Posted by: effanzulfiqar | October 15, 2015

Memperkuat Pengawasan Dalam Pemilukada Serentak

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 bahwa : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab/Kota, Panwascam, Petugas Pengawas Lapangan dan Pengawas TPS adalah pengawas penyelenggaraan pemilihan.

Sejalan dengan perubahan UU tersebut pengawas pemilihan kini sudah ditempatkan sampai ke TPS-TPS. Bahkan Pengawas TPS diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi di tingkat TPS dalam pilkada 9 Desember ini. Ini merupakan salah satu upaya untuk mengeliminir permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada di TPS.

Adapun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota diberi kewenangan penuh untuk menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pilkada yang tidak mengandung unsur tindak pidana, baik sengketa antara peserta pemilu dengan KPU maupun peserta pemilu dengan peserta pemilu sampai selesai. Dalam pilkada-pilkada sebelumnya kewenangan ini tidak diberikan kepada Panwaslu.

Dengan adanya kewenangan tersebut maka Panwaslu harus bisa menyelesaikan pelanggaran atau sengketa yang terjadi dan tidak lagi harus diselesaikan di tingkat provinsi. Ini akan lebih memperpendek proses penyelesaian sengketa pilkada bila bisa diselesaikan di kabupaten/kota dan tidak seperti selama ini yang terjadi – semua diselesaikan di KPU dan Mahkamah Konstitusi.

Timbul pertanyaan memang apakah Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan sengketa pilkada yang terjadi sebagaimana diamanatkan UU tersebut.Tentunya ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi Panwaslu kabupaten/kota, mereka harus mampu menyelesaikan sengketa pilkada yang terjadi. Adalah menjadi tugas Bawaslu untuk membekali Panwaslu dengan kemampuan teknis dalam penyelesaian sengketa pilkada.

Bila berkaca kepada kemampaun komisioner Panwaslu dalam pilkada serentak kali ini jelas mereka tidak semua punya pengalaman, pengetahuan dan kemampuan teknis yang merata, apalagi penguasaan lapangan dalam pengawasan. Faktanya ada sebagian dari anggota Panwaslu yang belum pernah terlibat sebagai penyelenggara pemilihan umun, baik legislatif maupun pilkada.

Tidaklah menjadi masalah bagi Panwaslu yang baru menjadi komisioner, jika pencegahan dan pengawas pelanggaran sudah dilakukan sejak awal tahapan. Pencegahan jauh lebih penting dari pada penindakan. Bukan sebaliknya setelah ada masalah baru diambil tindakan. Bila seperti ini yang dilakukan, Panwaslu sudah pasti akan kerepotan terutama bagi anggota baru.

Semakin intensif dilakukan Panwaslu pencegahan dan pengawas pelanggaran sejak awal, maka fungsi pengawasan akan lebih berhasil. Karena bila bercermin dari pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya yang sangat banyak diwarnai protes dan ketidak puasaan perserta pemilu atau calon kepala daerah bermuara dari minimnya pencegahan dan pengawasan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara sejak dari awal.

Untuk itu sangat diharapkan adanya kerja sama – koordinasi dan integrasi yang baik dengan KPU di semua tingkatan dalam melakukan upaya-upaya preventif pengawasan sejak dini. Sejatinya Panwaslu dan KPU di daerah bisa bersinergi dan menjadi mitra bukan sebaliknya satu sama lain menjadi kompetitor dalam melakukan fungsi pencegahan dan pengawasan pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana.

Dalam pelaksanaan pengawasan pilkada serentak ini – keberadaan pemantau independen di luar penyelenggara juga sangatl penting. Dengan adanya pemantau independen tentunya semua pelanggaran baik yang dilakukan penyelenggara dan peserta akan bisa terpantau, sekalipun mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan dan penyelesaian sengketa.

Keberadaan lembaga pemantau independen hemat saya sangat dibutuhkan untuk ikut menjaga kualitas penyelenggaraan pilkada. Sudah pasti semakin banyak lembaga pemantau independen yang terlibat, maka penyelenggaraannya akan semakin terawasi yang tentunya akan bisa menggurangi potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa pilkada terutama yang dilakukan penyelenggara sendiri dan peserta.

Kehadiran lembaga pemantau independen sedikit banyaknya akan mempengaruhi integritas dan kualitas pilkada itu sendiri. Yang harus dipastikan adalah kehadiran lembaga-lembaga independen tidak boleh mengganggu proses penyelenggaraan pilkada dan harus terdaftar di KPU. Punya struktur kepengurusan, anggota, alamat kantor dan memiliki sumber pendanaan yang jelas.

Tugas lembaga pemantau independen hanya sebatas memantau dan menyampaikan laporan hasil pemantauan penyelenggaraan pilkada kepada penyelenggara pemilihan. Karena, sukses tidaknya dan berkualitas tidaknya pilkada, tidak hanya tergantung pada penyelenggara pilkada, tetapi adanya keterlibatan lembaga pemantau independen.

Di samping adanya lembaga independen, maka gerakan-gerakan pengawasan partisipatif oleh masyarakat juga diharapkan akan muncul dalam pilkada serentak. Sebab dengan makin luasnya skala gerakan pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat, diyakini akan memunculkan efek pencegahan dini terjadinya pelanggaran dalam pilkada.

Logika sederhananya, makin banyaknya lembaga independen/masyarakat yang terlibat dalam pemantauan dan pengawasan pilkada. Maka siapapun yang berniat ingin berbuat curang sudah pasti akan berpikir ulang. Di samping memang semakin mempertegas bahwa pilkda bukan hanya menjadi gawean penyelenggara pemilu saja tapi juga menjadi gawean masyarakat.

Gerakan partisipatif masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan sejak dini merupakan wujud dari pendidikan dan partisipasi politik. Masyarakat dalam hal ini diajak menjadi bagian dari sukses penyelenggaraan pilkada dan bukan hanya sebagai penonton. Karena hakikat demokrasi lokal adalah bagaimana mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya.

Diharapkan KPU/Bawaslu disemua tingkatan bisa menjadi motor penggerak pengawasan partisipatif yang melibatkan lembaga pemantau independen/masyarakat.

KPU dan Bawaslu di semua tingkatan sebagai penyelenggara diharapkan mampu mengintegrasikan pengawasan partisipatif yang dilakukan lembaga pemantau independen/masyarakat sehingga satu sama lain bisa bekerja sama dan saling berbagi informasi. Tentunya ini akan sangat membantu KPU/Bawaslu dalam mendukung keberhasilan tugasnya menyelenggarakan pilkada yang lebih berkualitas dan berintegritas.

Penguatan fungsi pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan jajarannya sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan dalam pilkada bersama dengan lembaga pemantau independen/masyarakat menjadi variabel penting untuk menghasilkan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Sekaligus untuk memperkuat pengawasan yang dilakukan Panwaslu.

Dengan adanya partisipasi semua pemangku kepentingan, maka penguatan pengawasan yang dilakukan Panwaslu akan lebih efektif. Logikanya, bila tahapan-tahapan pilkada tidak terawasi dengan baik, sudah pasti tujuan untuk menghasilkan kepemimpinan berkualitas dan berintegritas di tingkat lokal juga tidak akan tercapai. Semoga pilkada serentak ini akan lebih berkualitas dari pilkada-pilkada sebelumnya.

(Dimuat di Harian Waspada, Senin 14 September 2015, dengan judul Pengawasan Pilkada Serentak)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: