Posted by: effanzulfiqar | May 22, 2013

Rekening “Wah” Sang Aiptu Polisi

Luar biasa, bila betul Aiptu Labora Sitorus (LS) yang bertugas di Polres Raja Ampat, Papua, punya rekening Rp 1,5 triliun sesuai laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bagaimana tidak, LS yang berpangkat Aiptu punya rekening lebih dari satu trilun rupiah. Perputaran uang LS yang tak wajar itu terjadi dalam aktifitas transaksi lewat bank selama kurun waktu dari tahun 2007 sampai 2012. Ia diduga menimbun kekayaan melalui enam puluh rekening yang berbeda di beberapa bank.

Percaya atau tidak berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Anggota Polri, gaji pokok berpangkat Aiptu paling rendah hanya Rp 2.079.600,- dan tertinggi Rp 3.417.400.- Bandingkan dengan gaji pokok jenderal bintang tiga alias Komjen, paling tinggi memperoleh gaji Rp 4.872.700,- Sedangkan jenderal bintang 4 gaji pokok paling tinggi Rp 5.025.000,- Rasanya sangat mustahil seorang yang berpangkat Aiptu seperti LS punya rekening yang sedemikian dasyat jumlahnya.

Aiptu LS yang pernah berkerja di Polres Sorong juga punya rumah yang sangat mewah di Kota Sorong yang dikelilingi pagar setinggi 2 meter. Rumah LS berlokasi di Tampa Garam, Rufei, Kota Sorong. Rumah dari kayu olahan alam itu cukup besar, dikelilingi tembok setinggi 2 meter. Halaman rumah digunakan untuk menyimpan kayu olahan dan sebagai pabrik penggergajian dengan jumlah karyawannya kurang lebih 50 orang. LS juga punya rumah yang cukup mewah di tanah kelahirannya.

Dari mana saja sumber pundi-pundi uang LS. Ia diduga punya sejumlah bisnis yang bergerak dalam industri pengelolaan kayu dengan nama perusahaan PT. Rotua dan bisnis bahan bakar minyak (BBM) dengan bendera perusahaan PT Seno Adi Wijaya. Lewat dua macam bisnis inilah diduga kuat LS mengeruk keuntungan besar yang terus mengalir ke rekeningnya. Ada dugaan LS melakukan pembalakan liar dan penimbunan/penyeludupan BBM. Kayu-kayu hasil olahan sebagian diseludupkan ke luar Papua. Adapun BBM dijual ke industri dan kapal-kapal. Sebaliknya, LS menyebut semua bisnisnya legal.

Rekening Aiptu LS yang menyentuh angka satu triluan memang mengagetkan tapi tidak mengherankan. Kabarnya LS menjadi mesin “ATM” bagi beberapa koleganya di Polres dan Polda ? Sehingga ia bisa leluasa menjalankan bisnisnya dengan aman. Hebatnya, lokasi tempat tinggal LS dekat dengan Mapolda Papua. Logikanya tidak mungkin semua aktivitas LS yang dianggap “haram” itu tidak ketahuan. LS bisa jadi tidak bekerja sendiri, tapi melibatkan beberapa pihak yang sudah pasti kecipratan rezeki dari bisnis-bisnisnya.

Agak aneh memang, seharusnya atasannya tahu betul aktivitas bisnis yang dilakukan LS selama ini yang sudah jelas termasuk kategori pelanggaran terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri. Di samping itu sudah jelas menjadi tanggungjawab atasan untuk mengawasi sepak terjang bawannya sendiri. Sangat tidak masuk akal selama lima tahun LS melakukan bisnis tersebut tidak diketahui oleh atasannya. Apalagi diduga kuat bisnis yang dijalankan LS tidak legal.

Cerita soal rekening LS yang sangat janggal itu sebenarnya bukan hal baru yang membuat kita terheran-heran. Sebelumnya, tahun 2005 soal rekening tak wajar yang dimiliki beberapa perwira Polri sudah muncul. Ketika itu, 15 petinggi kepolisian diduga memiliki rekening tak wajar. Dokumen menyangkut nama-nama perwira Polri pemilik rekening yang janggal itu sudah sempat diserahkan Kepala PPATK Yunus Husein waktu itu kepada Jenderal Sutanto, Kapolri ketika itu.

Tahun 2010 soal rekening mencurigakan milik petinggi polisi ini muncul kembali seperti yang ditulis majalah Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010 dengan judul “Rekening Gendut Perwira Polisi”. Tempo menulis ada enam perwira tinggi dan perwira menengah melakukan “transaksi yang tidak sesuai profil” alias melampaui gaji bulanan mereka. Terakhir, tahun 2012 ada kasus suap yang melibatkan Inspektur Jendral Djoko Susilo dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang proyek pengadaan alat simulator surat ijin mengemudi (SIM).

Namun kedua kasus ini hilang dan menguap begitu saja – tak jelas akhir ceritanya melayang dibawa angin entah kemana. Polisi hanya mau sebatas mengklarifikasi, tanpa ada tidak lanjut pemeriksaan terhadap para pemilik rekening gendut tersebut. Hanya kasus yang menimpa Inspektur Jenderal Djoko Sulilo yang diproses sampai ke pengadilan dan itupun mungkin karena KPK yang menanganinya.

Kasus-kasus rekening gendut petinggi Polri itu tidak ada penyelesaian akhirnya. Sangat berbeda dengan kasus rekening tak wajar LS yang tak sampai seminggu kasus itu mencuat ke permukan, tim dari Polda Papua dan Mabes Polri langsung melakukan penahanan dan menjadikan tersangka Labora telah dijadikan tersangka kasus dugaan penimbunan BBM, pembalakan liar dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Adapun kasus yang melibatkan petinggi Polri sebelumnya tak satupun mereka ditahan dan apalagi menjadi tersangka hingga kasus itu reda dengan sendirinya. Ironisnya nama-nama yang diduga punya rekening gendut itu malah diberi jabatan strategis. Banyak pihak menilai kasus rekening tambun Aiptu LS tidak akan tuntas, jika yang menangani Polri sendiri bila berkaca dari kasus rekening gendut yang pernah melibatkan petinggi Polri. Sudah pasti, bila Polisi tak bisa menuntaskan rekening tak wajar LS akan semakin menguatkan opini publik, Polri tidak mau menjalankan reformasi birokrasi di internalnya. Memang, seharusnya yang menangani kasus LS adalah KPK bukan Polri itu pendapat publik.

Untuk itu sangat diharapkan Mabes Polri dan Polda Papua dalam menangani kasus LS ini bisa bekerja secara professional, transparan dan tuntas sehingga diketahui jelas kemana saja uang LS mengalir dan siapa yang menjadi backing bisnisnya yang diduga illegal. Keseriusan Polri menangani kasus ini akan menjadi bukti kuat komitmen lembaga Polri dalam upaya melakukan bersih-bersih di lingkungan internal kepolisian. Artinya tindakan ini diharapkan akan lebih menaikkan citra Polri yang terpuruk karena perilaku buruk beberapa oknum Polri yang terlibat korupsi.

Publik tahu betul tidak sedikit polisi pemilik kekayaan yang tak wajar dengan pangkat bintara dan perwira. Ini bukan cerita baru dan sudah menjadi rahasia umum yan sudah seperti fenomena gunung es. Publik juga tahu tidak sedikit pula polisi yang berpangkat bintara dan perwira hidup pas-pasan dan apa adanya. Mengabdikan diri dengan tulus iklas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat di wilayah-wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar tanpa pernah bermimpi suatu ketika punya rekening gendut seperti LS.

Komitmen polisi melakukan reformasi di internal mereka menjadi sesuatu yang sangat urgen dan mendesak, terutama menertibkan dan menindak anggotanya yang punya rekening dengan jumlah yang tak wajar. Kasus LS ini harus bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar siapa saja yang terlibat dan menikmati hasil uang dari bisnis LS tersebut, khususnya di internal Polri.

(Dimuat di Harian WASPADA, Jumat 24 Mei 2013 dengan judul Rekening “Wah” Sang Aiptu)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: