Posted by: effanzulfiqar | March 17, 2014

Pejabat Negara Cuti Kampanye?

Dengan dimulainya kampanye terbuka sejak tanggal 16 Maret – 5 April, para pejabat Negara – presiden, menteri sampai gubernur, bupati/walikota dan wakilnya sudah ramai-ramai ikut menjadi juru kampanye (jurkam) dalam kampanye rapat umum terbuka partai politik (parpol). Cuti selama kampanye dibenarkan undang-undang. Hak setiap pejabat publik termasuk presiden untuk cuti selama pelaksanaan kampanye.

Sekalipun itu merupakan hak yang harus diperoleh setiap pejabat Negara tetaplah dianggap bertentangan dengan norma dan etika. Semestinya mereka yang masih menjabat tersebut tidak mesti harus ikut berkampanye. Bukankah mereka sebenarnya sudah menjadi milik publik dan bukan lagi milik partai politik. Parpol juga tidak perlu memaksa mereka untuk ikut menjadi jurkam dengan mengatakan sebagai bentuk loyalitas kadernya.

Parpol seharusnya iklas untuk “mewakafkan” kadernya begitu terpilih sebagai pejabat publik menjadi milik masyarakat dan mengabdi bagi kepentingan masyarakat bukan lagi kepentingan partai politik. Tapi parpol bisasanya lebih percaya diri menarik simpatik publik dengan menggunakan popularitas pejabat Negara dari pada menonjolkan kebesaran parpol atau menjual programnya untuk menarik simpati pemilih.

Mengapa parpol begitu bersemangat untuk menjadikan pejabat Negara terutama para kepala daerah/ wakil kepala daerah sebagai jurkam dan vote getter. Tidak lain karena popularitas kepala daerah ditambah dengan kelebihan akses yang mereka miliki sebagai pejabat Negara sangat diharapkan oleh parpol mampu meraup suara yang banyak dimana sang kepala daerah berkuasa.

Keterlibatan para pejabat Negara dalam kampanye baik sebagai jurkam yang paling dikuatirkan terjadinya penyalahgunaan terhadap fasilitas Negara secara diam-diam. Sudah menjadi rahasia umum dari pemilu ke pemilu dalam kampanye terbuka banyak di antara mereka yang menjadi jurkam menerapkan politik aji mumpung menggunakan fasilitas Negara semaunya saja.

Bahkan jauh hari sebelum dimulainya waktu kampanye, para pejabat Negara di level nasional dan lokal sudah melakukan kampanye dengan berbagai modus seolah bukan kampanye tapi sangat jelas berkampanye. Peristiwa bencana alampun sudah dijadikan sebagai ajang berkampanye ria. Posko parpol berdiri di lokasi bencana, habis pemilu posko tidak ada lagi. Termasuk kunjungan para pejabat Negara juga sepi.

Sekalipun peraturan tegas melarang penggunaan fasilitas Negara. Ironisnya, peraturan yang ada tak memuat sanksi yang tegas jika pejabat Negara terbukti menggunakan fasilitas Negara pada saat berkampanye. Peraturan KPU sendiri tidak menjadikan penyalahgunaan fasilitas negara sebagai bentuk tindak pidana pemilu. Hanya sanksi yang bersifat administratif yakni pembatalan kampanye.

Tidak adanya sanksi pidana bagi pejabat Negara yang terbukti menggunakan fasilitas Negara. Sudah pasti ketentuan ini berpotensi membuka celah pemanfaatan fasilitas negara bagi pejabat Negara saat berkampanye. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri tentunya hanya menjadi perangkat hukum yang tak punya taji apapun untuk menindak pejabat Negara kalaupun terbukti menggunakan fasilitas negara apalagi menyeretnya ke rana hukum. Faktanya memang demikian yang terjadi di lapangan.

Sekalipun masyarakat, kalangan pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut mengawasi pejabat Negara, terutama kepala daerah yang menggunakan fasilitas negara saat menjadi jurkam dan ikut melaporkannya jika melakungan pelanggaran. Sama sekali tidak efektif, pengalaman menunjukkan selama ini para pejabat Negara yang berkampanye menggunakan fasilitas Negara aman-aman saja tak pernah terjangkau sanksi hukum.

Segencar apapun upaya untuk mengawasi penyalahgunaan fasilitas Negara dengan melibatkan masyarakat, kalangan pers dan LSM. Sama sekali tidak ada artinya sepanjang perangkat hukum bagi pelanggar hanya dikenakan sanksi administratif saja. Kita hanya bisa mengingatkan elite-elite parpol dan para pejabat Negara agar menggunakan hati nuraninya berkampanye untuk tidak menggunakan fasilitas Negara yang jelas bukan milik parpol tapi milik rakyat.

Sudah pasti masyarakat kini tidaklah bodoh. Sudah pintar, cerdas dan kritis menilai mana parpol yang paling korup dan bermasalah. Pola dukung mendukung dalam pemilu seperti yang terjadi selama ini, seperti melibatkan pejabat Negara sudah tidak efektif lagi menarik masa. Bahkan pesona dan popularitas mereka dan ketua parpol yang kini menjadi presiden, menteri, gubernur, bupati/wali kota bukan jadi jaminan menjadi pemenang dalam pemiulu 2014 ini.

Hakikat kampanye adalah proses merebut hati calon pemilih. Kita berharap setiap pejabat Negara tidak berkampanye dengan menjual semua keberhasilan yang dicapai sebagai andil dan peran parpol di mana dia menjadi kadernya. Untuk itu kita berharap semua pejabat Negara melakukan kampanye secara fair tidak melulu menyampaikan data keberhasilan pembangunan dan mengklaim merupakan program, kebijakan dan kerja keras partainya sendiri.

Termasuk tidak melakukan kampanye hitam yang menyudutkan person atau parpol tertentu. Menghindari kebohongan apalagi fitnah yang merugikan fihak lain dengan menyampaikan fakta-fakta yang tidak benar. Siapapun yang menjadi jurkam tidaklah menjadi soal, apakah itu presiden sampai dengan kepala daerah. Yang terpenting tetap mengedepankan kampanye yang satun, menggunakan akal sehat dan beretika bukan hanya jualan kecap “nomor satu”.

Hendaknya para pejabat Negara yang ikut menjadi jurkam tidak melupakan tugas utamanya sebagai pelayan rakyat bukan melayani kepentingan parpolnya. Untuk para kepala daerah yang di daerah terjadi bencana dan mendesak seharusnya tidak perlu cuti tapi lebih memprioritaskan penanganan bencana yang sedang terjadi. Parpol juga tidak perlu terlalu memaksa kadernya untuk menjadi jurkam sementara sedang ada bencana di daerahnya.

Kita berharap di masa mendatang ada aturan yang makin jelas dan tegas yang tidak membolehkan pejabat Negara terutama yang berada di eksekutif ikut menjadi jurkam. Dan ini menjadi tugas legislatif yang terpilih dalam pemilu 2014 ini untuk membuat undang-undangnya. Biarlah urusan kampanye menjadi urusan para politisi dan parpol tanpa harus melibatkan pejabat Negara yang memang sudah menjadi milik rakyat bukan lagi parpol.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: