Posted by: effanzulfiqar | October 7, 2013

Minus Transparansi dan Akuntabilitas

Sejak pengumunan 10 besar calon komisioner KPU kabupaten/kota di Sumatara Utara. Ramai pemberitaan di harian Waspada yang mememuat banyaknya masalah yang muncul pasca penetapan 10 besar tersebut. Diduga adanya ketidak benaran dan kecurangan dalam proses seleksi yang dilakukan Timsel di kabupaten/kota. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Karo, Dairi, Nias Selatan, Batubara dan Asahan. Kota Padangsidimpuan, Pematangsiantar, Tebingtinggi dan Binjai.

Kesalahan yang paling banyak yang dilemparkan kepada Timsel KPU adalah sikap tidak adanya transparansi dalam penyampaian hasil tahapan proses seleksi calon komisioner KPU. Tidak adanya transparansi ini ditabah lagi dengan tidak adanya akuntabiltas dari semua proses tahapan seleksi yang berlangsung. Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas Timsel ini sudah diperlihatkan pada saat penentuan 20 besar dan puncaknya adalah saat penentuan lolosnya peserta seleksi 20 besar ke 10 besar.

Timsel komisioner KPU kabupaten/kota tidak lagi mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan-tahapan proses seleksi dan penentuan hasil seleksi. Artinya Timsel dalam bekerja hanya mengikuti selera demi memenuhi agenda dan kepentingan masing-masing. Timsel terkesan sepertinya dalam menetapkan lolos tidaknya calon anggota KPU untuk 10 besar pertimbangannya dominan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok, elit lokal, organisasi/institusi dari mana anggota Timsel itu berasal.

Banyak pihak menuding semua tahapan seleksi yang dilakukan oleh Timsel hanya formalitas belaka. Ini bisa dibuktikan dari adanya beberapa tahapan proses seleksi yang berjalan melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU. Adapun siapa yang lolos mulai dari 20 besar sampai 10 besar jauh hari Timsel sudah mengantongi nama-namanya sebelum seleksi dilakukan. Terbukti dengan adanya beberapa calon komisioner diloloskan Timsel yang memang tidak layak diukur dari pengalaman dan pengetahuan menyangkut kepemiluan, kompetensi, netralitas, integritas dan termasuk adanya titipan dari pihak-pihak tertentu.

Padahal, Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, tegas menyebutkan bahwa transparasni harus tetap menjadi dasar dari semua proses pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh Timsel. Demikian juga yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 2, tertulis dengan jelas bahwa pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, berpedoman kepada azas “Mandiri, Jujur, Adil, Keterbukaan, Proporsionalitas dan Akuntabilitas”.

Sedangkan, Pasal 12, dikatakan dengan jelas bahwa Tim seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Adapun dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Lampiran I Keputusan KPU tanggal 12 Februari 2013 tentang Kode Etik Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan harus menjunjung tinggi prinsip “profesionalitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik” .

Ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU itu dengan semena-mena ditabrak oleh Timsel. Seharusnya, hasil proses seleksi dalam setiap tahapan disampaikan kepada calon komisioner dan publik dan itu tidak dilakukan. Para calon komisioner dan publik tidak mengetahui secara pasti bagaimana standar penilaian yang dipergunakan Timsel dalam penentuan kelulusan seseorang dalam setiap tahapan seleksi. Artinya hasil perangkingan atau skor bobot nilai tidak pernah disampaikan kepada calon komisioner secara transparan dan akuntabel seperti apa sebenarnya yang dilakukan Timsel.

Bahkan ada Timsel berkilah dengan mengatakan tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan hasil proses seleksi. Timsel kerap berdalih bahwa proses seleksi tidak ada aturannya dalam undang-undang mengharuskan untuk diumumkan hasilnya secara terbuka. Padalah dengan adanya transparansi dan akuntabilitas akan melahirkan opini publik yang postif terhadap hasil seleksi. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas akan selamanya menimbulkan kecurigaan terhadap hasil seleksi, mengingat dalam proses seleksi ini banyak pihak yang memiliki agenda dan kepentingan.

Sudah pasti ketidak terbukaan Timsel dalam setiap tahapan proses seleksi jelas mengundang kecurigaan dari publik telah terjadinya secara terencana permainan dalam penentuan siapa saja yang lolos 10 besar. Minusnya sikap transparasi dan akuntabilitas dari Timsel sesungguhnya menjadi ancaman nyata terhadap penyelenggaraan pemilu yang independen dan mandiri. Ketidakpercayaan publik kepada Timsel akan berdampak pada penyelenggara pemilu yang dipilih maupun proses pemilu yang semestinya demokratis dan ini sudah pasti akan mengurangi kredibilitas penyelenggara pemilu itu sendiri di mata publik.

Timsel sepertinya tidak memiliki standar yang jelas dan cenderung subjektif dalam meloloskan peserta seleksi. Itu terlihat ketika Timsel melakukan wawancara terhadap 20 peserta untuk lolos 10 besar. Faktanya materi wawancara jauh menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 27 Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyebut “materi seleksi wawancara merupakan pendalaman atas materi sistem politik, manajemen pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan politik”.

Bahkan cenderung wawancara menjadi “wawancanda” dan sangat bias karena yang ditanya hal-hal yang sama sekali tidak berkaitan dengan pendalaman atas materi tersebut. Yang terjadi, materi wawancara menyimpang jauh dari yang sudah ditetapkan. Hal ini terjadi karena Timsel memang hampir tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan memadai menyangkut pendalam materi dimaksud. Tidak berlebihan kalau kemudian wawacara yang dilakukan tergantung selera Timsel.

Banyak sebenarnya yang dilanggar oleh Timsel ketikan proses seleksi. Di antaranya adalah tidak mematuhi kuota keterwakilan perempuan. Dimana keterwakilan 30% sama sekali tidak menjadi dasar pertimbangan untuk meloloskan seorang perempuan dalam 10 besar dengan alasan tidak satupun perempuan yang ikut mencolon memenuhi criteria, kasarnya tidak berkualitas dan kata Timsel bukan sebuah kewajiban untuk memenuhi tutuntan undang-undang tersebut. Padahal lebih tidak memenuhi kriteria sebagian dari calon komisioner yang bergender laki-laki yang diloloskan dalam 10 besar kalau Timsel menganggap tidak ada satupun perempuan yang memenuhi kriteria untuk masuk 10 besar.

Soal integritas Timsel memang sangat tidak diragukan. Tapi, integritas yang tidak didukung pengetahuan kepemiluan akan mendorong Timsel lebih termotivasi meloloskan orang-orang yang punya hubungan emosional dengan mereka untuk menjadi calon anggota KPU. Padahal, pasal 11 UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, menyebutkan seharusnya orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggaraan pemilu semestinya menjadi prioritas.

Sekarang tergantung KPU Provinsi Sumatera Utara yang baru dilantik, apakah akan bermain-main lagi dalam proses seleksi untuk meloloskan lima komisioner KPU? Atau akan bersikap lebih tidak transparan dan akuntabel lagi dibanding dengan Timsel? Atau bisa jadi akan lebih mementingkan untuk meloloskan calon komisioner yang sesuai dengan selera personal KPU Sumatera Utara? Atau mungkin akan lebih tergoda meloloskan anggota KPU kabupaten/kota karena pesanan dalam rangka mengakomodasi kepentingan organisasi, institusi, elit lokal dan kelompok tertentu? Kita tunggu saja seperti apa hasilnya..


Responses

  1. Salam kenal Bang Effan.
    Catatannya sangat menarik. Abang sendiri punya tidak salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota – nya?
    Kalau ada mohon di-share ya ke email saya.
    Terimakasih.

    • Salam kenal juga Geri…Punya kok..Kalau mau bukanya di situs KPU pasti ada, tinggal download kan rebesss…..

  2. salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, dah saya ubek2 di situsnya KPU, tapi gak ketemu juga. hari ini kami masih peunya masalah terkait dengan seleksi kpu kab di daerah kami, mohon untuk share melalui email saya

    • Mas Susilo saya ubek2 dulu di bundel arsip saya yang berjubel. Ketemu nanti saya kirim ke email mas..Kok gak bisa dapat di KPU Prov atau Kab pasti ada salinannya..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: