Posted by: effanzulfiqar | July 25, 2017

Dilema PAN dalam Koalisi

Sejak Pilkada DKI bergulir PAN sebagai salah satu partai politik pendukung pemerintah Joko Widodo dianggap sudah tidak loyal lagi mendukung Pemerintah Joko Widodo. Bagaimana tidak, sejak awal PAN tidak menunjukkan keinginan untuk bersama-sama mengusung Ahok sebagai satunya-satunya calon yang diusung partai politik koalisi pendukung pemerintah yang dimotori PDIP.

Malah sebaliknya PAN membuat kebijakan sendiri bergambung dengan Partai Demokrat untuk mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni.  Ketika pasangan ini kalah diputaran pertama, diputaran  kedua PAN juga tidak serta merta putar haluan mengalihkan dukungannya ke Ahok. Malah sebaliknya mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiago Uni diputaran kedua.

Bandingkan dengan sikap PPP yang berideologi Islam dengan PAN yang bukan berideologi Islam.  Pada awalnya PPP tidak mendukung Ahok, kemudian berbalik mendukung sepenuhnya meskipun terjadi perpecahan di internal partai berlambang Kabah itu.  Artinya PPP dianggap jauh lebih konsisten meskipun harus menerima resiko di akar rumput demi menjunjung kesepakatan koalisi. Bukan seperti PAN yang dianggap menggunting dalam lipatan.

Tudingan kepada PAN yang tidak loyal kepada pemerintah makin terang, ketika PAN tidak memberikan dukungan yang tegas terhadap kebijakan Perppu Ormas. Sikap PAN dianggap abu-abu, tidak jelas berbeda dengan enam partai politik pendukung lainnya, PDI-P, Golkar, PPP, PKB, Hanura, Nasdem. Yang secara tegas mendukung kebijakan Perppu Ormas. Lucunya, Ketua PPP malah menawarkan kader  HTI bergabung dengan partainya. Sedangkan Ketua PKB mengatakan siap membantu HTI menggungat Perppu dan menampung kader.

Dosa ketika PAN adalah sikapnya yang tidak jelas terkait dengan penetapan Presidential Threshold (PT). Faktanya PAN berseberangan dengan koalisi pemerintah di DPR. Dimana PAN punya pilihan sendiri, tanpa mau mendukung pilihan partai koalisi yang memilih paket A, dimana salah satunya adalah PT 20% dalam Pemilu serentak nantinya. Sikap pertentangan ini diperlihatkan PAN dengan melakukan walk out keluar dari ruang DPR mengikuti Partai Gerindra, PKS dan Demokrat. Presiden Joko Widodo sendiri kabarnya merasa kecewa dengan sikap PAN tersebut dalam paripurna RUU Pemilu yang menolak PT 20%, padahal sudah setuju untuk mendukungnya.

Terlepas dari pernyataan Ketua PAN Zulkifli Hasan yang menyebutkan partainya bukannya walk out dari DPR tapi hanya bersikap “abstein”. Apa yang dikatakan Zulkifi Hasan hanya bahasa politik dan ketidak beranian menyatakan sikap. Alasan PAN abstain dan bukan walk out dalam paripurna RUU Pemilu menurutnya, karena tak mungkin menyetujui undang-undang yang justru akan merugikan partainya  dan alasan ini sepenuhnya bisa diterima publik.

Yang pasti publik melihat bagaimana Fraksi PAN keluar dari DPR bersama tiga partai politik lainya yang sejak awal memposisikan dirinya berada di luar pemerintah, terutama Partai Gerindra, PKS plus Demokrat. Publik juga sebenarnya mengharapkan PAN memiliki sikap yang sama dengan tiga partai politik tersebut, jadi tidak bersikap abu-abu seperti selama ini.

Sikap bersebelahan  yang ditujukkan PAN pada pembahasan RUU Pemilu yang dimanifestasikan dengan walk out, kalaupun itu disebut abstein, jelas sangat diapresiasi publik, terutama kader dan simpatisan partai berlambang matahari ini di akar rumput. Sikap tersebut sudah pasti akan mempengaruhi terhadap keberhasilan PAN di Pilpres dan Pileg 2019. Artinya, keberadaan PAN di luar kubu koalisi pemerintah jauh lebih mengguntungkan, dibandingkan dengan tetap berada dalam koalisi pemerintah.

Sangat luar biasa daya tahan PAN kalau tetap mau bertahan dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah padahal begitu terang benderangnya ada 3 petinggi PDIP dan kader parpol pendukung pemerintah yang menyindir PAN yang dianggap tidak loyal, bersikap setegah-setengah, tidak jelas, menjadi duri dalam daging serta menikam dari belakang. Sekalipun secara samar-samar tidak menyebut nama partai politik tersebut,  publik tahu betul yang dimaksudkan adalah PAN.

Terkait dengan manuver-manuver yang dilakukan PAN secara cepat direspon pendiri PAN Amien Rais dengan meminta agar salah satu-satunya kadernya dalam Kabinet Kerja keluar dari pada dimundurkan Presiden Joko Widodo. Ini menjadi poin penting untuk menunjukan konsistensi PAN sebagai partai politik yang  lahir dari rahim reformasi yang secara ideal bertolak belakang dengan  berbagai kebijakan yang diambil  pemerintah sekarang ini.

Dalam hal ini PAN harus berani bersikap, bukan sebaliknya plintan-plintut dan mendua, tak jelas warna politiknya seperti apa, padahal warna dan sikap politik sangat penting bagi menguatkan eksistensi partai politik di tengah-tengah makin tumbuh suburnya  pragmatisme dan politik transaksional dalam tubuh partai politik. Publik sudah pasti akan memberikan apresiasi yang baik kepada PAN jika berani mengambil sikap yang jelas. Hanya ada dua alternatif  bagi PAN, tetap berada dalam koalisi mendukung pemeritah atau sebaliknya keluar secara terhormat.

Pertanyaannya apakah himbauan Amien Rais tersebut mendapat dukungan dari Zulkifli Hasan dan elit partai lainnya di internal PAN. Hemat saya kalau di akar rumput semua kader PAN sudah pasti mengaminkan apa yang diiginkan Amien Rais. Bagaimanapun Amien Rais tetap menjadi tokok nasional yang sudah pasti punya pengaruh kuat sekalipun bukan lagi ketua PAN. Termasuk untung ruginya bagi PAN sendiri bila ke luar dari kaolisi pemerintah sudah secara matang diperhitungan Amien Rais.

Untuk menjaga kewibawaan beliau, sangat pantas rasanya PAN keluar dari koalisi pemerintah, sehingga kesan merengek-rengek minta kursi menteri sebagaimana yang dikatakan Amien Rais terbantahkan. Lagi pula berlama-lama juga dalam koalisi partai politik yang mendukung pemerintah tidak begitu besar dampaknya bagi keberadaan PAN sendiri dalam menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Hemat saya posisi PAN bila tetap bertahan dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah bukannya mendongkrak elektabilitas PAN, justru sebaliknya.

Sangat bertolak belakang memang dengan jawaban dari beberapa elit PAN yang merasa tidak ada masalah dengan sikap mereka selama ini terhadap pemeritah Joko Widodo, termasuk dengan keberadaannya dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah. Dan masalah tersebut kata salah satu petinggi PAN  belum pernah dibahas di internal PAN sendiri, apakah ke luar atau tetap berada di dalam koalisi.  Artinya, semuanya masih bisa berubah.

Kita lihat saja kelanjutannya bagaimana keberadaan PAN dalam gerbong koalisi pemerintah nantinya. Apakah merespon tantangan sejumlah elite parpol koalisi untuk keluar dari koalisi pendukung pemerintah karena kerap berseberangan. Atau sebaliknya merasa nyaman-nyaman saja sekalipun sudah terlalu sering  disindir elit partai koalisi pendukung pemerintah dan terakhir telah diigatkan Amien Rais untuk keluar dari kubu koalisi.

Kabar terkini Presiden Joko Widodo mengumpulkan anggota DPR dan elite partai politik pendukung pemerintah d Istana Kepresidenan, Senin  24 Juli 2017 sore. Anehnya, tak terlihat satupun elite dan anggota DPR dari PAN. Menurut salah satu Ketua DPP PAN, katanya mereka sama sekali tidak diundang atau di SMS untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Pertanyaannya, apakah ini merupakan sinyal bakalan didepaknya PAN dari gerbong koalisi partai politik pendukung pemerintah? Kita lihat saja nanti..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: