Posted by: effanzulfiqar | April 5, 2016

Membaca Pemecatan Fahri Hamzah

Akhirnya Wakil Ketua DPR sekaligus politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah (FH) dipecat dari semua jenjang keanggotannya di PKS. Presiden PKS Sohibul Iman secara resmi mengumumkan pemecatan tersebut berdasarkan keputusan Majelis Tahkim No.02/PUT/MT-PKS/2016 tanggal 1 April 2016, sesuai rekomendasi Badan Penegak Disiplin Organisasi.

Pemecatan FH dari semua jenjang keanggotaan di PKS menurut Sohibul Iman sudah sesuai dengan prosedur dan AD/ART PKS. Artinya tidak ada yang dilanggar dalam pemecatan terhadap FH tersebut. Sekalipun FH menuding pemecatan yang dilakukan terhadapnya tidak melalui prosedur yang benar tapi karena tekanan beberapa orang di internal PKS sendiri.

Yang mendasari pemecatan FH terkait dengan beberapa peryataannya yang dianggap kontroversial, kontraproduktif dan tidak sejalan dengan arahan dan citra PKS sebagai partai Islam. Antara lain perkataan FH yang menyebut “rada-rada bloon” anggota DPR RI yang kemudian diadukan dua koleganya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan ia diputus oleh MKD melakukan pelanggaran kode etik ringan.

Kontroversi berikutnya adalah sikap FH dalam kasus “papa minta saham” yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto beberapa waktu lalu. FH dianggap terlalu ngotot dan terbuka membela politikus Partai Golkar itu. FM juga dianggap terlalu gegabah dan berani mengatasnamakan DPR sudah sepakat untuk membubarkan KPK dan pasang badan untuk tujuh proyek DPR yang banyak ditentang publik.

Di samping itu semua yang dilakukan FH dianggap tidak berdasarkan arahan pimpinan Partai. FH dianggap tidak mampu menampilkan dirinya sesuai karakteristik PKS sebagai partai kader dan dakwah yang mengedepankan kedisiplinan dan kesantunan. FH sebagai kader partai juga gagal mentransformasikan dirinya sebagai corong partai yang mengusung kesatunan dalam bersikap dan berucap di depan publik.

Artinya PKS menganggap FH tidak bisa menyesuaikan diri dengan arah kebijakan Partai, termasuk tidak mengindahkan arahan Partai. Dalam menyampaikan pendapat ke publik kerap menimbulkan kontroversi yang berdampak pada citra buruk bagi Partai. FH sebagai kader partai dan Wakil Ketua DPR semua perilaku dan ucapannya diasosiasikan masyarakat sebagai sikap dan kebijakan yang diambil PKS, sehingga merugikan bagi Partai.

FH sepertinya tidak bisa menerima pemecatan tersebut karena ia merasa tidak mempunyai kesalahan yang membuatnya harus dipecat dari PKS. Ia merasa tidak punya dosa apapun sehingga harus menerima pemecatan. Permasalahan sikap dan gaya bicaranya yang menjadi penyebab pemecatannya tidak bisa dijadikan alasan dan itu sudah ada dalam dirinya sejak ia lahir menurutnya.

Lebih jauh menurut FH bila sikap dan gayanya yang dipermasalahkan, sama saja menurutnya kembali ke zaman kegelapan. Yang dilakukannya sebagai pimpinan DPR tidak ada yang salah dan ia merasa berhak berbicara apapun karena dilindungi undang-undang. Bahkan FH membandingkan dirinya dengan kader PKS yang terjerat kasus hukum tapi tidak dipecat dari partai. Sementara katanya ia tak pernah membuat masalah di PKS, tak pernah mencuri, korupsi dan berbuat tidak senonoh.

Terlepas apapun alasan PKS yang memecat FH yang sudah tiga priode duduk sebagai anggota legislatif, merupakan masalah internal yang tidak bisa dintervensi siapapun. Sudah pasti FH mungkin tidak tinggal diam dan akan menggungat keputusan tersebut di pengadilan. Artinya FH akan melakukan perlawanan dengan mengungat keputusan PKS tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sangat disayangkan memang pemecatan terhadap FH yang merupakan salah seorang pendiri dan perumus ideologi PKS dan deklarator Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Mengingat sosok FH bersama dengan Fadli Zon menjadi orang yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi. Selalu bersuara vokal untuk mengkritisi hal-hal yang dianggapnya tidak benar.

Mungkin dengan tidak adanya lagi FH di DPR suasana di gedung Senayan akan sedikit sepi. Kritikan dan lontaran-lontaran pernyataan yang kadang dianggap kontroversial tidak akan terdengar lagi. Karena selama ini hanya mereka berdua yang terdengar paling nyaring melontarkan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi.

Bisa jadi setelah pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 November 1971 tidak lagi di DPR, pemerintah akan lebih mudah menundukkan DPR. Mengingat selama ini hanya FH plus Fadli Zon yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Fadli Zon tanpa FH sudah pasti tidak segarang dulu lagi ketika mereka masih bersama-sama berhadapan dengan pemerintah.

Jangan-jangan PKS sepertinya ingin merapat ke Pemerintahan Jokowi terkait dengan isu reshuffle kabinet setelah keberadaan Koalisi Merah Putih (KMP) makin tak jelas lagi. FH yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai menengah di lembaga Muhmammadiyah, dianggap menjadi kerikil tajam yang bisa menghalangi keinginan PKS bergabung dengan Pemerintahan Jokowi.

Pemecatan FH sebenarnya sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan keterbukaan, bagaimana tidak orang-orang yang dianggap suka berteriak dan berseberangan dengan partai harus menerima nasib dipecat. Padahal orang-orang seperti FH dan Fadli Zon bisa menjadi penyeimbang bagi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh eksekutif dan legislatif.
Yang pasti pemberhentian FH sebagai anggota partai bakal berbuntut panjang. Diperkirakan pemberhentiannya memerlukan waktu yang cukup lama terutama dalam posisinya sebagai Wakil Ketua DPR. Disamping memang mekanisme pemilihan Wakil Ketua dipilih dalam sidang paripurna. FH tidak bisa begitu saja dimundurkan kecuali yang bersangkutan memang minta mundur.

Banyak pihak juga menganggap apa yang dilakukan FH dengan sikap kritisnya masih hal yang wajar-wajar saja bila membandingkannya dengan kader PDI-Perjuangan, Effendi Simbolan yang juga tidah kalah keras kritik dan pernyataan terhadap kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi. Toh sampai hari ini yang bersangkutan tetap tenang-tenang saja.

Seharusnya FH tidak dipecat menjadi anggota partai. Atau boleh jadi FH sebagaimana diketahui bukan bagian dari pendukung Shohibul Iman. Sehingga FM dianggap tidak lagi mencerminkan sosok PKS dibawah kepemimpinan Shohibul Iman yang lebih santun. Karena FH tidak sejalan dengan citra yang hendak dibangun tersebut, maka tidak ada jalan lain setelah tidak mau mendegar tegoran, maka kebijakan partai adalah memecat.

Boleh jadi pemecatan FH akan berdampak terhadap PKS sendiri, kemungkinan kehilangan konstituen rasional dari kalangan mudah terutama aktivis gerakan sudah pasti terjadi. Demikiannya juga dengan basis-basis pemilih yang berada di wilayah NTB tempat kelahiran FH bisa jadi akan berpaling meninggalkan PKS. Terlepas dari kekurangan FH, ia sudah terlanjur menjadi ikon dalam PKS. Maka pemecatannya sudah pasti berdampak negatif bagi PKS.

Bagi FH sebenarnya untuk pindah ke partai lain tidak ada hambatan, peluang tersebut terbuka lebar mengingat di Indonesia perpindahan kader partai politik dari satu partai ke partai lain bukan perilaku yang memalukan. Mungkin FH akan hengkang ke Partai Gerinda yang tentunya akan lebih kondusif bagi kelanjutan karier politiknya bersama dengan shohib terbaiknya Fadli Zon yang juga ada di sana.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: