Posted by: effanzulfiqar | August 11, 2017

Kehilangan Akal Sehat

Pasca keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dijadikan Pemerintah sebagai dasar hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dikuatirkan dapat saja digunakan untuk menyasar Ormas lainnya. Artinya Pemerintah berpeluang untuk membubarkan Ormas lainnya dengan berbagai argumentasi tanpa harus melalui proses pengadilan yang seharusnya dipraktikan di negara yang menganut demokrasi Pancasila.

Sebagaimana diketahui bahwa Perppu Ormas, isi dan materinya  bukan  khusus mengatur soal radikalisme semata. Tapi Perppu ini mengatur seluruh Ormas, baik itu berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Maka tidak tertutup kemungkinan Perppu tersebut bisa digunakan untuk membubarkan Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila atau bisa jadi yang dianggap berlawanan dengan kebijakan penguasa.

Sebenarnya pemerintah tidak perlu mengeluarkan Perppu Ormas karena tidak ada situasi yang genting dan memaksa. Disamping memang pengaturan tentang Ormas sudah ada dalam UU Ormas No. 17/2013 yang tegas menyebutkan pemerintah dapat membubarkan Ormas melalui mekanisme peradilan jika dianggap melanggar dan bertentangan dengan Pancasila dan anti NKRI. Tapi masalahnya Pemerintah sepertinya sudah kehabisan akal sehat, lebih suka bergaya  represif dari pada persuasif untuk menindak Ormas yang dianggap terlalu radikal semacam HTI.

Ibarat kata pepatah, HTI yang sudah jatuh, tertimpa tangga pula. HTI sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena izinnya dicabut pemerintah yang konsekuensinya harus bubar dan semua aktivitas berhenti. Kini pemerintah sedang fokus untuk memberikan sanksi kepada siapa saja yang terlibat, sekalipun faktanya HTI sudah dibubarkan. Ancaman pemecatan terhadap semua ASN yang memiliki keterkaitan dengan HTI sudah disampaikan pemerintah. Bahkan ada elit pemerintah yang menyebut perlunya sanksi pencabutan kewarganegaraan bagi mereka yang terlibat dalam HTI.

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menristekdikti Muhammad Nasir menjadi dua menteri yang paling sibuk mewanti-wanti sekalipun terkesan mengultimatum ASN yang terlibat dalam kegiatan HTI. Demikian juga beberapa kepala daerah sudah menyampikan hal yang sama kepada ASN di daerah. Pilihan yang ditawarkan pemerintah  hanya ada dua, memilih berhenti sebagai ASN atau tetap menjadi anggota HTI yang sudah dibubarkan.

Sedangan Menristekdikti Muhammad  Nasir juga sudah memerintahkan para rektor, pembantu rektor dan dekan untuk mengawasi para dosen di kampus masing-masing untuk  menghilangkan aktivitas HTI. Bagaimana ada lagi aktivitas HTI di kampus padahal sudah dibubarkan secara resmi. Terkait dengan banyaknya dosen yang bergabung dengan HTI Nasir juga secara khusus telah memanggil seluruh Rektor PTN dan Kopertis se-Indonesia. Rada-rada aneh juga, Ormasnya sudah dibubarkan, masak disuruh lagi memilih berhenti sebagai ASN atau tetap menjadi anggota HTI. Lucu memang.

Hebatnya lagi lembaga non pemerintah yang menjadi wadah generasi muda Pramuka turut juga terimbas karena yang menjadi Ketua Kwartir Pramuka Nasional Adhyaksa Dault. Mantan Mempora di era SBY itu  dianggap pernah terlibat atau menjadi simpatisan setelah menghadiri kegiatan HTI pada 2013 lalu. Hanya menghadiri dan langsung dilebeli terlibat HTI. Padahal sebelumnya ada beberapa elit pemeritah sekarang yang juga pernah menghadiri acara HTI, tapi tidak pernah disebut terlibat.

Jelas tudingan tersebut sangat tidak rasional dan proporsional. Artinya bagaimana mungkin orang semacam Adhyaksa Dault yang lulusan Lemhanas dikaitkan dengan HTI, jelas  tidak masuk akal. Hemat saya mereka yang lulusan Lemhanas tidak mungkin terlibat dan punya keterkaitan dengan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan melawan NKR. Apalagi terlibat dalam mendukung terwujudkannya Khilafah Islamiyah di Indonesia.

Terlepas dari itu mengapa pula yang distop dana untuk Pramuka kalaulah misalnya Adhyaksa Dault terbukti terlibat dalam HTI. Jangan karena tidak suka pada personalnya, kemudian lembaganya dimusnakan. Apa kata Mempora, Iman Nucrowi soal pembekuan tersebut, : “Karena ini, terkait dengan individu pimpinannya, dan lembaganya,” Jelas argumen yang digunakan untuk membekukan bantuan ke Pramuka  bernada absurd dan konyol. Terkesan bukan akal sehat lagi yang bicara dengan kebijakan pembekukan bantuan dana Pramuka tersebut.

Pemerintah tidak perlu terlalu overacting dan bertindak terlalu jauh karena proses hukum terkait dengan pembubaran HTI masih berjalan di MK. Sebagaimana kata Yusril Ihza Mahendra, beberapa waktu lalu. “Pemerintah harusnya juga menghormati proses ini”. Menghormati proses yang sedang berjalan di MK, penting artinya sebagai Negera yang berdasarkan hukum bukan kekuasaan.    Jadi tidak perlu dulu pemerintah mengambil tindakan yang berlebihan.

Seharusnya akal sehat lebih dikedepankan Pemerintah plus pendekatan yang persuasif, karena  jauh lebih bermamfaat dari pada yang bersifat represif. Pendekatan represif hanya akan melahirkan resistensi dan perlawanan bersifat laten. Bahkan dalam perspektif lebih jauh akan memberi peluang munculnya bibit-bibit  radikalisme baru, karena merasa adanya ketidak adilan dan kesewenang-wenangan dalam kebijakan pemerintah.

Pemerintah mestinya mengapresiasi sikap HTI yang dengan suka rela  mau menerima pembubaran organisasinya , tanpa ada melakukan perlawanan dan aksi massa apapun di jalanan. Sepenuhnya HTI mempercayakan semuanya kepada proses hukum yang sedang berjalan di MK. Hemat saya Pemerintah juga harus colling down dan tidak perlu sampai kehilangan akal sehat dengan menyasar siapa saja yang diduga kuat terlibat dengan HTI.

Termasuk mengultimatum ASN yang diduga terlibat dan berbait kepada organisasi HTI. Mereka yang terlibat seharusnya diajak kembali untuk move on dari pemahaman yang salah tersebut,  bukan diultimatum dan dimusuhi. Peran Ormas semacam NU, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia menjadi sangat penting untuk mengajak  mereka meninggalkan ideologi dan pemahaman yang sifanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan anti NKRI.

Sekali lagi kebijakan yang menyasar individu yang diduga terkait dengan HTI pasca pemburan, bukan kebijakan yang tepat.  Sama saja dengan wacana untuk menggunakan Dana Haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur. Semua ini  menunjukkan tidak adanya lagi akal sehat pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Justru tindakan semacam itu hemat saya bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam Pancasila yang sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah, sebaliknya hanya akan melahirkan masalah baru. Mari selalu mengedepankan akal sehat…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: