Posted by: effanzulfiqar | February 27, 2017

Jual “beli jabatan” di Daerah

Pasca operasi tertangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini, yang dilakukan KPK telah membuka mata kita semua, bahwa kasus jual beli jabatan di daerah bukan cerita bohong atau “hoax”. Diduga kuat selama ini jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Klaten sudah lama terjadi.

Apa yang terjadi di Pemkab Klaten mungkin hanya fenomena gunung es saja. Sementara di lingkungan Pemda lainnya kasus yang sama juga terjadi. Yang membedakan di Pemkab Klaten ketahuan sementara di tempat lain masih belum terbuka bobrok birokasi tersebut.

Jual beli jabatan dengan alasan apapun merupakan pekerjaan kotor yang sudah begitu lama menyangkiti birokrasi Pemda. Istilah tidak ada makan siang yang gratis mungkin analogi yang paling pas untuk menyebutkan bagaimana praktik jual beli jabatan menjadi bagian dari dinamika otonomi daerah dan pilkada.

Jual beli jabatan dengan segala modus dan motivasinya tetap tujuannya untuk mendapatkan sejumlah uang. Sedangkan bagi birokrat yang melakukan suap sudah pasti untuk mendapatkan jabatan. Jadi di sini berlaku hukum pasar, ada penjual dan ada pembeli.

Sama juga – masuk PNS harus bayar merupakan cerita klasik yang masih terjadi, sekalipun dalam dua tahun terakhir ini praktik itu sudah berkurang dengan adanya kebijakan moratorium peneriman PNS. Penerimaan PNS tidak semua daerah diberi kesempatan. Tapi proses penerimaan PNS itu tetap juga berbalut aroma uang.

Praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemda kuat dugaan terkait dengan pilkada yang menyedot biaya yang cukup besar. Solusi cepat yang dilakukan kepala daerah terpilih untuk menggembalikan modal yang habis dengan cara menawarkan jabatan-jabatan di SKPD.

Besaran uang yang dibayar tergantung pada posisi yang jabatan. Semakin besar anggaran yang dimiliki SKPD, maka semakin besar uang yang harus dibayarkan. Semua proses itu terjadi dalam ruang gelap dan menjadi rahasia umum.

Sebagai perbandingan untuk kasus di Pemkab Klaten, jual beli jabatan di eselon II besarnya bervariasi. Tarif yang ditawarkan berkisar antara Rp 200 juta – Rp 400 juta untuk eselon II. Di sampung itu wilayah satuan kerja menentukan tarif. Semakin banyak anggaran di satuan kerja yang dipilih, maka tarifnya semakin tinggi.

Demikian seterusnya untuk eselon III (Sek & Bidang) Rp 100 juta – Rp 150 juta, eselon IV (Subbag &Kasie) Rp 25juta. Adapun untuk Kepala UPTD Rp 50juta-Rp 100 juta, TU UPTD Rp 25 juta, Kepala Sekolah SD Rp 75 juta- Rp 125 juta, TU Sekolah Dasar Rp 30 juta, Kepala Sekolah SMP Rp 80 juta-Rp 150 juta, Jabatan Fungsional Tertentu (Guru mutasi dalam kabupaten) Rp 15 juta-Rp 60 juta, TU Puskesmas Rp 5 juta-Rp 15 juta, Jabatan Tetap (Tidak mutasi) Rp 10 juta- Rp 50 juta.

Fenomena jual beli jabatan tersebut sebenarnya tidak mesti terjadi bila Pemerintah Daerah mau mempedomani prosedur pengisian jabatan sesuai UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permen PAN-RB No 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam ketentuan UU dan Permen tadi disebutkan dalam pengisian jabatan harus dilakukan secara terbuka (open recruitment). Seleksi terbuka dilakukan bertujuan untuk menghindari transaksi jual beli jabatan. Karena belum diatur dalam bentuk PP hanya sebatas Permen, maka Pemda/kepala daerah menganggap sepi aturan dimaksud.

Sejatinya bila UU Nomor 5 Tahun 2014 dijadikan pedoman dalam pengisian jabatan, sudah pasti praktik jual beli jabatan semakin kecil peluangnya terjadi. Prinsip dalam manajemen ASN, baik itu mutasi, rotasi dan pengembangan karier harus tetap berbasis kualifikasi dan kinerja. Semua didasarkan pada sistem merit.

Pertanyaannya apakah itu dijadikan pedoman oleh Pemda, jawabnya tidak sema sekali. Maka tidak berlebihan karena semua dilakukan secara tertutup, maka peluang terjadi jual beli jabatan tetap terjadi.

Kita juga tidak tahu apakah perubahan SOTK yang baru sebagaimana diatur dalam PP No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dilakukan seleksi terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan di lingkungan SKPD.

Setahu saya tidak demikian, karena yang dilantik juga masih tetap yang lama, tidak ada proses seleksi terbuka dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan baru terkait dengan perubahan SOTK tersebut.

Disisi lain Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang merupakan lembaga nonstruktural yang bertugas melakukan pengawasan terhadap ASN yang dibentuk berdasarkan UU No 5 Tahun 2014, sudah banyak mendapat laporan soal jual beli jabatan. Tapi kesulitan untuk membuktikan praktik kotor tersebut.

Ada pegankuan kalangan ASN menyangkut jual beli jabatan, tapi begitu diminta bersaksi tidak ada yang mau, takut jabatannya terancam karena tidak ada jaminan bagi mereka yang mengadukannya. Situasi seperti ini jelas sangat mempersulit KASN membongkar praktik jual beli jabatan.

KASN sudah pasti tidak bisa bertidak dan berbuat apapun sepanjang tidak ditemukan adanya bukti formal praktik jual beli jabatan. Mereka yang terlibat tidak bisa diberhentikan kalau tidak ditemukan adanya bukti formal tadi. Artinya KASN hanya bisa sebatas mengawasi saja.

Pembuktian hanya dapat dilakukan, kalau terjadi tangkap tangan sebagaimana yang menimpa Bupati Klaten. Jika pun ada indikasi pelanggaran hanya minta klarifikasi dan  bila juga tidak memuaskan hasilnya maka dilakukan penyelidikan apakah terjadi pelanggaran atau tidak dan itu jelas memerlukan waktu yang cuup panjang pembuktiannya.

Memang untuk melakukan pegawasan terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian jabatan ASN di pusat dan lembaga-lembaga vertikal di daerah bukan hal yang sulit, karena informasi dan proses pegangkatan dan pemberhentian lebih terbuka sifatnya dibandingkan dengan yang terjadi di daerah.

Sebaliknya untuk mengawasi proses pegangkatan dan pemberhentian ASN di daerah, KASN sangat kesulitan karena semua dilakukan secara tertutup oleh Pemda. Ini menjadi problem mengapa begitu sulit membongkar praktik busuk jual beli jabatan tersebut. Ini juga membuka peluang terjadinya perilaku koruptif penguasa daerah.

Jual beli jabatan pegawai negeri sipil (PNS) tak terlepas dari faktor kepemimpinan kepala daerah. Dengan kepemimpinan yang baik, praktik curang tersebut bisa dihindari. Jika kepala daerah tak memiliki komitmen dengan sistem yang diterapkan maka jual beli jabatan PNS akan tetap terjadi. Apalagi, jika kepala daerah memiliki kepentingan tertentu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: