Posted by: effanzulfiqar | September 18, 2014

Polemik Pemilukada : Langsung atau Tidak Langsung

Draf RUU Pemilukada sudah digodok Pemerintah sejak tahun 2010 dan pembahasannya efektif dilakukan di DPR Juni 2012 oleh Panja RUU Pemilukada bersama Kemendagri. RUU Pemiludakada pada awalnya ditargetkan selesai September 2013 dan ternyata tidak terselesaikan juga. Kemudian ditargetkan selesai sebelum pemilu legislative 2014 sehingga bisa diterapkan. Faktanya tak juga tuntas sampai usai pemilu legislatif.

Sebelumnya dalam proses pembahasan revisi RUU Pemilukada di DPR juga memperlihatkan sikap partai-partai politik yang tak sepenuhnya senada meski dalam satu perahu koalisi. Sebagai contoh dalam pembahasan Mei 2014, semua fraksi telah menyepakati untuk pemilihan gubernur lewat pemilukada langsung. Adapun untuk pemilihan bupati/wali kota, fraksi Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, Gerindra, PDI-P, dan Hanura yang setuju dengan pemilukada langsung. Sementara fraksi Demokrat plus PKB menolaknya.

Hebatnya pada 3 September 2014, hanya tersisa fraksi PKS, PDI-P, PKB dan Hanura yang menyetujui pemilakada langsung untuk pemilihan gubernur. Sementara untuk pemilihan bupati/wali kota, hanya PKS, PDI-P, dan Partai Hanura yang setuju pemilukada langsung. Lalu pada 9 September 2014, peta politik berubah lagi. Baik untuk pemilihan gubernur maupun bupati/wali kota, tinggal fraksi PDI-P, PKB dan Hanura yang menyetujui pemilukada langsung, sedangkan fraksi lain menginginkan digelar lewat DPRD.

Kini dari sembilan fraksi yang ada di DPR kini terpolarisasi dalam dua kubu yang menginginkan pemilukada dilakukan secara langsung di satu kubu ada tiga fraksi. Sementara satu kubu lainnya yang berjumlah enam fraksi menghendaki pemilukada mekanismenya kembali dilakukan lewat DPRD. Padahal di awal pembahasan RUU Pemilukada semua fraksi sudah sepakat pemilukada dilakukan secara langsung dan serentak dan bukannya dikembalikan ke DPRD sebagaimana yang dipraktekan Pemerintahan Orde Baru.

Begitu selesai pemilihan Presiden yang dimenangkan Jokowi-JK, konstelasi kekuatan politik di DPR mengalami perubahan. Boleh jadi ini merupakan ekses dari hasil pemilu presiden dimana enam fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah-Putih (KMP) yakni, Golkar, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan Gerindra berbalik arah meminta pemilukada digelar secara tidak langsung – lewat DPRD. Tiga fraksi lainnya, PDIP, PKB dan Hanura menginginkan pemilukada tetap dilakukan secara langsung.

Banyak pihak menuding bahwa KMP yang dulunya mendukung pemilukada secara langsung dan kiki bertahan ingin mengembalikan ke DPRD punya agenda tersembunyi, yakni untuk memenangkan semua pemilukada di provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini memungkin karena di hampir semua provinsi dan kabupaten/kota KMP menguasa kursi DPRD. Artinya sudah pasti kadidat yang didukung oleh KMP akan terpilih sebagai kepala daerah bila pemilihan dilakukan di DPRD.

Sekalipun memang partai politik yang tergabung dalam KMP menangkis tudingan tersebut dengan mengatakan bahwa keinginan untuk memidahkan ruang pemilukada dari ruang terbuka ke ruang tertutup lebih termotivasi untuk kualitas pemilukada dan demokrasi itu sendiri. Di samping itu menurut mereka bahwa keinginan pengembalian mekanisme pemilukada kembali ke DPRD menurut karena sistem pemilukada melalui DPRD paling sesuai untuk Indonesia yang menganut sistem demokrasi perwakilan sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Adapun alasan lain yang memunculkan partai politik yang tergambung dalam KMP untuk mengubah pemilukada langsung menjadi tidak langsung antara lain untuk efisiensi anggaran, mencegah terjadinya konflik sosial, menghentikan praktek politik uang, penguatan fungsi partai politik, banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan menghindari ekses negative lainnya. Jadi bukan alasan karena kalah dalam pemilihan umum presiden atau ingin memenangkan semua pemilukada yang akan digelar di provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan bagi kelompok yang pro pemilukada langsung berargumen bahwa pemilukada yang dilakukan di DPRD justru akan menyuburkan praktek politik uang dan kepala daerah terpilih akan tersandera oleh DPRD. Disamping itu hak-hak politik rakyat terberengus oleh segelintir elit politik, dimana daulat rakyat menjadi daulat elit. Padahal logika demokrasi esensinya adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemilukada yang digelar di DPRD juga dianggap sangat absurd, tidak rasional dan sebagai bentuk kemunduran berdemokrasi bangsa ini.

Ketidak setujuan terhadap pemilukada tidak langsung juga dilandasi oleh alasan yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan kita yang bersifat presidensial. Maka mau tidak mau mengharuskan pimpinan di level eksekutif seperti gubernur dan bupati/walikota juga harus berdasarkan pilihan rakyat secara langsung sebagaimana halnya pemilahan presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan dipilih lewat perwakilan rakyat.

Terlepas dari sikap pro kontra yang diperlihatkan oleh fraksi DPR dan sikap banyak pihak terkait dengan pemilukada yang setuju atau tidak setuju dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Kesimpulannya tetaplah kedua model pemilukada tersebut memiliki nilai plus minus. Sekalipun sebenarnya menurut hemat penulis yang paling pas adalah pemilukada yang digelar secara langsung karena esensi demokrasi sesuangguhnya adalah kedaulatan ada di tangan rakyat bukan yang diperwakilkan atas nama rakyat.

Tinggal yang harus dilakukan adalah bagaimana menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam pemilukada langsung. Ketika pemilukada langsung yang sudah berlangsung sejak tahun 2005 dianggap banyak menuai masalah pra dan pasca perhelatan. Maka tidak serta merta langsung diubah menjadi pemililihan yang digelar secara tertutup di DPRD. Artinya regulasinya yang harus diperbaiki bukan dengan mengubahnya menjadi pemilukada tidak langsung.

Selama ini yang menjadi masalah dengan pemilukada langsung antara lain adalah tingginya cost yang harus dikeluarkan setiap pasangan calon terutama karena harus melakukan kampaye terbuka. Maka dalam hal ini bisa diubah menjadi kampaye tertutup dan bersifat dialogis. Hal lain yang bisa dilakukan adalah mengelar pemilukda secara serentak ini juga akan dapat mengurangi anggaran yang membebani APBD.

Yang lebih penting untuk kasus politik uang, maka sudah seharusnya MK bisa membatalkan kemenangan pasangan calon yang terbukti melakukannya. Tapi karena selama ini lebih pada pembuktian yang harus bersifat masiv, terstruktur dan sistematis maka sangat mustahil untuk melakukan pembatalan kemenangan pasangan calon terpilih. Kalaupun ada yang dibatalkan sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Kotawaringtin Timur. Tapi dalam banyak kasus persengketaan pemilukda, umumnya MK hanya memerintahkan pemilukada ulang di semua daerah saja. Jadi perlu terobosan hukum dalamm hal pembuktian dan pembatalan calon kepala daerah yang melakukan politik uang.

Demikian juga keterlibatan kepala daerah terpilih dalam melakukan mobilisasi PNS semestinya bisa berbuntut pembatalan kemenangan pasangan calon. Sementara untuk yang sifatnya ketidak netralan penyelenggara pemilukada, baik KPUD dan Panwas. Maka seharusnya diberikan sanksi hukum yang berat berupa pemecatan dan sanksi pidana. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif dan efek jera untuk para penyelenggara agar bisa bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon.

Kesemua yang dijelasnya di atas seharusnya sudah masuk dalam regulasi RUU Pemilukda yang sedang dibahas di parlemen sejak awal. Kebijakan memindahkan pemilukada dari rana terbuka menjadi tertutup, dari pilihan rakyat kepada pilihan perwakilan sesungguhya bukanlah solusi cerdas yang diperlihatkan oleh politikus di Senayan. Kearifan, konsitensi, komitmen dan intergritas yang mestinya di kedepankan para politisi di Senayan dalam pembahasan RUU Pemilukada tersebut bukan kepentingan fraksi, partai politik dan koalisi semata.

Seolah yang terjadi dalam pembahas RUU Pemilukada adalah balas dendam sebagai ekses dari kekalaan dalam pemilihan umum presiden. Seharusnya itu tidak terjadi, karena apapun ceritanya yang harus dikedepankan adalah kepentingan rakyat – karena sesunggunya suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita tunggu hasilnya apakah pemilukada yang agan digelar tahun depan yang berjumlah 246 dilakukan secara langsung atau tidak sangat tergantung pada hasil akhir pengesahan RUU Pemilukada yang dilaksanakan tanggal 25 September 2014.


Responses

  1. saya setuju pak dgn pilkada langsung, krna scara langsung akan menumbuhkan nilai2 otonomi daerah yg bersifat adanya partisipasi masyarakat. Kalau dipilih melalui DPRD rasanya ruh daripada otda itu hanya dirasakan segelintir elite. Sperti yg dkatakn bpk, plus minus itu mmang ada, namun mnrt saya bkan brrti melalui DPRD lbih baik. Dalam hal ini hanya buth evaluasi yg konsisten. Stidaknya pak, saya stju dgn opsi2 perbaikan yg ditawarkn oleh fraksi PD atau yg dtuangkn dlm Perppu.

    • Yang menjadi masalah apakah Pilkada langsung bisa menjamin akan terpilih kepala daerah yang berintegritas dan punya komitmen yang jelas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ? Sulit menjawabnya bercermin dari hasil Pilkada2 sebelumnya. Karena masyarakat yang memilih lebih mementingkan uang dari program yang ditawarkan. Akhirnya siapa yang punya uang yang terpilih sekalipun yang terpilih seorang koruptor…hehehe..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: