Posted by: effanzulfiqar | November 29, 2013

Sumut Merdeka? Mari Berembuk dengan Jakarta

Sejumlah akademisi yang didominasi USU bersepakat menyusun strategi untuk memerdekakan Sumatera Utara (Sumut) lepas dari NKRI. Prof Dr M Arif Nasution (Nasution), yang kelihatannya menjadi inisiator Sumut Merdeka itu menegaskan, bahwa dia dan teman-temannya sangat serius.

Menurut Ketua Program Pascasarjana Studi Pembangunan USU yang pernah mencalon jadi anggota DPD RI dan Walikota Medan, tapi sayangnya tidak pernah terpilih, menyebut Abdul Hakim Siagian dan Edi Ikhsan, dua anggota tim penggagas, sudah ditugaskan ke Belanda untuk mengumpulkan bahan maupun bukti materi gugatan memerdekan Sumut di Mahkamah Internasional – Belanda.

Dengan begitu jelas bahwa separatisme ala Nasution cs tidak mereplikasi PRRI Permesta dan dia bukan sosok yang mirip Maludin Simbolon. Mereka bermain di ranah lain, yakni gugatan hukum. Nasution menyebutkan, penyusunan strategi rencana kemerdekaan Sumut ini melibatkan sejumlah akademisi lainnya seperti Edi Ikhsan, Abdul Hakim Siagian MHum, Tan Kamello, Amir Purba, Warjio, Sahidin, Bengkel Ginting, Toni P Situmorang, dan Marlon Sihombing.

Mengapa sejumlah akademisi itu memunculkan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI? Ide awalnya karena merasa kebijakan pemerintah pusat selama ini dirasa tidak adil terkait dengan pembagian hasil dari sumber daya alam. Apa yang diberlakukan terhadap Sumut oleh pusat menurut mereka selama ini sangat tidak adil bila dibandingkan dengan apa yang diperoleh Aceh yang mendapat pembagian pendapatan dari hasil sumber kekayaan alamnya 70 persen dan pusat 30 persen.

Demikian juga Jogjakarta mendapat 60 persen dan pusat 40 persen. Sementara untuk Sumut kata mereka terbalik hanya dapat antara 30-40 persen saja. Pendeknya, Sumut tidak diberikan konstribusi yang adil dari besarnya sumbangan hasil sumber daya alam yang diambil dari Sumut.

Filosofi Otda

Mereka tentulah kurang menganggap perlu berhitung apakah keinginan mereka sudah mewakili aspirasi dari 10 juta lebih penduduk Sumut. Juga suara itu dipastikan sama sekali tidak mewakili aspirasi dari penduduk Kota Medan. Menyeberangkan gagasan itu ke lain kampus di Medan saja mereka belum tentu akan berhasil.

Gagasan mereka jelas-jelas sangat ahistoris bila merunut kembali ke belakang sejarah terbentuknya Sumut sebagai bagian dari NKRI. Kalaupun pernah ada pemberontakan PRRI Pamesta yang (untuk Sumut) dipimpin oleh Maluddin Simbolon yang menyuarakan Sumut Merdeka sesungguhnya itu terbukti tidak mendapat dukungan aspiratif yang kuat dari mayoritas rakyat Sumut pada waktu itu.

Ada pertanyaan menggelitik, bahwa mereka yang menyebut diri sebagai akademisi itu diragukan apakah mengerti sejarah dan pernah membaca sejarah. Akibatnya lahirlah gagasan-gagasan ngawur yang sangat tidak logis bila alasannya hanya soal masalah pembagian pendapatan yang tidak adil.

Dalam pandangan saya gerakan sedikit agak berbau “separatis” yang dilakukan Nasution dan teman-temannya terasa sangat provokatif. Bila Aceh dan Papua bisa mendapatkan otonomi khusus mengapa itu yang tidak diperjuangkan untuk Sumut? Menuntut memisahkan diri dari NKRI jelas sangat tidak produktif dan terkesan pemikiran seperti itu sedikit liar, apalagi disuarakan para akademisi yang mestinya bisa mencari alternatif solusi yang lebih arif dan rasional.

Seharusnya yang dilakukan oleh Nasution dan kawan-kawannya adalah meminta judicial review terhadap semua kebijakan pusat yang dianggap selama ini tidak adil dalam pembagian hasil dari sumber daya alam. Atau kalau diperlukan minta otonomi khusus sebagaimana yang diberlakukan di Aceh dan Papua. \

Filosofi pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tidak bersifat simetris tapi asimetris. Artinya Sumut bisa saja mendapatkan otonomi khususu sebagaimana yang diberlakukan di Aceh, Papua dan Yogyakarta. Mungkin ini yang tidak pernah dibaca dan difahami Nasution cs.

Kalaulah alasan soal pembagian yang tidak adil, seharusnya yang menyurakannya adalah seluruh anggota DPR RI yang mewakili pemilihan Sumatera Utara, DPR Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumut. Pertanyaannya apakah solusi itu sudah pernah dibicarakan dengan semua pemangku kepentingan?

Sepanjang ingatan saya hal tersebut tidak pernah dibicarakan dengan pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Sumut oleh yang menyebut dirinya sebagai penggagas Sumut Merdeka. Seharusnya mereka yang berhimpun sebagai inisiator Sumut merdeka lebih baik melakukan tekanan politik kepada anggota DPR yang mewakili Sumut, DPRD Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumut untuk menuntut pemerintah pusat dan itulah lebih prosedural.

Kini kesempatan itu terbuka luas untuk disampaikan kepada calon legislatif yang akan maju dalam Pemilu legislatif 2014 ini. Kepada merekalah dititipkan apa yang menjadi tuntutan kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk kontrak politik yang harus mereka perjuangkan bila terpilih. Bila mereka tidak mau memperjuangkannya tidak usah mereka dipilih dan itu yang harus dikampayekan kepada seluruh rakyat Sumut.

Penutup

Akhirnya, dari pada sibuk memperjuangkan gagasan yang agak nyeleneh dan tidak masuk akal, yang hanya menghabiskan energi dan hasilnya tidak jelas apa yang akan diperjuangkan, maka saran saya adalah lebih baik kalau akademisi yang bersepakat untuk memerdekan Sumut itu lebih memfokuskan diri untuk membahas tingginya angka korupsi di Sumut.

Demikian juga mengkritisi habis semua kebijakan pembangunan dan pelayanan Pemerintah Provinsi Sumut dan Kabupaten/Kota yang tidak pro rakyat tapi pro bikrorat bila melihat postur APBD yang ada. Termasuk meributkan kondisi infrastruktur buruk yang ada di wilayah Provinsi Sumut. Itu lebih baik dan bermamfaat bagi rakyat dari pada menggagas Sumut Merdeka.

Saya tidak pernah mendegar mereka yang berhimpun dalam koalisi akademisi penggagas tersebut gigih menyuarakan dan ikut mengungkap semua kebobrokan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, Kabupaten/Kota yang beraroma KKN yang terjadi selama ini. Kalaulah sebagaimana yang disebut Nasution gagasan Sumut Merdeka merupakan revolusi pemikiran.

Apa tidak lebih baik pula dilakukan revolusi pemikiran untuk mengubah wajah buruk Sumut yang menjadi juara korupsi dengan kondisi infrastruktur paling buruk? Atau memang gagasan Sumut Merdeka itu tak lebih dari lawakan akhir tahun? Entahlah….????


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: