi rakyat akan mau memilih tanpa uang, karena rakyat sudah tahu setelah terpilih tidak akan perduli lagi dengan aspirasi rakyat banyak.

Bila seperti itu yang terjadi, maka yang dikuatirkan adalah semakin tingginya cost politik dalam Pemilu 2012 akan berimbas kepada korupsi politik yang sudah pasti akan terjadi. Semua yang mencaleg sudah pasti berharap uangnya akan kembali. Sementara gaji sebagai anggota dewan jelas tidak sebanding dengan biaya yang telah dihabiskan. Lima tahun sudah pasti tidak akan balik modal kecuali berani bertindak nakal – main proyek dan korupsi.

Sebagaimana diketahui sangat erat korelasi antara biaya politik tinggi dengan political cost dan money politics. Bila ini yang terjadi obsesi terhadap wakil rakyat yang memiliki kapasitas, kompoten dan berintegritas serta mampu menjaga pola perilakunya sebagai wakil rakyat yang terhormat hanya tinggal mimpi saja. Dengan demikian kita sebagai rakyat jangan terlalu berharap. Karena kualitas legislatornya sama saja. Artinya, sebagai rakyat kita harus lebih pintar mengurus diri sendiri.

(Tulisan ini pertama kali dimuat di Harian WASPADA, Kamis, 23 April 2013 dengan judul Mungkinkah Wakil Rakyat Berkualitas?)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories