Posted by: effanzulfiqar | August 28, 2014

Surat Untuk Wakil Rakyat Terpilih

Sebagian besar pelantikan anggota DPRD di kabupaten/kota dan provinis sudah selesai. Banyak yang berharap anggota DPRD yang baru dilantik akan bisa lebih aspiratif menyuarakan kepentingan rakyat dan bukan hanya menyuarakan kepentingan mereka sendiri. Sejatinya memang anggota DPRD terpilih adalah wajah-wajah baru yang lebih mumpuni, berkualitas dan aspiratif. Sayangnya 85% dari seluruh anggota DPRD terpilih tetap didominasi wajah lama.

Di tengah keprihatinan terhadap kualitas anggota DPRD yang baru dilantik, masih tetap terbesit harapan rakyat mereka akan menjadi yang terbaik dari sebelumnya. Sekalipun harapan tersebut sepertinya hanya mimpi, mengingat mereka yang terpilih juga sarat dengan banyak masalah. Mereka duduk di DPRD bukan karena kualitas tapi lebih karena permainan politik uang. Pemilu Legislatif 2014 ditunding sebagai pemilu terkotor karena massive dan terstrukturnya praktik politik uang.

Tanpa bermaksud menuding dan melegitimasi bahwa itu sepenuhnya perbuatan sepihak yang dilakukan caleg terpilih. Masyarakat juga terlibat dalam menghidup suburkan praktik politik uang tersebut. Artinya ada transaksi politik yang sangat vulgar terjadi di antara keduanya. Bahkan cenderung sudah dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa saja, bukan noda yang mengotori penguatan nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal.

Kita berharap sangat anggota DPRD terpilih yang sudah dilantik tidak lagi mengikuti perilaku buruk anggota dewan sebelumnya. Perilaku buruk yang kerap dilakukan anggota DPRD sebelumnya tercermin dari kinerja yang sangat buruk – dengan suka membolos. Bahkan ada yang tidak pernah masuh kecuali pada saat ambil gaji. Pemandangan di gedung DPRD yang kerap sepi dan anggota DPRD yang terlambat datang pada sidang Paripurna seperti sebelumnya, seharusnya tidak perlu terjadi lagi pada priode ini.

Sudah menjadi rahasia umum kalau sidang Paripurna dijadwalkan pukul 10.00 WIB gedung DPRD masih sepi. Bukan pula hal yang luar biasa setelah dua jam berlalu barulah satu persatu anggota dewan berdatangan. Kalaupun datangnya sudah terlambat kerap dari keseluruhan jumlah nama anggota Dewan tertera di daftar absensi yang diatur sesuai fraksinya masing-masing hanya setengahnya yang hadir. Setengah tidak jelas kemana perginya.

Ada juga yang menandatangani absensi tapi kemudian keluar begitu saja – sekedar membubuhkan tanda tangan sebagai bukti kehadirannya, meskipun secara fisik tidak hadir dalam ruangan. Sementara ada yang menandatangani absensi dan masuk ke ruang sidang, tak lama ke luar ruang sidang dan tak muncul-muncul lagi sampai sidang ditutup. Yang paling parah kuota paripurna baru tercapai manakala waktu menunjukkan tengah hari.

Tidak semua memang anggota dewan sebelumnya punya kelakuan yang aneh-aneh seperti itu. Karena masih ada setengah anggota Dewan biasanya yang dengan penuh rasa tanggungjawab dan taat untuk mengikuti rapat hingga tuntas. Meskipun kadang di antara mereka yang mengikuti sidang ada yang mengantuk, tertidur pulas, mengobrol, pegang hp dan alat komunikasi lainnya. Artinya tidak fokus mengikuti agenda sidang. Hanya sekedar menunjukkan kehadirin fisik, kalaupun fikirannya melayang-lanyang entah kemana-mana.

Pemandangan seperti ini sudah lazim terjadi di DPRD priode sebelumnya dan sudah menjadi kebiasaan buruk lima tahunan yang dipertontonkan mereka kepada rakyat. Tentunya sangat kita harapkan perilaku buruk mereka yang suka membolos atau perilaku lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepantasan sebagai anggota dewan yang terhormat tidak menular pada anggota Dewan yang baru dilantik tersebut.

Parahnya, BK DPRD cenderung hanya menjadi alat kelengkapan yang tidak punya kekuatan apa-apa alias mandul. Bagaimana tidak anggota BK DPRD sendiri terdiri dari perwakilan parpol. Sudah pasti BK tidak akan berani bersikap tegas karena harus memberikan sanksi terhadap rekan sesama kader partai. Logikanya tidak mungkin “jeruk makan jeruk”.

Yang terjadi kemudian adalah semacam pembiaran yang dilakukan BK, kalaupun sudah tahu ada anggota dewan yang membolos bahkan sudah lebih dari enam kali. Padahal tegas disebut dalam tatib DPRD anggota dewan yang sudah enam kali mangkir harus dipecat oleh BK. Dan itu belum pernah terjadi sampai hari ini.

Fraksi-fraksi/partai politik semestinya bisa lebih tegas untuk memberi saknsi tegas kepada kadenya yang suka mangkir dalam rapat-rapat di DPRD. Penindakan secara internal jelas lebih efektif dari pada hanya diserahkan kepada BK. Sementara Pimpinan Dewan biasanya hanya punya otoritas sekedar menghimbau atau mengingatkan tanpa bisa memberikan sanksi tegas.

Barangkali yang diperlukan adalah aturan sanksi yang lebih tegas terhadap setiap anggota dewan yang perilakunya tidak mencerminkan diri sebagai wakil rakyat yang terhormat. Disamping itu aturan yang memperkuat kewenangan BK DPRD perlu dipertegas, bukan hanya sekedar badan kelengkapan tapi tidak punya kekuatan menjatuhkan sanksi kepada anggota dewan yang bermasalah.

Diharapkan memang untuk anggota dewan yang terpilih priode 2014-2019 bila empat kali tidak ikut rapat harus dipecat bukan hanya yang tidak ikut rapat paripurna saja. Usulan ini harus secepatnya di sampaikan ke Badan Legislasi DPR. Artinya revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD, dan Tata Tertib DPR harus dilakukan bila yang diharapkan kinerja Dewan yang lebih baik lagi sebagai wakilnya rakyat. Semoga..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: