Posted by: effanzulfiqar | September 19, 2014

Anggota DPRD Rame-rame Gadaikan SK ?

Satu bulan belum usai anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilantik dan belum mulai bekerja maksimal. Ternyata mereka rame-rame sudah mengadaikan SK pengangkatan jabatan menjadi anggota dewan ke bank. Fenomena menggadaikan SK pengangkatan ini sebenarnya bukan cerita baru, barangkali baru sekarang baru ramai ketika sudah terbuka ke public.

Femomena yang sama sebenarnya juga terjadi dengan anggota DPRD terpilih 2009-2014. Yang membedakan mungkin jumlah anggota legislatif yang menggadaikan SK lebih banyak dilakukan mereka yang terpilih 2014-2019 ini dibandingkan lima tahun sebelumnya. Di samping itu biaya untuk keperluan kampanye dan semua tetek bengek yang diperlukan tidaklah semahal lima tahun yang lalu.

Apa yang dilakukan anggota dewan di beberapa daerah yang rame-rame menggadaikan SK untuk mendapatkan pinjaman dari bank yang bervariasa antara Rp. 100-300 juta. Bukanlah sesuatu yang salah dan tidak ada larangan dalam lembaga DPRD bagi anggotanya untuk mengajukan pinjaman ke bank, karena iti menyangkut hak pribadi masing-masing anggota dewan.

Barangkali hanya dirasa kurang etis apa yang dilakukan anggota dewan. Artinya dari segi kepatutan dan kepantasan terasa kurang pas. Bagaimana mungkin baru satu bulan dilantik dan belum bekerja apa-apa sudah rame-rame menggadaikan SK. Rasa-rasanya kurang terhormat dikaitkan dengan status mereka sebagai anggota dewan yang terhormat.

Umumnya anggota dewan yang menggadaikan SK ke bank bertujuan untuk mendapatkan pinjaman uang. Uang yang dipinjamkan sebagaimana pengakuan beberapa anggota dewan dimaksudkan untuk melunasi hutang-hutang mereka dalam pemilu legislatif. Sebagaimana pengakuan banyak anggota legislative terpilih pemilu legislatif 2014 yang paling menguras kocek mereka.

Faktanya memang demikian. Kecil peluang calon legislative bisa terpilih kalau tidak melakukan politik uang. Hanya dengan membagi-bagi uang atau melakukan modus lainnya dalam bentuk politik uang yang member peluang bagi para Caleg bisa duduk di parlemen. Populatiras saja tidak menjadi jaminan caleg bisa menang dalam kontestasi di daerah pemilihan baik di antara partai politik sendiri maupun antar partai politik.

Konsekuensinya sudah pasti kalau mau terpilih harus melakukan politik uang – membeli suara. Sebaliknya juga konstituen juga menjadi sangat pragmatis lebih mementingkan uang dari pada kapasitas, kualitas, ketokohan dan integritas caleg. Maka uang kemudian yang berbicara bila ingin duduk menjadi anggota dewan dan ini jelas memerlukan biaya yang tidak sedikit kalau harus melakukan politik uang.

Besarnya biaya yang diperlukan untuk menutupi biaya kampanye dan melakukan politik menyebabkan banyak caleg yang harus berhutang. Maka, mau tidak mau sudah pasti anggota dewan terpilih harus melunasi hutang-hutangnya. Solusinya jelas hanya satu terpasa meminjam ke bank dengan mengadaikan SK untuk membayar sisa hutang yang masih ada.

Masih beruntung mereka yang terpilih sebagai anggota dewan karena ada peluang untuk membayar hutang-hutanngya sekalipun harus mengadaikan SK pegangkatan. Tentunya yang paling menyedihkan mereka yang tidak terpilih. Uang sudah habis, kini terlilit hutang dan tidak bisa menutupinya. Akhir ceritanya, yang tidak terpilih akan menjadi caleg stress dan berpeluang akan menjadi orang gila.

Sekalipun bunga pinjaman perbulan yang dikenakan oleh bank berkisar antara 9-10 juta perbulannnya yang harus dibayarkan. Tidaklah menyurutkan keinginan para anggota dewan untuk menggadaikan SK pegangkatannya. Bila dihitung-hitung gaji anggota dewan yanmg mereka terima tinggal sedikit lagi karena harus membayar cicilan selama 2-3 tahun.

Bila seperti itu kondisinya maka yang menjadi pertanyaan apakah mereka masih maksimal bekerjanya dengan jumlah gaji yang tinggal sedikit karena dipotong untuk membayar cicilan pinjaman di bank? Apakah mereka masih fokus terhadap tugas pokoknya, sementara uang yang diterima dari gaji sudah tidak utuh lagi?

Tidak ada jaminan mereka bisa bekerja fokus lagi. Tapi mereka akan lebih sibuk mencari uang tambahan untuk menutupi kekurangan gaji yang terpotong untuk cicilan bank setiap bulannya. Biasanya yang paling simple yang mereka lakukan adalah menjadi “makelar” proyek di lingkungan pemerintah daerah.

Menjadi makelar proyek di lingkungan pemerintah daerah sudah lazim dilakukan anggota dewan. Bahkan banyak anggota dewan yang punya perusahaan konstruksi/jasa tapi dengan menggunakan nama pihak ketiga dan menerima imbalan sekitar 25% dari nilai setiap proyek yang didapatkan.

Bermain proyek sudah umum dilakukan anggota dewan. Terbukti dalam beberapa kasus korupsi modus yang digunakan adalah dengan menyalahgunakan kewenangan untuk mendapatkan “fee” dari proyek-proyek pemerintah dengan memamfaatkan fihak ketiga. Kalau sudah begini ceritanya apa lagi yang diharap dari mereka yang telah kita berikan amanah sebagai wakil rakyat?

Atau karena mereka sudah merasa membayar rakyat, maka merasa secara moral sudah lepas tanggungjawabnya untuk memperjungan aspirasi rakyat. Entalah. Yang pasti itu bukan lagi sekedar fenomena tapi merupakan sebuah fakta dari perilaku anggota dewan yang tidak mencerminkan diri mereka sebagai orang-orang yang terhormat.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: