Posted by: effanzulfiqar | June 25, 2013

Politikus Kutu Loncat?

Mungkin yang biasa menonton acara Indonesia Lawyer Club setiap malam Rabu pasti sudah sering melihat sosok bekas politisi berdarah Betawi yang suka pake peci dengan rambut putih yang sedikit gondrong, Ridwan Saidi yang dulunya orotor ulung Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Karena kemampuannya menghipnotis massa pada saat berkampanye. Ridwan Saidi menjadi orang yang ditakuti rezim orde baru pada masa itu bila ia berorasi.

Begitu Pemilu 1982 usai tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Ridwan mengumunkan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR/MPR dari Fraksi PPP dan bergabung ke Partai Golkar. Alasan perpindahannya, karena ada perbedaan pandangan yang tajam dengan Ketua Umum DPP PPP, Dr John Naro SH. Sejak Ridwan bergabung dengan Golkar lawan maupun kawan politiknya menuduhnya, sebagai politisi “kutu loncat”.

Sekalipun Ridwan sudah bermanuver pindah ke Partai Golkar. Faktanya tidak mengubah nasibnya menjadi lebih baik begitu berada di Partai Golkar. Ia sama sekali tidak mendapatkan posisi apapun. Bahkan karier politiknya tenggelam dan ia tidak pernah muncul lagi di panggung politik setelah pindah dari PPP.

Setelah lebih dari tiga dekade apa yang dilakukan Ridwan Saidi kini menjadi hal yang biasa saja yang dilakoni banyak politisi di pusat dan daerah, termasuk para calon kepala daerah. Bedanya, ia menyeberang ke Golkar, karena rasa tidak puas kepada pimpinan partainya yang berubah haluan menjadi pro orde baru. Kini politisi loncat partai lebih banyak termotivasi kepentingan pragmatis dan pribadi – mempertahankan kekuasaan. Pragmatisme dalam dunia politik dari waktu ke waktu tampak makin telanjang.

Kini fenomena politisi kutu locat makin marak menjelang Pemilu Legislatif 2014. Sebut saja beberapa nama politisi senior yang banting stir pindah dari Partai Golkar ke Partai NasDem, seperti Malkan Amin, Mamat Rahayu Abdullah dan Enggartiasto Lukita. Sebelumnya, Ferry Mursyidan Baldan dan Jeffrie Geovanie yang pernah aktif di PAN dan Akbar Faizal dari Partai Hanura, sebelumnya pernah di Partai Demokrat. Nama lain yang pindah ke Partai NasDem tercatat Effendie Choirie dan Hermawi Taslim dari PKB dan Maiyasyak Johan dari PPP.

Adapun politisi PKS yang loncat ke Partai Golkar adalah Misbakhun. Sedangkan Yusuf Supendi pendiri Partai Keadilan kini menjadi PKS loncat ke Partai Hanura. Lily Chodidjah Wahid juga membelok ke Partai Hanura pasca keluar dari PKB. Adapun politikus Partai Demokrat yang merupakan loyalis Anas Urbaningrum pindah ke Partai Gerindra adalah Sadewo.

Nama-nama yang disebutkan di atas hanya sebagian dari politisi yang loncat parpol dengan alasan masing-masing. Bila dibandingkan jumlah politisi yang loncat parpol di tingkat pusat (caleg DPR) sudah pasti lebih banyak terjadi di level daerah (caleg DPRD). Mengingat hanya ada 12 parpol menjadi peserta Pemilu 2014.

Konsekuensinya anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang parpolnya tidak lolos menjadi peserta Pemilu harus bergabung atau pindah parpol bila ingin mencaleg kembali untuk priode 2014-2019. Mereka tidak punya pilihan selain harus pindah partai untuk bisa kembali menjadi caleg dan inilah yang terjadi dengan banyak politikus di tingkat lokal yang harus pindah partai.

Penyebab loncat parpol
Ada beberapa alasan penyebab terjadinya fenomena kutu loncat. Pertama, merasa karier politiknya sudah tamat karena kehadiran politisi yang lebih muda dan mumpuni. Atau merasa parpol yang lama tidak lagi memberikan jaminan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Kedua, terjadinya konflik di internal partai, sehingga mengundurkan diri atau dipecat oleh partai. Alasan ini yang paling dominan penyebab pindahnya politisi dari satu parpol ke parpol lainnya.

Ketiga, pragmatisme politik, politisi yang loncat partai menganggap sama saja semua parpol, tidak ada lagi ideologi dan loyalitas. Parpol hanya sebatas kenderaan memburu kekuasaan dan menumpuk kekayaan bukan untuk mensejahterakan rakyat. Ideologi sebagai ruh parpol sudah terkikis habis, sementara loyalitas terhadap partai diganti menjadi hitungan untung rugi.

Keempat, partai gagal dalam pengkaderan sehingga lebih suka potong kompas dengan menampung politisi yang loncat dari parpol lain tanpa harus dipusingkan pengkaderan yang memerlukan biaya dan waktu yang lama. Kelima, kader mungkin merasa tidak diperlukan lagi alias merasa dimarjinalkan padahal sudah banyak berjuang dan terlibat sejak awal dalam pendirian partai.

Tegasnya, bila politisi pindah partai bukan karena kepentingan pribadi tapi karena merasa partolnya tidak lagi sejalan dengan cita-citanya memperjuangkan kepentingan rakyat mungkin masih bisa diterima akal sehat. Akan tetapi kalau tujuan hanya mengejar kepentingan pribadi semata dan sudah beberapa kali pindah parpol. Ini jelas sangat memprihatikan, menyedihkan dan tidak perlu dipilih karena tidak punya integritas sebagai calon wakil rakyat.

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bertujuan untuk membatasi gerak politisi kutu loncat dengan menyertakan syarat melampirkan surat persetujuan pimpinan partai politik asal untuk menihilkan dualisme keanggotaan. Salah satu syaratnya keanggotaan seorang ketika masuk dalam daftar caleg tidak bisa berada di dua parpol. Kalaupun sudah dibuat peraturan tersebut tetap juga dijumpai adanya caleg ganda di dua parpol, bahkan ada yang tidak mau mengundurkan diri dari DPRD.

Politik untuk kesejahteraan
Praktik politik yang terjadi oleh para politisi kutu loncat dengan pradigma pragmatisme dan oportunisme hanya melahirkan prisip “saya dapat apa, berapa, dan bagaimana caranya”. Bila ini yang terjadi alamat nasib rakyat yang diwakilinya semakin tidak jelas, karena yang dikedepankan hanya mengejar kepentingan pribadi dan parpol dengan menghalalakan segala cara. Fenomena politikus kutu loncat akan selalu beririsan dengan praktik politik yang berorientasi kepentingan pribadi semata.

Politik seharusnya didefenisikan sebagai seni mengelolah kekuasan untuk mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kini sudah berganti menjadi seni mengelola kekuasaan untuk mewujudkan kepentingan pribadi. Kepentingan rakyat yang semestinya diperjuangkan, kini terdegradasi menjadi kepentingan elit dan parpol semata. Parpol kini telah kehilangan esensinya – sebagai sarana bagi rakyat banyak mengartikulasikan kepentingannya

Untuk itu publik kita harapan bisa makin kritis dan berani menagih utang para politikus yang sudah lima tahun menjadi wakil rakyat di DPR/DPRD provinsi, kabupate/kota. Bila memang tidak ada yang dikerjakannya untuk rakyat selama menjadi legislator untuk apa dipilih. Apalagi yang kerja hanya ke luar masuk partai sudah pasti tidak perlu dipilih. Sedangkan yang baru mencaleg jejak rekamnya menjadi sangat penting diketahui publik.

Parpol jelas punya kewajiban membuka akses seluas-luasnya kepada publik untuk mengetahui jejak rekam para caleg yang diusung, muka lama atau muka baru. Parpol semestinya tidak menjadi bungker bagi para politikus kutu loncat apalagi yang terindikasi korupsi. Kita berharap rakyat bisa menjadi pemilih yang selektif , kritis dan cerdas dalam Pemilu 2014 nanti. Meskipun faktualnya tiga kali pemilu hasilnya hanya demokrasi prosedural yang melahirkan banyak politikus kutu loncat yang tidak berkualitas dan berintegitas. Sangat ironis…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: