Posted by: effanzulfiqar | March 22, 2016

Pilkada dan Mimpi Perubahan

Pilkada serentak 9 Desember 2015 sudah usai dan merupakan pesta demokrasi lokal serentak pertama yang dilaksanakan di 269 daerah meliputi pemilihan 9 gubernur/wakil gubernur, 224 bupati/wakil bupati dan 36 wali kota/wakil wali kota. Perhelaan pilkada serentak diperkirakan menelan biaya kurang lebih Rp 17 triliun, dengan perincian untuk biaya pilkada kabupaten/kota Rp. 25 miliar dan provinsi Rp. 100 miliar.

Gubernur/wakil gubernur yang terpilih sudah dilantik Presiden pada tanggal 12 Februari 2016 di Istana Negara. Sedangkan Bupati/Walikota dan wakilnya juga sudah dilantik gubernur di ibu kota provinsi masing-masing tanggal 16-17 Februari 2016. Kini yang dituntut dari kepala daerah yang sudah dilantik bagaimana mewujudkan janji-janji kampayenya, visi dan misinya untuk mewujudkan perubahan yang nyata di daerahnya masing-masing.

Dilihat dari tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai angka 64,02 persen. Artinya persentase tingkat partisipasi tersebut masih jauh dari angka yang diharapkan Komisi Pemilihan Umum yang mematok tingkat partisipasi pemilih 77,5 persen pemilih menggunakan haknya. Di samping itu, pilkada serentak 2015 masih marak diwarnai dengan politik uang yang dilakukan oleh paslon dan tim sukses.

Catatan lain dari pelaksanaan pilkada serentak adalah masih tetap bertahannya paslon incumbent (pejawat) sebagai pemenang di hampir semua daerah pemilihan. Singkat kata pilkada serentak 2015 ini masih merupakan milik para paslon pejawat. Bahkan, perolehan suara paslon pejawat jauh melebihi lawan-lawannya sebagaimana yang terjadi di Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, Kabupaten Siak Riau, dan Sulawesi Tengah.

Banyak faktor terpilihnya kembali paslon pejawat antara lain : masyarakat merasa puas atas kinerja kepemipinannya selama menjabat; mereka sudah dikenal betul masyarakat – popularitasnya cukup tinggi. Petahana dianggap lebih menguasai permasalahan di daerah karena telah bekerja lima tahun. Petahana punya kemampuan menggerakan tokoh informal maupun formal; petahana lebih siap dari segi finansial dan banyak jaringan yang memberi sumbangan modal.

Kejutan lain dalam pilkada kali ini ada calon yang menyandang status sebagai tersangka korupsi menang dengan suara yang sangat signifikan. Mereka yang terpilih adalah Lakhomizaro Zebua Walikota Gunung Sitoli – Sumatera Utara, Marthen Dira Tome Bupati Sabu Raijua – NTT. Ada pula Marianus Sae Bupati Ngada – NTT dan Hatta Rahman Bupati Maros – Sulawesi Selatan.

Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015, paslon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan KPU sebagai pemenang pilkada, sekalipun menyandang status sebagai tersangka. Selama belum ditetapkan sebagai terpidana dan masih tetap bisa dilantik. Artinya sepanjang tersangka belum menggugurkan syarat pencalonan ia masih bisa tetap dilantik.

Mimpi perubahan ?

Perubahan merupakan jargon yang kerap dilantarkon paslon pada saat kampaye termasuk yang dimuat dalam visi dan misi. Perubahan substansinya adalah perbaikan, pembangunan, inovasi dan best practice menyangkut pelayanan dasar bagi masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, kesempatan berusaha, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pemerataan pembangunan, percepatan pembangunan desa-desa tertinggal, daya saing daerah dan membangun kepercayaan publik terhadap pemda.

Banyak memang hambatan yang dihadapi kepala daerah ketika akan melakukan perubahan di daerahnya. Ada beberapa kendala yang muncul terkait dengan perubahan yang dilakukannya : Pertama, visi dan misi dengan tema perubahan sulit diwujudkan karena kultur birokrasi pemda yang tidak mendukung. Hal ini bisa dilihat dari kondisi birokrasi yang tidak kompetitif, merit system yang buruk, kinerja yang rendah, miskin inovasi dan inisiatif, alokasi anggaran yang tidak efisien dan perilaku birokrat yang masih korup.

Kedua, kekuasaan yang telah diamanatkan rakyat cenderung disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Disamping itu kepala daerah gagal dalam mengendalikan dan mengontrol perilaku birokrasi, sebaliknya ia terbawa arus malbirokrasi. Kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi/kroninya dan parpol pengusung bukan digunakan mewujudkan perubahan bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, kepala daerah bukan tipe pemimpinan kontekstual dan responsif yang secara komprehensif memahami apa yang menjadi permasalahan mendasar di daerahnya yang harus diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Misalnya kalau pelayanan dasarnya amburadul dan sarana dan prasananya buruk, ia tidak begitu respek untuk menyelesaikan karena merasa itu bukan sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan dengan cepat dan tuntas.

Kelima, kepala daerah miskin inovasi dalam penyelenggaraan pemda dan hanya bekerja hal-hal yang standar saja. Tidak ada kebijakan baru yang diambil terkait dengan peningkatkan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud perubahan mendasar. Gaya kepemimpinan dan model pemerintahan yang dipraktikan monoton, lambat, terkesan menunggu dan terjebak dalam rutinitas yang berbau birokratis-administratif dan seremonial belaka.

Keenam, kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak sejalan karena memang sejak awal dikawin paksa untuk maju menjadi pasangan dalam pilkada. Akibatnya birorasi terfregmentasi antara orangnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tentunya kondisi yang demikian ini sudah pasti sangat mengganggu jalannya roda pemda yang berimbas kepada susahnya mewujudkan perubahan di daerah.

Ketujuh, belajar dari pengalaman begitu dilantik kepala daerah lebih sibuk mengurus program “balas jasa” dan “balas dendam”. Praktik balas jasa diwujudkan dengan bagi-bagi posisi kepada siapa saja yang sudah ikut berinevestasi membantu kepala daerah menang. Adapun program balas dendam menghabisi siapa saja birokrat yang tidak mendukung dan dianggap tidak ikut berkeringat selama pilkada.

Keenam, DPRD tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, seharusnya mengontrol jalannya kekuasaan kepala daerah, justru ikut “berkolusi dan kongkalikong” dengan kepala daerah. Di samping perilaku sebagian anggota dewan cenderung kompromistik dan pragmatis. Fungsi Dewan, akhirnya hanya sebatas legitimasi kepentingan kepala daerah/birokrasi dan bukan berpihak pada kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Belajar dari pengalaman dari pilkada ke pilkada sejak dimulai tahun 2005 tidak semua kepala daerah terpilih baik Gubernur, Bupati/Walikota bisa mewujudkan perubahan yang signifikan di daerahnya pasca terpilih sebagai kepala daerah. Hanya sebagaian kecil kepala daerah terpilih yang sungguh-sungguh melakukan perubahan di daerahnya sesuai dengan janji-janji dalam kampanye, visi dan misinya.

Faktanya lebih banyak kepala daerah terpilih yang gagal total mewujudkan perubahan di daerahnya sesuai dengan visi dan misinya. Ia lebih mementingkan bagaimana mengembalikan modal pilkada yang sudah habis dan memperkaya diri sendiri dan kroninya selama memegang kekuasaan. Maka tidak berlebihan bila banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan harus masuk penjara sebelum masa jabatannya berakhir.

Pilkada tidak serta merta menjamin terpilihnya kepala daerah yang bersih, akuntabel dan memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk melakukan perubahan manajemen pemerintahan yang berorientasi bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Pilkada tak lebih dari sebuah prosedural demokrasi pesta lima tahun parpol dan pemilik modal dan bukan pestanya rakyat di tingkat lokal.

Jadi jangan terlalu berharap banyak lewat pilkada akan lahir kepala daerah yang bisa melakukan perubahan-perubahan mendasar di daerah, bila proses pilkada masih disandera oleh kepentingan pragmatis, politis dan ekonomis parpol dan pemilik modal. Sedangkan rakyat melihat pilkada hanya sebatas bagi-bagi uang lima tahunan, bukan untuk memilih pemimpin ideal yang dibutuhkan – bisa melayani dan mewujudkan perubahan di daerah.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: