Posted by: effanzulfiqar | October 15, 2015

Politik Pengalihan Isu

Dalam tiga hari kembali publik disajikan dengan dangelan yang membuat hati miris di tengah-tengah sesak napas rakyat di Riau dan Kalimatan karena kabut asap yang belum berhenti, yakni menunculnya keinginan sekelompok orang yang berlindung di balik Fraksi Partai Politik untuk melakukan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi.

Anehnya, Presiden sendiri menolak revisi itu dan tak pernah mengajukan revisi atas UU tersebut. Sebaliknya DPR melalui Badang Legislasi menyebut pula usulan revisi itu bukan murni hak inisiatif dari mereka tapi Pemerintah yang sudah menyiapkan draf rancangan perubahannya sejak awal.

Sebaliknya Anggota Badan Legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menegaskan bahwa draf revisi UU No 30 Tahun 2002 tidak muncul secara tiba-tiba. Katanya draf yang beredar di rapat Baleg tanggal 6 Oktober lalu itu sudah dibahas bersama dengan pemerintah dan seluruh fraksi di DPR dan bahkan melibatkan para pakar hukum.

Sebagaimana yang tersebar di media massa draf rancangan perubahan UU No 30 tahun 2002 pada halaman pertama bagian atas draf terdapat lambang kepresiden dan tulisan Presiden Republik Indonesia. Versi Badan Legislasi kalau memang usulan perubahan tersebut berasal dari hak inisiatif seharusnya tidak ada lambang yang mencantumkan kop Presiden Republik Indonesia.

Terlepas dari siapa yang mengusulkan draf perubahan apakah Pemerintah atau DPR, substansinya bukan itu sebenarnya. Tapi menjadi bukti kuat tidak adanya kemauan politik dari Pemerintah dan DPR untuk sama-sama menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan musuh bersama yang harus diperangi habis-habisan dari negeri ini.

Sebagaimana diketahui revisi UU KPK dimotori oleh 45 anggota DPR dari enam fraksi saat rapat pleno Baleg tanggal 6 Oktober ,lalu. Keenam fraksi itu – PDI Perjuangan, PPP, PKB, Hanura, Nasdem dan Golkar. Mereka meminta agar revisi itu menjadi usulan inisiatif DPR dan masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2015. Sementara Fraksi yang menolak revisi – Dekmokrat, PKS, Gerindra. Sementara Fraksi PAN belum menunjukkan sikap atas revisi tersebut.

Sudah pasti apapun alasan yang digunakan para pengusul revisi dari kalangan anggota DPR yang tergabung dalam fraksi yang menyebut revisi itu dimaksudkan untuk memperkuat keberadaan KPK. Dari isi draf yang disusun sudah menunjukkan ada upaya terencana, terstruktur dan sistematis untuk memereteli sejumlah kewenangan KPK sehingga lembaga ini menjadi lumpuh total.

Salah satu pasal dari draf revisi UU itu misalnya membatasi eksistensi KPK hanya 12 tahun lagi. Padahal, kalau dibolak balik habis tidak ada satu pasalpun di dalam undang-undang ataupun Ketetapan MPR Nomor VIII/2001 yang membatasi keberadaan lembaga KPK. Intinya Tap MPR VIII/2001 hanya mengamanatkan pembentukan KPK tanpa ada menyebut batas waktu hidupnya.

Hal lain pasal yang dianggap sebagai upaya mengamputasi kewenangan KPK adalah tak boleh melakukan penuntutan, hanya bisa menangani kasus kakap senilai Rp50 miliar ke atas. Penyadapan sebagai salah satu kunci sukses KPU menangkap tangan pelaku koruotor juga tidak bisa lagi karena harus meminta izin pengadilan. Termasuk KPK bisa menghentikan penyidikan dan pembentukan dewan eksekutif mencegah KPK menjadi lembaga superbodi.

Kalau revisi itu tetap terjadi, KPK sepertinya sudah tidak diperlukan lagi. Karena lembaga ini tidak mempunyai kekuatan lagi kalau sebatas hanya punya tugas pencegahan saja. Padahal, kemunculan KPK 20 tahun lalu adalah jawaban atas kesepakatan yang mengatakan – korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Maka menghadapinya juga harus menggunakan cara-cara dan lembaga yang luar biasa pula.

Di samping memang rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang sudah ada yang selama ini dianggap tidak mampu dan tidak serius melakukan pemberantasan korupsi. Tidak berlebihan kemudian harapan masyarakat lebih terfokus kepada KPK sebagai lembaga yang dianggap paling kredibel dan memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

Bila berkaca dari hasil survei indeks persepsi korupsi yang dirilis Transparency International 2015 masih menempatkan Indonesia di posisi 117 negara terkorup dari 175 negara, dengan skor amat memprihatinkan – 36 dari skala 0 hingga 100. Tentu angka ini akan semakin memburuk bila KPK sudah dilumpuhkan secara total.

Angka tersebut juga memang harus diakui bukan yang menggembirakan bagi kita. Ini merupakan indikator kuat masih dibutuhkan upaya-upaya luar biasa, berkelanjutan dan lebih keras lagi dalam memerangi korupsi yang bukannya berkurang tapi terus menunjukkan trend yang menguat.

Akal sehat kita jelas bertentangan dengan keinginan sekelompok elite di negeri ini yang ingin mengaputasi kewenangan KPK. Kita berharap Presiden Jokowi masih punya nurani yang kuat untuk menolak revisi undang-undang tersebut sebagaimana komitmen awal beliau yang mengataakan akan tetap menolak segala bentuk pelemahan terhadap lembaga KPK.

Seharusnya DPR sebagai lembaga yang mewakili aspirasi rakyat lebih fokus menekan Pemerintah untuk lebih serius menangani permasalahan kabut asap yang sudah menelan korban masyarakat. Bukannya lebih sibuk dengan keinginan melakukan revisi undang-undang tersebut.

Yang menjadi pertanyaan apakah soal revisi UU No 30 Tahun 2002 tak lebih dari sebuah upaya untuk pengalihan isu dari permasalahan kabut asap yang sudah berlangsung lebih dari 3 bulan ini ? Sehingga masyarakat menjadi lupa dengan permasalahan kabut asap dan larut dalam polemik revisi undang-undang itu? Entahlah…!!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: