Posted by: effanzulfiqar | June 11, 2013

Muhammadiyah, PAN dan Rumah Besar

“Secara organisasi, Muhammadiyah tak berada dalam politik kekuasaan ataupun politik praktis, jadi tidak mendukung salah satu kader, tapi jika ada yang mendukungnya melalui jalur lain, ya dipersilakan saja,” (Din Syamsuddin pada Milad Satu Abad Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Lampung, 2 Desember 2012).

SK PP Muhammadiyah Nomor 41/KEP/I.0/B/2013 tentang : Perubahan Ketentuan Pencalonan Dalam Pemilu dan Pemilukada Dari Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah menyebut, Pimpinan dan tenaga tetap/tidak tetap di lingkungan Persyarikatan/Amal Usaha Muhammadiyah yang mencalonkan diri menjdi anggota DPR-RI/DPRD dinyatakan berhenti dari jabatannya dan dari statusnya sebagai anggota Pimpinan Persyarikatan dan/atau tenaga tetap/tidak tetap pada Amal Usaha Muhammadiyah, baik yang bersangkutan berhasil maupun tidak berhasil dalam pencalonan.

Poin pertama SK itu untuk mempertegas kembali keberadaan Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Mungkar dan Tajdid bukan organisasi politik. Meskipun bukan organisasi politik, Muhammadiyah tetap memberi kesempatan seluas-luasnya bagi para kadernya untuk berpolitik praktis. Kalimat “dinyatakan berhenti” dari jabatan dan dari statusnya sebagai anggota Pimpinan Persyarikatan dan/atau tenaga tetap/tidak tetap di Amal Usaha Muhamammadiyah dalam SK tersebut besifat pasif.

Artinya, para kader yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan tenaga tetap/tidak tetap di lingkungan Persyarikatan/Amal Usaha Muhammadiyah sejak ditetapkannya dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersangkutan harus berhenti dari jabatannya, meskipun tidak ada surat pengunduran diri. Bila nantinya yang bersangkutan tidak berhasil, ia tidak bisa kembali menduduki jabatan yang ditinggalkannya. Jadi, berhenti dari jabatannya secara permanen dan pimpinan di atasnya berkewajiban memberikan SK pemberhentian, sekaligus pengangkatan kader lain mengisi posisi yang ditinggalkan apabila dirasa perlu.

Hubungan historis
Melihat kembali kebelakang sejarah berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN), diawali dari hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah, 5-7 Juni 1998 di Semarang – Jawa Tengah. Waktu itu, Komisi C merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar mempersiapkan berdirinya satu partai politik. Pada saat penutupan sidang, Amien Rais mengumumkan akan membentuk partai politik baru yang kini dikenal dengan PAN. Sejak itulah pertautan hubungan historis dan emosional antara Muhammadiyah – PAN terpatri kuat.

Begitu PAN dideklarasikan 23 Agustus 1998, diikuti pembentukan PAN di wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang terlibat menjadi inisiator dalam komite pendirian PAN mayoritas berasal dari aktivis, pengurus dan warga Muhammadiyah. Memang kita tidak bisa menutup mata ada juga para inisiator yang terlibat bukan berasal aktivis, fungsionaris dan warga Muhammadiyah.

Keterlibatan aktivis, pengurus dan warga Muhammadiyah pada awalnya dalam pendirian PAN yang begitu massif dan intens menjadi salah satu faktor pendorong cepatnya perluasan infrastruktur PAN. Sedikit banyaknya keberadaan PAN sangat terbantu pendiriannya di daerah berkat keterlibatan jaringan infrastruktur Muhammadiyah yang sebelumnya sudah ada di seluruh wilayah republik ini.

Dalam perjalanannya, begitu selesai pemilu tahun 2004 kalangan eksponen Muhammadiyah terutama kaum muda menilai PAN tidak lagi memperhatikan kader dan suara Muhammadiyah. PAN dituding, dalam penyusunan calon anggota legislatif pemilu 2004, tidak lagi menempatkan kader Muhammadiyah dalam posisi nomor urut pertama yang mengakibatkan sedikitnya kader muda Muhammadiyah yang dapat berhasil lolos menjadi wakil rakyat di DPR RI/DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Puncak rasa kekecewaan kalangan muda Muhammadiyah terhadap PAN terjadi pada bulan Maret 2005 dengan mendirikan Perhimpunan Amanat Muhammadiyah (PAM) di kantor Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl Menteng Raya No 62 Jakarta. Pendirian PAM sempat mengundang polemik pada internal Muhammadiyah. Bahkan sempat hubungan antara PAN dengan Muhammadiyah menjadi “dingin”. Ini terjadi karena adanya kecurigaan berdirinya PAM tidak terlepas dari keterlibatan orang-orang internal PP Muhammadiyah. PAM menjadi cikal bakal Partai Mahatari Bangsa (PMB) yang kemudian ikut dalam Pemilu 2009.

Sayangnya PMB ini tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014. Selain soal tuduhan campur tangan orang internal PP Muhammadiyah, belakangan dalam kiprah PMB juga tidak mampu konsisten memenuhi apa yang dituntutnya kepada PAN. Misalnya tentang rekrutmen calon. Bukan ketokohan para caleg PMB itu saja, dalam Muhammadiyah, yang sangat diragukan, sejarah pertautannya dengan ideologi dan ajaran Muhammadiyah pun begitu tipis.

Masalah lain yang kerap menjadi batu sandung dalam hubungan antara PAN dan Muhammadiyah adalah identitas PAN sebagai partai terbuka dan plural. PAN sebagai partai terbuka, plural dan non-sektarian punya keharusan untuk mengakomodasi seluruh anak bangsa tanpa memandang suku, agama, ras, gender dan golongan. Dilemanya, ketika identitas PAN dikaitkan dengan nilai historis bedirinya PAN dan basis masa pendukung mayoritas warga Muhammadiyah. Muncul tudingan miring PAN tidak konsisten dengan keberadaannya sebagai partai yang lahir dari rahim Muhammadiyah.

Rumah besar
Kita berharap memang, kalaupun banyak kader Muhammadiyah yang berada di PAN dan partai politik lain yang harus mundur dari jabatan karena menjadi calon anggota legislatif pasca keluarnya SK tersebut. Tidaklah dengan sendirinya hubungan antara PAN dengan Muhammadiyah terputus. Artinya kader-kader Muhammadiyah yang menjadi caleg di partai politik manapun seharusnya tetap dipilih oleh warga Muhammadiyah terutama mereka yang sudah menunjukkan andil dan peran yang nyata bagi kebesaran dan perkembangan Muhammadiyah.

Muhammadiyah menurut hemat penulis jangan pernah berfikir bahwa partai politik atau individu akan menjadikan Muhammadiyah sebagai subordinasi, apalagi melakukan kooptasi untuk kepentingan partai politik/individu. Termasuk adanya kekuatiran Muhammadiyah terjerembab kepentingan politik praktis atau politik kekuasaan partai politik/individu. Sehingga merasa perlu menjaga jarak untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dan menjaga netralitas sebagai Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid.

Hemat saya hubungan antara Muhamamadiyah dengan kadernya di partai politik wajib untuk terus didukung dan diback-up. Bukan sebaliknya menjaga jarak apalagi menganggap mereka bukan lagi kader ketika terlibat politik praktis. Biarlah mereka di partai politik sepanjang mereka mau memperjuangkan kepentingan dan aspirasi Muhamamadiyah. Dukungan dan back-up prinsipnya hanya bersifat aspiratif agar kader-kader Muhammadiyah bisa masuk parlemen dan nantinya menjadi corong untuk memperjuangkan kepentingan politik Muhammadiyah dan warganya menjadi kebijakan publik.

Menyangkut hubungan PAN dengan Muhammadiyah sulit memutuskannya, mengingat historis dan kultural kelahiran partai ini adalah hasil ijtihad Muhammadiyah sendiri. Faktualnya secara organisatoris, tidak ada hubungan antara PAN dan Muhammadiyah. Tapi, ada benang merah yang mengikat kuat antara PAN dengan Muhammadiyah. Dimana keberadaan PAN sampai kapanpun tidak akan bisa dilepaskan dengan Muhammadiyah. Bukankah PAN ada, karena adanya Muhammadiyah?

Karena itu sangat mungkin kelak pelaksanaan SK PP Muhammadiyah itu dianggap tidak begitu perlu diseriusi di berbagai daerah. Perasaan dan pengalaman mereka di daerah tidak persis sama dengan substansi yang dikehendaki SK. Mereka juga sadar kemungkinan terjadinya efek lain, yakni menutup diri ke PAN tetapi tanpa disadari menimbulkan gerakan diam-diam memihaki partai lain yang justru lebih tak membahagiakan. Ketum PP Muhammadiyah Dien Syamsuddin sangat faham itu, sebagaimana orang lain di Muhammadiyah juga sangat memahaminya. Apakah dengan demikian keretakan akan terjadi dalam Muhammadiyah? Tidak sama sekali.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana tetap memposisikan PAN sebagai partai terbuka, yang artinya partai berlambang matahari ini jangan terkesan sebagai partai eksklusif hanya milik Muhammadiyah saja. Bagaimanapun PAN bila ingin jadi partai besar tidak mungkin hanya mengandalkan basis masa pendukung dari kalangan Muhammadiyah semata, tapi harus bisa merambah basis masa di luar Muhammadiyah. Ini memang sesuatu yang sangat sulit diterima oleh warga Muhammadiyah sendiri dengan menjadikan PAN partai terbuka yang tidak hanya mengakomodir warga Muhammadiyah termasuk yang bukan Muslim.

Dalam Pemilu legislatif 2014 warga Muhammadiyah sepertinya masih menjadikan PAN sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka, terutama di daerah. Alasannya, mayoritas warga Muhammadiyah masih menjadi basis pemilih trandisonal bagi PAN. Sebagaimana halnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang basis pemilih tradisionalnya berasal kalangan kaum Nahdliyin. Sudah pasti tidak semua pilihan warga Muhammadiyah PAN, sudah pasti akan melabuhkan pilihannnya pada partai politik lain dan itu sah-sah saja sepanjang ada keperduliannya terhadap Muhammadiyah dalam arti luas.

Yang lebih penting adalah bagaimana menjadikan Muhammadiyah secara kelembagaan sebagai rumah besar bagi semua kadernya yang berada di semua partai politik tanpa harus terlibat politik praktis atau politik kekuasaan. Menjadikan Muhammadiyah sebagai rumah besar bagi semua kadernya yang ada di partai politik, akan membuat organisasi Muhammadiyah makin besar – modern dan itu sebuah keharusan. Semoga.

(Tulisan ini pertama kali dimuat di Harian WASPADA, Jumat 14 Juni 2013)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: