Posted by: effanzulfiqar | April 29, 2014

Wajah Buram Pileg 2014

Pesta Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 telah usai dan siapa caleg terpilih dan parpol yang menjadi pemenang sudah diketahui. Kini tinggal menunggu hasil resmi perhitungan KPU. Meskipun KPU mengklaim partisipasi pemilih tinggi namun tidaklah dengan sendirinya bisa mengabaikan banyaknya masalah yang terjadi selama penyelenggaraan Pileg yang cenderung sudah massif, sistematik dan terstruktur.

Bila berkaca pada Pileg 2009 yang menyisahkan banyak masalah seharusnya tidak mesti terjadi lagi dalam Pileg 2014 tapi kenyataan tidak demikian. KPU sendiri sepertinya tidak mau belajar dari apa yang terjadi dalam Pileg 2009 yang disebut sebagai pemilu terburuk dalam sejarah pemilu di Indonesia. Buruknya kualitas Pileg 2009 bersumber dari kekacauan DPT yang menyebabkan banyak orang kehilangan hak pilih.

Yang paling parah adalah tindak pidana Pileg 2014 ini semakin meluas terjadi dibandingkan dengan tahun 2009. Tahun 2009 tindak pidana pemilu dominan dilakukan oleh caleg atau parpol peserta pemilu. Tapi di Pileg 2014 ini, dugaan tindak pidana pemilu justru banyak dilakukan oknum-oknum penyelenggara pemilu. Surat suara yang tercoblos dan penggelembungan suara jelas tidak mungkin dilakukan oleh pihak lain kecuali penyelenggara pemilu sendiri.

Sekalipun di Pileg 2014 tidak muncul lagi permasalahan DPT, tetap saja banyak masalah muncul pra dan pasca penyelenggaraannya. DPT tidak valid, keterlambatan/kekurangan logistik, kertas suara tertukar, kertas suara dicoblos penyelenggara pemilu, form C1 yang berubah-ubah angkanya, C1 tidak diberikan kepada saksi. Form D1 yang berubah-ubah angkanya dan penyelenggara pemilu melakukan penggelembungan suara adalah sebagian masalah yang terjadi.

Semua permasalahan tersebut terjadi karena ketidak cermatan, ketidak netralan dan rendahnya profesionalitas penyelenggara pemilu. Ketidak cermatan penyelenggara pemilu yang menjadi penyebab keterlambatan/kekurangan logistik dan kertas suara yang tertukar antar dapil. Sedangkan ketidak netralan penyelenggara diindikasikan dengan adanya dugaan keterlibatan mereka menjadi team sukses caleg dan parpol dengan cara ikut mempengaruhi pemilih.

Bahkan disinyalir ada oknum-oknum penyelenggara pemilu, terutama di tingkat KPPS yang sengaja bersekongkol dengan caleg dengan ikut membagi-bagikan uang kepada pemilih ketika mengantarkan surat undangan C6 atau menjanjikan sesuatu kepada pemilih. Demikian juga keterlibatan anggota PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota diduga kuat ikut menjadi tim sukses untuk memenangkan caleg tertentu.

Perilaku oknum-oknum penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota yang melakukan pengelembungan suara untuk caleg tertentu merupakan modus baru yang tidak terjadi pada pemilu-pemilu sebelunya. Dimana modus yang dipake dengan melakukan pencurian suara antara caleg dalam satu partai atau parpol yang berbeda. Motifnya untuk mengelembungkan suara caleg tertentu berdasarkan transaksi yang disepakati sebelumnya.

Disanyalir modus pencurian suara ini terjadi demikian massif, sistematik dan terstruktur yang dilegalkan oleh penyelenggara pemilu sendiri, meskipun pembuktian sulit dilakukan. Karena tanpa legalitas dari mereka tentunya praktik pencurian suara untuk menggelembungan suara caleg yang mau membayar tidak akan bisa terjadi. Mengingat hanya penyelenggara pemilu yang punya akses untuk melakukan pengelembungan suara.

Tundingan terhadap penyelenggara pemilu yang berlaku curang tersebut nyata dirasakan beberapa caleg yang harus tersingkir karena suaranya dicuri sesama teman satu parpol atau antar parpol. Tindakan pencurian suara jelas tidak mungkin dilakukan oleh siapapun yang tidak punya akses untuk melakukan perhitungan suara di TPS kecuali penyelenggara pemilu sendiri yang bisa melakukan.

Dugaan terjadi kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu terjadi ketika adanya perbedaan perolehan suara yang terdapat dalam format C1 yang diperoleh dari KPPS. Bahkan sampai PPK masih terjadi perbedaan perolehan suara caleg hasil rekapitulasi di tingkat KPPS dan seterusnya terjadi perbedaan juga hasil rekapitulasi di tingkat PPK ketika dilakukan rekapitulasi di KPU kabupaten/kota.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur merupakan fenomena gunung es yang mengindikasikan netralitas, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu sudah berada di titik nadir. Pengakuan Agustina Amprawati, caleg Partai Gerindra yang memberikan uang sebanyak 116 juta kepada 13 Ketua PPK ditambah dengan satu motor merk Mega Pro menjadi bukti kecurangan itu benar terjadi.

Kesepakatan antara mereka dibuat di atas kertas yang ditandatangi para oknum Ketua PPK berisi pernyataan kesanggupan memenangkan Agustina dengan cara melakukan penambahan/pengelembungan suara minimal 5.000 setiap kecamatan. Hebatnya yang menawarkan penambahan suara ternyata para ketua PPK sendiri yang juga menyatakan kesiapan dipidanakan dan mengganti rugi RP 4 miliar jika gagal menggelembungkan suara Agustina.

Ada juga kasus pencoblos surat suara di 22 TPS di Ciampea, Bogor yang dilakukan oknum anggota PPS. Termasuk kasus di Nias Selatan, TPS 19 Jawa Timur, Desa Botteng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dan beberapa tempat lainnya.Pemilu ulang di banyak TPS yang direkomenadasikan Panwaslu jelas sebagai bentuk nyata dari adanya tindak pidana pemilu yang terjadi. Semuanya sepertinya dilakukan secara massif, sistematik, terencana dan terstruktur. Sekalipun itu dibatah KPU yang pasti itu benar-benar terjadi.

Sebagaimana yang terjadi dalam tahun 2009 hanya sebagian kecil yang masuk ke rana hukum dan nasib yang sama juga akan terjadi pada kasus-kasus pidana Pileg 2014 yang akan lebih banyak menguap kasusnya tak jelas penyelesaian akhirnya. Alasan pihak kepolisian biasanya tidak memproses tindak pidana pemilu yang dilaporkan Bawaslu/Pawaslu karena tidak ada bukti otentik, saksi tidak cukup dan kasus yang dilaporkan sudah melebihi batas waktu.

Sejujurnya UU Pemilu tidak memberikan kewenangan yang jelas terhadap Bawaslu/Panwaslu sebagai pengawas pemilu. Bawaslu/Panwaslu hanya sebatas melaporkan ke Polisi setiap dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi. Kepolisian juga hanya bisa menindak lanjuti kasus dugaan tindak pidana pemilu kalau ada laporan lengkap dari Bawaslu/Panwaslu. Bawaslu/Panwas hanya menjadi hiasan yang tidak memberikan pengaruh bagi penguatan asas pemilu yang jujur dan adil dari pemilu ke pemilu.

Sepanjang tidak ada tindakan yang tegas terhadap semua pelaku tindak pidana Pemilu kita tidak bisa berharap terwujudkanya pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terutama asas jujur dan adil sampai kapanpun tidak akan pernah mewarnai pelaksanaan pemilu di negeri ini. Karena sesungguhnya yang terjadi adalah pemilu yang bergelimang politik uang yang mengatas namakan demokrasi. Atau demokrasi kita memang sedang mengalami pembusukan menuju kematian. Kita lihat saja nanti


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: