Posted by: effanzulfiqar | March 29, 2016

Kepala Daerah Kok Nyabu?

Dalam perjalanan pemerintahan daerah di Indonesia, mungkin baru kali ini ada seorang kepala daerah yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba. Dialah Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi (AWN) yang ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) dikediaman orang tuanya di Jalan Musyawarah III, Kelurahan Karanganyar Gandus, Minggu 13 Maret 2016. Hasil tes urine yang dilakukan BNN, membuktikan AWNM yang baru dilantik sebagai bupati 17 Februari 2016 positif mengandung methamphetamine.

Hebatnya AWN sudah diintai oleh BNN sejak tiga bulan yang lalu. Bahkan diduga kuat saat pelantikan menjadi bupati masih sempat mengkonsumsi narkoba. Artinya ketika AWN pada saat pelatikan sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Bahkan ada yang menyebut sejak di bangku kuliah di Yogyakarta AWN sudah akrab dengan barang haram tersebut. AWN bahkan sampai harus dua kali melakukan tes kesehatan dan baru yang kedua ia memenuhi syarat maju dalam pencalonan.

Berdasarkan hasil tes urine yang telah dilakukan BNN yang menyebut AWN positif menggunakan norkoba. Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat nomor : 131.16-3020 Tahun 2016, sudah memberhentikannya sebagai Bupati Ogan Ilir dan mengangkat wakilnya Ilyas Panji Alam sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ogan Ilir terhitung sejak tanggal 21 Maret 2016. AWN kabarnya akan menjalani proses rehabilitasi sebagaimana rekomendasi dari BNN.

Dinasti politik yang gagal

Bila melihat kembali ke belakang perjalanan dan karir politik AWN memang tidak ada sesuatu yang dianggap luar biasa. Kursi empuk sebagai bupati, yang diperolehnya setelah memenangkan Pilakada serentak 9 September 2016 mengalahkan Helmi Yahya. Berkat jasa ayahnya sendiri Mawardi Yahya (MY) yang sudah menjabat dua priode sebagai Bupati Ogan Ilir, AWN mendapatkan jabatan bupati tersebut dengan mulus.

Tudingan terhadap ayahnya, MY sebagai bupati yang banyak menyalahgunakan jabatan untuk mengeruk kekayaan sudah lama terdengar dan makin ramai tudingan itu sejak tahun 2009. Kritik kepada MY semakin keras ketika ketika masyarakat meminta KPK memeriksa kekayaan keluarganya yang dianggap tidak wajar dan melimpah banyaknya. Mawardi juga dianggap tidak memasukan banyak asetnya dalam LKHPN yang dilaporkannya diakhir masa jabatannya ke KPK.

Karena MY sudah pasti tidak bisa mencalokan diri lagi sebagai Bupati untuk ketika kalinya maka ia menggundurkan diri sebagai Bupati Ogan Illir sehingga tidak terganjal dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pengunduran diri yang dilakukannya merupakan wujud sikap kepanikanya, karena ia tidak bisa mencalon kembali dan sebagai upaya memuluskan pencalonan anaknya sendiri – AWN.

Karena dalam undang-undang dan peraturan tersebut disebutkan : “Calon tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana”. “Yang dimaksud konflik kepentingan adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.”

Pilihan mengundurkan diri sebagai bupati merupakan strategi membuka jalan bagi putranya AWN yang saat itu berstatus sebagai anggota DPRD dari Fraksi Golkar untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Ogan Ilir. Pengunduran diri sebagai kepala daerah seperti yang dilakukan Mawardi juga dilakukan oleh beberapa kepala daerah. Tujuannya sama, agar keluarganya dapat mencalonkan diri. Bahkan, Mawardi secara terbuka mengatakan motiv pengunduran dirinya adalah untuk memuluskan langkah politik sang anak untuk mempertahankan dinasti keluarga di Ogan Ilir.

Sekalipun masyarakat Ogan Ilir sangat meragukan kemampuan kepemimpinan putra Mawardi – AWN. Tetapi AWN tetap menang dalam Pilkada Ogan Ilir 2015, dengan mendulang 107.578 suara dengan mengalahkan Helmi Yahya setelah dalam Pilkada 2009 sang ayahn MY juga mengalahkan Helmi Yahya. Artinya Helmi Yahya sudah dua kali kalah dalam Pilkada Ogan Illir pertama dengan sang ayah, MY dan kemudian dengan anaknya AWN.

Akhir kisah ini memang terasa sangat memilukan bagaimana tidak. Dinasti politik yang coba dibangun kembali sang ayah dengan berbagai cara harus tumbang. Bahkan sang ayah tidak percaya bahwa anaknya sudah lama kecanduan narkoba. Bagaimana tidak MY sempat berusaha menghalangi pihak BNN saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap anaknya yang sudah dipersiapkannya lama untuk meneruskan dinas politik yang dibangunnya sejak menjabat sebagai Bupati pertama di kabupaten tersebut pasca pemekaran tahun 2003.

Perlunya perubahan regulasi

Terungkapnya kasus tertangkap tanganya Bupati AWN sebagai pengguna narkoba menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ternyata tes narkoba yang dilakukan terhadap AWN pada saat pencalonan sama sekali tidak terungkap. KPU Kabupaten Ogan Illir tidak bisa disalahkan memang dalam kasus ini. Demikian juga team pemeriksa kesehatan yang telah melakukan pengecekan kesehatan termasuk kemungkinan penggunaan narkoba.

Sebagaimana diketahui bila AWN menggunakan narkoba lima atau enam bulan sebelum pemeriksaan kesehatan sulit terdeteksi kalau hanya tes urin saja. Tapi bila yang dilakukan melalui tes darah dan rambut akan ketahuan sekalipun menggunakan narkoba enam bukan yang lewat. Metode ini tidak digunakan pada saat pemeriksaan tes kepada calon kepala daerah dan kemungkinan lolosnya AWNM sudah pasti karena penggunaan metode ini.

Belajar dari kasus lolosnya AWN sebagai calon kepala daerah dan kemudian terpilih dalam Pilkada, seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penyempurnaan petunjuk teknis pemeriksaan narkoba setiap calon kepala daerah. Pilihanya dengan menggabungkanpemeriksaan terpadu klinis dan psikologis sebagaimana yang disarankan oleh Ketua IDI Daeng Muhammad Fakih.

Menurut Muhammada Fakih, pemeriksaan penggunaan narkotika terhadap pasangan calon kepala daerah perlu dilakukan dalam dalam tiga tahap. Pertama, melakukan pemeriksaan klinis dengan memeriksa tanda-tanda yang ada di badan seseorang. Kedua, pemeriksaan psikologis untuk melihat apakah seseorang memiliki kecenderungan menggunakan narkotika. Ketiga, pemeriksaan laboratorium, yakni pemeriksaan melalui urine, darah, dan rambut.

Apapun ceritanya semoga kasus tertangkapnya kepala daerah terpilih dalam Pilkada sebagai pengguna narkoba adalah yang pertama dan terakhir. Kasus ini bukan pula menggambarkan fenomena gunung es yang hanya kelihatan di permukaan saja, sementara masih ada beberapa kepala daerah yang sebenarnya pengguna aktif narkoba cuma belum ketahuan sebagai pengkonsumsi narkoba.

Kita tidak bisa bayangkan rusaknya pemerintahan daerah bila seorang kepala daerah pengguna narkoba menjadi pemimpinnya. Sudah jelas kebijakan yang diambilnya juga tidak akan benar karena ia selalu dipengaruhi oleh narkoba. Bagaimana mungkin bisa ambil kebijakan yang tepat sementara kondisi fisiknya selalu dalam keadaan fly karena harus mengkonsumsi narkoba. Bagaimana pula bisa berfikir mensejahterahkan rakyatnya sementara jiwa sendiri sakit karena pengaruh narkoba. Semoga tidak ada lagi kepala derah yang terjerat narkoba dan korupsi hasil Pilkada serentak nantinya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: