Posted by: effanzulfiqar | August 14, 2015

Parpol, Calon Tunggal dan Penundaan Pemilukada

Akhirnya KPU resmi memperpanjang waktu pendaftaran calon kepala daerah di tujuh daerah sejak tanggal 9 sampai 11 Agustus. Perpanjangan ini sesuai isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015, yang menyebutkan jika calon kepala daerah tetap hanya satu (calon tunggal) setelah perpanjangan pendaftaran tiga hari, maka seluruh tahapan dihentikan dan ditunda pada Pemilukada serentak berikutnya pada 2017,” .

Tujuh daerah dimaksud adalah Kota Surabaya (Jawa Timur), Kota Mataran (NTB) dan Kota Samarinda (Kalimantan Timur). Kemudian Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) dan Kabupaten Timur Tengah Utara (NTT).

Dikuatirkan perpanjangan waktu selama tiga hari berpotensi memicu munculnya pasangan calon boneka. Alasannya partai politik/gabungan parpol akan tergoda untuk memunculkan colon boneka mengingat sempitnya waktu. Artinya, bisa saja terjadi sandiwara pilkada dengan modus “calon boneka”, agar Pemilukada bisa tetap dilangsungkan.

Munculnya calon tunggal yang berimbas kepada penundaan pilkada ini terjadi karena sejak awal parpol/gabungan parpol tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengusung calon kepala daerah yang bisa mengalahkan calon incumbent. Akhirnya parpol/gabungan parpol rame-rame mendukung calon kepala daerah yang memiliki elektabilitas tinggi.

Sementara parpol/gabungan porpol yang tidak mendukung pasangan calon yang punya elektabilitas tinggi tidak memajukan calon sama sekali. Karena menganggap memajukan calon yang tidak punya elektabilitas dan tidak punya modal hanya pekerjaan sia-sia karena sudah pasti tidak akan bisa menang melawan calon petahana.

Kuatnya perhitungan praktis menjadi penyebab parpol/gabungan parpol tidak akan mau mendukung calon kepala daerah yang dianggap tidak punya peluang untuk menang dalam Pemilukada. Sementara kader yang mumpuni untuk maju dalam Pemilukada tidak dimiliki parpol. Maka pilihan terbaik adalah mengusung calon incumbent sekalipun bukan kader parpol.

Parpol/gabungan parpol tetap menganggap calon incumbent masih merupakan sosok kuat yang susah untuk dikalahkan dan ini yang membuat parpol/calon kepala daerah perseorangan ketakutan untuk maju dalam pilkada. Ini semua terjadi karena Pemilukada dalam pandangan parpol/gabungan parpol dan calon kepala daerah hanya sebatas pesta demokrasi lokal yang bersifat bisnis, soal untung – rugi.

Asumsi yang digunakan parpol/gabungan parpol untuk apa mengajukan calon kepala daerah kalau hanya untuk kalah. Selama ini mindset yang terbangun di kepala para pimpinan parpol hanya mau mengusung calon kepala daerah yang punya popularitas dan modal. Maka kalau lawannya ternyata lebih tajir, parpol/gabungan parpol akan mundur dalam bursa pencalonan atau putar haluan mendukung calon terkuat.

Di samping itu, kuat dugaan munculnya calon tunggal dalam Pemilukada serentak di tujuh daerah tersebut ditengarai merupakan bagian dari politik transaksional model baru yang dilakukan parpol/gabungan parpol. Parpol/gabungan parpol yang tidak mengusung pasangan calon yang yang punya elektabilitas – motivnya bisa jadi untuk meminta “mahar politik” dengan memunculkan calon boneka agar Pemilukada tidak ditunda sampai tahun 2017.

Beberapa daerah lain yang kemungkinan akan memunculkan pasangan calon boneka karena kuatnya incumbent ada di Kota Solo, Boyolali, Sukoharjo, Bojonegoro, Pandeglang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kutai Kartanegara. Semua yang maju kembali untuk priode kedua adalah petahana. Sedangkan pesaingnya kecil peluangnya untuk menang.

Ada juga 83 daerah dalam Pemilukada serentak 9 Desember ini yang hanya memiliki dua pasangan calon. Tentunya ini juga, berpotensi juga untuk memunculkan calon tunggal dan calon boneka sekedar melengkapi persyaratan administratif di KPU. Sepertinya demokrasi lokal sedang disandra oleh kepentingan parpol/gabungan parpol.

Parpol menjadi biang kerok dari munculnya calon tunggal bukan karena adanya PKPU yang mensyaratkan kalau calon tunggal maka dilakukan penundaan Pemilukada sampai tahun 2017. Bukankah yang bisa mengusung pasangan calon hanya parpol/gabungan parpol. Sedangkan calon independen kurang memiliki nilai jualnya karena kalah pamor dengan usungan parpol.

Seharusnya setiap parpol sejak dini sudah bisa menyiapkan kadernya untuk maju dalam Pemilukada. Tapi faktanya parpol cenderung memilih calon yang punya populatitas dan modal besar. Konsekuensi yang demikian ini menyebabkan setiap parpol/gabungan parpol hanya mau mengusung calon kepala daerah yang berpeluang untuk menang.

Bahkan di beberapa daerah ada colon bekas narapidana kasus korupsi diusung parpol/gabungan parpol karena dianggap memiliki nilai jual tinggi sekalipun punya track record buruk. Ini membuktikan bahwa parpol/gabungan parpol lebih mementingkan popularitas dan modal yang dimiliki calon sebagai akibat miskinnya kader berkualitas.

Bisa juga penundaan Pemilukada ini merupakan trik politik yang dimainkan parpol/gabungan parpol yang tidak mengusung pasangan calon. Artinya, dengan penundaan Pemilukada, maka petahana sudah tidak punya kekuatan lagi karena daerah sudah dijabat Plt. Maka peluang untuk mengalahakan petahana akan lebih besar dalam Pilkada 2017 karena ia sudah tidak menjabat lagi selama dua tahun.

Bagi masyarakat sendiri, tentu tidak punya pilihan karena hanya bisa memilih calon yang diusung parpol/gabungan parpol saja tanpa alternaf lain. Sementara berharap dari colon dari jalur perseorangan juga peluangnya semakin kecil karena persyaratan yang makin berat, sementara peluang untuk menang sangat tipis.

Kondisi ini memang dilematis. Di satu sisi demokrasi lokal akan mandek jika hanya ada satu pasangan calon kepala daerah dalam Pemilukada yang diusung parpol/gabungan parpol. Sedangkan di sisi lain masyarakat masih menginginkan kepala daerah incumbent yang memimpin daerahnya karena prestasi yang cukup baik memajukan daerah dalam priode sebelumnya.

Dikuatirkan dengan terjadinya penundaan Pemilukada di tujuh daerah tersebut bila tetap tidak ada calon yang muncul selama tiga hari ke depan akan dapat berdampak besar terhadap pembangunan daerah. Tidak adanya kepala daerah definitif akan memperlambat jalannya pemerintahan yang berimplikasi buruk terhadap kepentingan masyarakat di daerah.

Kinerja seluruh perangkat daerah dikhawatirkan juga akan terhambat karena Plt bukan kepala daerah defenitif yang menjadi pilihan masyarakat, dia hanya pejabat yang ditujuk. Plt juga dianggap tidak terlalu apresiatif dan responsif terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat karena ia bukan dipilih masyarakat.

Hemat saya terlalu berisiko menyerahkan kepemimpinan daerah selama lebih kurang 2 tahun kepada Plt bila Pemilukada ditunda karena tetap tidak adanya calon yang maju selain calon tunggal. Di samping memang tidak ada jaminan Plt mampu memimpin daerah dan memiliki tingkat penerimaan dan kepercayaan yang tinggi di masyarakat, termasuk kemampuan bekerja sama dengan legislatif.

Senyatanya penunjukan Pejabat atau Plt jelas tidaklah punya kewenangan yang sama dengan kepala daerah terpilih melalui pilkada. Legitimasi Plt jauh dari kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat. Apalagi harus memimpin daerah selama 2 tahun, tentu ini bukan waktu yang singkat.

Stagnasi pembangunan di daerah berpotensi terjadi karena Plt jelas mempunyai kewenangan yang terbatas, terutama dalam menetapkan kebijakan stategis dan mendasar terkait dengan pembangunan di daerah. Jelas bahwa Plt bukan berstatus sebagai kepala daerah yang diberi kewenangan yang bersifat luas dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Banyak pihak berpendapat seharusnya KPU tetap melaksanakan pilkada, meski di daerah tersebut hanya ada satu pasangan calon sepanjang memang didukung suara mayoritas masyarakat di daerah. Dibeberapa negara tidak dipermasalahkan soal calon tunggal seperti di Amerika, Filipina dan Malaysia.

Kalau memang hanya ada satu calon, maka merekalah yang ditetapkan sebagai pemenang, sehingga hasil pemilu ada pemenangnya. Yang menjadi alasan penyelenggaran pemilu di Amerika, Filipina dan Malaysia cukup logis, yakni kesempatan sudah diberikan dalam waktu yang relatif lama namun parpol tidak ada yang mendaftarkan calonnya.

Jika selama perpanjangan pendaftaran calon tetap masih adanya calon tunggal ini menjadi bukti kuat bahwa parpol gagal total melakukan kaderisasi. Di samping itu tabiat pragmatis parpol semakin jelas. Bahkan, patut dicurigai ada agenda tersembunyi dari parpol untuk menunda pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2015 ini karena ketidak siapan parpol mengusung calon yang punya elektabilitas tinggi untuk bertarung.

Apa yang dilakukan KPU dengan PKPU sebenarnya sudah sesuai. Tidaklah benar KPU dianggap menjadi pihak yang menjadi penyebab terjadinya kebuntuhan politik di tingkat lokal. Tudingan bahwa KPU juga telah melampaui kewenangannya tidak juga ada benarnya dengan alasan bahwa penundaan itu menjadi domain pemerintah bukan KPU. UU No. 8 tahun 2015 tentang Pemilukada juga tidak memberi opsi lain selain menunda Pemilukada jika hanya ada satu pasangan calon di satu daerah. Kita lihat saja apa yang akan terjadi..

(Tulisan ini sudah dimuat di Harian Waspada Medan, Rabu 12 Agustus 2015)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: