Posted by: effanzulfiqar | March 22, 2016

Belajar dari Kulonprogo

Sampai Juli 2013 daerah otonom di Indonesia berjumlah 539, terdiri dari 34 provinsi, 412 kabupaten dan 93 kota. Secara umum dapat dikatakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tidaklah merata. Artinya hanya sebagian kecil dari daerah otonom tersebut yang mampu menyelenggarakan otonomi daerah dengan sangat baik yang diwujudkan dengan kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment).

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2013 yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-19, di Jakarta tanggal 27 April 2015 yang lalu hanya sebagian kecil daerah otonom yang memiliki kinerja baik.

Tujuan pelaksanaan EKPPD atas LPPD tahun 2013 untuk mengetahui kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasa; inovasi, keberhasilan menggali potensi daerah. Termauk mengukur dan membandingkan tingkat kemampuan daerah dengan daerah lainnya menyelenggarakan otonomi daerah secara regional dan nasional; mendorong dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan otonomi dan bahan kajian bagi pemerintah melakukan pembinaan/pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hasil evaluasi pemerintah, dari 34 provisi hanya tiga provisi yang berkinerja baik, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Dari 412 kabupaten ada sepuluh kabupaten yang berkinerja baik, Bantul, Kulonprogo, Kutai Kartanegara, Lamongan, Pasaman, Pinrang, Purbalingga, Sidoarjo, Sleman dan Tuban. Daerah otonom kategori kota yang berjumlah 93 yang berkinerja baik hanya Blitar, Cimahi, Depok, Madiun, Mojokerto, Probolinggo, Samarinda, Semarang, Surabaya dan Yogyakarta.

Salah satu daerah otonom yang mendapatkan kategori berkinerja baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut Kabupaten Kulonprogo- Provinsi DI Yogyakarta. Banyak mungkin yang tidak mengenal kabupaten ini karena sangat minim liputan media. Termasuk sosok Bupati Hasto Wardoyo yang menjabat sejak tahun 2011. Ia sudah pasti kalah populer dengan Walikota Surabaya Tri Risma Harini, Walikota Bandung Ridwan Kamil atau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang hampir tiap hari muncul beritanya di media.

Tapi sekalipun sepi dari sorotan media, Hasto Wardoyo sudah mampu melakukan perubahan yang sangat mendasar di Kulanprogo. Berbagai kebijakan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah dipraktikannya, terutama dalam bidang pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia sukses menarik warganya dari lingkaran kemiskinan dengan berbagai inovasi yang sifatnya memberdayakan masyarakat untuk berusaha dan berkarya berbasis pada kemandirian lokal dengan menghasilakn produk-produk lokal yang mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sesuai potensi lokal yang dimiliki.

Salah satu keberhasilan Hasto adalah melakukan gerakan “Bela dan Beli Kulonprogo”. Kebijakan ini yang dibuat Hasto adalah dengan mewajibkan PNS dan pelajar mengenakan seragam batik geblek renteng, batik khas Kulonprogo yang dipake setiap hari Kamis. Ternyata kebijakan Hasto tersebut signifikan mendongkrak tumbuhnya industri batik lokal. Dengan jumlah 80.000 pelajar dan 8.000 PNS sudah pasti mampu menyerap hasil industri batik lokal tersebut.

Dampak lanjutannya sentra kerajinan batik tumbuh pesat, awalnya hanya dua, kini berkembang menjadi 50 lebih. Hebatnya para pengrajin batik asal Kulonprogo yang selama ini mondok di Yogyakarta pulang kampung ke Kulanprogo. Kini pemasaran batik ini sudah merambah ke seluruh wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan luar pulau Jawa. Sudah pasti uang ratusam miliar yang melibatkan usaha kecil tersebut berputar di Kulanprogo sendiri.

Kebijakan lain yang dilakukan Hasto, yang menjadi Bupati sejak 2011, adalah dengan mewajibakan semua PNS untuk membeli beras produksi lokal petani 10 kg/bulannya. Kebijakan pembelian beras lokal tersebut menyebabkan produksi beras di Kulanprogo mengalami surplus dan sudah dalam dua tahun ini berswasembada beras.

Pemda juga memfasilitas pembentukan gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk gabah, tetapi memproses dan mengemasnya menjadi beras yang sekalas dengan beras yang dijual di supermarket. Tentunya keberhasilan Kulanprogo berswasembada beras sangat kontradiktif dengan kebijakan negara yang justru mengimpor beras dari negeri tetangga.

Awalnya kebijakan Hasto Wardoyo tercetus dari banyaknya keluhan masyarakat terhadap kualitas beras Raskin yang merupakan beras impor yang kadang sudah berbau apek karena lama tersimpan di gudang Bulog. Sudah dua tahun berjalan Bulog menggunakan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) berasal dari produksi petani Kulonprogo. Hasto berharap nantinya juga Raskin untuk Kota Yogyakarta dan beberapa kabupaten/kota tetangganya disuplai dari Kulonprogo dengan kualitas yang jauh lebih baik dari beras impor.

Bupati yang juga dokter spesialis kandungan juga memerintahkan PDAM disamping menjadi distribusi air sekaligus mengembangkan usaha memproduksi air kemasan yang bermerk AirKu (Air Kulonprogo). Air kemasan produksi PDAM sudah jelas berkonstribusi bagi income PAD dan masyarakat Kulanprogo juga punya rasa bangga kerena bisa mengkonsumsi air mineral produk sendiri. Di kabupaten lain, PDAM biasanya rugi,’’ kata Hasto. Hebatnya AirKu kini mampu menguasai seperempat ceruk pasar air kemasan di Kulonprogo.

Kebijakan lain yang dilakukan Hasto melarang yang namanya iklan rokok di wilayahnya. Bandingkan dengan beberapa daerah yang justru menjadikan iklan rokok sebagai sumber utama PAD. Bahkan ada beberapa daerah yang membuat Perda larangan merokok tapi anehnya di wilayah bertabur billboard papan iklan rokok dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemda masih disponsori perusahaan rokok. Jangan heran bila suatu ketika berkunjung ke Kulonprogo tidak menemukan satupun iklan rokok.

Dalam pelayanan dasar bidang kesehatan, Hasto Wardoyo memberlakukan Universal Coverage. Dimana setiap warga ditanggung Pemda biaya kesehatannya Rp 5 juta per orang. Dalam melaksanakan program Universal Coverage, RSUD memberlakukan layanan tanpa kelas. Artinya, ketika kelas 3 penuh, pasien miskin bisa dirawat di kelas 2, kelas 1, bahkan VIP. Dengan program ini, tidak ada lagi pasien ditolak rawat inap di RSUD karena tidak memiliki uang.

Kebijakan lain yang diterapkan Hasto yang juga memberikan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat dalam berusaha yang juga bagian dari program Bela dan Beli Produk Kulonprogo adalah pengembangkan usaha genteng dan batu bata lokal. Hasto mewajibkan setiap pemborong/kontraktor bangunan yang ada di Kulon Progo harus menggunakan material dari Kulon Progo. Proyek-proyek pengaspalan jalan wajib bagi pemenang tender membeli aspal PT Selo Adikarto yang merupakan BUMD.

Kini tidak ada lagi pemborong/kontraktor bangunan yang mengambil material bangunan dari luar Kulanprogo, yang sebelumnya material bangunan batu bata dan genteng didatangkan dari Kabupaten Sleman dan Kebumen. Akhirnya usaha batu-bata dan genteng di Kulanproga berkembang dan makin terbuka luas kesemparan bagi masyarakat untuk berusaha.

Minimarket semacam Indomaret dan Alfamart yang beroperasi di wilayah Kulanprogo harus berganti nama menjadi Toko Milik Rakyat (Tomira). Tomira wajib hukumnya menjual semua produk-produk lokal Kulon Progo, seperti AirKU, beras Gapoktan, telur asin rasa soto. Prinsipnya hanya produk yang tidak dimiliki Kulon Progo yang boleh didatangkan dari luar.

Hasto yang pernah mendapat penghargaan dokter teladan pada 1992 itu. juga berusaha mengurangi kawasan pemukiman tak layak huni lewat program Bedah Rumah. Sejak dia menjabat bupati, sudah hampir 700 rumah yang diperbaki sehingga layak huni.

Ada juga program One Village One Sister Company, sebagai bentuk kerjasama antara desa dengan perusahaan (BUMN/BUMD) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemda kemudian menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Dimana setiap perusahaan wajib menyisihkan 5 persen keuntungan untuk desa di Kulon Progo dan wajib menjadi orang tua asuh yang membina desa.

Banyak yang tidak tahu mungkin Hasto termasuk kepala daerah yang menolak dibeli mobil Toyota Fortuner menggatikan mobil dinas Toyota Camry warisan dari Bupati sebelumya. Padahal DPRD sudah setuju, ia sebaliknya mengajurkan uang pembelian mobil dinas tersebut membeli mobil operasional SKPD. Disamping memang katanya sangat tidak pantas kepala daerah yang daerahnya miskin menggunakan mobil mewah.

Pada setiap Kamis pagi, rumah dinas bupati Kulon Progo dibuka untuk umum sejak pukul 06.30– 09.00. Bupati Hasto Wardoyo menerima warga di ruang tamu rumah dinasnya. Tamu yang datang bebas menyampaikan apa saja. Open house setiap Kamis itu diadakan Hasto sejak awal menjabat bupati.

Berbagai kebijakan dan program yang bertajuk Bela dan Beli Kulonprogo dan One Village One Sister Company, merupakan strategi jitu Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dalam menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hemat saya kebijakan dan program tersebut efektif menangkal serbuan produk-produk impor karena masyarakat sudah terbiasa dan bangga mengonsumsi produk-produk lokal made in Kulanprogo.

Dalam dua tahun terakhit ini Hosto berhasil memangkas angka kemiskinan di daerahnya dengan berbagai kebijakan inovatif yang didasari filosofis lokal – Bela dan Beli Kulonprogo. Berdasarkan angka statistik tingkat kemiskinan di wilayah ini tahun 2011 mencapai 24,6% dan dengan berbagai program populisnya, kemiskinan di Kulonprogo turun drastis dari 22,54 persen pada 2013 menjadi 16,74 persen pada 2014.

Berbagai kebijakan populis Hasto memang sepi dari sorot media, sehingga tidak banyak yang tahu bahwa masih ada seorang kepala daerah yang sepi pemberitaan tapi sukses dalam karya nyata membangun dan mensejahterahkan masyarakatnya dengan berbagai inovasi yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat lokal dengan gerakan massal menguasai pasar lokal dengan produk-produk lokal dan memproduksi kebutuhan daerahnya dengan potensi lokal

Di tengah-tengah kondisi dimana rakyat sering menjadi korban kepentingan ambisi pribadi kepala daerah yang miskin terobosan-terobosan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Seyatinya apa yang dilakukan Hasto Wardoyo menjadi oase yang menunjukkan masih ada kepala daerah yang benar-benar melayani rakyatnya dengan tulus iklas dengan menerapkan manajemen pemerintah daerah yang punya komitmen kuat untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakatnya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: