Posted by: effanzulfiqar | July 25, 2017

Mencari Sosol Ideal Gubernur Sumut (Catatan Tulisan Shohibul Anshor Siregar – Pilgubsu 2018)

Selama tiga minggu berturut-turut setiap hari Senin, sejak tanggal 27 Februari, 22 Mei dan, 12 Juni 2017,  tulisan Shohibul Anshor Siregar (SAS) dengan judul PILGUBSU 2018 muncul dirubrik Opini Harian WASPADA, hal B7. Trilogi tulisan tersebut hemat saya berisi informasi yang cukup aktual untuk menambah referensi bagi para pemangku kepentingan serta konstituen yang punya hak pilih, yang akan digelar dalam Pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018.

Dalam tulisan pertama diulas soal peluang dan rivalitas ketua partai politik untuk maju dalam Pilgubsu 2018 dengan menyebut beberapa nama seperti petahana HT Erry Nuradi – Partai NasDem, Gus Irawan Pasaribu – Partai Gerindra, Ngogesa Sitepu – Partai Golkar, Tuani Lumban Tobing – Partai Hanura dan JR Saragih Partai Demokrat. Disebut juga ada beberapa nama Bupati yang berpeluang menjadi orang nomor dua yang punya potensi dana dan jaringan.

Sedangkan  calon lain dari jalur perseorangan, tentu masih sulit dibayangkan akan ada kata SAS. PDI-P menurut SAS boleh jadi akan mendorong tokoh pusat yang cukup dikenal di daerah dan memiliki hubungan baik dengan Megawati atau tokoh-tokoh terdekat Megawati, ada Jenderal Edy Rahmayadi dan Ara Sirait. Sekalipun dalam dua kali Pilgubsu calon yang diusung PDI-P keok, tapi untuk Pilgubsu 2018 sepertinya sangat yakin akan memang, meskipun dalam Pilkada DKI Jakarta pasangan yang diusung bersama dengan parpol pendukung pemerintah, Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat, kalah telak dari pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno.

Meskipun menurut SAS, kadar ketidak-percayaan publik terhadap proses politik Pilkada masih menjadi kendala besar sebanding dengan tiadanya figur yang memiliki kapasitas yang menjanjikan untuk perubahan, baik dlihat dari aspek modal keuangan maupun kemampuan manuever  dan kapasitas networking.

Saya sepenuhnya sependapat dengan SAS yang menyebutkan belum akan ada perubahan dalam demokrasi Indonesia yang dapat dipetik dari Pilgubsu 2018 nantinya. Karena menurut SAS mainannya tetap berkisar pada determinan-determinan lama. Rivalitas yang terjadi itu akan dapat memilih pengarusutamaan modus-modus barbar, yakni money bombing. Akibatnya orang yang paling berhasil memainkan uang dan kecurangan lainnya, potensil beroleh peluang menang bila belajar dari Pilkada ke Pilkada.

Saya sependapat juga dengan SAS yang menyebut, politik tak bisa lepas dari primordialitas dan SARA. Kalau ada yang bilang bahwa Pilkada tidak terkait dengan masalah primordialitas dan SARA, salah benar pendapat tersebut. Secara empiris tesis itu sudah terbukti dari Pilkada ke Pilkada. Logika sederhananya, saya yang marga Harahap tidak pernah akan bisa jadi kepala daerah di Papua atau saya yang beragama Islam tidak akan pernah terpilih jadi kepala daerah di Bali. Apakah itu bukan persoalan primordialistas dan SARA?

Dalam tulisan kedua SAS hemat saya tidak ada yang perlu saya komentari, mengingat materi yang diulas tidak terlalu banyak secara spesefik bersinggungan dengan Pilgubsu 2018.  Yang pasti apa yang terjadi di Pilkada Jakarta seharusnya menjadi pelajaran bagi kita yang mayoritas ummat Islam di Provinsi Sumut. Sepakat dengan SAS perlunya  mempergiat dan memperkuat konsolidasi untuk menentukan pilihan yang tak boleh lari dari kehendak imperatif Al-Maidah ayat 51. Karena itu urusan Pilgubsu bukanlah sekadar membantu si Fulan beroleh jabatan Gubernur Sumut periode 2018-2023. Mudah-mudahan si Fulan itu pun sadar sesadar-sadarnya atas kondisi ini tulis SAS.

Dalam artikel terakhir SAS, saya melihat jauh lebih penting isinya dari dua tulisan sebelumnya. Sesungguhnya inilah substansi dari tiga tulisan yang dimuat dirubrik Opini. Sangat sependapat dengan SAS yang menyebut akan tetap munculnya bayang-bayang ancaman serius kualitas demokrasi yang tidak sudi naik kelas. Dimana diperkirakan masalah-masalah klasik seperti kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), money politic dan proses perolehan dukungan partai yang transaksional akan tetap menjadi bagian dari hiruk pikuknya  perhelatan Pilgubsu 2018 nanti.

Money politik dan transaksi politik dengan partai politik pendukung semakin memperkuat dalil Pilkada memerlukan biaya besar. Yang berakibat kepala daerah terpilih banyak hutang dan wajib membayar ke kanan dan ke kiri. Kondisi ini menyebabkan pemodal lewat politik rente kemudian mendikte jalannya roda pemerintahan daerah sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah. Akibat buruk lainnya adalah tersanderanya APBD untuk menutupi ongkos Pilkada yang habis tulis SAS.

Demikian juga integritas penyelenggara masih tetap menjadi masalah serius, bukan cuma profesionalitas orang-orang yang duduk di dalamnya saja menurut SAS. Konstruk demokrasi prosedural ini terbangun karena masalah legal frawork yang buruk, rekrutmen penyelenggara yang tak menghasilkan orang-orang beritegritas.

SAS juga menyebut sejumlah nama-nama Gubernur  dari masa lalu yang pernah memimpin Provinsi ini. Mereka semua yang disebutnya merupakan  orang-orang berprestasi dan memiliki legacy yang amat kuat di Sumut. SAS setidaknya ingin menegaskan  seharusnya  yang menjadi figur terpilih untuk Pilgubsu 2018 adalah mereka yang berprestasi dan memiliki legacy kuat sebagaimana gubernur-gubernur sebelumnya yang memimpin Propinsi Sumatera Utara.

Menurut SAS mulai dari  SM Amin Nasution (Gubsu pertama, 18 Juni 1948-1 Desember 1948 dan 23 Oktober 1953-12 Maret 1956 dan Raja Inal Siregar (Gubsu ke 13,  13 Juni 1988-13 Juni 1998). Mereka tercatat begitu tangkas mengerjakan pembangunan tonggak-tonggak tradisi pemerintahan dan pemupukan patriotism bangsa, membangun infrastruktur, mendorong kemajuan melalui human investment dalam bidang pendidikan, olah raga, transparansi dan pengembangan model pembangunan lokal bertema community development dan community organization.

SAS sepertinya ingin menegaskan kembali bahwa yang dibutuhkan Sumut adalah Gubernur yang bisa mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan apa yang menjadi tujuan otonomi daerah itu sendiri. Yang antara lain adalah bagaimana mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan dasa saing daerah dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah.

Untuk kasus Sumut sebagaimana diketahui permasalahan menahun yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi adalah kondisi infrastruktur yang sangat buruk, pelayanan publik yang buruk, termasuk masalah kelistrikan yang sampai hari ini tidak tuntas masalahnya. Tentunya ini menjadi sesuatu yang penting yang harus diselesaikan siapapun yang terpilih jadi Gubernur. Sejak Gubernur dipilih secara langsung lewat Pilkada dua masalah ini sampai hari ini tidak terselesaikan.

Dua kali event Pilgubsu langsung, boleh dikatakan hampir semua visi dan misi yang dicanangkan Gubernur terpilih tidak tutas karena terlanjur berurusan dengan masalah hukum. Syamsul Arifin, Gubernur terpilih lewat Pilkada pertama 2008, ternyata  2011 harus mendekam di Penjara. Wakilnya Gatot Pujo Nugroho menggantikan posisi Syamsul Arifin tahun 2013 menjadi Gubernur. Gatot Pujo Nugroho kemudian terpilih kembali dalam Pilkada 2015 tapi nasibnya sama dengan pendahulunya, tersandung kasus suap dan berhenti tahun 2016 digantikan wakilnya Tengku Erry Nuradi.

Sementara sisa masa jabatan dua Gebernur sebelumnya dilanjutkan oleh wakil gubernur sebagai Gubernur, sudah tentu menghadapi berbagai problema tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan pada saat naik kelas menjadi Gubernur. Artinya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan jelas tidak berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun kondisi transisi kepemimpinan dalam kondisi yang tidak wajar, secara piskologis dan politis berdampak terhadap kinerja Gubernur yang digantikan oleh wakilnya.  Hal ini diperparah lagi dengan tidak harmonisnya hubungan Gubernur yang menggantikan dengan DPRD.

Dalam hal ini tentu kita berharap siapapun Gubernur  yang terpilih 2018 nantinya, tidak lagi harus berurusan dengan permasalahan hukum di tengah jalan. Sudah terlalu miris rasanya, bila Gubernur berikutnya juga tersandung masalah hukum.  Provinsi ini sudah terlalu lama menderita karena permasalahan kepemimpinan pemerintahan yang harus berhenti di tengah jalan yang menyebabkan terabaikannya berbagai kebijakan yang seharusnya direalisisasikan lima tahun kedepannya.

Bila dihitung-hitung hampir 13 tahun sebenarnya Sumut ini tidak punya arah yang jelas dalam pembangunan terkait dengan permasalahan kepemimpinan. Faktanya bisa kita lihat dari kondisi infrastruktur yang ada, termasuk masalah kelistrikan yang tak tuntas-tuntas yang menyebabkan terjadinya biaya ekonomi tinggi di wilayah Sumut. Belum lagi daya saing daerah yang terus terdegredasi bila dibandingkan dengan Provisi lain yang ada di Sumatera.

Otonomi daerah yang utuh tidak berada di provinsi tapi di kabupaten/kota, artinya provinsi lebih banyak menyelenggakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pada desentralisasi. Sekalipun demikian provisinya seharusnya bisa menjadi leader dalam memfasilitasi dan mengakomodasikan kepentingan pemerintah kabupaten/kota terutama untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; mempercepat kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan dasa saing daerah dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah.

Tentunya untuk mewujudkan itu diperlukan sosok Gubernur Sumut yang benar-benar faham kebutuhan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Yang lebih penting Gubernur dalam hal ini bisa menyeimbangkan pembangunan antar daerah, sehingga jurang perbedaan pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak terjadi sebagaimana selama ini. Bisa kita lihat Pulau Nias dengan satu kota dan 4 kabupaten masih jauh tertinggal dari daerah lainnya.

Disamping itu Sumut juga membutuhkan Gubernur yang punya kemampuan, komunikasi,  jaringan dan lobbing yang kuat dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana-dana dekonsentrasi yang menginap di berbagai kementerian/lembaga pemerintah non kementerian untuk dialirkan ke daerah kabupaten/kota. Dalam menjalankan peran sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah sudah pasti yang dibutuhkan adalah sosok Gubernur yang bisa mengayomi, memfasilitasi dan mengakomodasi kepentingan di daerah. Demikian juga terkait dengan tugasnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi.

Disinilah diperlukan ketelitian dan kehati-hatian partai politik pengusung untuk mengusung calon Gubernur yang punya kapasitas, kapabilitas, integritas dan pemahaman yang komprehensif menyangkut berbagai permasalahan yang sedang dihadapi Sumut. Hemat saya,  itulah mungkin  yang hendak diingatkan SAS dalam tiga tulisannya terkait dengan PIGUBSU 2018 kepada semua pemangku kepentingan yang ada di Sumut.

(Tulisan ini sudah dimuat diharian WASPADA -Medan Jumat 7 Juli 2017, hal. B.4)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: