Posted by: effanzulfiqar | May 7, 2013

Fraksi Aspirasi Lokal : Suatu Keniscayaan

Tulisan Shohibul Anshor Siregar di Harian Waspada, 6 Mei 2013, hlm B7, dengan judul Fraksi Aspirasi Lokal. Cukup menarik dan perlu didiskusikan lebih dalam lagi oleh siapa saja yang selama ini merasa bahwa legislator belum ada yang sungguh-sungguh memperjuangan kampung-kampung dari mana mereka berasal. Artinya kampung-kampung asal mereka hanya sebatas memberi identitas bahwa dia berasal dari daerah tersebut. Sedangkan apa yang menjadi aspirasi masyakarat kampung (lokal) menguap entah kemana.

Selama ini kampung-kampung yang menjadi asal legislator hanya dianggap menjadi tempat konstituen yang memberi suara agar bisa terpilih menjadi legislator. Setelah duduk menjadi legislator, lalu lupa kampung halamannya. Maka tidak berlebihan kalau banyak kampung dari mana legislator berasal kemudian menjadi wilayah-wilayah yang termasuk kategori miskin dan tertinggal. Ini terjadi karena tidak pernah tersentuh kebijakan pembangunan.

Sangat benar bahwa legislator yang punya kampung seperti ditulis Anshor : “Ternyata tidak satu pun yang memiliki keterkaitan historis dengan rakyat yang mereka wakili. Pendeknya, dianggap bahwa mereka tak tertarik membicarakan nasib rakyat yang berdomisili di daerah pemilihan mereka”. Artinya jika mereka memang mereka perduli kampung-kampung yang miskin infrastruktur. Tentu nasibnya tak seburuk seperti sekarang ini. Kesimpulan tersebut memang sangat ada benarnya.

Keinginan untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah-wilayah tergolong kategori kampung tersebut dari pemilu ke pemilu legislatif tidak pernah tersahuti dan aspirasi masyarakat lokal selalu tersumbat tak jelas apa hasilnya. Pemilih yang berdiam di kampung-kampung kumuh yang becek dan kontor hanya didatangi pada saat menjelang pesta pemilihan sekedar membagi-bagi kaos atau memberi sejumlah uang sambil menitip pesan untuk memilih calon legislator pada hari H nanti.

Faktanya, begitu terpilih kedekatan terhadap konstituen selesai sudah karena merasa sudah memberikan kaos dan sejumlah uang terhadap pemilih. Kondisi yang demikian ini memang sudah pasti pemilih tidak akan mendapatkan apa-apapun. Sebagaimana yang dikatakan Anshor, bahwa : “Jika kemudian mereka tak beroleh advantage dari perwakilan resmi mereka, memang itu karena aspirasi mereka tidak pernah difahami apalagi diperdulikan oleh wakil mereka yang datangnya memang dari langit”.

Bila demikian halnya sudah pasti sulit mewujudkan fraksi aspirasi lokal. Kesulitan tersebut muncul karena legislator begitu terpilih merasa tidak punya tanggungjawab apapun terhadap konstituennya. Hemat saya, menjadi sangat sia-sia kalaupun kita dorong dan bantu orang-orang yang berasal dari wilayah-wilayah lokal yang relatif memiliki kualitas dari aspek figuritas, jejaring dan budget alakadarnya agar terpilih tanpa melihat apapun partainya.

Sejujurnya, saya tetap pesimis keberpihakan mereka setelah terpilih terhadap konstituen yang berada di pelosok-pelosok kampung terpencil yang sebenarnya telah iklas untuk memilih dengan harapan adanya perbaikan kehidupan dan kampung mereka. Sudah pasti juga tidak mungkin legislator mendapatkan jatah satu fraksi apalagi mereka berasal dari partai yang berbeda. Menyarankan mereka setelah terpilih membentuk satu fraksi bernama Fraksi Aspirasi Lokal juga menjadi sesuatu yang mustahil.

Mengingat selama ini mereka yang berasal dari satu daerah pemilihan saja tidak pernah kompak menyuarakan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Jadi sangat mustahil rasanya terbentuk sebuah Fraksi Aspirasi Lokal sepanjang legislator terpilih nantinya tidak bisa membuang ego yang lebih mengedepankan kepentingan individu dan partai politik masing-masing dari pada kepentingan masyarakat lokal. Sekali lagi harus diakui bahwa para legislator yang mewakili satu daerah pemilihan tak lebih dari seorang wakil rakyat yang “turun dari langit” seperti yang ditulis Anshor.

Karena perbedaan partai politik sudah pasti akan menyebabkan terjadinya perbedaan di antara mereka. Di samping memang sudah kita tahu bahwa kekuatan fraksi jauh lebih menentukan dalam proses pengambilan kebijakan di legislatif yang terkait dengan kepentingan rakyat selama ini dari pada kekuatan sang legislator itu sendiri dalam menyalurkan aspirasi masyarakat lokal yang diwakilinya.

Hemat saya tidak sepenuhnya benar yang dikatakan oleh Anshor, bahwa partai-partai kecil di daerah akan lebih bermazab kepada para legislatornya, atau setidaknya pengaruhnya cukup besar. Dalam praktinya sama saja, legislator yang berasal dari partai kecil atau partai besar di daerah tidak ada yang bermazab kepada legislatornya dan punya pengaruh besar. Kekuatan partai tetap menjadi penentu bukan kekuatan legislator itu sendiri dalam penentuan akhir dari aspirasi masyarakat lokal.

Keberimbangan dialog juga merupakan sebuah kemustahilan yang sama mustahilnya dengan pembentukan Fraksi Aspirasi Lokal yang akan menyalurkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal. Selama ini kepentingan pimpinan partai dan legislator sendiri pasti yang paling dominan dalam hubungan kedekatannya dengan kepala daerah. Kalaupun misalnya ada aspirasi masyarakat lokal yang ingin disampaikan hampir tidak pernah sampai kepada kepala daerah.

Lihat saja bagaimana nasib masyarakat di pelosok daerah, terpuruk dalam kesakitan, kelaparan, kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan. Sementara sang legislator merasa itu bukan kewajibannya untuk menyalurkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang diwakilinya, karena sesungguhnya sang legislator merasa ia adalah wakil rakyat yang turun dari langit.

Perihal kekuatiran terjadinya pergantian antar waktu bila legislator dari partai besar kemudian terdepak oleh pergantian mekanisme antar waktu oleh partainya karena memperjuangan apirasi masyarakat lokal yang berbeda belum ada sejarahnya terjadi di negeri ini. Sedangkan kontrak politik kalaupun ada, dianggap hanya angin lalu begitu terpilih sekalipun ada dibuat kontrak hitam atas putih.

Di samping itu sistem proporsional terbuka hanya memberi peluang terpilihnya caleg nomor urut satu dengan suara terbanyak partai. Sedangkan caleg yang punya uang terpilih dengan suara terbanyak, lewat politik transaksional. Sistem proporsional terbuka juga menjadi penyebab mahalnya cost politik dalam pencalegan, sehingga hanya mereka yang punya duit, jaringan kuat dan dekat dengan sumbu kekuasan yang bernyali menjadi caleg.

Akhirnya, adalah keniscayaan munculnya legislator yang bersedia memperjuangkan kepentingan rakyat, apalagi lahirnya Fraksi Aspirasi Lokal di DPRD provinsi dan kabupaten/kota di tengah keberadaan partai politik yang telah kehilangan esensinya – sebagai sarana bagi rakyat banyak mengartikulasikan kepentingannya dan seni mengelola kekuasaan untuk mensejahterahkan rakyat lewat partai politik.

(Tulisan ini pertama kali dimuat di Harian WASPADA, Jumat, 17 Mei 2013 dengan judul : Fraksi Aspirasi Lokal : Keniscayaan)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: