Posted by: effanzulfiqar | March 12, 2014

Fenomena Golput di Pileg 2014

Adalah Arief Budiman, cs menjelang Pemilu 1971 pertama kali menggulirkan gerakan “golput” (golongan putih). Gerakan ini muncul sebagai bentuk kekecewaan dan protes terhadap sistem pemilu dan pemerintah orde baru yang menjadi peserta dan sekaligus wasit pemilu.

Anehnya dalam sejarahnya pemilu di Indonesia golput ternyata selama pemilu di masa orde baru angkanya hanya sekitar 10% saja. Padahal pada waktu itu pemilu yang dilaksanakan jauh dari sistem yang demokratis karena semua melibatkan unsur Negara. Tapi sejak pemilu orde reformasi angka golput terus meningkat secara signifikan dari pemilu 1999 sampai 2004, termasuk pemilu presiden yang dilaksanakan 2004 dan 2009.

Pemilu 1999 angka golput 10,21%, 2004 naik menjadi 23,34% dan Pemilu 2009 kembali naik menjadi 29,01%. Pemilu Presiden 2004 angka golput 21,5% dan 2009 naik menjadi 23,3%. Di pemilukada suara golput mangalahkan suara pemenang. Pemilukada Gubernur DKI-Jakarta angka golput mencapai 37,05%, Jawa Barat 35%, Sumatera Utara 51,50%, Jawa Tengah 44,27%, Jawa Timur 39,2% dan Kalimantan Timur 42%.

Fenomena golput yang semakin menjadi mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI) jelang pemilu 2009 mengeluarkan fatwa menjadi golput adalah “haram”. Alih-alih mendapat dukungan justru fatwa MUI tersebut direspon masyarakat dengan sinis. Mendekati pemilu yang tinggal beberapa hari lagi muncul pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mensinyalir adanya pergerakan elemen separatis yang secara aktif menyuarakan golput menjelang Pemilu 2014.

Golput terjadi bisa saja karena alasan politis, ideologis/apolitis, propaganda/ajakan atau golput karena faktor teknis. Tapi faktanya perilaku pemilih cenderung memilih bukan karena kesadaran atau loyalitas terhadap parpol atau calon yang dipilih. Tapi lebih banyak didorong pertimbangan pragmatis semata. Bila pemilih merasa diuntungkan, maka akan menggunakan hak pilihnya tapi begitu merasa tidak memberikan keuntungan pemilih tidak akan datang ke TPS.

Karena hak memilih sifatnya bukan sesuatu yang harus, maka bagi rata-rata pemilih – datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih bukan menjadi sebuah kewajiban. Perilaku pemilih seperti ini terjadi karena mayoritas pemilih kita adalah pemilih mengambang (floating mass) yang tidak punya keterikatakan dengan parpol dan calon tertentu. Pemilih Indonesia sifatnya sangat mobil untuk berpindah pilihan dari satu partai ke partai lain dari satu calon ke calon lain.

Ini terjadi sebenarnya karena partai politik dan caleg misalnya sudah terbiasa memberikan uang kepada pemilih, dalam arti suara pemilih dibeli dengan uang, sembako dan berbagai macam bentuk materi lainnya. Dalam hal ini terjadi transaksi politik yang memang sudah terkondisi sejak awal. Ketika tidak ada yang membayar pemilih, pemilih jadi enggan ke TPS dan ini kemudian menjadi kebiasaan buruk dari pemilu ke pemilu.

Pastinya golput bukan semata karena alasan politis, ideologis/apolitis, propaganda/ajakan dan bersifat teknis. Pertimbangan “pragmatis” paling dominan. Dalam kasus pemilukada, pemilih ke TPS bukan karena tanggungjawab untuk memilih kepala daerah yang terbaik. Terbukti kepala daerah terpilih terjerat kasus hukum – korupsi, sekalipun terpilih lewat pemilukada.

Dari berbagai hasil survei yang dirilis menyebutkan angka golput akan bertambah dalam Pemilu 2014 ini diprediksi tingkat partisipasi pemilih hanya tinggal 54% saja. Hasil survei tersebut banyak dibatah karena anggap terlalu berlebihan. Sebaliknya hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) kerja sama dengan Internasional Foundation for Electoral System (IFES) menyebut 90% masyarakat Indonesia akan berpartisipasi dalam Pemilu 2014.

Hasil survei di atas hampir sama dengan target Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebut tingkat partisipasi pemilih 75% pada awalnya. Target KPU tersebut diaminkan oleh Lembaga Survei Cirus Surveyors Group berdasarkan hasil survei lembaga ini memprediksi tingkat partisipasi dalam pemilu 2014 diperkirakan berkisar antara 70-75%. Bukan 90% sebagaimana disebutkan ketua KPU Husni Kamil Manik beberapa hari yang lalu.

Angka terbesar golput diperkirakan berasal dari kelompok masyarakat perkotaan dan kelas menengah yang alasan terbesar tidak memilih lebih banyak pertimbangan politis dan ideologis. Di samping itu sumbangan terbesar angka golput juga dikuatirkan potensi terbesarnya berasal dari kalangan pemilih pemula yang diperkirakan berjumlah kurang lebih 52 juta atau 20% dari total pemilik hak suara di Pemilu 2014 ini.

Sekalipun pilihan menjadi golput dianggap sebagai hak setiap orang dan merupakan pilihan rasional. Sangat tidak bijak rasanya kalau kita tidak menggunakan hak pilih. Kalau tujuan golput untuk mengembosi tingkat partisipasi pemilih sehingga kualitas dukungan menjadi berkurang tetap tidak mempunyai pengaruh terhadap hasil pemilu itu sendiri – kursi dewan di DPR/D akan tetap terisi. Sebesar apapun angka golput tidaklah berarti menyebabkan hasil pemilu tidak sah.

Mari kita gunakan hak pilih kita dan menjadi pemilih cerdas, pintar dan bertanggung jawab sebagai seorang warga Negara yang baik. Kalaupun harus memilih di antara yang terburuk pilihan tentunya masih ada yang tidak terlalu buruk. Yang pasti tak ada gading yang tak retak. Kita sedang dalam proses belajar menuju demokrasi yang lebih bermartabat. Mumpung waktu masih ada mari kita pelajari semua jejak rekam dan riwayat hidup para caleg. Jangan menjadi golput apalagi mengajak orang lain jadi golput. Semoga..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: