Posted by: effanzulfiqar | June 5, 2013

Politik “Ambivalen” PKS?

Ada yang terasa janggal ketika membaca ratusan spanduk PKS bertebaran dan terpampang di jalan-jalan protokol di Jakarta dan di daerah – berisi penolakan terhadap kenaikan BBM subsidi. Spanduk penolakan juga terpampang di beberapa Kantor DPC – PKS di Daerah dan Fraksi PKS di DPR dengan tegas sudah mengatakan penolakannya. Ini adalah penolakan kedua kalinya yang dilakukan PKS setelah tahun 2012.

Untuk lebih jelasnya, berikutnya pernyataan Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim, yang mengatakan : “Rapat setgab dilaksanakan kurang lebih dua minggu yang lalu. Sifatnya mendengarkan penjelasan pemerintah. Dalam dua pekan terakhir, kami mencermati aspirasi yang berkembang di masyarakat. Oleh karenanya, kami konsisten dengan sikap kami tahun lalu, 2012, bersama rakyat menolak kenaikan BBM”.

PKS sejak menjadi anggota Setgab Koalisi kerap menunjukkan sikap ambivalen. Ambivalen yang diperlihatkan oleh PKS tergambar dari adanya sikap yang tidak konsisten, menclak-menclok, plintan-plintut dan mendua. Sikap ambivalen PKS cenderung hanya mau enaknya saja dan tidak mau ambil resiko. Fenomena ambivalen ini yang sedang dipertontonkan PKS terhadap publik. PKS seakan menjadi partai oposisi tapi tetap bertahan dalam Setgab Koalisi.

Sikap politik ambivalen PKS yang melakukan penolakannya kenaikan BBM, tinggal menunggu apresiasi publik saja. Publik yang akan menilai apakah sikap politik PKS sebagai bagian dari koalisi politik pemerintahan SBY merupakan refleksi sebuah “kecerdasan” atau “ketololan”? Agak aneh dan janggal jika PKS masih tetap berada dalam Setgab Koalisi.

Atau mungkin, PKS hanya ingin mencoba bermanuver sebagai upaya menaikkan elektabilitas PKS yang belakangan memang sedang terpuruk karena kasus yang menimpa elite partainya. Penolakan kenaikan BBM boleh jadi hanya sebagai alat untuk mendongkrak elektalibilitas PKS. Penolakan kenaikan BBM yang sedang dilakoni PKS sepertinya tidak akan banyak menolong menaikkan kembali elektabilitas PKS. Karena public sudah tahu betul apa misi yang diemban PKS dengan sikapnya yang cenderung ambivalen itu.

Sekeras apapun PKS berteriak menyatakan penolakan kenaikan BBM masyarakat sudah tahu betul itu bukan merupakan sikap “tulus” untuk berseberangan dengan pemerintah SBY sejak bergambung dalam Setgab Koalisi. Sangat berbeda tentunya dengan sikap yang diambil PDIP, Gerindra dan Hanura yang memang berada di luar poros koalisi. Publik sudah pasti menilai sangat wajar bila ketiga partai ini berteriak keras menolak kenaikan BBM.

Sebaliknya, penolakan kenaikan BBM yang dilakukan PKS dengan menebar dan memasang spanduk di banyak tempat sangat kontraproduktif dengan keinginan menaikkan elektabilitas partai. Alasanya, publik tahu betul kontrak politik yang telah ditandatangani PKS sebagai partai yang menjadi anggota Setgab Koalisi salah satu kesepakannya harus tetap komit mendukung setiap kebijakan dan program pemerintah.

Yang dikuatirkan, alih-alih menaikkan elektabilitas partai, justru yang terjadi semakin rendahnya apresiasi dan simpati publik terhadap PKS. Penolakan kenaikan BBM yang lebih banyak ditunjukkan awalnya dengan statemen yang mencla mencle terkait dengan keinginan keluar dari koalisi justru makin mengentalkan persepsi publik akan sikap politik munafik PKS itu sendiri yang tidak mau menjadi bagian dari kebijakan yang tidak populis.

Sikap ambivalen yang diperlihatkan PKS seolah hanya ingin menyelematkan elit partai semata, terutama kadernya yang menjabat sebagai menteri. PKS sepertinya tidak iklas membela kepentingan ummat. Yang lebih ditonjolkan PKS adalah logika kekuasaan yang ditunjukkan dengan sikap yang tetap bertahan dalam Setgab Koalisi tapi berlagak memperlihatkan sikap melawan pemerintah. Adalah lebih bermartabat PKS bila mau bersikap tegas keluar dari Setgab Koalisi.

Yang dituntut sekarang adalah sikap tegas PKS untuk keluar secepatnya dari Setgab Koalisi dan menarik tiga menterinya dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Sepanjang itu tidak dilakukan, sikap penolakan PKS terhadap kenaikkan harga BBM dengan mengatas namakan rakyat tidak akan berdampak signifikan bagi elektabilitas partai. Harus diakui penolakan PKS atas kebijakan kenaikan BMM menjadi isu politik yang cukup “seksi” untuk menarik simpati publik. Tapi publik sudah sangat pintar membaca semua itu.

Kuat dugaan PKS akan tetap bertahan dalam Setgab Koalisi, hal ini terkait dengan persiapan menghadapi Pemilu 2014. Sebagaimana diketahui, idealism dalam partai politik kini sudah tersingkirkan dan diganti dengan kepentingan pragmatis semata dan kini virus pragmatis telah menjadi ideologi partai politik di negeri ini. Virus pragmatis sebagai ideologi politik sepertinya juga kini sedang menjangkiti PKS.

Langkah PKS dalam menyikapi kasus yang menyeret kadernya, Luthfi Hasan Ishaaq selama ini dinilai tidak akan membantu untuk mengembalikan citra partai yang tengah dilanda prahara. Bahkan, sebaliknya sikap reaktif PKS itu bisa semakin memperburuk citra partai di mata publik. Tudingan adanya konspirasi besar yang akan menghancurkan PKS yang disebutkan Presiden PKS Anis Mata juga akan kontraproduktif dengan upaya mengembalikan citra dan popularitas partai di mata publik

Termasuk sikap PKS yang terus menerus “mendelegitimasi” KPK dan menganggap KPK sebagai alat kekuasaan seperti kerap disuarakan dengan sangat lantang oleh kadernya Fahri Hamzah. Semua itu tidak akan banyak membantu memulihkan kembali identitas dan citra PKS sebagai partai dakwah dan kader. Termasuk menguatkan kembali identitas PKS sebagai partai bersih, meskipun di mata public bertolak belakang dengan penetapan Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka.

Selama ini publik berharap PKS akan bisa menjadi “oase politik” di tengah sumpeknya perilaku politikus dan parpol. Kesederhanan dari penampilan para kader PKS yang berbasis gerakan dakwah yang dulunya bernama Partai Keadilan dianggap memang sangat menjanjikan dan dipercaya bisa menjadi pionir perubahan politik di negeri ini. Kini sepertinya harapan publik itu semakin menjauh dan memudar.

Benar apa yang ditulis Dedi Sahputra dalam kolom Foliopini (Vol.414, 23/5/2013) dengan judul : “PKS”. Katanya : “Maka kalau secara kuantitas maqam PKS adalah kucing, tapi kepingin jadi harimau. Inilah kesalahan terbesarnya. Padahal kalau tetap istiqomah jadi kucing, ia bisa melebihi kualitas singa sekalipun”. Semoga PKS bisa melawati tsunami politik ini dan menjadi “singa” dalam Pemilu tahun 2014 mendatang.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: