Posted by: effanzulfiqar | June 10, 2015

Mengawal Pemuktahiran Data Pilkada

Tanggal 3 Juni 2015 yang lalu secara resmi Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pilkada Serentak 2015 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik. Jumlah yang terdaftar dalam DP4 sebanyak 102.068.000 orang yang berada di 308 kabupaten/kota dan 9 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada serentak tanggal 9 Desember ini.

Data DP4 merupakan data kependudukan dari pemerintah yang akan digunakan KPU sebagai bahan dalam penyusunan daftar pemilih Pilkada serentak pertama tahun 2015, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. DP4 merupakan data terakhir Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Selanjutnya DP4 tersebut akan diserahkan KPU kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Setelah sampai ke PPS, maka tugas berikutnya yang akan mereka lakukan adalah pemutakhiran data bersama dengan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang diangkat PPS.

Secara tekhnis di lapangan nantinya, PPS bersama dengan PPDP akan melakukan pencocokan dan penelitian DP4. Kesemua data hasil pencocokan dan penelitian sesuai data pemilih yang ada di DP4 akan direkap dan disortir dengan melibatkan petugas PPK, PPS dan PPDP. Dalam hal ini model pendataan yang diterapkan adalah validasi data pemilih secara berlapis dari bawah ke atas.

Untuk itu sangat diharapkan KPU provinsi/kabupaten/kota benar-benar bisa menseriusi proses pemuktahiran data pemilih tersebut sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang nantinya di tempelkan di kantor kelurahan/desa atau tempat-tempat lain yang mudah terjangkau masyarakat.

Sebagaimana pengalaman-pengalaman dalam pemilihan umum sebelumnya, terutama Pilkada permasalahan yang paling sering terjadi adalah terkait dengan data pemilih yang tidak valid. Kekacauan data pemilih sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan sejak pelaksanaan Pilkada pertama tahun 2005. Untuk itu sangat diharapkan KPU dan jajarannya bisa lebih serius dan fokus dalam proses penyusunan daftar pemilih.

Dalam arti sangat tidak elok rasanya kalau KPU terus menerus mengulangi kesalahan yang sama terkait dengan validitasi data pemilih yang bermasalah. Keseriusan, kecermatan serta ketelitian KPU sangat diharapkan. Termasuk kesungguhan KPU mengawal dan mengawasi proses pendataan pemilih yang dilakukan PPK, PPS dan PPDP. Jangan sampai permasalahan data pemilih yang tidak valid muncul lagi dalam Pilkada serentak.

Undang-Undang tegas mengatakan bahwa, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibanya untuk melakukan pemuktahiran data pemilih yang bersumber dari DP4 yang telah diserahkan Pemerintah. Logikanya, KPU propinsi dan KPU kabupaten/kota bertanggungjawab penuh terhadap validitas data pemilih sejak dari DPT sampai DPT di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun PPK yang diberi tugas, wewenang dan kewajiban membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota melakukan pemuktahiran data pemilih, baik itu DPS sampai DPT. PPK dalam hal ini dituntut agar mampu berperan aktif untuk membantu pendataan pemilih sejak DPS sampai DPT di wilayah kerjanya masing-masing bersama-sama dengan PPS dan PPDP.

Untuk itu KPU dalam hal ini harus bisa memastikan penyelenggara pemilih di tingkat kecamatan, yakni PPK yang sudah diberikan tugas, wewenang dan kewajibanya untuk membantu melakukan pemuktahiran data benar-benar sudah melaksanakan tugasnya. Dimana PPK harus bisa berperan aktif mengawasi dan membantu PPS dan PPDP dalam proses pemuktahiran data pemilih.

Sementara PPS yang berada di wilayah kelurahan/desa yang diberi tugas, wewenang dan kewajiban untuk membantu KPU kabupaten/kota dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, DPT, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) dan DPT. Ini juga menjadi tugas KPU kabupaten/kota dan PPK untuk mendampinginya selama proses pemuktahiran data dan memastikan tidak ada pemilih yang berhak tidak terdaftar.

Mengingat PPS yang berada di lapangan bersama dengan PPDP untuk mencocokkan dan meneliti data DP4 dengan mendatangi rumah-rumah penduduk selama proses pemutakhiran data pemilih. Sudah seharusnya PPS tetap disuvervisi dan dievaluasi PPK plus KPU dengan tidak membiarkan mereka bekerja sendiri tanpa pengawasan dan monitoring berjenjang.

Sementara Pengawasa Pemilu (Panwas) juga diharapkan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemuktahiran data pemilih yang dilakukan PPS di lapangan. Karena hanya Panwas sebagai bagian dari lembaga penyelenggara yang bisa secara langsung melakukan pengawasan terhadap proses pemuktahiran data pemilih.

Untuk itu sangat diharapkan Panwas di semua tingkatan baik di provinsi, kabupaten/kota sampai di tingkat kecamatan bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya mengawasi pemuktahiran data pemilih berdasarkan data DP4 dan penetapan DPS sampai DPT dengan optimal. Peran aktif Panwas untuk mengawasi proses pemuktahiran data pemilih akan bisa meminimalisir kemungkinan tidak terdatanya mereka yang punya hak untuk memilih.

Dengan demikian sangat diperlukan adanya sinergitas, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antara Panwas di semua tingkatan dengan KPU di semua tingakatan dalam proses pemuktahiran data pemilih. Panwas dan KPU dalam hal ini harus saling membantu, bukan sebaliknya berkonflik dalam proses pemuktahiran data pemilih.

Demikian juga Pemerintah daerah hendaknya bisa membantu KPU dalam proses pemuktahiran data, jangan membiarkan proses pendataan pemilih bermasalah di lapangan. Apalagi mendesain secara sengaja sehingga mengutungkan bagi calon kepala daerah yang mencalon kembali (incumbent), sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada-pilkada sebelumnya.

Bila pendataan pemilih dapat dilaksanakan dengan baik, sudah tentu permasalahan pemilih yang tidak terdaftar, pemilih ganda, pemilih di bawah umur, penduduk meninggal dan pemilih siluman tidak terjadi lagi. Yang lebih penting pemilih siluman tidak akan muncul lagi dalam DPT dan yang berhak memilih tidak lagi kehilangan hak suaranya.

Dengan semakin baiknya pendataan data pemilih yang dilakukan sejak awal, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penetapan data pemilih dari DPS sampai menjadi DPT akan bisa dicegah sejak dini. Pada dasarnya sistem pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada serentak kali ini semestinya bisa lebih baik kualitasnya karena DP4 berasal dari satu sumber yaitu Kemendagri. Bandingkan dengan Pilkada sebelumnya ada dua sumber data yakni dari KPU dan Pemda.

Dengan hanya satu sumber tentunya tidak diperlukan lagi sinkronisasi data yang kadang menimbulkan banyak masalah di lapangan. Termasuk waktu dan dana yang banyak terbuang sementara akurasi hasil pemuktahiran data kurang valid dan menimbulkan banyak masalah karena satu sama lain mengklaim validitas datanya paling baik.

Disamping itu yang lebih penting adalah kualitas data pemilih akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil Pilkada. Terakomodirnya semua yang berhak memilih dalam DPT setidaknya menunjukkan Pilkada memang menjadi hak demokrasi rakyat di tingkat lokal.

Bila masalah data pemilih tidak muncul lagi, maka kemungkinan terjadinya gugatan hukum terhadap hasil Pilkada akan semakin kecil termasuk konflik di tingkat lokal sebagai akibat tidak validnya data pemilih sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada-pilkada sebelumnya.

Mari kita kawal bersama proses pemuktahiran data pemilih yang sedang dilakukan penyelenggara Pilkada di semua tingkatan agar terwujudkan data pemilih yang valid. Jadilah pemilih aktif yang mengetahui hak dan kewajibannya. Sekarang saatnya kita menjadi pemilih cerdas.

(Tulisan ini sudah dimuat di Harian Waspada Medan, Jum’at, 12 Juni 2015)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: