Posted by: effanzulfiqar | February 27, 2017

Demokrasi “Kotak Kosong”

Pilkada serentak gelombang kedua tahun 2017 yang digelar di 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten telah usai. Seperti Pilkada-pilkada sebelumnya beberapa masalah klasik dalam penyelenggaraan masih terus terjadi, seperti rendahnya partisipasi pemilih, politik uang, dominasi incumbent, pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih dan pencoblos ulang di TPS.

Dari penyelenggaraan Pilkada tersebut yang cukup menarik adalah adanya pasangan calon tunggal di beberapa daerah. Fenomena calon tunggal sudah muncul pada awal dimulainya Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Timor Tengah Utara, Blitar dan Tasikmalaya.

Dalam Pilkada Serentak tahun 2017 tercacat ada 9 daerah yang memiliki calon tunggal, yang kesemuanya berstatus sebagai incumbent yang maju untuk kedua kalinya. Incumben dalam hal ini adalah calon yang tidak berpasangan dengan wakilnya atau wakilnya berpasangan dengan calon yang baru.

Berdasarkan hasil perhitungan real count kesembilan pasangan calon tunggal tersebut berjaya mengalahkan kotak kosong. Bahkan memperoleh suara mayoritas, hanya di Kabupaten Buton dan Pati yang ada perlawanan dari kotak kosong. Sedangkan 7 daerah lain calon tunggal menang mutlak dengan raihan suara di atas 80%.

Kesembilan pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong adalah, Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Mereka diusung oleh NasDem, Demokrat, Hanura, Gerindra, PKB, Golkar, PDIP dan PPP. Di Lampung, Kabupaten Tulang Bawang ada nama Umar Ahmad dan Fauzi Hasan. Partai pengusung, PKS, Demokrat, PPP, PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Hanura, dan NasDem.

Di Pati, Jawa Tengah ada Haryanto yang memilih berpasangan dengan Arifin ketimbang wakilnya saat ini, Budiyono. Haryanto dan Arifin diusung PDIP, Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Golkar, Hanura dan PPP.

Di Kalimantan Barat ada Karolin Margret Natasa anggota DPR asal PDI-P peraih suara tertinggi Nasional Pileg 2014. Ia berpasangan dengan Herculanus Heriadi mantan Bupati Landak, periode 2011-2016. Karolin dan Herculanus diusung PDIP, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, dan PAN.

Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun dengan wakilnya La Bakry. Samsu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Keduanya diusung PKB, PKS, NasDem, PAN, Demokrat, Golkar, dan PBB. Sementara di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tengah ada Tuasikal Abua dan Martlatu Leleury. Keduanya diusung Partai Gerindra, Golkar, Hanura, Demokrat, Nasdem, PAN, PBB, dan PDIP.

Di Propinsi Papua, Kota Jayapura ada Benhur Tomi Mano berpasangan dengan Rustan Saru yang diusung PKB, Hanura, PAN, NasDem, Golkar, PDIP, dan Gerindra. Di Papua Barat, Kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem berpasangan dengan Mesak Metusala Yekwam diusung NasDem, PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, dan Hanura. Di Kota Sorong kembali maju Lamberthus Jitmau dan Pahima Iskandar keduanya diusung Golkar, Demokrat, PDIP, PAN, NasDem, Gerindra, Hanura, dan PKB.

Dari sembilan calon tunggal yang melawan kotak kosong yang cukup menarik adalah pasangan Samsu Umar Abdul Samiun yang berpasangan dengan La Bakry di pilkada Kabupaten Buton dengan memperoleh suara 55,08% yang didukung PKB, PKS, Nasdem, PAN, Demokrat, Golkar, dan PPP.

Sebagaimana diketahui Samsu Umar menjadi tersangka dugaan suap Rp 2,989 miliar terkait dengan sengketa Pilkada Kabupaten Buton, di MK pada 2011 yang juga melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar yang tekah divonis seumur hidup.

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selama belum divonis bersalah dengan keputusan yang bersifat in kracht, yang bersangkutan masih tetap sah sebagai calon kepala daerah. Artinya, penahanan Samsu Umar oleh KPK tidak serta merta menggugurkan hak-haknya sebagai calon tunggal dan ternyata ia menang melawan kotak kosong.

Hebatnya sebagai tersangka yang sedang menjalani tanahan di KPK, Samsu masih bisa memenangkan pilkada Kabupaten Buton dengan suara yang signifikan melawan kotak kosong. Padahal dari sisi etika yang bersangkutan sangat sulit untuk menang melawan kotak kosong terkait dengan statusnya sebagai tersangka korupsi tersebut. Tapi fakta berkata lain – pemilih ternyata tidak memilih kotak kosong sebagai bentuk perlawanan.

Terlepas dari semua itu kebedaraan calon tunggal yang bisa menang telak melawan kotak kosong menjadi pelajaran buruk bagi perjalanan demokrasi kita. Demikian juga dengan proses sirkulasi elit di tingkat lokal yang sepertinya sedang mengalami krisis calon pemimpin. Di tengah-tengah popularitas calon independen yang elektabilitasnya yang sangat rendah di mata pemilih dalam pilkada.

Calon tunggal juga menjadi bukti kuat langkanya calon-colon pemimpin publik dan kegagalan parpol dalam kaderisasi di tingkat internal. Sedangkan masyarakat dalam konteks demokrasi di tingat lokal dipaksa parpol untuk tidak memiliki alternatif pilihan di balik bilik suara. Ini bukan sesuatu yang bernilai positif bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal.

Fenomena calon tunggal juga menjadi gambaran nyata dari perilaku partai-partai politik yang cenderung bersikap pragmatis. Malas membangun demokrasi di tingkat lokal dengan menghadirkan alternatif pilihan untuk memilih pemimpin di daerah. Kondisi yang demikian ini, jelas akan melahirkan stigma buruk bahwa parpol lebih mengedepankan politik transaksional dalam pilkada – cari uang semata.

Di sisi lain, fenomena calon tunggal mengindikasikan sedang terjadi kemunduran dalam demokrasi kita di aras lokal. Seharusnya dalam perhelaan pilkada masyarakat disajikan alternatif pilihan calon yang beragam pula, bukan sebaliknya dibatasi dengan keberadaan calon tunggal semata tanpa ada altenatif pilihan oleh partai politik.

Karena hakikat demokrasi yang sebenarnya adalah ketiga pemilih diberi alternatif pilihan, bukan sebaliknya hanya memilih satu pasangan colon sekalipun calon tunggal bukan merupakan barang haram dalam demokrasi. Memang gerakan-gerakan yang berupaya memenangkan kotak kosong belum begitu populer bagi pemilih, tapi setidaknya gerakan perlawanan tersebut menunjukkan pemilih tidak begitu suka dengan fenomena calon tunggal.

Logika kita memang bisa membenarkan, bahwa calon tunggal bukan berarti calon yang tidak memiliki integritas, kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan yang baik. Yang terjadi disini lebih banyak didasari ketidak percayaan partai politik bila berkompetisi dengan mengajukan calon sendiri akan menang. Maka pertimbangan pragmatis yang lebih kuat dengan tidak mengajukan pasangan calon tapi berkoalisi secara bersama-sama mendukung satu pasangan calon melawan kotak kosong.

Sangat naif ketika alasan yang digunakan partai-partai politik hanya ada satu pasangan calon yang dianggap mempunyai integritas, kapasitas dan kapabilitas memimpin dan yang diinginkan rakyat di daerah. Tidak ada lagi alternatif pasangan lain yang dianggap layak untuk menjadi kompetitor oleh partai politik, sehingga harus mendukung satu pasangan calon saja, kalaupun kemudian harus melawan kotak kosong. Mungkin inilah model demokrasi kita –yah demokrasi kotak kosong.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: