Posted by: effanzulfiqar | February 27, 2017

Demokrasi Kebablasan?

Cukup mengejutkan ketika Presiden Joko Widodo dalam kesempatan pelantikan pengurus Partai Hanura menyebut praktik demokrasi Indonesia sudah “kebablasan”. Biasanya yang mengucapkan kata-kata demokrasi kebablasan lebih banyak pengamat dan masyarakat awam saja.

Kini giliran kepala negara yang mengatakan demokrasi di negeri ini sedang kebablasan. Tentunya ucapan seorang Presiden jauh lebih kuat bobot nilainya dari ucapan seorang pengamat atau percakapan politik masyarakat di warung kopi.

Menurutnya, munculnya demokrasi kebablasan akan membuka ruang bagi terjadinya artikulasi politik yang ekstrim semacam liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan terorisme serta ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Praktik nyata dari penyimpangan demokrasi kebablasan itu menurut Jokowi adalah munculnya politisasi SARA. Di samping bertebarnya kabar bohong (hoax), kebencian, fitnah, saling memaki dan menghujat yang menurutnya bisa menjurus kepada fregementasi NKRI.

Apa yang disebutkan Jokowi dengan terjadinya demokrasi kebablasan tersebut bisa jadi berangkat dari kondisi yang sedang terjadi sekarang ini. Benar memang adanya bila dilihat hanya dari sisi demokrasi, seolah demokrasi itu yang menyebabkan kondisi yang centang perenang sekarang ini. Padahal tidak demikian halnya.

Artinya, sangat tidak benar kalau demokrasi yang dijadikan sebagai kambing hitam dengan menyebut demokrasi yang kebablasan. Demokrasi sesungguhnya tidak pernah kebablasan. Tapi karena penegakan hukum yang abu-abu dan diskriminatif menjadi faktor penyebab demokrasi kebablasan.

Praktik demokrasi akan berjalan direlnya, bila ada rambu-rambu hukum yang memayunginya. Demokrasi akan bersemi bila dibarengi dengan adanya kepastian hukum yang tidak diskriminatif. Sebaliknya demokrasi akan luluh latak bila hukum tidak ditegakan setegak-tegaknya.

Demokrasi memang adalah soal kebebasan orang berbicara, menyampaikan fikiran dan berkumpul. Itu jelas dijamin undang-undang sepanjang tidak dilakukan sebebas-bebasnya yang menyebabkan orang lain terlanggar hak-haknya, terusik kenyaman pribadi atau kelompoknya.

Yang terjadi sekarang justru sebaliknya, siapa saja bisa melakukan apa saja pada orang lain atau kelompok. Bahkan Negara sepertinya membiarkan begitu saja, termasuk alat-alat negara ikut terlibat memperkeruh kondisi yang ada.

Bagaimana tidak ada orang yang seenaknya menista agama orang lain tidak bisa terjangkau hukum. Ada orang yang semestinya diberhentikan karena undang-undang mengatakan demikian tapi dikatakan aturannya masih multitafsir.

Bahkan ada orang yang bersedia pasang badan dan mengatakan siap mudur. Hebatnya hanya karena satu orang bangsa ini kehabisan energi terjebak dalam polemik yang tak berujung.

Ada orang yang dijadikan tersangka tindak pidana pencucian uang dan Polisi begitu cepat memprosesnya. Sebaliknya, kasus yang sama terkait dana publik yang melibatkan Teman Ahok dan sumbangan Alfamart tidak diproses dengan serius sampai hari ini.

Ada orang menulis bendera merah putih dengan kalimat Allah bisa menjadi tersangka dan ditahan lagi. Tapi ada orang yang bakar bendera dan juga menulis-nulis bendera merah putih bebas begitu saja dan tidak menjadi tersangka apalagi ditahan.

Ruman mantan Presiden diseruduk massa dianggap hal yang biasa saja. Ada orang yang mengancam-ngancam di TPS sambil bilang sudah “memotong” tentara dianggap biasa saja.

Kalau yang dimaksudkan Presiden demokrasi kebablasan adalah kondisi liar dan centang perenang yang sedang terjadi di negeri ini. Maka solusinya hanyalah penegakan hukum yang tidak diskriminatif sebagaimana dikatakan Presiden. “Kuncinya… kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum”.

Senanda dengan itu Prof Mahfud MD mengatakan demokrasi harus dibarengi dengan penegakan hukum yang jujur dan adil. Karena menurut Mahfud, demokrasi tanpa penegakan hukum adalah anarki. Dan hukum tanpa demokrasi adalah kesewenang-wenangan dari penguasa.

Mahfud juga menyebut demokrasi akan sangat indah jika hukum ditegakkan, baik kepada lawan politik maupun terhadap diri sendiri. Jika penegakan hukum hanya sepihak, hal itu akan menjadi api dalam sekam yang suatu saat membakar semuanya. Dan kondisi ini yang sedang terjadi di negeri ini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: