Posted by: effanzulfiqar | September 16, 2013

Bencana Demokrasi

Mengejutkan bila membaca hasil survey Indonesia Network Election Survey (INES) yang dirilis tanggal 5 September 2013 yang lewat. Dimana mayoritas responden menyebut anggota DPR tukang bohong dan tidak jujur. Anggota DPR juga dituding suka melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Malas mengikuti sidang dan tertidur ketika sidang paripurna dan sidang-sidang lainnya. Sedankan produk legislasi yang dihasilkan tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Kenapa anggota dewan disebut tukang bohong dan bersikap tidak jujur. Tudingan miring ini muncul seperti lebih karena sikap mereka yang tidak merealisasikan janjinya pada saat kampaye dulu. Artinya konstituen menilai mayoritas anggota dewan setelah terpilih tidak ingat lagi dengan janji yang diobral atau ketika bertemu dengan masyarakat di dapil saat reses. Sementara tudingan yang menyebut suka melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme itu sebuah fakta yang tak terbantahkan.

Terkait dengan sikap malas anggota DPR untuk mengikuti sidang paripurna bukan cerita baru lagi tapi sudah merupakan penyakit lama anggota DPR/DPRD. Kalaupun harus mengikuti sidang biasanya lebih sering tertidur dan melakukan aktivitas lain yang tak ada kaitannya dengan agenda sidang. Artinya tidak mengikuti dengan focus dan serius angenda sidang yang sudah dijadwalkan.

Fenomena aneh yang menjangkiti anggota dewan di pusat sama saja dengan anggota dewan di daerah. Tidak jauh beda perilakunya. Berita Waspada, Selasa 10 September 2013, hal A6 di bawah judul : “Rapat Paripurna DPRDSU Memprihatinkan”. Berita tersebut menjadi bukti kuat betapa anggota DPRD tidak terlalu perduli lagi dengan agenda pembahasan yang sudah dijadwalkan dalam rapat paripurna.

Rapat yang semestinya dilaksanakan pada jam 09.00, terpaksa dibuka pada jam 10:15, ironisnya yang hadir hanya 28 orang dan rapat terpaksa diskors karena tidak mencapai korum. Pukul 10:45, ketika skors dicabut yang hadir baru 48 orang, jelas tidak memenuhi korum dan rapat terpaksa diskors kembali. Baru jam 11:15 rapat paripurna dilaksanakan karena korum sudah terpenuhi, dimana dari 100 anggota DPRD hadir 69 orang.

Apa yang terjadi di lembaga DPRD Sumatera Utara tersebut sebenarnya bukan baru pertama kali terjadi. Kalaupun dalam Tata tertib menyebutkan anggota DPRD yang enam kali tidak hadir bisa diberhentikan. Ternyata belum ada satupun anggota dewan yang diperingati apalagi direkomendasikan oleh Badan Kehormatan (BK) untuk diberhentikan oleh parpol yang punya kewenangan. BK juga tidak berani mempublikasikan anggota dewan yang keranjingan bolos.

Kebiasaan rapat yang molor terus dan anggota dewan yang tidak mencapai korum sudah menjadi penyakit kronis. Kalaupun korum terpenuhi setelah diskors dua atau tiga kali, sudah pasti pelaksanaan sidang paripurna akan bertele-tele. Dengan masa kerja yang kurang lebih satu setengah tahun lagi seharusnya anggota dewan bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik. Agar rakyat tetap merasa punya kewajiban moral untuk kembali memilih mereka.

Alih-alih menunjukkan kinerja yang lebih baik, yang diperlihatkan adalah perilaku malas mengikuti sidang paripurna atau sidang-sidang lainnya. Padahal diakhir masa jabatan yang tinggal satu setengah tahun lagi tentu masih banyak agenda dewan yang belum tuntas.Sangat tidak elok kalau anggota dewan mengakhiri masa tugasnya dengan meninggalkan pekerjaan yang menjadi tanggungjawab mereka seperti pembahasan Rancangan Peratutan Daerah (Ranperda).

Sejatinya, Badan Legislasi (Baleg) dan anggotanya bisa menyelesaikan pembahasasa Ranperda yang telah diajukan pihak eksekutif. Ironisnya, itu tidak terjadi. Bahkan kerap pembahasan Ranperda terpaksa ditunda karena Baleg dan anggota lebih mementingkan urusan pencalegan dan kunjungan kerja. Termasuk hasil laporan keuangan APBD tahun anggaran 2012 yang telah disampaikan eksekutif belum dibahas. Padahal pembahasan perubahan APBD 2013 sudah mendesak termasuk penyusunan RAPBD 2014.

Sangat memprihatikan bila melihat sibuknya anggota dewan mengurus pencalegannya daripada menjalankan tugas sebagai wakilnya rakyat. Perilaku melalaikan fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat termasuk perilaku koruptif. Bukankan sebagai wakil rakyat di awal masa jabatannya telah disumpah untuk bekerja optimal hingga akhir jabatan. Kesibukan pencalegan tidak bisa menjadi alasan melupakan tugas utama karena persiapan untuk itu bisa dilakukan jauh hari sebelumnya.

Sinisme masyarakat terhadap anggota dewan sudah merupakan gejala umum yang tidak hanya mempersoalkan kinerja yang jeblok, tapi juga perilaku korupsi bermodus kongkalikong anggaran, menjadi calo anggaran, perjalanan dinas fiktif. Yang kesemuanya telah memperkuat sinisme masyarakat terhadap para caleg yang kini ditampilkan nama-namanya dalam DCT dan wajahnya dalam poster-poster di sepanjang jalan dan banyak tempat strategis.

Kuat dugaan penyebab merosotnya kinerja anggota dewan diakhir-akhir masa jabatannya seperti sekarang ini sangat terkait dengan akan berakhirnya masa jabatan. Atau bisa jadi anggota dewan bukan lagi merasa sebagai wakil rakyat karena tidak ikut mencalon lagi. Atau merasa bukan mewakili partai sebelumnya, karena sudah loncat partai ke partai lain disebabkan partainya dalam Pemilu 2009 tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014.

Kesibukan anggota dewan mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2014 menjadi faktor penyebab kinerja mereka menurun signifikan. Tanggal 22 Agustus 2013 yang lewat KPU di semua tingkatan telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) . Artinya para caleg sudah resmi memulia pertarungan memperebutkan kursi parlemen karena sudah dibolehkan kampaye kalaupun jauh hari sudah berkampaye bahkan sebelum diumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) secara resmi.

Dengan keluarnya DCT, masyarakat diharapkan akan lebih selektif dan cerdas untuk memilih wakilnya. Bila masyarakat tidak selektif dan cerdas. Alamat anggota dewan yang terpilih tetap seperti itu-itu juga kualitasnya. Jangan-jangan lebih buruk lagi kualitasnya. Bila seperti itu yang terjadi parpol punya dosa besar karena tidak melakukan proses seleksi yang benar terhadap para caleg.

Seharusnya parpol tetap mengedepankan kapasitas, integritas dan kualitas dari caleg. Fungsi parpol untuk melakukan rekruitmen tidak berjalan, berakibat munculnya nama-nama caleg dalam DPT itu-itu saja, bahkan ditambah lagi dengan beberapa nama calon yang tergolong “kutu loncat”. Bila kita membaca daftar nama caleg dalam DCT, ada 90% caleg yang sudah pernah menjadi anggota dewan. Konstituen sepertinya tidak diberikan pilihan rasional untuk memilih wakil yang benar-benar representatif.

Akhir kata, kita tidak akan mampu mengubah Indonesia menjadi lebih baik bila masyarakat tidak selektif dan cerdas memilih wakil rakyat. Mengubah Indonesia hanya bisa dilakukan dengan cara mengubah wajah parlemen di tingkat pusat maupun lokal. Sayangnya ada semacam kecenderungan dalam masyarakat kita yang lebih suka memilih anggota dewan yang itu-itu saja karena diberi uang dan sesungguhnya ini merupakan bencana nyata dalam perjalanan demokrasi di negeri ini.

(Tulisan ini pertama kali dimuat di harian WASPADA, Senin 23 September 2013)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: