Posted by: effanzulfiqar | June 19, 2013

Mengkritisi DCS

Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota legislative (caleg) sudah dipublikasikan KPU pusat, provinsi/kabupaten/kota di media massa nasional dan lokal. Publik diberi kesempatan hingga 27 Juni untuk menyampaikan aduan terkait dengan rekam jejak (track record) caleg sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) 25 Agustus, yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Publik diminta untuk melihat, menganalisis, mengkritisi, menguji, meneliti dan mengadukan rekam jejak caleg secara tertulis kepada KPU.

Semua aduan publik nantinya akan diklarifikasi KPU ke partai politik (parpol) pengusung caleg. Jika terbukti ada caleg memalsukan datanya, dia bisa dicoret dari DCS dan yang bersangkutan akan gugur dengan sendirinya sebagai caleg. Untuk mengakomodasi aduan dari publik, KPU membuka saluran pengaduan lewat surat elektronik, faksimili atau pengaduan lansung ke kantor KPU. Pengaduan hendaknya dilengkapi dengan identitas yang jelas dan didukung fakta-fakta – bukan fitnah.

Hasil verifikasi KPU terhadap persyaratan caleg DPR/DPRD provinsi/kabupaten/kota ternyata banyak yang tidak lengkap sesuai dengan persyaratan pencalonan. Dimana KPU harus mencoret beberapa nama caleg karena menyerahkan berkas persyaratan yang diduga palsu seperti legalisasi ijazah, surat kesehatan, caleg yang masih di bawah umur, penggunaan KTP daluwarsa dan adanya caleg ganda yang terdaftar di dua parpol.

Terkait dengan adanya dugaan penggunaan dokumen persyaratan yang diduga palsu. Hal itu menjadi tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melaporkan ke Kepolisian jika terbukti ada caleg yang memalsukan dokumen persyaratan. KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa mempidanakan caleg yang menggunakan dokumen palsu dan hanya punya kewenangan memverifikasi persyaratan pencalonan.

Setelah KPU menetapkan DCS caleg DPR/DPRD, parpol tidak punya kewenangan untuk mengubah susunan caleg tersebut. Kecuali caleg yang bersangkutan meninggal dunia, tidak memenuhi syarat karena adanya aduan masyarakat yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat pencalegan dan mengundurkan diri. Artinya kemungkinan caleg dicoret dari DCS hanya bisa terjadi karena adanya aduan publik yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat pencalegan.

Sekaitan dengan hal tersebut sangat penting artinya partisispasi publik untuk ikut menguji kualitas, kredibilitas, kapabilitas dan integritas caleg yang diajukan parpol dalam DCS. Alasanya karena publik yang lebih tahu fakta rekam jejak caleg yang akan dipilihnya. Mengkritisi DCS merupakan keharusan yang mesti dilakukan publik dalam rangka uji publik terhadap semua caleg yang diajukan parpol. Adanya partisipasi aktif publik dalam mengkritisi DCS diharapan DCT yang ditetapkan nantinya hanya mencantumkan caleg yang berkualitas dan berintegritas.

Uji publik terhadap DCS caleg sangat penting artinya. Logikanya, jika DCS caleg amburadul dan banyak masalah. Maka sudah pasti pula DPR/DPRD hasil Pemilu 2014 juga amburadul dan bermasalah. Alasannya, tidak sedikit nama-nama caleg dalam DCS yang diajukan parpol bermasalah dan ini sebuah kebohongan dan pembodohan. Parpol senyatanya telah gagal dalam menyusun DCS caleg yang sesuai dengan tuntutan publik. Caleg yang diajukan parpol seharusnya menampilkan mereka yang sesuai dengan tuntutan public bukan kebutuhan elit parpol semata.

Alih-alih masyarakat dibuka ruang menyangkut data dan informasi caleg yang diajukan parpol dalam DCS secara transparan dan akuntabel, sehingga publik mengetahui siapa yang pantas menjadi wakilnya di parlemen. Justru sebaliknya yang terjadi parpol ikut menyebunyikan kebusukan caleg dengan cara menutup data dan informasi menyangkut rekam jejak mereka. Bahkan terkesan dengan sengaja menutup-nutupi “borok” caleg yang diajukan dalam DCS.

Sejatinya parpol harus mau membuka diri terhadap kritikan dan masukan pubik menyangkut rekam jejak caleg dalam DCS yang bermasalah. Parpol tidak mesti menjadi bungker persembunyian bagi caleg yang bermasalah dan menjadi lembaga yang berperan bagi pembusukan demokrasi dengan tetap mempertahankan caleg bermasalah. Sangat diharapkan sikap tegas parpol mencoret caleg bermasalah dari DCS. Untuk itu parpol seharusnya mau membuka akses seluas-luasnya kepada publik menyampaikan pengaduan atas caleg yang bermasalah di DCS.

Partai politik sendiri sepertinya tidak terlalu perduli dengan rekam jejak caleg yang diusungnya untuk masuk parlemen sebagaimana yang tergambar dalam DCS. Karena parpol tidak begitu perduli lagi dengan rekam jejak caleg yang diusungnya. Publiklah yang diharapkan benar-benar bisa mengkritisi dan mencermati kehidupan sehari-harinya caleg tersebut. Agar tidak terpilih caleg yang bermasalah. Publik seharusnya bisa mengamati perilaku dan gaya hidup mereka. Apakah suka main perempuan, berjudi, menggunakan narkoba dan pernah terlibat korupsi.

Kalau caleg dalam DCS itu sudah pernah menjadi anggota DPR/DPRD, apakah sudah berbuat banyak bagi masyarakat di dapilnya selama lima tahun menjadi wakil rakyat atau tidak. Apakah bermasalah dengan ijazah. Untuk itu KPU jangan berpatokan pada ijazah terakhir yang dimiliki caleg saja. Apakah calegnya “kutu loncat” dan belum mengundurkan diri dari DPR/DPRD. Hal-hal itu semestinya menjadi pertanyaan dan pegangan bagi publik dalam mengkritisi DCS.

Sekalipun DCS sudah dipublikasikan, tapi sepertinya publik “cuek” saja. Sepertinya publik merasa tidak ada hal-hal yang menarik untuk direspon dan dikritisi dari figur-figur caleg yang disodorkan parpol dalam DCS. Kalau kita melihat DCS untuk DPR/DPRD saat ini komposisinya hampir 90 persen wajah lama. Padahal publik tahu betul kinerja anggota DPR/DPRD periode 2009-2014 sangat buruk dan lebih banyak masalah dari pada prestasi kerja mereka.

Lihat saja kehadiran mereka yang minim alias lebih banyak bolosnya; target legislasi yang tak tercapai; studi banding yang tak jelas hasilnya; tersangkut masalah hukum (korupsi, suap, skandal, jadi makelar anggaran); permintaan fasilitas berlebih dan sebagainya. Masuknya kembali wajah-wajah lama dalam DCS dikuatirkan akan membuat masyarakat makin muak. Akibatnya angka golput akan terus bertambah seperti yang terjadi dalam setiap even Pemilukada.

Pemilu 2014 seharusnya paling baik dari segi kualitas calegnya. Faktanya kualitas caleg yang ada dalam DCS jauh lebih buruk dibandingkan dengan Pemilu Orde Baru. Publik sepertinya semakin tidak punya harapan akan munculnya legislator yang handal dan mumpuni, yang mampu menyahuti aspirasi masyarakat. Parpol telah gagal mewujudkan harapan masyarakat untuk menghasilkan wakil rakyat berkualitas dan berintegritas bila bercermin dari DCS yang dipublikasikan KPU. Menyedihkan…

(Tulisan ini pertama kali dimuat di harian WASPADA, Senin 24 Juni 2013)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: