Posted by: effanzulfiqar | November 2, 2013

Prov Sumteng Gagal : Salah Siapa ?

DPR dalam sidang paripurna tanggal 24 Oktober 2013 yang lalu telah mengesahkan Rencana Undang-Undang (RUU) pembentukan 65 Daerah Otonom Baru (DOB) yang merupakan usulan inisiatif DPR. Dari 65 DOB tersebut ada dua provinsi berada di Provinsi Sumatera Utara dari usulan tiga provinsi yang disetujui hanya dua, Provinsi Tapanuli dan Provinsi Kepulauan Nias. Sedangkan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng) ditunda pengesahanya sebagai DOB.

Di samping dua provinsi yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang telah disetujui pengesahannya, ada juga dua kabupaten, yaitu Kabupaten Simalungun Hataran dan Kabupaten Pantai Barat Mandailing. Kabupaten Simalungun Hantaran adalah pemekaran dari Kabupaten Simalungun. Adapun Kabupaten Pantai Barat Mandailing adalah pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal.

Sebelumnya dua tahun lalu dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Sumuatera Utara tanggal 9 Mei 201 telah merekomendasikan pengajuan pembentukan 3 provinsi baru, hasil pemekaran Provinsi Sumutera Utara, yakni Provinsi Tapanuli, Sumteng dan Kepulauan Nias. Di tambah dengan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Simalungun Hantaran dan Pantai Barat Mandailing.

Pembentukan provinsi, kabupaten/kota baru, sepenuhnya dibenarkan oleh undang-undang sepanjang memenuhi persyaratan bersifat administratif dan persyaratan teknis, mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, pertahanan keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah – meliputi kemampaun keuangan, tingkat kesesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.

Persyaratan lainnya mencakup fisik kewilayahan yang akan dibentuk menjadi DOB. Kita tidak tahu persisapakah ketentuan yang terkait dengan pembentukan DOB ada yang belum terpenuhi dalam pengusulan pembentukan Provinsi Sumteng, sehingga gagal dalam pengesahanya di siding paripurna DPR.

Sampai hari ini, belum jelas apa yang menjadi penyebab tidak masuknya Provinsi Sumteng dalam RUU pembentukan DOB tersebut. Sementara DPR sendiri tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar tidak lolosnya Provinsi Sumteng menjadi DOB sebagaimana halnya Provinsi Tapanuli dan Kepulauan Nias yang telah disetujui dalam RUU pembentukan 65 DOB. Ketua Komisi II Agun Gunanjar hanya menyebut : “Terhadap usulan terakhir soal Sumatera Tenggara, ada norma-norma aturan yang kami tempuh. Kami meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk lengkapi persyaratannya”.

Dipertanyakan memang bagaimana mungkin usulan Provinsi Sumteng tidak termasuk yang disetujui padahal bila dibandingkan dengan Provinsi Tapanuli jelas Sumteng lebih potensial untuk dimekarkan mengingat letaknya jauh dari ibu kota Propinsi Sumatera Utara. Sumteng berada di antara perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Riau sedangkan Propinsi Tapanuli lebih dekat ke ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Disamping itu Provinsi Sumteng dianggap paling potensial dibandingkan dengan dua provinsi yang telah disetujui pemekarannya.

Atau bisa jadi komunikasi antara pemangku kepentingan dan panitia pembentukan Provinsi Sumteng dengan Komisi II DPR terutama anggota DPR yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, khususnya mereka yang berasal dari daerah pemilihan Tapanuli bagian Selatan yang masuk dalam wilayah rencana pembentukan Provinsi Sumteng. Mereka dianggap kurang inisiatif dan proaktif dalam melobing anggota Komisi II dalam proses pengajuan pembentukan Provinsi Sumteng yang sebenarnya sudah disetujui oleh Pansus pembentukan Provinsi Sumteng di DPRD Sumatera Utara.

Kurangnya komunikasi antara pemangku kepentingan dan panitia pembentukan Provinsi Sumteng setelah masuknya usulan pemekaran tersebut ke DPR, diakui oleh Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat, Abdul Wahab Dalimunthe. Ia menyalahkan panitia pembentukan provinsi baru itu atas gagalnya pengesahan pembentukan Provinsi Sumteng di Senayan. Menurutnya, panitia penggagas kurang intensif melakukan lobi politik dan memantau perkembangan pembahasannya setelah masuk usulan tersebut di DPR RI. Terkesan dibiarkan begitu saja usulan tersebut.

Bahkan Abdul Wahab Dalimunthe mengaku panitia pembentukan Provinsi Sumteng tidak pernah menghubunginya dan mengingatkannya sebagaimana halnya panitia pembentukan Kabupaten Pantai Barat Madina dan Kabupaten Simalungun Hantaran. Abdul Wahab mengakui sebagai politisi yang berasal dari Sumatera Utara, ia merasa kurang nyaman dengan tidak masuknya Sumateng sebagai salah satu DOB yang disahkan dalam paripurna DPR RI. Hanya Fraksi PKS yang bersuara, sementara anggota DPR lainnya yang berasal dari Tapanuli bagian Selatan tidak mengajukan usulan apapun ketika usulan pemekaran ditolak dalam sidang paripurna itu.

Tidak terakomodasinya pembentukan Provinsi Sumteng jelas sangat mengecewakan bagi masyarakat di wilayah lima kabupaten yang nantinya akan masuk dalam wilayah Provinsi Sumteng. Rasa kecewa dengan tidak masuknya Provinsi Sumteng dalam pembentukan DOB itu tercermin dari berbagai pendapat masyarakat yang terekam dalam pembicaraan di warung-warung dan beberapa media lokal.

Beragam pendapat muncul terkait dengan tidak lolosnya pengajuan usulan pembentukan Provinsi Sumteng. Intinya sebagian masyarakat menuding kegagalan Provinsi Sumteng masuk dalam pengesahan RUU pembentukan 65 DOB yang berasal dari usulan inisiatif DPR, disebabkan tidak serius dan maksimalnya perjuangan anggota DPR yang berasal dari daerah Tapanuli bagian Selatan dalam meloloskan pembentukan Provinsi Sumteng itu.

Termasuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggap sepertinya tidak rela bila wilayah Sumatera Utara bagian Selatan menjadi DOB, mengingat potensi dan kekayaan luar bisa yang berasal dari lima kabupaten yang akan masuk dalam wilayah Provinsi Sumteng.

Terlepas dari semua polemik yang muncul pasca ditolaknya Provinsi Sumteng dalam pengesahan rencana pembentukan DOB hasil inisiatif DPR, sebagaimana yang pernah saya tulis di harian Waspada, yang dimuat Sabtu 2 April 2011 dengan judul : Urgensi Provinsi Sumatera Tenggara, bahwa pembentukan Provinsi Sumteng belum sesuatu yang mendesak dan urgen sebagaimana halnya pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Artinya pembentukan Provisi Sumteng bukan sesuatu yang mesti kita sesali dan tangisi kalaupun belum terrealisasikan tahun ini.

Yang lebih mendesak sekarang bagaimana mewujudkan otonomi yang nyata di lima kabupaten yang akan masuk dalam bagian rencana pembentukan Provinsi Sumteng. Jujur kita akui lima kabupaten itu masih punya banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, penyediaan sarana dan prasarana yang baik dan peningkatan daya saing daerah yang belum maksimal hasilnya. Artinya, masih banyak permasalahan yang terjadi di lima daerah tersebut yang memerlukan penanganan yang serius dan fokus dari pemerintah daerah.

Berbeda kasusnya dengan Provinsi Kepulauan Nias yang memang sangat pantas menjadi DOB bila dilihat dari sudut geografis, pertahanan dan rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh dari provinsi induk, dan termasuk penguatan prinsip negara kepulauan (archipelego principles) dalam wilayah NKRI. Alasan-alasan ini yang menjadi dasar utama pembentukan provinsi baru tersebut.

Di samping itu pembentukan Provinsi Kepulauan Nias akan lebih mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Sebagaimana diketahui sebagian besar wilayah ini relatif terisolasi dan bila tetap berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara pembangunan yang dilaksanakan jelas tidak akan focus hasilnya.

Harus kita ingat bahwa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan titik berat otonomi daerah berada di kabupaten/kota bukan di provinsi dan provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang melaksanakan tugas dekonsentrasi bukan desentralisasi secara utuh sebagaimana pemerintah kabupaten/kota. Meskipun provinsi juga melaksanakan desentralisasi tapi bukan yang bersifat utuh, maka keberadaan provinsi tidak terlalu penting bila dikaitkan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab.

Apapun ceritanya terkait dengan gagalnya pembentukan Provinsi Sumteng sebagai DOB. Hasil temuan tim evaluasi pelaksanaan otonomi daerah Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan 80% DOB tidak mampu mencapai tujuan pemekaran, yaitu meningkatkan kesejahterakan rakyat, pelayanan public yang baik dan adanya daya saing daerah. Artinya DOB gagal meciptakan good governance yang kemudian terjerembab dalam korupsi berjamaah.

Hasil kajian LIPI juga menyimpulkan, kesejahteraan rakyat – seperti kemiskinan, pendidikan dan pelayanan kesehatan belum terakomodir di DOB yang dimekarkan. Tidak terwujudkan semua itu di DOB karena pertimbangan pemekaran lebih kuat interest politik dari elit lokal-pusat.

Apa yang terjadi dengan usulan 65 DOB yang sebagian besar berada di Papua dan Sumatera terkesan DPR seperti memaksakan diri untuk melakukan pemekaran tersebut. Kuat dugaan alasan DPR sebagai penyalur aspirasi rakyat lebih banyak termotivasi oleh kepentingan politik semata dalam menyongsong Pemilu 2014.

Pilihan politik dengan pemekaran, tak lebih dari keinginan partai politik untuk mendistribusikan kekuasaan kepada kader-kader politiknya untuk menduduki kursi jabatan politik di eksekutif dan legislatif pasca pemekaran DOB.

Tinggal sekarang apakah pemerintah tetap konsisten dengan moratorium pemekaran sebagaimaan yang telah ditungkan dalam RPJM 2010-2014. Atau sebaliknya pemerintah akan mengikuti kemauan DPR yang terkesan memaksakan diri dengan pemekaran tersebut.

Kabar terakhir sebagaimana disampaikan Menteri dalam Negeri Gamawan Fauzi beliau belum mendapat amanat dari Presiden untuk menindak lanjuti usulan DPR tersebut. Kita lihat saja, semua bisa berubah karena terkait dengan kepentingan politik dalam Pemilu 2014 ini.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: