Posted by: effanzulfiqar | June 28, 2013

Soal Harga Diri Bangsa

Sejak 15 Juni 2013 jumlah titik api (hotspot) di hutan Provinsi Riau terus meningkat. Diperkirakan 200 hektar lahan gambut masih terbakar. Luas lahan gambut di Riau sekitar 3,9 juta hektar yang telah banyak beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit. Kebakaran hutan gambut sepertinya sudah rutin terjadi tiap tahun. Tahun ini mungkin terluas wilayah yang terbakar di Riau dan paling banyak terkena dampak asap.

Kebakaran pada lahan maupun hutan merupakan masalah rutin yang terjadi setiap tahun di Riau dan Kalimantan. Tidak perlu mencari-cari penyebabnya karena diduga kuat penyebabnya adanya aktivitas warga dan perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran hutan untuk persiapan lahan perkebunan kelapa sawit. Kemarau panjang, angin kencang dan hujan yang tidak kunjung turun juga menjadi pemicu terjadinya kebakaran yang meluas.

Kabut asap akibat terbakarnya hutan Riau telah menyasar sampai ke negara tetangga Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut kini diselimuti asap tebal dan sudah pasti asap tersebut sangat mengganggu kesehatan dan aktivitas warga di sana. Sudah pasti, yang paling merasakan akibatnya adalah masyarakat yang berdiam di Provinsi Riau sendiri dibandingkan dengan dua Negara jiran.

Malaysia dan Singapura yang tertimpa asap tersebut jelas mencak-mencak terhadap Indpnesia. Kabarnya pemerintah di dua Negara tersebut sudah bersiap-siap untuk memperkarakan Indonesia. Dan Susilo Bambang Yudhoyono, atas nama Pemerintah Indonesia, sudah meminta maaf kepada Pemerintah Malaysia dan Singapura.

Kata SBY, Indonesia akan bertanggung jawab atas meluasnya asap akibat kebakaran hutan dan akan fokus menghadapi masalah kebakaran hutan tersebut. Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono juga menyesalkan sikap sejumlah pembantunya terkait komentar-komentar mereka dalam merespon komentar petinggi di kedua Negara Jiran itu. Presiden juga menilai pemerintah Provinsi Riau terlambat dalam antisipasi dan penanganan awal kebakaran.

Termasuk menyebutkan perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan yang menyebabkan terjadinya kebakaran SBY sangat tidak setuju dan menurut SBY itu tidak diperlukan. Karena menurut SBY yang terpenting saat ini adalah fokus untuk secepatnya mengatasi bencana asap dan kebakaran lahan di Riau. Yang terpenting menurut SBY adalah penegakan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya.

Sangat bertolak belakang memang dengan para pembantunya yang justru merasa tidak perlu minta maaf kepada Malaysia dan Singapura akibat ketiban asap. Kritik dan protes Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsieng Loong. Ternyata ditanggapi oleh Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa yang mengatakan Indonesia tidak akan menyampaikan permintaan maaf kepada Singapura terkait kabut asap.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik malah meminta Singapura dan Malaysia untuk tahu diri. Tidak hanya senangnya saja begitu dapat susah langsung gembor-gembor ke dunia. Adapun Menko Kesra Agung Laksono meminta Singapura introspeksi diri dan jangan seperti anak kecil menyikapi kabut asap. Karena menurutnya lahan yang terbakar milik korporasi yang bermakas dari dua Negara tersebut. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Balthasaar Kambuaya menyebut ada delapan perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan dan ada dua perusahaan yang berbasis di Singapura.

Sikap SBY sangat bertolak belakang dengan sikap pembantunya memang. Tidak jelas apa alasan SBY yang tiba-tiba menyampaikan permintaan maaf kepada dua Negara jiran itu. Pernyataan maaf itu dirasakan terlalu dini, tekesan Indonesia seperti bersalah besar. Justru seharusnya SBY duluan minta maaf kepada rakyatnya di Riau yang pasti paling merasakan akibat buruk dari asap.

Apa yang dilakukan oleh SBY dengan minta maaf cenderung merendahkan harga diri bangsa ini dan semakin menandakan Indonesia lemah di mata Malaysia dan Singapura. Padahal, ada dugaan penyebab kebakaran hutan di wilayah Sumatera pelakunya adalah perusahaan Malaysia dan Singapura sendiri.

Di samping memang soal minta maaf tidak harus Presiden yang melakukannya, cukup menteri saja yang minta maaf. Terlalu naif rasanya urusan asap harus Presiden yang langsung minta maaf. Apalagi yang melakukan pembakaran adalah individu dan perusahaan. Sekali lagi sikap SBY yang minta maaf sangat tidak elegan dan terkesan lebay. Justru sebaliknay sikap yang diambil anak buahnya yang paling tepat.

Sedikit berkisah menyangku soal kabut asap tahun 2011 yang juga waktu itu melanda Singapura dan Malaysia. Ketika Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden sangat merasa tidak nyaman dengan sikap kedua Negara tetangga plus Jepang yang menuding Indonesia sebagai perusak lingkungan dan minta Indonesia minta maaf.

Boro-boro JK mau minta maaf, bahkan ia bilang baru sebulan saja kena asap sudah minta permohonan maaf. Padahal, kata JK selama 11 bulan hutan di Indonesia selalu menghasilkan oksigen. Seharusnya, negara-negara seperti Malaysia dan Singapura berterima kasih kepada Indonesia. Kalau 11 bulan Singapura dan Malaysia berterima kasih karena diberi oksigen, baru saya pertimbangkan minta maaf, kata JK.

Kebakaran hutan yang terjadi selama ini bukan terjadi begitu saja. Tapi patut diduga ada unsure kesengajaan karena adanya keuntungan dari pembakaran hutan yang dilakukan korporasi. Sepanjang aparat hukum gagal menangkap para pelaku pembakaran, maka akan selamanya pembakaran hutan menjadi salah satu modus kejahatan yang akan terus terulang kembali. Mengingat terjadinya kebakaran hutan berada di lahan beberapa perusahaan besar, termasuk perusahaan pemegang konsesi hutan tanaman industry.

Seharusnya pembakaran hutan dapat dicegah sedini mungkin. Kenyataannya tidak demikian, hal ini terjadi disebabkan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah. Di samping itu kasus-kasus terjadi kebakaran hutan seperti di Riau menjadi indikator belum maksimalnya penegakan hukum dan luasnya perubahan peruntukan lahan terutama untuk perkebutan saawit dan hutan tamanan industri yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Sangat diharapkan memang Kementerian Lingkungan Hidup untuk menempuh proses hukum atas semua perusahaan yang diduga kuat melakukan kerusakan lingkungan hidup. Kementerian harus melakukan audit lingkungan sebagai bentuk pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga telah melanggar UUPPL.

Jika diperlukan harus berani mencabut perizinan lingkungan setiap perusahaan yang secara terang-terangan sudah mencemarkan dan merusak lingkungan. Sehingga tidak harus setiap ada kebakaran hutan Presiden harus meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia. Kalau itu yang terus dilakukan harga diri bangsa ini jelas sudah tidak ada lagi.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: