Posted by: effanzulfiqar | July 1, 2013

Ada Apa dengan BLSM?

Akhirnya dalam APBN-P 2013 ditetapkan subsidi BBM sebesar Rp 199,85 trilun. Dengan rincian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp 9,3 triliun yang disalurkan selama 4 bulan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran. Program infrastruktur dasar Rp 7,5 triliun, bantuan siswa miskin Rp 7,5 triliun, program keluarga harapan sekitar Rp 700 miliar dan program beras untuk masyarakat miskin sebesar Rp 4,3 triliun.

Pada era pemerintahan sebelumnya, dampak kenaikan harga BBM tak pernah dikompensasikan dengan bantuan tunai kepada masyarakat. Era Presiden Soeharto, tiga kali terjadi kenaikan harga BBM, yakni tahun 1991 harga BBM naik dari Rp150 menjadi Rp550. Kemudian tahun 1993 naik menjadi Rp700 dan terakhir tahun 1998 menjadi Rp1.200. Tida kali penaikan harga BBM selama perintahan orde baru sama sekali tidak ada kebijakan yang bersifat bantuan tunai.

Era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden juga tidak pernah ada kebijakan kompensasi bantuan tunai kepada masyarakat ketika harga BBM naik. Baru setelah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden punya kebijakan kompensasi bantuan tunai setiap terjadi kenaikan harga BBM. Ini dimula sejak penaikan BBM tahun 2005, 2008 dan sekarang 2013. Padahal, menaikkan harga BBM tak ada hukumnya harus diikuti dengan pemberian kompensasi bantuan tunai.

Terbukti dua kali pelaksanaan kebijakan kompensasi kenaikkan BBM lewat kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali yang dilaksanakan tidak memberikan mamfaat apapun bagi masyarakat miskin miskin. Yang terjadi dengan BLT adalah kekacauan dan banyak permasalahan di lapangan dalam pendistribusiannya. Karena yang semestinya menerima BLT ternyata tidak menerima. Sudah pasti juga program BLSM sekarang yang digadang-gadang sebagai yang terbaik dibanding BLT, akhir ceritanya akan tetap sama – tak jelas apa yang menjadi hasil akhirnya selain menimbulkan banyak masalah.

Bantuan-bantuan tunai seperti BLT dan kini BLSM tetap tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi kaum miskin. BLSM hanya menjadi semacam obat pereda rasa sakit kepala tetapi tidak bisa menyembuhkan secara total. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie mengatakan, pemberian kompensasi atas kenaikan BBM dalam bentuk BLSM tak lebih dari sekadar pencitraan elite politik tertentu. Menurut Kwik, BLSM hanya omong kosong dari Pemerintah.

Hasil survey LSI menyebutkan penyaluran BLSM ini disetujui 58,92 persen masyarakat dan yang tidak setuju 29,12 persen. Sedangkan masyarakat yang setuju pemberian BLSM ini datang dari lintas segmen masyarakat. Menyangkut keberhasilan program BLSM mayoritas masyarakat sebesar 72,33 persen pesimis program ini akan tepat sasaran kepada rumah tangga miskin. Dan hanya 24,27 persen saja publik yang percaya penyaluran BLSM akan tepat sasaran.

Uang sebesar Rp 150 ribu yang diberikan kepada keluarga miskin selama empat bulan kedepan tidak akan banyak menolong. Justru kaum miskin akan semakin terpuruk kehidupannya, karena jauh sebelum harga BBM naik, harga-harga kebutuhan pokok sudah terlebih dahulu melonjak tanpa terkendalikan pemerintah sendiri. Kebijakan subsidi BLSM rumah tangga miskin dibandingkan di beberapa Negara Asean, Thailand, Vietnam dan Malaysia masih termasuk kecil terhadap pendapatan domestik bruto.

Harga BBM yang naik sebenarnya tidak akan berdampak bagi rakyat miskin bila pemeritah mampu mengendalikan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Ternyata pemerintah gagal mengendalikan kenaikan harga-harga bahan pokok yang sebelum penetapan kenaikan BBM sudah terjadi lonjakan harga di pasaran. Sikap ragu-ragu pemerintah menaikkan BBM akhirnya dimamfaatkan banyak spekulan meraih keuntungan dengan memborong dan menimbun kebutuhan pokok dan BBM bersubsidi sebelum terjadi kenaikkan harga.

Program BLSM hanya menjadi bagian dari komoditas politik yang dijual partai politik pendukung dan penentang kebijakan kompensasi. BLSM lebih kental nuansa politiknya, dibanding keinginan untuk menyelamatkan rakyat miskin yang terdampak kenaikan harga BBM. Patut dipertanyakan mengapa kebijakan BLSM selalu dilaksanakan ketika menjelang Pemilu sebagaimana dengan program BLT yang dilakukan menjelang Pemilu 2009.

Patut dicurigai bahwa program BLSM lebih kental nuasa politik dalam rangka peningkatan elektabilitas partai politik pendukung pemerintah dan merebut simpati publik, terutama Partai Demokrat sebagai partai yang berkuasa. Hal ini dibuktikan hasil survei Lembaga Survey Indonesia (LSI) terkait kebijakan BLSM yang menyebut partai politik paling terdongkrak pamornya Demokrat. Karena 49,45 persen publik menyatakan Demokrat paling berjasa adanya program BLSM. Hanya 16,73 persen publik yang menilai partai politik yang berjasa. Bahkan, 46,95% menyebut Presiden SBY yang nota bene adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang paling berjasa jika BLSM dijalankan.

Apapun alasan pemerintah dengan kebijakan program BLSM jelas sangat tidak produktif karena bersifat sementara yang sudah pasti tidak berefek jangka panjang bagi penyelamatan kelompok miskin yang mayoritas jumlahnya. Akan lebih efektif bila subsidi BBM digunakan untuk subsidi yang bersifat produktif dan bermamfaat jangka panjang, seperti perbaikan infrastruktur di pedesaan, pendidikan, kesehatan dan transporatsi public.

Hebatnya, program BLSM itu makin ramai ketika sebagian kepala daerah menyatakan tidak akan melaksanakan program pemerintah tersebut di daerah. Kepala daerah yang menolak pelaksanaan BLSM di daerahnya adalah Gubernur Jateng terpilih Ganjar Pranowo. Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Bupati Bandung Dadang M Nasser dan Bupati Mukomuko Ichwan Yunus.

Alasan penolakan BLSM dianggap tidak akan banyak membantu masyarakat miskin, disamping program ini tidak produktif karena sifatnya hanya bantuan sementara. Penolakan yang paling mendasar program BLSM tidak tepat sasaran siapa yang berhak menerima. Pemerintah pusat juga tidak pernah melibatkan Pemerintah Daerah dalam pendataan rumah tangga miskin dan pendistribusian BLSM tidak melibatkan Pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya dapat cacian, komplain dan sasaran kemarahan masyarakat yang tidak mendapatkan BLSM.

Seperti yang diperkirakan sejak awal kebijakan BLSM akan menimbulkan banyak masalah dan kekisruhan dalam pendistribusian di lapangan. Pangkal persoalannya terletak pada ketidak beresan data rumah tangga miskin yang berhak menerima BLSM. Terjadi perbedaan data yang dikeluarkan pemerintah dan data di daerah (baca kecamatan dan desa). Dimana ada rumah tangga miskin yang seharusnya mendapatkan BLSM justru tidak dapat menikmati. Sedangkan rumah tangga yang seharusnya tidak termasuk kategori miskin justru menikmatinya.

Ini terjadi karena data dasar yang dipergunakan pemerintah untuk menentukan siapa yang berhak menerima BLSM ialah bersumber dari data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik Juni 2011. Rumah tangga yang termasuk kategori paling miskin ini kemudian mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KPS menjadi syarat penerima BLSM.

Data dasar yang digunakan itu adalah data tahun 2011 yang sudah pasti dalam rentang dua tahun, sudah pasti terjadi perubahan yang signifikan. Sedangkan pemuktahiran data tidak pernah dilakukan lagi terkait data PPLS 2011.Mengapa harus menggunakan data 2011 alasan pemerintah adalah untuk menghemat biaya. Kabarnya kalau melakukan pemuktahiran data dibutuhkan dana kurang lebih Rp500 miliar. Itulah Indonesia yang tidak punya data base rumah tangga miskin meskipun sudah merdeka 68 tahun lamanya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: