Posted by: effanzulfiqar | December 21, 2013

Demokrasi Transaksional

Sebelas tahun sudah reformasi berjalan tapi tak jelas kemana arahnya. Konsolidasi demokrasi yang diharapkan melahirkan demokrasi substansial menggantikan demokrasi prosedural ala orde baru yang sentralistik tak juga tumbuh. Faktanya, praktik demokrasi prosedural yang beririsan dengan demokrasi transaksional yang terjadi di depan mata kita.

Pemilu yang seharusnya berdasarkan suara dan pilihan rakyat, justru yang terjadi suara rakyat menjadi komoditas. Lihat saja dalam Pemilukada begitu telanjangnya dipertontonkan politik uang. Kepala daerah terpilih bukan karena canggihnya visi, misi dan program yang ditawarkan tapi lebih ditentukan banyaknya uang untuk membeli suara rakyat.

Bukan hal yang mengejutkan hampir semua hasil Pemilukada dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK) karena terjadinya politik uang. Bahkan ada beberapa hasil Pemilukada yang dibatalkan oleh MK dan harus melakukan pencoblosan ulang untuk seluruh TPS atau sebagian TPS. Tidak itu saja konflik Pemilukada di beberapa daerah yang terjadi ditengerai karena adanya politik uang.

Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi menjadi bagian yang ikut menyuburkan demokrasi transaksional. Calon kepala daerah mendapat dukungan partai politik tidaklah gratis tapi harus membayar ke partai politik. Caleg yang ikut bertarung dalam pemilu legislatif di pusat dan daerah juga melakukan hal yang sama agar dapat nomor urut pertama atau kedua. Bahkan para caleg kutu loncat ikut meramaikan politik uang agar bisa menjadi caleg di partai lain.

Mahalnya biaya politik yang harus ditanggung calon kepala daerah dan caleg untuk membayar ke partai politik dan pemilih menjadi beban yang harus dilunasi bila sudah terpilih. Maka jalan pintas yang paling cepat adalah melakukan korupsi sebagaimana yang menimpa banyak kepala daerah dan anggota legislatif yang harus menjadi penghuni hotel prodeo.

Demokrasi transaksional juga sudah merambah sampai proses pemilihan ketua partai atau organisasi lainnya. Baik di pusat sampai ke daerah terjadi demokrasi transaksional dalam proses pemilihan dan itu dianggap hal yang wajar. Sekalipun tidak pernah terbuktikan adanya uang panas yang beredar, tapi bau busuk aroma uang yang tercium jelas dalam proses pemilihan.

Rakyat menjadi korban dan tumbal demokrasi transaksional. Kebodohan dan kemiskinan rakyat dimamfaatkan oleh elit politik dan partai politik dengan memberikan uang untuk mendapatkan dukungan untuk menaikkan elektabilitas sehingga bisa terpilih. Sudah pasti rakyat miskin ketika ditawarkan uang jelas tidak akan menolak, karena mereka memang membutuhkannya dan inilah yang dimamfaatkan elit politik dan partai politik.

Sangat benar kalimat yang menyebut, “tidak ada makan siang gratis”. Itulah yang kini terjadi dalam demokrasi kita yang sangat transaksional. Ketika demokrasi transaksioanal yang membudaya, maka yang terpilih yang menjadi kepala daerah, anggota dewan dan jabatan-jabatan publik lain adalah mereka yang punya kekuatan uang bukan karena kualitas, kapasitas, kompetensi dan integritas.

Soe Hok Gie pernah mengatakan bahwa politik itu, “tai kucing”. Itu benar adanya karena demokrasi kita hanya bagi mereka yang punyai uang dan tidak berlaku bagi rakyat. Rakyat menjadi sandera dalam konstelasi perebutan kekuasaan dengan mengatas namakan demokrasi.

Ekstrimnya yang terpilih menduduki jabatan-jabatan publik adalah gerombolan garong yang menyadera demokrasi. Pada gilirannya demokrasi transaksional akan menyingkirkan orang-orang baik yang ingin menjadi pemimpin tapi tak punya uang dan akhirnya hanya memberi kesempatan kepada orang jahat untuk menjadi pemimpin karena uang yang dimilikinya. Yang terjadi kemudian perilaku koruptif, kolutif dan nepotistik.

Profesor Ilmu Politik Universitas Northwestern Jeffrey A Winters menyebut sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia terkooptasi oligarki yang mengandalkan kekuasaan material dalam kegiatan politiknya. Akibatnya, sistem demokrasi dikuasai para maling. Artinya hanya mereka yang punya uang yang bisa berkuasa. Begitu berkuasa mereka kembali maling untuk mengembalikan semua investasi yang dikeluarkan dan itu terjadi seperti lingkaran setan.

Kita tidak bisa berharap banyak terhadap konsolidasi demokrasi yang sedang bejalan akan berada di tracknya di tengah-tengah menguatnya kekuatan politik uang. Senyatanya, demokrasi kita sedang mengalami pembusukan – menuju kematian akibat menguatnya praktik demokrasi transaksional dalam hiruk pikuk politik kita yang bertumpu pada kekuatan uang sebagaimana yang dikatakan Jeffrey A Winters.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: