Posted by: effanzulfiqar | April 20, 2015

Catatan Untuk Pemilukada Langsung 2015

Gelombang pertama pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara serentak akan gelar Desember 2015 yang akan berlangsung di 272 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir 2015 dan semester I 2016, termasuk 25 kabupaten/kota di Sumut. Kecuali daerah otonom baru yang diundurkan pelaksanaanya 2017 . Sekitar bulan Juni 2015 tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah sudah dimulai.

Adapun untuk gelombang kedua Pemilukada diadakan pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang akhir masa jabatan semester II-2016 dan 2017. Gelombang ketiga penyelenggaraan Pemilukada diadakan pada Juni 2018 untuk akhir masa jabatan 2018 dan 2019. Sedangkan penyelenggaraan Pemilukada serentak nasional akan diadakan 2027.

Terkait dengan perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang disetujui menjadi UU oleh DPR. Ada beberapa pasal yang direvisi antara lain : Tahapan penyelenggaraan diperpendek dari tujuh belas bulan menjadi tujuh bulan; Kemenangan pasangan calon berdasarkan suara terbanyak; Parpol yang boleh mengajukan pasangan calon minimal meraih 20% kursi DPRD dan atau 25% suara dalam Pemilu dan calon independen harus mendapatkan dukungan menjadi 6,5%.

Pasal lain yang direvisi adalah penyelesaian sengketa hasil Pemilukada yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi; Mekanisme pencalonan kepala daerah yang dilakukan secara paket bersama wakil kepala daerah dan pasangan calon tidak pernah terlibat kasus pidana; Calon kepala daerah (gubernur, bupati/walikota minimal S-1 dan wakilnya D3 5) dan uji publik hanya dilakukan Parpol pengusung bukan KPU.

Hal lain adalah akan dibentuknya Badan Khusus yang menangani sengketa Pemilukada, jadi bukan Mahkamah Konstitusi lagi nantinya. Diharapkan pada Pemilakada serentak nasional tahun 2027 badan khusus ini sudah menjadi lembaga yang tidak hanya menangani sengketa hasil tapi semua yang terkait dengan sengketa Pemilukada, termasuk penetapan calon.

Dualisme kepengurusan parpol

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik menyatakan pihaknya sudah melakukan persiapan terkait penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2015. Artinya semua KPU di daerah (provinsi, kabupaten/kota) sudah sangat siap untuk menyelenggarakan Pemilakada dimaksud. Tapi di tengah kesiapan KPU tersebut, masalah lain yang cukup serius yang memerlukan penyelesaian cepat, adalah terjadinya konflik di tubuh partai politik.

Dualisme kepengurusan partai politik sudah pasti akan menjadi permasalahan bagi kesuksesan tahapan Pemilukada. Seharusnya sebelum dimulai tahapan pencalonan, KPU sudah bisa menyelesaikan masalah ini. Sehingga tidak menjadi urusan KPUD lagi terkait dengan dualisme kepengurusan parpol.

Untuk itu sangat diperlukan adanya antisipasi KPU untuk mengeluarkan Peraturan KPU terkait dengan masalah tersebut. Tanpa adanya kepastian terhadap pencalonan pasangan dari partai politik, sudah pasti akan menimbulkan permasalahan bagi KPU di daerah terutama di wilayah-wilayah yang menjadi basis partai politik yang mengalami dualisme kepengurusan.

Bila berkaca dari pengalaman-pengalaman Pemilukada sebelumnya permasalahan dualisme kepengurusan partai politik berpeluang terjadi konflik horizontal di daerah. Disamping itu akan menganggu semua tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang bisa menyedot habis energi KPUD karena harus menyelesaikannya.

Panwas yang diberi amanah untuk mengawal seluruh tahapan Pemilukada juga akan kerepotan sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyelesaikan sengketa Pemilukada bila merasa tidak puas dengan keputusan KPU. Polisi juga akan ikut sibuk menangani ujuk rasa dan demostrasi. Sementara masyarakat sudah pasti akan terganggu bila terjadi konflik di daerah yang bersumber dari dualisme kepenguran partai politik.

Hal lain yang lebih penting adalah kesiapan Pemda menyangkut anggaran penyelenggaraan Pemilukada yang harus bisa disepakati antara KPUD dengan Pemda setempat. Artinya, tanpa ada anggaran yang pasti maka tahapan-tahapan Pemilakada yang sudah dijadwalkan KPUD akan mengalami hambatan setidaknya akan mengganggu tahapan Pemilukada yang sudah terjadwal.

Yang menjadi permasalahan adalah daerah yang belum menganggarkan biaya pelaksanaan Pemilukada dalam APBD 2015. Untuk itu diharapkan Kemendagri harus secapatnya mengeluarkan payung hukum terkait dengan dimungkinkannya bagi Pemda untuk mendahulukan penggunaan anggaran bagi keperluan penyelenggaran Pemilukada yang nantinya kemudian baru dianggarkan dalam APBD perubahan 2015.

Data pemilih

Hal lain yang mesti diseriusi KPUD adalah menyangkut data pemilih yang seharusnya benar-benar diperhatikan KPUD sehingga tidak harus mengulang kesalahan yang sama terkait dengan valididitas data pemilih. Penggunaan Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih) hendaknya benar-benar difungsikan secara optimal. Penggunaan Sidalih semestinya bisa diintegrasikan dengan sistem yang dimiliki Pemda, sehingga dapat dipantau secara terintegrasikan semua data yang terkait dengan data pemilih.

Penggunaan Sidalih akan mempermudah petugas KPUD dalam memasukkan dan mengolah data pemilih secara cepat, terbuka, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang menjadi masalah sistem Sidalih belum tentu bisa diaplikasikan di semua daerah karena keterbatasan jaringan. Untuk itu sangat diharapkan adanya kerjasama antara KPUD dengan Pemda dalam menyiapkan Sidalih sejak awal.

Kita berharap DP4 untuk Pemilukada serentak gelombang pertama yang merupakan data penduduk hasil pembaruan yang dilakukan Direktorat Jenderal Administrasi Dukcapil Kemdagri 31 Desember 2014 lalu benar-benar valid. Disamping itu semua petugas KPUD nantinya benar-benar melaksanakan tugas lapangan untuk mencocokkan dan meneliti data DP4 ke lapangan dengan mendatangi rumah-rumah penduduk pemilih selama proses pemutakhiran data pemilih.

Artinya DP4 benar-benar bisa diselaraskan dengan 99,8 juta data DPT Pilpres 2014 lalu secara valid. Sehingga peluang terjadinya data pemilih ganda, pemilih di bawah umur, penduduk meninggal dan pemilih siluman tidak terjadi lagi. Dengan semakin baiknya pentaan data pemilih yang dilakukan sejak awal, maka kemungkinan terjadi kesalahan penetapan data pemilih dari DPS sampai menjadi DPT akan bisa dicegah sejak dini.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: