Posted by: effanzulfiqar | July 25, 2017

Presidential Threshold Akal-akalan

Akhirnya seperti yang diprediksi sejak awal, pada Jumat dini hari 20 Juli 2017, DPR mensahkan RUU Pemilu yang menetapkan ketentuan adanya presidential threshold (PT) 20 persen. Dimana sebelum pengesahan empat partai politik, Gerindra, PKS, Demokrat plus PAN melakukan aksi walk out. Artinya perjuangan secara politik yang begitu panjang dan melelahkan yang dilakukan partai politik (parpol) yang bersepakat menolak keberadaan PT, berakhir sudah.

Pilihan  Partai Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS yang sejak awal menolak PT 20 persen memilih walk out dari ruang sidang cukup logis dan wajar, karena jika mereka tetap ngotot voting, tetap saja hasilnya juga tidak akan berubah. Partai politik pendukung pemerintah plus pemerintah sendiri yang kukuh mempertahankan   PT 20 persen sejak awal sudah pasti menang. Jadi pilihan melakukan walk out adalah pilihan terbaik dari pada harus voting dan kalah yang dengan sendirinya mereka harus ikut nantinya menghadiri pengesahan UU tersebut.

Faktualnya di atas kertas kekuatan parpol pendukung koalisi pemerintah yang dimotori PDI-P dengan gerbong  Golkar, PPP, PKB, Hanura dan Nasdem cukup kuat posisinya untuk menggolkan Paket A, yaitu presidential threshold  20-25 persen, parliamentary threshold empat persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3-10 kursi, metode konversi suara saint lague murni.

Perdebatan yang paling alot dari lima issu di atas hanya menyangkut soal ambang batas PT saja, dibandingkan dengan empat issu lainnya. Adapun Partai Gerindra, Demokrat, PKS sejak awalnya menginginkan PT nol persen dan PAN waktu itu memilih ditengah soal PT. Ironisnya, pemerintah sendiri sudah pernah mengancam akan menarik diri dari pembahasan bila ambang batas PT 20 persen ditolak.

Agak aneh memang alur logika berfikir pemerintah dan  parpol pendukung PT 20 persen. Pertanyaannya, jika pemilu presiden (Pilpres) dan pemilu legisatif (Pileg) dilaksanakan serentak, PT yang 20 persen didasarkan kepada komposisi hasil Pileg yang mana? Bukankan Pemilu serentak baru dilaksanakan tanggal 17 April 2019. Artinya hasil Pileg  2019 toh belum ada hasilnya bukan?  Kalau begitu apakah akan didasarkan pada hasil Pileg 2014? Sudah tidak relevan, karena Pemilu 2019 bukankan dilakukan serentak.

Keserentakan dalam Pemilu 2019 dengan sendirinya menghapus perhitungan jumlah minimal kursi parlemen untuk mengusung calon presiden. Maknanya,  jika pemungutan dan penghitungan suara antara Pileg dan Pilpres diselenggarakan pada hari yang sama, otomatis tidak ada lagi perhitungan PT. Konsekuensinya semua partai yang terdaftar dan dinyatakan sebagai peserta Pilpres dan berhak mengusung calon presiden masing-masing pada Pemilu serentak 2019.

Jadi argumen yang dikedepankan pemerintah plus parpol koalisi pemerintah sangat absud dan terkesan hanya akal-akalan saja. Tidak ada relevansi antara PT dengan penguatan sistem presidensial. Dengan sistem pemerintahan presidensial, DPR tidak bisa memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden di tengah jalan karena  diduga melakukan pelangaran terhadap UUD,  prosesnya masih harus melalui pengujian di MK terlebih dahulu. Kalau ini misalnya yang dikuatirkan Pemerintah yang berkuasa.

Justru sebaliknya dengan adanya PT tersebut pemerintah yang berkuasa akan lebih cenderung pragmatis dengan melakukan politik transaksional dan bagi-bagi kekuasaan dengan team sukses dan parpol pendukung yang cederung berprilaku oligarkhi. Bahkan menurut Irmanputra Sidin  argumentasi  pemerintah dan parpol yang menginginkan PT sebagai cara untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil, sesungguhnya adalah alasan yang “klenik” dan jelas inkonstitusional.

Argumen nol persen sebenarnya jauh lebih logis bila dikaitkan dengan azas ketatanegaraan dan penguatan nilai-nilai demokrasi. Disamping PT nol persen relevan dengan putusan MK dan argumen para akademisi dan pakar, Jimly Assidiqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva,  Effendi Gazali, Yusril Izha Mahendra, Andi Irmaputra Sidin,  Refly Harun dan lembaga pemerhati Pemilu – Perludem.

Kini peluang pembatalan UU tersebut hanya ada di MK lewat judical review yang dapat diajukan  semua pihak yang sadar betul bahwa PT 20% dalam pemilu serentak 2019 hanya akal-akalan saja, karena  bertentangan dengan amanah Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45. Dan Prof Yusril dkk sudah pasti go ahead kalaupun katanya sendirian berjuang menghadapi Presiden dan DPR di MK nanti. Karena menurut beliau kebenaran tidak tergantung pada banyak sedikitnya orang atau kuat dan lemahnya posisi dalam politik.

Yang pasti kepada partai politik lama PBB dan PKPI dan pendatang baru PSI, Perindo, Berkarya dan Partai Idaman agar tetap bersabar di Pemilu 2019 belum bisa ikut mengajukan calon Presiden di Pilpres nanti, kecuali MK mementahkan ketentuan PT 20 persen tersebut.

Seandainya  uji materi PT 20 % kandas di MK, maka tidak ada pilihan bagi Partai Gerinda, Demokrat, PKS dan PAN selain berkoalisi. Berkoalisi kembali sebagaimana di Pilkada DKI (minus Demokrat) untuk bisa mengusung kandidat head to head melawan parpol pendukung pemerintah dan PT yang juga partai politik pengusung Ahok di Pilkada DKI. Dimana kekuatan yang dikuasai koalsisi pemerintah adalah 60,18% kursi DPR dan sudah pasti akan kembali mengusung Jokowi.

Sebaliknya kubu parpol penantang kemungkinan akan kembali mengusung Prabowo dengan kekuatan 28,93 persen di DPR dan itu tanpa dukungan Partai Demokrat dan PAN. Barangkali yang diragukan ikut berkoalisi hanya Partai Demorat, yang nungkin akan  memilih “abstain”, sebagaimana yang ditunjukkanya dalam kasus Pilkada DKI. Sedangkan PAN sepertinya akan bergambung dengan Gerindra dan PKS. Apakah Demokrat ikut dalam koalisi tersebut, kita lihat saja nanti.

Bila peta politik yang terjadi seperti di atas dalam Pilpres 2019, boleh jadi ini merupakan kelanjutan pertarungan dari Pilkada DKI yang jelas hampir sama parpol pengusungnya. Yang menjadi pertanyaan apakah nantinya yag menang dalam Pilpres 2019 parpol  penentang PT 20% melawan petahana secara telak sebagaimana dalam Pilkada DKI atau cerita Pilpres 2014 akan terulang kembali sang penantang yang sukses menumbangkan petahana. Atau sebaliknya petahana yang sukses melanggengkan kekuasaannya dengan dukungan parpol berwatak oligarkhis ?

Nasib PAN

Sejak Pilkada DKI keberadaan PAN dikoalisi pemerintah sudah dianggap menggunting dalam lipatan, karena tidak mendukung koalisi pemeritah untuk menggusung Ahok. Malah sebaliknya PAN bergambung dengan Partai Demokrat diputaran pertama mengusung pasangan Agus Yudhoyono dan Sylvia Murni  dan di putaran kedua bergabung dengan Partai Gerindra dan PKS dengan mengusung Anies Baswedan dan Sandiago Uno.

Suara yang mengingankan PAN didepak dari koalisi pemerintah semakin nyaring ketika proses pembahasan RUU Pemilu di DPR. Dimana PAN punya pilihan sendiri tanpa mau ikut gabung dengan parpol pendukung pemerintah yang dikomandoi PDI-P. Bahkan Menteri Dalam Negeri secara samar-samar mengatakan seharusnya yang berkoalisi tidak saling meniggalkan. Katanya : “Tidak ditinggal lari sendiri di tengah jalan. Tidak elok berkoalisi tapi menikam dari belakang. Inikah etika politik berkoalisi?”. Pernyataan ini jelas ditujukan kepada PAN.

Bahkan Partai Nasdem secara terang-terangan meminta PAN angkat kaki dari koalisi pendukung pemerintah agar tidak menimbulkan kekisruhan lebih jauh. Termasuk menteri yang berasal dari kader PAN juga harus keluar dari kabinet. Hal ini jelas dikatakan politisi Nasdem Teuku Taufiqulhadi, hal ini terkait sikap Fraksi PAN yang meninggalkan rapat paripurna pengesahan RUU Pemilu bersama dengan Partai Gerindra, PKS dan Partai Demokrat.

Hemat kita memang PAN sebaiknya mundur dari koalisi pemerintah termasuk menarik menterinya dari kabinet. Karena lebih banyak kerugian bagi PAN dengan berkoalisi dengan pemerintah. Bahkan di akar rumput mayoritas menginginkan PAN keluar dari koalisi pemerintahan yang sebenarnya lebih banyak merugikan PAN sebagai salah satu partai yang lahir dari emberio reformasi.

Dan harus kita ingat Amien Rais jelas tidak bisa dilepaskan dari PAN dan sikap-sikap beliau selama ini sangat frontal dengan kebijakan Pemerintah Presiden Jokowi sejak awal. Sikap perlawanan Amien Rais semakin jelas setelah peristiwa penistaan Agama Islam oleh Ahok yang disusul dengan keterlibatanya dalam beberapa kali aksi massa di Jakarta. Termasuk statemen-statamen beliau yang jelas berseberangan dengan Pemerintah Jokowi.

Sangat tidak relevan lagi bila PAN masih ada dalam koalisi porpol pendukung pemerintah. Jadi tanpa harus didepak akan lebih elegan bila PAN dengan suka rela pamit dari parpol koalisi, termasuk menarik menterinya dari kabinet. Kita tunggu adanya keberanian PAN untuk itu, karena sudah tak elok rasanya PAN masih ada dalam koalisi Pemerintah pasca walk out dari DPR menolak PT 20 persen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: