Posted by: effanzulfiqar | August 11, 2017

Mari Belajar ke Filipina

Di tengah-tengah hiruk pikuknya tensi politik Indonesia yang diwarnai dengan berbagai issu,  kita sempat dikejutkan dengan terungkapnya penyeludupan narkoba seberat satu ton pada tanggal 13 Juli. Berselang 10 hari, Polisi kembali membekuk 300 kg sabu. Dalam jangka waktu beberapa hari, Polisi kembali mengendus impor 1,2 juta pil ekstasi dari Belanda. Dan dalam satu bulan terakhir ini ada tiga seleberitas Negeri ini yang tersandung kasus narkoba setelah sebelumnya ada beberapa nama pesohor yang juga terjerat kasus yang sama.

Terungkapnya kasus penyeludupan narkoba tersebut, seharusnya bisa menyadarkan bangsa ini. Indonesia kini sudah dianggap para kartel narkoba sebagai surga peredaran barang haram itu di kawasan Asia Tenggara. Ini terjadi setelah Presiden Filipina memproklamirkan perang total terhadap siapa saja yang terlibat narkoba, sehingga muncul rasa ketakutan di kalangan bandar narkoba akan ditembak mati dan Indonesia menjadi pilihan sebagai pasar potensial.

Ada rasa pesimis melihat pemberantasan narkoba yang terkesan masih  setengah hati. Bagaimana tidak, di lingkup pemerintahan sendiri pemberantasan narkoba sepertinya tidak fokus dan terkordinir dengan baik. Sebagaimana selama ini dikeluhkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Polisi Budi Waseso (Buwas).

Bukti tidak adanya kordinasi dalam penanggulangan narkoba adalah terkuaknya fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang Klas IA di ruangan Haryanto Chandra alias Gombak, terpidana kasus Narkoba yang divonis 14 tahun penjara.

Kasus terakhir dengan terbongkarnya  penyeludupan 1,2 juta butir pil ekstasi yang berasal dari Belanda, ternyata dikendalikan Aseng terpidana 15 tahun dari Lapas Nusakambangan. Mengherankan, Lapas Nusakambangan yang begitu ketat penjagaan dan pengawasannya masih bisa dibobol untuk tempat pengendalian transaksi jual beli narkoba.

Lapas masih lokasi paling aman bagi para bandar mengendalikan bisnis narkoba. Fakta ini terkuak dari berbagai kasus narkoba yang diungkap BNN dan Polisi yang  dikendalikan terpidana kasus narkoba dari dalam Lapas. Buwas sempat  mengeluhkan sulitnya untuk melakukan razia di Lapas.  Karena harus melalui pemeriksaan yang ketat sebelum masuk, akibanya razia kerap bocor karena peran orang dalam Lapas. Padahal menurutnya, segala informasi dan peringatan adanya peredaran narkoba di Lapas selalu dikordinasikan dengan Dirjen Lapas dan Menkumham.

Masih ingat nama Schapelle Corby yang divonis 20 tahun penjara, kemudian mendapatkan grasi dari Presiden SBY yang diikuti dengan pembebesan bersyarat tanggal 10 Februari 2014 hingga 27 Mei 2017. Usai menjalani pembebasan bersyarat, Corby langsung dibebaskan dan dideportasi ke negara asalnya. Hanya karena ingin menjaga hubungan diplomatik dengan Australia dan sangat naif memang alasannya.

Banyak bukti yang menunjukkan ketidak seriusan Pemerintah dalam perang terhadap  narkoba. Kalau sudah sepakat menyebut narkoba sebagai kejahatan serius yang mengancam masa depan anak bangsa,  tidak seharusnya BNN hanya sebagai lembaga kelas dua yang diberi tugas pencegahan dan penindakan  tapi seperti orang yang diberi baju kesempitan. Tanpa fasilitas dan dukungan dana yang memadai tapi dipaksa melakukan pekerjaan besar.

Lebih efektif bila BNN diberdayakan disamping Polisi,  diberikan kewenangan penuh dalam penindakan. Sebagaimana halnya lembaga KPK yang diberikan kewenangan dalam pencegahan dan penindakan yang terkait dengan korupsi. Semestinya BNN diberikan kewenangan yang sama seperti KPK. BNN akan lebih efektif dan fokus dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan.

Kontradiktif dengan kebijakan pemerintah Filipina yang tegas  “membantai” habis pengedar narkoba dan Presidennya Rodrigo Duterte mendukung penuh. Tiga bulan menjabat sebagai Presiden, pemerintahnya telah menembak mati lebih 3.700 bandar narkoba. Kebijakan yang cukup kontroversial itu terbukti membuat ciut nyali para gembong/bandar, pengedar dan para pengguna narkoba.

Bukan tanpa alasan jika Duterte begitu membenci narkoba. Filipina selama ini telah menjadi tempat transit sindikat perdagangan narkoba di Asia Tenggara dengan nilai mencapai  99 triliun rupiah. Diperkirakan pula ada sekitar 3,7 juta dari 100 juta total penduduknya menjadi pecandu narkoba, khususnya jenis shabu dan dalam satu hari sedikitnya ada 36 warganya yang tewas.

Kondisi ini yang membuat Duterte sang The Punisher menganggap narkoba sudah menjadi masalah yang genting dan darurat yang penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang gila, tembak mati. Sebagai Presiden ke-16 Filipina, dalam pidato pertamanya ia berjanji  untuk memerangi kejahatan narkoba dan korupsi. Ia berjanji 100 hari kerja akan menghabisi bisnis narkoba dan siapa saja yang terlibat. Kalaupun kebijakan yang dilakukan terbilang gila dan kontroversial, dia tidak peduli.

Menurutnya hanya dengan cara gila seperti yang dipraktikannya bisa efektif melawan siapa saja yang terlibat dengan bisnis narkoba, termasuk para pengguna narkoba –  tembak mati tanpa ampun. Menurutnya tidak ada yang salah dengan yang dilakukannya demi menyelamatkan generasi muda di Filipina.

Duterte tidak main-main dalam perang dengan siapa saja yang terlibat narkoba, pemakai, pengedar dan bandar. Dia tidak pandang bulu, termasuk pejabat yang terlibat dengan narkoba tidak luput dari targetnya.  Bahkan di awal menjabat sebagai Presiden  telah mengumumkan nama-nama pejabat eksekutif, legislatif, judikatif dan militer  yang terindikasi terlibat dalam bisnis narkoba.

Mantan Walikota Davoa itu tidak kehilangan dukungan dengan kebijakan tembak mati siapa yang terlibat narkoba dari rakyat. Ia sangat dicintai dan dihormati, dan rakyatnya puas dengan kinerjanya. Tingkat kepuasan yang diperoleh Duterte dengan kebijakan tersebut melampaui Presiden Filipina sebelumnya, seperti  Benigno Aquino, Joseph Estrada, dan Gloria Macapagal Arroyo.

Bukti dari tidak pandang bulu Duterte terhadap siapa saja yang terlibat narkoba dengan tewasnya Reynaldo Parojinog, Wali Kota Ozamiz City di Pulau Mindanao. Ia tewas bersama istri, saudara laki-lakinya dan sembilan orang lainnya saat polisi menggerebek kediamannya tanggal 30 Juli 2017. Reynaldo Parojinog adalah walikota ketika yang ditembak mati.

Sebelumnya Oktober 2016, wali kota Ampatuan Samsudin Dimaukom tewas dalam baku tembak dengan polisi di sebuah pos pemeriksaan. Sementara di bulan November Rolando Espinosa, wali kota Albuera, tewas di dalam penjara dalam penggerebekan di sebuah lembaga pemasyarakatan.

Sedangkan kepada para pecandu narkoba yang tidak mau berhenti menggunakan narkoba kata Duterte, “Jika Anda terlibat narkoba, saya akan membunuh Anda..saya benar-benar akan membunuh Anda”. Ada 2.035 orang lainnya tewas dibunuh orang tak dikenal, yang oleh  aktivis HAM menyebutnya  sebagai  praktik main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat yang terprovokasi seruan Duterte agar warga tak ragu membunuh para pengedar narkotika.

Bahkan Rodrigo Duterte menawarkan uang imbalan bagi siapa pun yang bisa membunuh para pengedar benda haram itu. Katanya : “Kalau mereka ada di sekitar kalian, silakan hubungi kami, polisi atau lakukan sendiri kalau kalian punya senjata. Saya dukung kalian”.

Bagaimana dengan kita disini yang kerap menyebutkan bahwa masalah narkoba sudah dalam situasi yang darurat dan salah satu kejahatan yang luar biasa disamping korupsi. Tapi dalam praktiknya respon Pemerintah biasa-biasa saja dalam menanggulanginya, sekalipun korban terus berjatuhan dan barang haram ini  dijual layaknya permen.

Presiden Joko Widodo sudah menyebut Indonesia sedang mengalami darurat narkoba tapi sampai hari ini tidak ada kebijakan apapun untuk mengeluarkan Perppu yang membisa membuat BNN dan Polisi lebih agresif dalam memberantasan narkoba. Bagaimana mungkin aparat disuruh menembak pengedar narkoba tapi payung hukumnya tidak ada.

Bagaimanpun kalau hanya fokus pada pencegahan bukan penindakan jelas tidak akan efektif. Efek jera dan rasa takut harus bisa dimunculkan pemerintah sebagaimana yang dipraktikan Pemerintah Filipina yang tanpa ampun dan pandang bulu menghabisi siapa saja yang terlibat dengan narkoba.

Jangan dianggap remeh masalah narkoba ini, karena tidak menutup kemungkinan yang terjadi sekarang dengan maraknya peredaran narkoba sudah merupakan wujud perang baru menghancurkan negara. Jangan dijadikan alasan HAM dalam proses penegakan hukum yang kemudian misalnya berdampak kepada lambannya proses eksekusi mati bagi bandar narkoba yang sudah mempunyai kekuatan hukum.

Tanpa ada komitmen bersama dan kemauan politik Pemerintah dalam pemberantasan narkoba, termasuk penerapan saksi yang tegas seperti yang diterapkan Singapura, Malaysia dan Filipina. Pemberantasan narkoba di Negeri ini hanya sebatas “pepesan kosong dan retorika belaka”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: