Posted by: effanzulfiqar | November 16, 2016

Menyoal Unit Satgas Saber Pungli di Daerah

Tanggal 21 September 2016, Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sesuai Perpres No 87 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dengan terbentuknya Satgas Saber Pungli akan diikuti pula pembentukan Unit Satgas Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Tugas Unit Satgas Saber Pungli nantinya yang ada di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sama, melaksanakan pemberantasan pungli di lingkungan kerja masing-masing. Terkait dengan pembentukan Unit Satgas Saber Pungli di internal pemerintah daerah tentunya ini sesuatu yang sangat positif, mengingat kronisnya praktik pungli yang terjadi selama ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat.

Keputusan Menko Polhukam Nomor 78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, menetapkan Unit Satgas Saber Pungli sudah terbentuk di internal pemerintah daerah dengan tenggat waktu 9 November 2016. Bila merujuk ketanggal batas waktu pembentukan tersebut, berarti kini sudah terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten/kota Unit Satgas Saber Pungli.

Dihitung dari jumlah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sampai saat sekarang ada sebanyak 539. Artinya, akan ada sebanyak 539 Unit Satgas Saber Pungli di daerah. Bila dirinci akan terdapat 34 Unit Satgas Saber Pungli di internal pemerintah daerah provinsi, 412 Unit Satgas Saber Pungli di internal pemerintah daerah kabupaten dan 93 Unit Satgas Saber Pungli di internal pemerintah daerah kota.

Dengan terbentuknya Unit Satgas Saber Pungli di provinsi dan kabupaten/kota, maka peluang terjadinya pungli di sektor pelayanan publik makin kecil terjadi di daerah. Tugas Unit Satgas Saber Pungli sama dengan Satgas Saber Pungli, melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien. Bahkan, Unit Satgas Saber Pungli dapat melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, termasuk melakukan operasi tangkap tangan.

Yang menjadi pertanyaan, apakah pembentukan Unit Satgas Saber Pungli di provinsi dan kabupaten/kota akan efektif memberantas pungutan liar yang sudah terlanjur membudaya. Sosiologisnya pungli sudah dianggap sesuatu yang lazim dalam pelayanan publik. Sementara bagi penyedia jasa pelayanan, memberikan uang sudah dianggap pula sebagai sesuatu keharusan, bila ingin diberikan pelayanan yang cepat.

Bahasa yang kerap digunakan dalam konteks pelayanan publik selama ini adalah, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Artinya tanpa uang pelincin, maka jangan berharap akan ada pelayanan yang prima sebagaimana yang digadang-gadangkan sebagai wujud dari Revolusi Mental. Faktualnya pungli selama ini telah dijadikan sebagai sarana ‘pelicin’ dalam proses pelayanan yang memang sengaja dibuat berlarut-larut dan dipersulit.

Pungli dalam arti yang sederhana adalah pengenaan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum terkait dengan pemberian pelayanan. Jadi semua yang tidak ada dasar hukumnya untuk melakukan pemungutan sejumlah uang dikategorikan sebagai pungli. Makna pungli bisa menjadi sangat luas artiya, sepanjang pungutan itu tidak punya dasar hukum yang jelas, termasuk pungli yang dilakukan masyarakat dengan dalih apapun dikategorikan sebagai pungli.

Di lingkungan pemerintah daerah sendiri perangkat daerah yang paling rawan melakukan pungli adalah semua dinas daerah yang terkait dengan penerbitan izin atau pemberian rekomendasi. Terkait dengan hal tersebut tanggal 24 Oktober 2016 Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ, tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Instruksi tersebut ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota, isinya antara lain: Meningkatkan pembinaan dan pengawasan, khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki risiko terjadinya pungli; Melakukan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada masyarakat, antara lain dengan cara memasang spanduk “bebas pungli” pada seluruh unit kerja yang melakukan pelayanan.

Instruksi tersebut juga memerintahkan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota untuk segera melakukan secara berkesinambungan mencegah dan menghapus pungli, khususnya pada area: Perizinan; Hibah dan bantuan sosial; Pendidikan; Dana Desa; Pelayanan publik, Pengadaan barang dan jasa dan kegiatan lainnya yang mempunyai risiko penyimpangan.

Dengan adanya dua kebijakan di atas, mimpi masyarakat untuk tidak lagi mengeluarkan uang extra dalam mendapatkan pelayanan yang prima akan menjadi kenyataan. Pungli yang terjadi selama ini disadari atau tidak telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Praktik kotor ini juga menjadi faktor penyebab investor tidak mau berivestasi di daerah. Karena pungli menjadikan biaya investasi di daerah menjadi makin mahal.

Selama ini praktik pungli bisa langgeng dan susah memberantasnya karena pimpinan tidak melakukan pengawasan dan penindakan, malah sebaliknya membiarkan karena ikut menikmati rente dari praktik kotor itu. Seandainya pimpinan setiap unit, terutama kepala daerah perduli dengan masalah pungli tersebut, tidak diperlukan adanya Satgas di daerah. Tapi karena selama ini sudah terlanjur ikut menikmatinya, menjadi pura-pura bodah dan tidak tahu.

Terbentuknya Unit Satgas Saber Pungli di daerah diharapkan memang bisa menjadi momentum bersama untuk menjadikan lingkungan pemerintah daerah bersih – bebas dari pungli. Disadari sepenuhnya ini bukan pekerjaan mudah karena ini terkait dengan soal mental dan ‘mind set’ birokrat yang sudah terlanjur menganggap praktik pungli sebagai sesuatu yang biasa saja. Bukan dianggap sebagai pekerjaan kotor dan hina.

Diperlukan kesungguhan, kemauan politik, niat bak, kerja sama dan visi yang sama untuk memberantas praktik-praktik pungli terutama dari kepala daerah sendiri. Demikian pula dengan polisi yang diberikan tanggungjawab sebagai ketua pelaksana yang sudah kita tahu institusi Polisi juga bukan lembaga yang bersih dari praktik-praktik pungli selama ini.

Artinya sangat diperlukan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat dalam pemberantasan pungli – menjadikannya sebuah gerakan bersama yang berskala lokal, regional dan nasional. Yang lebih diperlukan adalah adanya komitmen kuat dari kepala daerah, legislatif dan tentunya penegak hukum dalam pemberantasan pungli tersebut.

Di sisi lain, peluang masyarakat untuk terlibat dalam pemberatasan pungli sudah terbuka lebar dengan adanya tempat pelaporan melalui laman http://www.saberpungli.id. Laporan juga bisa disampaikan ke 1193. Bahkan korban atau saksi pungli berhak melapor melalui call center 193. Artinya bila pemerintah daerah terkesan lambat dan tidak melakukan tidakan terhadap pelaku dan praktik-praktik pungli, bisa disampaikan langsung ke Satgas Saber Pungli dan yang lebih penting, identitas pelapor dirahasiakan.

Bila ini bisa terwujudkan, maka tidak mustahil upaya menyapu bersih pungli di semua lini pemerintahan di pusat dan daerah yang terkait dengan pelayanan akan dapat berhasil. Sebaliknya bila tidak terwujudkan komitmen tersebut, pembentukan Satgas Saber Pungli dan Unit Satgas Saber Pungli, tak lebih dari tebar pesona, menghabiskan anggran dan pengalihan issu dari kegagalan pemerintah dalam mengelolah dan mencipatkan Negara yang baik – bersih dari praktik-praktik korupsi, suap dan pungli. Semoga…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: