Posted by: effanzulfiqar | January 13, 2017

Pemilukada, Dinasti Politik dan Korupsi

Operasi tangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi semakin memperkuat asumi tidak berbanding lurusnya hasil pilkada dengan lahirnya pemimpin yang berintegritas. Sri menjadi contoh kasus untuk yang kesekian kalinya kepala daerah produk pilkada tertangkap KPK dalam kasus korupsi.

Sri juga menjadi contoh kasus kepala daerah yang mewarisi dinasti politik yang melibatkan anggota keluarganya dalam kasus korupsi. Sebelumnya ada terpidana Ratu Atut Chosiyah, bekas Gubernur Banten, terpidana Fuad Amin mantan Bupati Bangkalan, Atty Suharti Tochija Walikota Cimahi dan Yan Anton Ferdian Bupati Bayuasin.

Sri juga menjadi bukti bagaimana pilkada hanya menghasilkan kepala derah dari dinasti politik yang rentan dengan perilaku korup. Sri merupakan penerus kekuasaan di Klaten, dimana suaminya Haryanto Wibowo pernah menjadi Bupati (2000-2005). Klaten menjadi salah satu daerah di Indonesia yang dikuasai dua dinasti suami isteri selama 20 tahun. Adapun wakil Bupati sekarang Sri Mulyani adalah istri Bupati Sunarna, yang menjabat dua periode (2005-2015).

Catatan Kementerian Dalam Negeri hingga awal tahun 2016, tercatat ada sekitar 65 daerah mempraktikan dinasti politik. Semua dinasti politik tersebut merupakan produk pilkada. Dimana dinasti politik tersebut selama dua periode memegang kekuasaan. Kemudian disiapkan penerus dinasti – istri, anak, saudara, menantu atau yang ada hubungan pertalian bersifat vertikal dan horizontal. Tujuannya sudah tentu untuk mempertahankan eksistensi dinasti yang dibangun bertahun-tahun, terutama mempertahankan sumber-sumber ekonomi keluarga.

Sementara itu, birokrasi di daerah sudah dikuasi penuh setelah dua kali menjadi penguasa dan ini menjadi sumber keuangan untuk menopang dinasti yang dibangun secara turun temurun. Seperti halnya Sri yang memperdagangan jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Klanten. Disinyalir praktik seperti ini juga sudah berlangsung cukup lama di lingkungan Pemeritah Daerah lainnya.

Dinasti politik yang merupakan produk dari pilkada yang digulirkan sejak tahun 2005 makin tumbuh subur dalam sistem oligarkis. Kondisi parpol yang oligarkis memudahkan para elit lokal yang sedang berkuasa untuk mendorong calon dari keluarganya sendiri untuk maju dalam pilkada. Dinasti politik sudah pasti mewariskan jaringan politik dan modal yang cukup besar dan luas. Tentunya ini memerlukan modal yang tidak sedikit, maka melanggengkan dinasti politik menjadi keharusan.

Seharusnya kita bisa belajar dari sejarah perjalanan bangsa ini yang telah memberikan bukti kuat praktik politik dinasti tidak pernah mensejahterahkan rakyat. Justru sebaliknya hanya mensejahterahkan lingkaran yang berada di sekitar dinasti. Dinasti politik juga hanya menjadi sumber koluasi, korupsi dan nepotisme dan hanya memberikan keuntungan terbatas bagi mereka yang berada di pusaran dinasti politik.

Praktik demokrasi prosedural dari pilkada ke pilkada juga menjadi ladang subur tumbuh kembangnya dinasti politik. Sayangnya, masyarakat yang punya hak pilih di daerah sepertinya tidak merasa itu sesuatu yang salah, sehingga keberlanjutan dinasti politik di daerah bisa tetap bertahan dan diwariskan secara turun temurun.

Dalam jangka panjang jika dinasti politik tidak dilawan, maka akan sulit digantikan karena mereka sudah terlanjur menguasai birokrasi dan sumber-sumber ekonomi. Artinya kalaupun dinastinya sudah runtuh, tapi kekuatan politik dan korporasi yang dibangun bertahun-tahun akan tetap kuat. Dan akan muncul kembali – sepanjang yang berlaku masih demokrasi prosedural dalam penyelenggaraan pilkada.

Pemilih menjadi kelompok yang paling bertanggung jawab untuk memangkas dinasti politik. Partai politik yang diharapkan tidak mengusung calon kepala daerah yang berasal dinasti politik, justru berlomba-lomba mencalonkannya. Dalam hal ini partai politik memberikan konstribusi besar dalam melenggengkan dinasti politik di daerah.

Faktanya partai politik lebih nyaman memilih calon yang berasal dari dinasti politik untuk maju dalam konstestasi pilkada. Alasannya, calon kepala daerah dari dinas politik memiliki dua kekuatan – modalitas dan popularitas sebagai petahana. Dua kekuatan itu yang menjadi daya tarik parpol untuk mengusung mereka di tengah keterbatasan kader-kadaer di internal sendiri.

Kalkulasi kekuatan modal dan popularitas menjadi pilihan utama partai politik dalam mengusung pasangan calon dan soal integritas tidak terlalu penting. Partai politik memang lebih diuntungkan mengusung calon kepala daerah dari dinasti politik, karena besarnya modalitas yang dimiliki, di samping popularitas karena sudah lama berkuasa di daerah.

Sudah pasti yang terjadi adalah bentuk hubungan simbiosis mutualisme. Keuntungan lain bagi partai politik, mesin partai tidak perlu terlalu banyak menghabiskan energi. Kondisi di internal partai politik yang demikian ini sudah pasti akan sulit mengubah model sistem pencalonan yang ada selama ini. Partai politik lebih mementingkan kekuatan modalitas dan popularitas dibandingkan dengan integritas dan kualitas calon kepela daerah yang diusung dalam pilkada.

Hal lain, langsung atau tidak langsung Mahkamah Konstitusi turut andil dalam melanggengkan dinasti politik dengan putusannya Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan pelarangan politik dinasti di Pasal 7 huruf r UU No.8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Alasan MK, larangan bagi keluarga tertentu untu mencalonkan diri sebagai kepala daerah bertentangan dengan Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK tersebut, boleh jadi telah membuka ruang yang lebih luas bagi hidup suburnya dinasti politik di negeri ini. Melegalkan dinasti politik merupakan kemunduran dalam konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

Lalu bagaimana dengan pilkada serentak 2017 ? Ternyata dinasti politik masih terus berjaya, sebagaimana pilkada serentak 2015. Meskipun issu untuk tidak memilih kepala daerah yang berasal dari dinasti politik lebih kuat gemanya pada pilkada serentak 2015 dibandingkan 2017 ini.

Pada pilkada serentak yang akan digelar 15 Februari 2017 menurut Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono dinasti politik masih mewarnai pesta lima tahunan tersebut. Katanya dari 101 daerah peserta pilkada terdapat 58 pasangan calon kepala daerah yang terindikasi politik diĀ¬nasti, baik istri, anak, menantu, saudara, ipar, paman atau bibi yang semua memiliki konflik kepentingan dengan petahanan.

Antara lain, ada Dodi Reza Alex, putra sulung Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, mencalon jadi Bupati Musi Banyuasin berpasangan dengan Beni Hernedi. Hebatnya mereka berdua diusung 11 partai yang ada di DPRD Musi Banyuasin. Di Kabupaten Pringsewu – Lampung ada nama Siti Rahma yang merupakan anak kandung Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri yang berpasangan dengan Edi Agus Yanto.

Di Kota Batu, Istri Wali Kota Batu sebelumnya, Eddy Rumpoko, Dewanti Rumpoko ikut meraimakan Pilkada Kota Batu dengan menggandeng Punjul Santoso, Wakil Wali Kota Batu periode 2012-2017. Adapun Andika Hazrumy, anak mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, menjadi calon Wakil Gubernur Banten, mendampingi Wahidin Halim mantan Wali Kota Tangerang periode 2003-2013 yang menjadi bakal calon gubernur Banten.

Sementara di Kalimantan Barat, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Karolin Margret Natasa, putri Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menjadi peserta Pilkada Kabupaten Landak berpasangan dengan petahana Wakil Bupati Heri. Ayahnya Cornelis dulunya Bupati Kabupaten Landak sebelum menjadi Gubernur Kalimantan Barat. Koralin juga menjadi calon tunggal di Pilkada Kabupaten Landak.

Mengutip Ari Dwipayana yang menyebut, tren politik kekerabatan atau politik dinasti sebagai gejala neopatrimonialistik. Yang sudah lama berakar secara tradisional dengan sistem patrimonial, dimana regenerasi politik lebih didasarkan pada ikatan genealogis semata, ketimbang merit system yang mengedepankan kapasitas dan kapabilitas individu.

Senada dengan itu, Gaetano Mosca dalam bukunya, The Rulling Class menuliskan bahwa setiap kelas berkuasa selalu menunjukkan kecenderungan kuat untuk membangun suatu tradisi politik dengan model pewarisan turun temurun (hereditary). Praktik seperti ini kini sedang terjadi dalam perhelatan pilkada yang akan terus berulang dari pilkada ke pilkada. Pilkada sesungguhnya telah menjadi landang subur tumbuh dan berkembangnya dinasti politik di negeri ini yang memberikan peluang terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme di daerah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: