Posted by: effanzulfiqar | December 21, 2013

Menyoal Efektivitas SK.KPU No.15/2013

Keputusan KPU Nomor 15/2013 secara tegas telah mengatur, bahwa, baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi parpol satu unit untuk satu desa/kelurahan yang memuat informasi nomor dan tanda gambar parpol dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus parpol yang bukan caleg.

Ketentuan lain, bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh parpol dan spanduk yang dipasang ukurannya maksimal 1,5 x 7 m dan hanya satu unit pada satu zona atau wilayah yang terpasang. Caleg dalam hal ini hanya dibolehkan memajang gambar dan pesan berdasar zona. Zona caleg DPR ditentukan berdasar kabupaten/kota, zona caleg DPRD provinsi berdasar kecamatan dan zona caleg DPRD berdasar desa/kelurahan.

Pembatasan pemasangan alat peraga kampanye bertujuan untuk mengajak para caleg dan parpol untuk berkompetisi secara sehat, adil dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan estetika lingkungan yang menjadi zona pemasangan alat peraga kampanye. Pembatasan pemasangan alat peraga kampanye juga dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan pendisiplinan para caleg sejak awalnya.

Tujuan lain dari pembatasan pemasangan alat peraga kampanye adalah keadilan yang tidak lagi membeda-bedakan antara parpol berkuasa dengan tidak berkuasa. Parpol besar dan kecil. Caleg banyak uang dan gurem. Artinya, kalaupun seorang caleg punya banyak uang tidak dengan sendirinya bisa sesuka hatinya memasang alat peraga kampaye semaunya saja jumlahnya.

Anehnya, fakta di lapangan masih terjadi terus pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan para caleg dan parpol, tanpa ada sanksi tegas dari penyelenggara Pemilu. Kita tidak tahu pasti mengapa KPU dan Panwas dan Pemerintah Daerah masih belum melakukan penertiban terhadap semua alat peraga yang dipasang caleg yang melanggar ketentuan itu?

Bila melihat apa yang terjadi di lapangan sampai hari ini, pelanggaran yang dilakukan caleg dalam pemasangan alat peraga menjadi bukti caleg dalam hal ini tidak mau mengikuti aturan KPU yang telah disepakati bersama. Para caleg menganggap sepi saja semua aturan tersebut, sementara KPU dan Panwaslu sebagai eksekutor hanya diam saja tanpa bereaksi apapun.

Sangat ironis dengan apa yang dilakukan para caleg yang dengan seenaknya saja melanggar aturan yang sudah disepakati sejak awal. Bila melihat ketidak disiplinan dan rendahnya kepatuhan para caleg terhadap aturan, kita bisa katakan belum terpilih sudah mengangkangi aturan. Kalau terpilih sudah pasti akan lebih berani menginjak-injak aturan yang ada.

Boleh dikatakan mayoritas caleg melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan pemasangan alat peraga kampanye itu. Bukan melulu hanya dilakukan caleg muka baru. Ternyata lebih parah lagi pelanggaran pemasangat alat peraga kampaye juga dilakukan para caleg wajah lama, padahal seharusnya mereka ini bisa menjadi contoh teladan.

Para caleg lebih suka berfikir dan bertindak instan dengan cara memasang alat peraga kampanye dan membuat forum-forum pertemuan dengan menebar sejuta janji dan bagi-bagi uang dari pada menyampaikan visi, misi dan programnya kepada konstituen. Pola instan ini, dilakukan para caleg karena mereka tidak mempunyai basis masa yang jelas. Hal ini diperburuk lagi dengan miskinnya pengetahuan atas visi misi dan program partai yang mengusungnya.

Kondisi yang demikian ini menyebabkan sebagai besar caleg cenderung lebih memilih kampaye dengan alat peraga yang dipajang dan ditempelkan di tiang listrik/telopon, pohon sepanjang pingir jalan dan tembok, meskipun sangat bertentangan estetika dan kebersihan lingkungan. Karena cara ini yang dianggap paling efisien menyosialisasikan diri sekalipun perlu modal yang lebih banyak. Akibatnya di lapangan para caleg masih terus jorjoran memasang dan menempelkan spanduk, baliho dan poster dirinya masing-masing.

Dan ini salah satu penyebab mengapa para caleg dan parpol memprotes aturan pembatasan pemasangan alat peraga kampanye. Karena mayoritas para caleg mengalami kesulitan untuk menyosialisasikan dirinya kepada publik lewat kampanye dialogis di tengah tingginya kontestasi di antara para caleg satu parpol dan beda parpol.

Jelasnya, ada semacam rasa tidak percaya diri para caleg akan bisa menarik simpati publik bila hanya mengandalkan kampaye “dialogis”. Masalah lain sosialisasi dengan model kampaye dialogis jelas tidak semua caleg mampu melakukannya. Banyak factor yang menjadi penyebab ketidak mampuan caleg melakukan kampaye dialogis yang memang lebih menuntut kualitas seorang caleg.

Sejatinya para caleg lebih mengedepankan kampanye model dialogis dari pada iklan politik yang berjarak dengan konstituennya. Sayangnya hampir semua caleg tidak punya kemampuan melakukan kampaye dialogis dalam bentuk komunikasi tatap muka langsung dengan konstituen di daerah pemilihan yang sudah ditetapkan. Sudah pasti model kampanye ini sangat tidak disukai para caleg instan.

Mengingat sebagian besar di antara para caleg tidak memiliki pengalaman berorganisasi dan menjadi kader yang konsisten. Rata-rata yang menjadi caleg karena factor oligarchi dan uang atau karena menjadi “kutu loncat”. Mereka ini pada dasarnya tak lebih dari para caleg instan yang mencoba peruntungan untuk menjadi wakil rakyat.

Caleg instan ini dominan hanya mengandalkan uang semata untuk menyosialisasikan dirinya ke publik dengan cara membuat dan memasang alat peraga kampanye. Uang juga nantinya akan dipergunakan sebagai modal social untuk membeli suara konstituen. Itulah sebabnya para caleg instan ini menjadi sangat galau terhadap aturan pembatasan pemasangan alat peraga berdasarkan zonanisasi.

Penerapan aturan pemasangan alat peraga kampanye hanya akan efektif bila KPU, Panwas dan Pemerintah Daerah bekerja sama untuk melakukan tidakan tegas di lapangan dengan menertibkan semua alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Faktanya di lapangan, masih terlihat bertaburan alat peraga kampanye yang terpasang di jalan-jalan protokol, pepohonon, serta sarana dan prasarana publik tanpa ada eksekusi.

Jika aturan itu benar-benar bisa diterapkan, terutama penerapan aturan zonanisasi pemasangan alat peraga, setidaknya alat peraga kampanye yang selama ini mengganggu pemandangan dan menyita ruang publik akan bisa berkurang. Sayangnya para caleg dan parpol sepertinya menganggap sepi aturan yang ditetapkan KPU itu kalaupun seharusnya tanggal 27 September ini berlaku efektif pelaksanaannya di lapangan.

Akhir kata, kalaupun pembatasan pemasangan alat peraga kampanye sudah efektif pelaksanaannya, harus tetap diingat bahwa caleg terpilih tetaplah ditentukan faktor banyaknya uang yang dimiliki. Mengingat, kontestasi dengan sistem proporsional daftar calon terbuka memang lebih memberi peluang kepada seseorang untuk terpilih dengan cara membeli suara konstituen dan ini menjadi masalah klasik yang terus terjadi dari pemilu ke pemilu di negeri ini.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: