Posted by: effanzulfiqar | April 29, 2013

Pemilu Legislatif 2014 : Menguatnya Dinasti Politik

Dinasti politik sebenarnya bersumber dari zaman feodalisme dan tradisi monarki di Indonesia yang puncaknya terjadi pada era orde baru. Dinasti politik dalam pengertian sederhana diartikan sebagai praktik kekuasaan yang melibatkan anggota keluarga dan atau kerabat dekat yang diberikan atau mendapat posisi istimewa dalam struktur kekuasaan yang bertujuan agar kekuasan tetap terdistribusi secara terpusat dan melingkar hanya di lingkungan keluarga sedarah atau kerabat dekat saja.

Jadi dalam hal ini dinasti politik semata hanya beroritensi kepada keluarga dan kerabat dekat saja. Artinya orang luar yang bukan bagian dari lingkaran keluarga sama sekali tidak dipercaya untuk berada dalam pusaran kekuasan tersebut. Keluarga dan kerabat menjadi kunci untuk meneruskan keberlanjutan kekuasaan. Membangun dinasti politik menjadi solusi terbaik untuk mempertahankan kekuasaan dalam upaya meraih kehormatan, kemulian dan kekayaan.

Ketika reformasi 1998 terjadi salah satu tuntutan yang paling kuat adalah menghapus habis dinasti politik (nepotisme) yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya. Runtuhnya orde baru tidak dengan sendirinya pula muncul meritokrasi dalam sistem politik kita, justru sebaliknya pasca reformasi kebangkitan kembali semangat dinasti politik dalam panggung demokrasi Indonesia tumbuh jauh lebih kuat pengaruhnya dibadingkan masa orde baru.

Pemilukada sebagai bentuk demokrasi lokal menjadi bukti kuatnya praktik dinasti politik, sang istri menggantikan suami, anak menggantikan ayah atau saudara yang masih ada hubungan darah. Dinasti politik juga merambah perebutan kursi DPR/DPRD dan DPD. Ramai-ramai anak, saudara, istri, suami, ipar, adek dan orang-orang dekat para elit pusat-lokal yang berkuasa berlomba-lomba mengajukan kerabat dekatnya menjadi Caleg. Semua dilakukan secara massif dan terencana untuk mengusung anggota keluarganya.

Pradigma yang muncul di kalangan para elit pusat-lokal, jabatan publik di lembaga eksekutif dan legislatif pusat dan daerah merupakan jabatan yang harus diwariskan turun temurun dalam lingkaran keluarga saja. Tidak ada memang regulasi yang melarang dinasti politik. Namun secara etika, tidak pantas rasanya jabatan publik diperebutkan terbatas hanya dalam keluarga dan kerabat saja.

Dinasti politik sulit dihapuskan, di negara yang sudah maju sistem demokrasinya Amerika Serikat dan India masih tetap ada. Yang membedakan, dinasti politik di sana didasarkan atas standar kompetensi yang terukur. Disini orientasinya lebih kental kekekerabatan bukan kompetensi. Artinya, kekuasaan yang bersenyawa dengan kehormatan, kemuliaan, kekayaan dipaksa hanya berputar, terdistribusi dan bertahan di antara para keluarga dan kerabat dekat saja.

Terkait rekruitmen dalam pengisian DCS Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, partai politik belum sepenuhnya bisa melepaskan diri dari kuatnya hasrat membangun dinasti politik berbasis keluarga dan kerabat dekat. Lihat saja DCS Caleg DPR/DPRD yang diajukan partai politik. Unsur kekerabatan masih tetap mendominasi penyusunan DCS. Seolah tidak ada lagi Caleg lain yang punya kualitas lebih baik. Parahnya, elit parpol di pusat dan daerah menyusun DCS lebih kental semangat suka dan tidak sukanya yang berakibat konflik di internal partai politik.

Contoh kecil di Partai Demokrat ada Inggrid Kasil istri Syarief Hasan, menjadi caleg dari dapil Jawa Barat. Adapun Amir Syamsuddin menjadi caleg bersama putranya, Didi Irawadi Syamsuddin. Demikian juga Suaidi Marasabessy bersama istri, Derita Rina, menjadi caleg dari dapil Maluku. Ada juga Teuku Riefky Harsa dari dapil Atceh dan istri dari dapil Jabar; Heryanto dan istri Sri Budiyanti keduanya dari dapil Lampung; Sri Hidayati dari dapil Jabar dan istrinya Putut Wijanarko Jatim; Gray Koes Moertiyah dan suaminya Eddy Wirabhumi dari dapil Jateng; Rosyid Hidayat dan istrinya Setyarin Dwiretnati dari dapil Jateng serta Edhie Baskoro Yudhoyono dari dapil Jatim VII anak Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono.

Di Partai Golkar, ada nama Dave Laksono anak Agung Laksono, yang mencaleg dari dapil Jawa Barat. Termasuk Lili Asdjuriredja dan istri Itje Siti Dewi Kuraesin dari dapil Jabar; Mahyudin dari dapil Kaltim dan istri Agati Sulie Mahyudin dapil Kalteng. Adapun di PAN tercatat suami istri seleberitis Ahmad Z Ikang Fawzi dari dapil Jabar dan istri Marisa Haque Fawzi dapil Bengkulu; Ichlas El Qudsi dapil Sumbar dan istrinya Dhifla Wiyani dapil DKI III serta Andi Taufan Tiro dapil Sulsel II dan istrinya Nieke Voniela Samsara dapil Kalteng.

Adapun istri dari Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Wardatul Asriah juga ikut mencaleg. Ada juga tercacat dari PPP Achmad Dimyati Natakusumah dapil DKI II dan istri Irna Narulita dapil Banten I; Iskandar D. Syaichu dapil Jatim X dan istri Yulia Ellyda Jatim IX. Sedangkan dari Partai Gerindra ada nama Soepriyatno dapil Jatim II dan istri Karlina dapil Jabar V.

Yang paling hebat adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang memang benar-benar ingin menancapkan dinasti politiknya setelah sebelumnya para kerabat dekatnya menjadi penguasa di empat kabupaten di wilayah Banten. Dua anak dan menantu Ratu Atut juga menjadi Caleg untuk DPR/DPRD dan DPD. Anak pertama Atut, Andhika Hazrumy, yang kini anggota DPD, mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Golkar.

Adapun Istri Andhika, Adde Rosi Khoerunnisa, menjadi caleg Partai Golkar untuk DPRD Provinsi Banten. Adiknya Andhika, Andiara Aprilia Hikmat, mencalon anggota DPD menggantikan abangnya. Adapun suami Andiara Aprilia Hikmat, Tanto Warbono Arban, menjadi caleg untuk DPRD Provinsi Banten. Suami Atut sendiri, Hikmat Tomet anggota Komisi V DPR mencaleg kembali untuk priode berikutnya. Suami, anak dan menantu Atut mendapat nomor urut 1 di semua dapil.

Di Lebak masih di Provinsi Bantan, keluarga Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya, tercatat dua anaknya menjadi caleg dari Partai Demkorat dan PDIP. Iti Oktaviani Jayabaya saat ini menjabat anggota DPR dari Partai Demokrat, di samping mencalon sebagai Bupati Lebak tahun 2013 ini. Ia juga mencalon kembali jadi caleg untuk DPR. Adapun abangnya M. Hasbi Assidiqi Jayabaya mencaleg dari PDIP untuk DPR.

Hal yang sama terjadi di Jateng, Ketua DPD Partai Demokrat Jateng Sukawi Sutarip ramai-ramai mencalonkan keluarganya menjadi Caleg di DPR/DPRD. Keluarga dan kerabat dekat mantan Wali Kota Semarang dua periode yang menjadi Caleg, anaknya Sukawi Sutarip yang akrab disapa Yoyok mencalonkan untuk DPRD Provinsi Jateng. Kartina Sukawati, kakak kandung Yoyok mencaleg untuk DPRD Provinsi Jateng dan suami Kartina, Joni Kurnianto, juga ikut mencaleg. Sukawi Sutarip sendiri mencalon untuk DPR. Kemudian adik kandung Sukawi Sutarip, Tulis Sutarip mencalonkan kembali sebagai caleg untuk DPR. Dinasti politik Sukawi disebut mendapat nomor urut 1.

Dinasti politik juga terjadi di Sulawesi Utara, anak-anak Gubernur Sulut, SH Sarundajang maju menjadi Caleg dan anggota DPD. Tercatat nama Fabian Sarundajang maju sebagai calon anggota DPD. Sebelumnya, kakak Fabian, Vanda Sarundajang, telah terdaftar menjadi Caleg untuk DPR RI serta Eva Sarundajang menjadi Caleg DPRD provinsi. Sebelumnya, anak sulung gubernur, Ivan Sarundajang, sukses terpilih sebagai Wakil Bupati Minahasa.

Kedepan semestinya harus sudah ada regulasi larangan bagi keluarga yang punya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan untuk maju sebagai pejabat publik di lembaga eksekutif dan legislatif disaat salah satu anggota kerabat dekat sedang menjabat/berkuasa. Menguatnya praktik dinasti politik sudah pasti lebih membuka peluang terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Disamping itu sulit untuk mengkontrol penyalahgunaan kekuasaan dalam dinasti politik karena sifatnya yang sangat tertutup dan eksklusif.

Dinasti politik juga akan menyumbat proses rekruitmen dan kaderisasi di internal parpol sendiri. Kondisi yang demikian dalam jangka panjang akan menyebabkan munculnya apatisme politik dalam masyarakat yang pada akhirnya orang-orang pintar, berkualitas yang berkompoten dan memiliki integritas akan malas berpolitik praktis karena tidak punya patron ke atas dan jaringan terhadap para pemegang kekuasaan. Bila ini yang terjadi, negeri ini tidak mustahil suatu ketika akan terjebak dalam praktik dinasti politik akut yang merusak upaya membangun sistem politik yang sehat dan demokrasi yang modern.

(Tulisan ini pertama kali dimuat di Harian WASPADA, Jumat, 3 Mei 2013 dengan judul Menguatnya Dinasti Politik)


Responses

  1. Yah…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: