Posted by: effanzulfiqar | May 17, 2014

Catatan Untuk Pileg 2014

Sekitar pukul 23:50 tanggal 9 Mei 2014, akhirnya hasil Pileg ditetapkan KPU setelah tertunda dari jadwal yang ditetapkan 6 Mei. Kalaupun di awal-awal proses perhitungan suara terjadi perdebatan panjang antara saksi parpol dengan KPU terkait dengan banyak masalah. Tapi begitu didetik akhir batas waktu penetapan tiba-tiba semua partai politik melunak dan tidak terlalu ngotot lagi sebagaimana di awal rekapitulasi.

Sikap partai politik tersebut sejak awal memang sudah bisa ditebak ketika sudah mendekati menit-menit terakhir akan melunak sekalipun masih banyak ditemukan masalah. Sikap parpol yang demikian, sudah pasti karena tidak ingin mengganggu tahapan pelaksanaan Pilpres. Karena bagaimanapun bila tertunda penetapan hasil Pileg secara nasional akan berimplikasi terhadap tahapan-tahapan Pilpres. Kejadian serupa ini juga sudah terjadi dalam penetapan hasil Pileg 2009.

Ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 60 juta yang sempat membanyangi ketujuh anggota KPU terlewati sudah. Soal kulitas hasil Pileg sepertinya tidak lagi terlalu penting sepenjang prosedur sudah terpenuhi. Kalaupun substansi Pileg sendiri tidak tersahuti sebagaimana yang tertuang dalam azas pemilu – bersifat jujur dan adil. Yang menurut analisis politik Burhanuddin Muthadi, Pileg kali ini adalah yang paling “brutal dan menjijikkan”.

Kini semua masalah yang muncul terutama menyangkut perbedaan perolehan suara partai politik/caleg, baik antar parpol dan di internal parpol yang tak tuntas penyelesaiannya di KPU sudah pasti akan bergulir ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada kesan KPU sepertinya ingin melemparkan masalah tersebut ke MK. Bila melihat banyaknya masalah yang terjadi selama Pileg 2014, tidak berlebihan kalau perkara perselisihan suara hasil Pileg sudah mencapai 767 perkara di MK yang terdaftar.

Hasil rekapitulasi Pileg menempatkan PDIP di peringkat pertama dengan memperoleh 23.681.471 (18,95%). Disusul Partai Golkar 18.432.312 (14,75%) dan diposisi ketiga Partai Gerindra 14.760.371 (11,81%). Dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 75,11 % dari 185.826.024 orang pemilih terdaftar dalam DPT. Adapun suara “golput” sebesar 24,89% yang menurut versi KPU tidaklah terlalu tinggi. Yang mengherankan KPU tidak menyebut berapa angka jumlah suara yang rusak atau tidak sah.

Selama proses rekapitulasi nasional yang dilakukan KPU ternyata ditemukan banyak masalah terutama yang bersifat administrative, dimana tidak adanya kesesuaian angka-angka dalam perhitungan suara di setiap tingkatan penyelenggara pemilu. Protes partai politik terfokus pada hal-hal yang menyangkut perolehan suara yang boleh dikatakan tedapatnya perbedaan-perbedaan dalam perhitungan di semua tingkatan.

Hal lain yang mengemuka dari semua permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan Pileg adalah terkait dengan independensi dan integritas penyelenggara pemilu yang sangat rendah. Indepedensi dan integritas penyelenggara pemilu terutama di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota secara merata sangat dipertanyakan. Singkatnya hampir di semua tempat pemungutan suara (TPS) terjadi masalah terutama pada rekap perhitungan suara (C1).

Kacaunya penyelenggaraan Pileg harus diakui dominan bersumber dari penyelenggara pemilu di daerah. Tapi tidaklah dengan sendirinya KPU bisa melemparkan semua kesalahan kepada penyelenggara pemilu di daerah. Rendahnya indepedensi dan integritas penyelenggara pemilu tidak lepas dari penyelenggara pemilu di atasnya yang tidak melakukan pengawasan dan suvervisi yang ketat sehingga terjadi banyak penyimpangan di tingkat penyelenggara pemilu di bawahnya.

Di samping itu penyelenggara pemilu di semua tingkatan tidak pernah menyelesaikan masalah yang terjadi tapi cenderung membiarkan masalah tersebut untuk diselesaikan di tingkat penyelenggara berikutnya. Seharusnya masalah yang ada di tingkat KPPS/TPS sudah diselesaikan dulu, bukan setelah di PPS diselesaikan. Demikian juga masalah di PPS tuntas dulu baru direkap di PPK dan masalah rekapitulasi di PPK bukan dibiarkan begitu saja untuk diselesaikan KPU kabupaten/kota/provinsi atau di KPU.

Selama ini sepertinya terkesan setiap penyelenggara pemilu di setiap tingkatan membiarkan saja masalah yang muncul dalam proses rekapitulasi dan berharap ada penyelesaiannya di tingkat penyelenggara pemilu berikutnya. Modus seperti ini yang digunakan setiap penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Akibatnya ketika sampai di KPU masalah-masalah yang tak tuntas di tingkat penyelenggara pemilu di bawah menumpuk dan muncul kembali yang berimbas kepada terlambatnya proses rekapitulasi nasional.

Tentunya KPU harus melakukan evaluasi yang ketat terhadap semua penyelenggara pemilu yang terindikasi melanggar kode etik untuk memberhentikannya. Laporan akhirnya menyebutkan sudah ada 104 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di semua tingkatan yang sudah masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan mungkin jumlah ini akan terus bertambah.

Bila diidentifikasi masalah yang paling menonjol yang terjadi dalam Pileg ini antara lain, penggelembungan suara, pengurangan dan penambahan suara, tidak diberikannya formulir C1 kepada saksi. Selain itu ada juga perusakan dokumen-dokumen sertifikasi hasil perolehan suara yang dilakukan KPPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota. Termasuk tuduhan praktik politik uang yang melibatkan penyelenggara pemilu.

Kita sangat berharap bahwa semua penyelenggara pemilu yang dianggap bermasalah harus dikenakan sanksi hukum dan tidak cukup hanya sekedar diberi sanksi pemberhentian ataupun disuruh mundur secara suka rela. Sanksi pidana sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan, jadi tidak hanya mundur sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana yang terjadi selama ini. Tanpa ada sanksi tegas sudah pasti kasus-kasus serupa akan terjadi lagi dalam setiap penyelenggaran pemilu.

Catatan Untuk Sumut.

Sebagaimana diketahui dalam Pemilu 2009 Sumut juga termasuk kategori yang pelaksanaan Pileg dan Pilpresnya bermasalah. Demikian juga dalam Pileg 2014 ini Sumut tetap menyimpan banyak masalah selama penyelenggaraannya sebagaimana yang terjadi di Nias Selatan yang sangat luar bisa pelanggarannya. Maka tidak berlebihan bila Sumut termasuk provinsi yang hasil Pilegnya dipresentasikan dan dibahas diakhir, disamping Maluku Utara, Maluku, Papua dan Jawa Timur yang banyak ditemukan masalah.

Bila berkaca dari banyak temuan Panwaslu selama pelaksanaan Pileg di Sumut sudah sepatutnya KPU Sumut melakukan evaluasi mendalam terhadap semua penyelenggara pemilu di Sumut. Tentunya dengan berkoordinasi dengan Bawaslu/Panwaslu yang sudah memiliki data hasil temuan selama penyelenggaraan Pileg yang diduga kuat bersifat pidana dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Bila KPU Sumut tidak melakukan evaluasi dan tindakan terhadap semua penyelenggara pemilu yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik maka akan berimbas buruk terhadap penyelenggaran Pilpres nantinya. Kita berharap KPU Sumut harus proaktif dan tidak terkesan melindungi semua penyelenggara pemilu yang bermasalah dan semua yang melakukan tindak pidana pemilu harus diberi sanksi hukum yang tegas bukan hanya dipecat.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: