Posted by: effanzulfiqar | May 22, 2013

Keprihatinan Buat “Madina”

Adalah Hidayat Batubara, SE Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang dilantik tanggal 28 Juni 2011, kini terpaksa harus menginap di rumah tahanan Detasemen Polisi Militer-Guntur Kodam Jaya. Hidayat tertangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) tanggal 14 Mei 2013. Ia diduga menerima suap 1 milir terkait Bantuan Dana Bawaan (BDB) yang dianggarkan dalam sejumlah proyek di Madina. Bersama dengan Bupati turut ditangkap pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandina, Khairil Anwar dan kontraktor Surung Panjaitan.

Kabarnya Partai Demokrat juga telah meminta Hidayat untuk segera mundur sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Madina. Keharusan pengunduran diri tersebut sangat terkait dengan pakta integritas yang wajib dipatuhi para kader partai berlambang mercy tersebut. Kalaupun Hidayat bersikeras tidak mau mengundurkan diri, maka sudah pasti Partai Demokrat akan memecatnya sebagai ketua partai, dan ia hanya berstatus sebagai kader saja.

Sekedar mengingatkan kembali awalnya Pemilukada Madina telah melahirkan banyak masalah terkait dengan kasus politik uang yang ditengarai telah dilakukan secara masiv dan terencana oleh Team Sukses Hidayat. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan dilakukan Pemilukada ulang seluruh TPS. Hebatnya, dalam putaran kedua pasangan Hidayat Batubata – Dahlan Hassan Nasution tetap menjadi pemenang.

Penangkapan Bupati Madina oleh KPK seolah mengindikasikan banyaknya masalah terpendam dan tersembunyi selama ini dalam di lingkungan Pemda Kabupaten Madina. Beberapa kali gelombang ujuk rasa yang melibatkan banyak elemen masyarakat telah terjadi sepanjang tahun 2010-2013 yang mengkritisi banyaknya masalah yang terjadi serta adanya kebijakan Bupati dan Pemda Kabupaten Madina yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarat.

Kesemua tuntutan tersebut bermuara dari rasa kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati yang dianggap tidak konsisten dan tidak fokus merealisasikan janji-janji kampaye untuk mengratiskan pendidikan, kesehatan dan pembukaan lapangan kerja baru. Bupati dianggap oleh masyarakat ingkar janji dan lebih sibuk memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya dari pada memikirkan nasib rakyat Madina.

Sedangkan Sekretaris Daerah Daud Batubara dituding sebagai dalang penyebab tidak harmonisnya hubungan Hidayat dan wakilnya. Situasi inipun cenderung dibiarkan begitu saja oleh Bupati. Hidayat lebih mempercayai Sekda dalam banyak hal terutama dalam proses pengambilan kebijakan terkait dengan promosi dan mutasi jabatan PNS. Dahlan Hasan jarang dilibatkan dan diikutkan dalam proses pengambilan keputusan dan ini menjadi faktor penyebab “dinginnya” hubungan antara Hidayat dengan Dahlan selama ini.

Terkait dengan Daud Batubara sejak awalnya pengangkatannya untuk menduduki posisi sebagai Sekda telah menimbulkan kontroversi, karena terkesan terlalu dipaksakan oleh Bupati. Bahkan aksi unjuk rasa sudah beberapa kali terjadi yang mempersoalkan keberadaan Daud sebagai Sekda. Sekalipun begitu kuatnya tuntutan untuk melengserkan Daud sebagai Sekda, Bupati tetap bertahan dan sedikitpun tidak goyah.

Masalah lain menyangkut keberadaan perusahaan tambang yang masih terus menyulut terjadinya konfrontasi terbuka antara masyarakat dengan perusahaan dan sampai hari ini belum terselesaikan. Perlawanan masyarakat terhadap perusahaan tambang ini sudah dua kali terjadi, tahun 2011 dan 2012. Beberapa warga masyarakat sudah menjadi korban karena bentrok dengan Brimob yang menyebabkan ditahannya warga masyarakat dan ada juga yang harus dirawat di rumah sakit. Bupati sendiri dalam menyikapi aksi-aksi unjuk rasa masyarakat yang memprotes keberadaan tambang emas terkesan acuh tak acuh dan tak perduli.

Hidayat, juga dituding tidak mampu membangun komunikasi politik dengan partai pendukung dan anggota DPRD sehingga sempat terjadi perpecahan di internal DPRD yang sangat mengganggu kinerja dewan dalam melaksanakan fungsinya. Disamping itu ia juga dituding berhianat kepada partai pengusungnya karena lebih memilih menjadi ketua DPC Partai Demokrat.

Dalam pembinaan aparatur Hidayat dianggap gagal dan tidak bisa menjadi pengayom. Bahkan ia dituding dalam promosi/pegangkatan pejabat tidak berdasarkan atas kemampuan, integritas dan eselonisasi. Ia juga diduga meminta uang dalam pengangkatan pejabat tersebut.

Banyak lagi tudingan miring yang dialamatkan kepada Bupati sebagai orang nomor satu satu di Kabupaten Madina. Issu yang beredar dan santer terdengar adalah “kebiasaan jelek” sang Bupati. Tudingan ini jelas masih memerlukan pembuktian yang bersifat faktual. Tidak jelas memang dari mana sumbernya dan kalau betul sudah tidak pantas rasanya Hidayat menjadi Bupati.

Kita tunggu saja bagaimana akhir dari nasib sang Bupati apakah akan bisa lepas dari jerat hukum dan kembali memimpin Madina. Yang pasti begitu statusnya menjadi terdakwa, Ia sebagai Bupati sudah harus diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, sesuai Pasal 31 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Setelah penonaktifan Hidayat, maka wakilnya Dahlan Hasan menjadi Plt Kepala Daerah yang tidak punya kewenangan apapun.

Sebagai Plt, ia dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan pemekaran dan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya. Hal ini tegas disebutkan Pasal 132A atay (1) PP No. 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga PP No. 6 tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Artinya Dahlan Hasan Wakil sebagai Plt hanya dibolehkan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan Hidayat Batubara sebelumnya dan sama sekali tidak dibolehkan merubah, mencabut, membatalkan ataupun menetapkan kebijakan baru yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya. Dengan demikian tidak akan ada perubahan yang bisa dilakukan oleh Dahlan Hasan selama menjadi Plt tersebut.

Yang menjadi catatan mungkin hanya satu terkait dengan kasus dugaan suap yang menjerat Hidayat Batubara. Dimana sepanjang sejarahnya tidak ada satupun yang bisa lepas bila sudah di tahan KPK apalagi tertangkap dalam OTT. Artinya peluang bagi Hidayat untuk lepas dari jerat hukum sangat kecil sekali tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. Bila itu yang terjadi mungkin Hidayat akan teringat kembali perkataan ayahnya Maslin Batubara yang pernah mengatakan diawal pencalonannya sebagai Bupati akan mempidanakan anaknya sendiri bila melakukan korupsi.

Akhirnya, kita berharap tidak perlu lagi ada Kepala Daerah produk Pemilukada di Sumatera Utara ini yang terpaksa harus masuk penjara karena terlibat korupsi. Tapi ada kabar burung yang menyebut masih akan ada lagi Kepala Daerah yang akan menjadi tersangka kasus korupsi. Harapan saya, semoga Bupati Madina merupakan kepala daerah terakhir yang tersandung kasus korupsi atau mungkin masih ada yang mau menyusul ? Entahlah…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: