Posted by: effanzulfiqar | February 27, 2017

Menyoal Buruknya Pelayanan RSUD

Dalam beberapa minggu ini sedang viral video Gubernur Jambi Zumi Zola yang lagi marah-marah ketika sidak di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Raden Mattaher pada Jumat 20 Januari pukul 01.00 WIB. Video ini telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan di kalangan masyarakat. Bagi kalangan tenaga kesehatan apa yang dilakukan Zumi Zola dianggap sangat berlebihan.

Sikap Gubernur yang berteriak, memukul meja dan menendang tong sampah, dianggap tidak pantas. Belakangan diketahui alasan marahnya Zola karena pada saat sidak ia mendapati petugas jaga dan perawat tidur saat bertugas. Dan menurutnya laporan soal ketidak beresan dan buruknya pelayanan di RSUD tersebut sudah terlalu sering dikeluhkan masyarakat kepadanya.

Ini merupakan kali ketika Gubernur termudah itu marah-marah. Usai menjabat sebagai Gubernur Jambi awal 2016 lalu, Zola pernah marah di RSUD Raden Mattaher juga ketika menggelar sidak. Ia marah karena menemukan stok obat untuk DBD kosong dan saat itu penyakit DBD sedang mewabah di Jambi. Sekitar Maret 2016 tahun lalu Zumi sempat marah-marah di Kantor Samsat Jelutung – Jambi.

Terlepas dari munculnya polemik dalam masyarakat dengan sikap Zumi Zola yang dianggap kurang elok. Setindaknya kasus ini membuka mata kita betapa buruknya pelayanan di hampir semua rumah sakit berpelat merah milik Pemda. Tidak hanya di Jambi saja. Silakan search di Google ada ratusan lebih informasi yang berisi keluhan dan cerita buruknya pelayanan RSUD.

Dimana-mana keluhannya sama – buruknya pelayanan yang diberikan kepada pasien. Bahkan disebutkan ada beberapa pasien yang meninggal dunia atau terjadinya malpraktik karena keterlambatan penanganan, tenaga kesehatan yang yang tidak ada/tidak profesinal, SOP pelayanan yang tidak jelas, peralatan rumah sakit yang tidak lengkap. Masih banyak lagi keluhan masyarakat seputar buruknya pelayanan di RSUD.

Di samping permasalahan sebagaimana diuraikan di atas yang menjadi penyebab banyak keluhan masyarakat terhadap buruknya pelayanan RSUD. Ada juga beberapa faktor penyebab kualitas pelayanan pasien begitu buruk, antara lain jumlah tenaga kesehatan yang melayani pasien tidak sebanding lagi dengan pasien yang harus dilayani berdasarkan standar yang ditetapkan.

Masalah lain yang membelit RSUD yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pelayanan di RSUD adalah keterbatasan dana yang disediakan dalam APBD dan termasuk lambatnya pencairan. Ini diperburuk lagi dengan manajemen rumah sakit yang tidak jelas. Semua ini berimbas kepada sulitnya mengembangkan mutu layanan di RSUD, yang mau tidak mau berpengaruh terhadap mutu layanan kepada pasien.

Permasalahan lain adalah kesejahteraan tenaga kesehatan yang dianggap masih rendah yang diberikan Pemerintah dan Pemda. Hal ini berdampak buruk terhadap kualitas layanan yang diberikan tenaga kesehatan di RSUD. Ini termasuk masalah klasik yang kerap dikeluhkan tenaga kesehatan di RSUD.

Alasan seperti itu memang dianggap tidak pas, mengingat mayoritas tenaga kesehatan berstatus PNS. Sebagai PNS tenaga kesehatan merasa apa yang mereka lakukan dibandingkan PNS lainnya jauh lebih berat dan dirasa tidak adil. Karena mereka merasa tidak wajar menerima gaji yang sama dengan PNS lainnya yang menurut penilaian mereka bekerja jauh lebih ringan dibandingkan dengan apa dikerjakan tenaga kesehatan, yang kadang harus bekerja selama 12 jam.

Tidak sepenuhnya logika itu bisa diterima sebagai penyebab mengapa tenaga kesehatan menganggap pekerjaan mereka jauh lebih berat, sehingga mereka kerap tidak bisa melakukan tugas pelayanan medis dengan baik. Pertanyaannya kalau itu yang menjadi alasan, seharusnya mereka ingat kembali sumpah jabatan dan kode etik profesinya.

Di samping memang seharusnya mereka sadar bila itu alasan yang digunakan sehingga pelayanan mereka tidak maksimal pada pasien di RSUD, mereka sudah salah memilih profesi yang memang pekerjaan seperti itu. Lebih pada pertimbangan kemanusiaan dibandingkan dengan pertimbangan lainnya dalam melaksanakan tugasnya.

Disadari memang banyak faktor penyembab buruknya pelayanan di RSUD. Bagi Pemda sendiri sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah merupakan kewajiban untuk menyediakan pelayanan dasar yang baik, diantaranya bidang kesehatan termasuk pendidikan. Kedua bidang pelayanan ini menjadi kebutuhan dasar dan azasi bagi manusia.

Pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemda sendiri dan ini secara global telah disepakai sebagai bagian hak asasi manusia. Demikian juga dengan UUD 1945 dan UU No 23/1992 tentang Kesehatan, tegas menyebutkan adanya tanggung jawab pemerintah menyediakan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat.

Di samping itu UU tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemda baik provinsi, kabupaten/kota. Bahkan ukuran keberhasilan otonomi daerah bisa dilihat dari sejauh mana Pemda perduli terhadap penyediaan pelayanan dasar yang bermutu bagi masyarakatnya.

Konsekuensi dari hal tersebut menjadi kewajiban Pemda untuk memenuhi dan menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakatnya. Pemda dalam hal ini tidak hanya sebatas hanya bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan dasar di tingkat Puskesmas saja, tapi menyediakan Rumah Sakit yang memadai dengan fasilitas dan pelayanan yang baik sebagai pusat perawatan dan rujukan lebih lanjut bagi masyarakat di daerah.

Untuk itu RSUD sebagai pusat perawatan dan rujukan lebih lanjut dituntut harus bisa mengemban misi memberikan pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh dan integral. Dimana misi dimaksudkan yang harus dilaksanakan RSUD meliputi bidang kuratif, rehabilitatif, preventif dan promotif yang berkualitas, profesional, transparan, akuntebel dan terjangkau masyarakat di daerah.

Pilihan menjadi BLUD

RSUD termasuk unit kerja Pemda yang secara faktual sampai hari ini masih melekat citra yang kurang baik terkait dengan pelayanan. Buruknya pelayanan RSUD sebagaimana yang diuraikan sebelumnya telah mendorong beberapa Pemda mengubah status RSUD menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian, perbaikan manajemen rumah sakit, efektivitas, efisiensi dan kinerja dengan tetap mengembang misi sosialnya.

Pemerintah dalam hal ini sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. PP ini menjadi dasar untuk mengubah status rumah sakit milik Pemda menjadi BLUD yang punya manajemen lebih otonom dibanding statusnya sebagai RSUD.

Perubahan status RSUD menjadi BLUD memang relevan dengan status badan layanan umum, yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat; menarik bayaran atas jasa yang diberikannya; pendapatan diperoleh dari jasa yang diberikannya dan adanya spesialisasi keahlian pegawai yang bekerja.

Sudah pasti dari sisi manajemen perubahan RSUD menjadi BLUD merupakan solusi untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan sebagai kewajiban Pemda. Meskipun dituding perubahan status juga menunjukkan ketidak becusan Pemda dalam mengelola dan memberdayakan dana yang dimilikinya untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Sebaliknya ada juga sikap pesimis bila status RSUD diubah menjadi BLUD tidak serta merta akan berhasil dalam meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Justru sebaliknya dikuatirkan akan menjadi sumber kolusi, koruspi dan nepotisme bagi para pengelolanya.

Beberapa kelebihan perubahan status RSUD menjadi BLUD, diantaranya rumah sakit memiliki keleluasaan mengelola keuangannya dan pendayagunaan pendapatannya secara otonom, karena tidak lagi diharuskan menyetorkan pendapatan ke kas daerah sebagaimana selama ini.

Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan sendiri, rumah sakit bisa melakukan pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang yang dibutuhkannya, termasuk membuat kebijakan strategis pelayanan dengan dana yang dimilikinya. Disamping itu manajemen rumah sakit bisa memberikan honor, insetif, atau bonus di luar ketentuan gaji sesuai dengan kinerja tenaga kesehatan. Ini tentunya akan menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Di samping sumber keuangan dari pendapatan rumah sakit, masih tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk gaji pegawai serta biaya investasi/modal. Dengan status BLUD juga memberi peluang yang lebih luas bagi rumah sakit untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pengelolaan RSUD dengan prinsip BLUD, juga akan memberi peluang manajemen rumah sakit untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan rekruitmen tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diinginkan. Sehingga penempatan tenaga kesehatan tidak lagi berdasarkan senioritas, kepangkatan, penjenjangan tapi lebih difokuskan pada skill, pengalaman, kebutuhan dan profesionalitas.

Yang pasti status RSUD untuk menjadi BLUD tidak serta merta otomatis bisa dilakukan perubahan begitu saja. Untuk mengubah status RSUD menjadi BLUD memang dibutuhkan berbagai persiapan yang matang dan terencana. Persyaratan pokok yang diperlukan dalam perubahan status diantaranya – adanya kinerja pelayanan dan keuangan yang baik dari RSUD yang akan diubah statusnya.

Disamping perlu adanya komitmen Pemda yang kuat dalam proses perubahan status RSUD menjadi BLUD sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu sebagai bentuk tanggungjawab Pemda. Dengan status RSUD menjadi BLUD diharapkan dapat mengubah persepsi dan citra buruk pelayanan yang selama ini dikeluhkan masyarakat terutama yang berasal dari kelompok tidak mampu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: