Posted by: effanzulfiqar | October 25, 2017

Demokrasi dan Etika

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Senin 16 November 2017, usai sudah.  Mereka sudah resmi menduduki kursinya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tidak ada yang istimewa terkait dengan prosesi pelantikan keduanya yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara.

Mungkin yang istimewa kalau disebut istimewa hanya soal ketidak hadiran Djarot Saiful Hidayat dalam pelantikan tersebut karena yang bersangkutan buru-buru sudah terbang jauh ke Labuhan Bajo. Alasan Djorot tidak hadir, karena katanya tidak ada undangan untuknya menghadiri acara pelantikan tersebut. Di samping urusan keluarga jauh lebih penting menurutnya.

Dan katanya juga tidak ada aturan konstitusional yang mengharuskanya hadir pada saat pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Istana Negara. Sementara urusan wisata ke Labuhan Bajo sudah begitu lama direncanakannya bersama keluarga. Jadi sepertinya tidak ada beban moral apapun bagi Djorat kalaupun tidak hadir di acara pelantikan itu.

Ternyata alasan tidak diundang dan seterusnya yang disebutkan Djarot sangat tidak benar. Djarot diundang oleh pihak Sekretaris Negara sebagai penyelenggara acara tersebut bukan Provinsi DKI Jakarta. Demikian juga pengakuan Saefullah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mengaku telah menyampaikan undangan secara langsung kepada Djarot pada Minggu tanggal 15 Oktober 2017 satu hari sebelum pelantikan.

Hadir atau tidak hadir kepala daerah yang digantikan dalam undang-undang tidak ada satu pasalpun yang menyebut pelatikan kepala daerah terpilih menjadi batal. Tapi dari sudut kepantasan dan kepatutan sebagai orang Timur sangat tidak beretika sepertinya apa yang dilakukan Djarot. Kalapun pengakuan Djarot sudah mengakhiri masa tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Minggu, 15 Oktober 2017. Sejak saat itu, jabatan pelaksana harian Gubernur DKI dijabat Sekretaris Daerah, Saefullah.

Belum ada satupun pejabat publik level kepala daerah di Negeri ini pada saat pelatikan kepala daerah terpilih yang tidak hadir dalam prosesi pelantikan. Seperti apapun kondisi tajamnya rivalitas pada saat Pilkada,  petahana sekalipun yang kalah tetap mau hadir dalam pelantikan. Artinya begitu selesai Pilkada persaingan yang begitu kuat selama proses Pilkada mencair dengan sendirinya begitu terpilih kepala daerah yang baru.

Mungkin ini baru pertama dalam sejarahnya kepala daerah petahana yang kalah Pilkada tidak mau hadir dalam serah terima jabatan untuk menyerahkan memori jabatan kepada gubernur yang baru sebagaimana  tradisi yang berlangsung selama ini dalam serah terima jabatan kepala daerah.  Yang menyerahkan memori jabatan kepada Gebernur terpilih terpaksa pelaksana harian Gubernur Jakarta sendiri, Saefullah.

Padahal kita ingat betul bagaimana Fauizi Bowo (Foke) dengan sangat santun, elegan dan kesatria mengundang waktu itu Joko Widodo dan Basuki Tjahja Purnama sebagaimana pemenang Pilkada DKI-Jakarta 2012 ke Balaikota sekedar berkoordinasi dengan pasangan terpilih. Sudah pasti tujuannya untuk mensikronkan proses pergantian kepemimpinan. Bandingkan dengan penolakan Djarot terhadap “Team Transisi”  yang dibentuk Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Fauzi Bowo juga hadir diacara pelantikan bahkan sempat berpelukan dan “cipika-cipiku” dengan keduanya. Padahal  saat kampaye Foke  dicaci maki dan dihujat karena dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai petahana untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada waktu itu. Sekalipun demikian Foke tetap datang dan bisa menerima kekalahan tanpa pernah merasa dikalahkan.

Nah..Lho Djarot malah kabur bukan datang dengan keberaniannya sendiri. Sikap Djarot secara etika sama sekali tidak mencerminkan seorang demokrat sejati yang siap menerima kekalahan. Terkesan Djarot ngelas dengan perilakunya tersebut. Ketidak hadiran dengan berbagai alasan yang disampaikan sangat tidak terpuji karena tidak terbukti sama sekali yang disebutkannya dia tidak diundang.

Soal undangan bukankah yang mengundang pihak Istana Negara, tentunnya dalam hal ini Sekretariat Negara yang punya kewenangan untuk mengundang bukan Provinsi DKI-Jakarta. Karena yang melantik Presiden Joko Widodo, tentu protokelarnya juga diatur Istana. Kalau tidak diundang, maka yang salah Istana kenapa tidak mengundang?

Seharusnya Djarot yang sudah lama berkecimpung di lingkungan pemerintahan faham betul soal etika dan bisa berdemokrasi dengan baik – bagaimana bisa menerima kekalahan. Bila yang ada dalam fikiran hanya soal menang kalah atau berkuasa dan tidak berkuasa, maka sudah pasti sulit untuk move on dari kekalahan yang terjadi dan yang lebih menonjol adalah ego yang tidak bisa menerima kekalahan.

Djarot sesungguhnya sedang mempertontonkan itu ke publik dan publik tahu betul Djorat memang belum siap menerima kekalahan tersebut.  Apa yang dilakukan Djarot menjadi sesuatu yang buruk dalam tradisi pemeritahan kita  karena tidak bisa menerima kenyataan dengan lapang dada.

Bukankan soal-soal semacam ini sesuatu yang normal bukan hal-hal yang luar biasa. Entahlah, jangan-jangan Djarot sedikit banyaknya berguru kepada Ketua Partainya – Megawati Soekarno Putri yang juga tidak bersedia hadir pada saat pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI 2004-2009 pada tanggal 20 Oktober 2004.

Ketidak hadiran Megawati kembali terjadi pada saat pelatikan untuk kedua kalinya SBY sebagai Presiden periode kedua 2009-2014 dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009. Dan ini untuk yang kedua kalinya Megawati dikalahkan SBY dalam pertarungan memperebutkan kursi Presiden RI.  Megawati juga tidak mau hadir. Boleh jadi Djarot belajar dari beliau sebagai mentornya.

Bandingkan dengan sikap Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto kalaupun kalah dalam Pilpres 2014 tetap setia  menepati janjinya untuk hadir dalam Pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. Probowo pada awalnya dituding tidak gentelemen menerima kekalahan ternyata tidak demikian halnya, termasuk gugatan ke MK belakangan juga dibatalkannya.

Semoga ini yang pertama dan terakhir yang terjadi di Negeri ini. Tidak mesti terjadi lagi, apalagi dicontoh oleh pejabat publik lainya. Kebesaran jiwa dan sikap elegan bisa menerima kekalahan adalah inti dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi juga soal etika dan etika juga menjadi nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi.

Advertisements
Posted by: effanzulfiqar | October 16, 2017

Habis Afi Muncul Dwi

Masih ingat Asa Firda Inayah (Afi) yang sempat menghentak jagad dunia maya dan dunia nyata karena dianggap sebagai gadis yang luar biasa cerdas dan kritis. Afi yang anggap punya kelebihan itu sudah diundang banyak pihak dan diwawancarai beberapa media nasional dan viral beritanya berbulan-bulan di media sosial. Bahkan Afi sempat berbicara di depan para profesor di salah satu kampus bergengsi di negeri ini.

Afi juga bertemu dengan sejumlah menteri yang begitu salut dengan kehebatannya. Ia juga diundang parpol untuk memberi ceramah soal kebhinekaan.  Tercetus juga usulan untuk menjadikan Afi sebagai Duta Pancasila oleh salah satu ketua parpol. Dan puncaknya Afi mendapatkan kehormatan diundang Presiden ke Istana Merdeka dalam peringatan hari Kelahiran Pancasila. Afi kemudian disanjung banyak pihak.

Prestasi hebatnya ia dianggap kritis, cerdas dan mengerti betul soal kemajemukan bangsa ini yang kerap menjadi polemik berkepanjangan, lewat tulisan berjudul “Belas Kasih Dalam Agama Kita” yang dimuat di Facebook miliknya. Sayangnya,  belakangan ketahuan ternyata tulisan tersebut hasil copy paste dari tulisan Mita Handayani. Afi bukan penulisnya tapi melakukan plagiarisme sebagaimana pengakuannya sendiri.

Popularitas Afi yang tiba-tiba mencuat dalam pentas nasional tidak terjadi begitu saja. Media massa berperan besar dalam memblow up dan mencitapkan framing yang luar biasa hebatnya terhadap sosok Afi yang dianggap cerdas dan kritis. Publikpun terlanjur dinina bobokan dengan kebohongan yang dikemas dengan sangat baik oleh beberapa media lewat pemberitaan dan tayangan yang terus menerus.

Kini Afi sudah hilang dari panggung nasional dan tidak pernah lagi terdegar beritanya. Setelah kasus Afi terkuak ke publik dengan kebohongan dan plagiarisme yang dilakukannya muncul pula nama Dwi Hartanto yang sudah terlanjur dilebeli media sebagai “the next Habibie”. Dwi disebut-sebut punya kecerdasan yang menyamai Habibie dengan bukti segudang prestasi spektakuler yang sudah mendunia yang telah diraihnya dibidang teknologi kedirgantaraan dan pertahanan.

Tapi ternyata semua hanya kebohongan yang dikemas sedemikian rupa dengan bantuan media dan upaya sengaja dari Dwi Hartanto sendiri mengklaim prestasinya dan menyajikan kebohongan demi kebohongan lewat akun face book yang dimilikinya lebih dari 2 tahun lamanya. Semua informasi yang terkait dengan prestasi hebatnya yang dimuat di face book miliknya hanya bohong belaka seperti pengakuannya.

Faktanya, Dwi Hartanto tidaklah sehebat yang selama ini terlanjur dilebelkan kepadanya sebagai orang jenius dengan prestasi hebat yang mendunia dan punya lima jenis hak paten. Pengakuan Dwi seperti yang dikutip dan diberitakan media merupakan akumulasi kebohongan yang diciptakannya dengan sangat rapi, padahal semuanya tak lebih dari ilusinya. Dwi selama dua tahun lebih sukses menyembunyikan kebohongan tersebut dengan sangat rapi tanpa tercium publik.

Fenomena Dwi hampir mirip dengan Afi. Keduanya terlajur diekpos berlebihan dan diframing secara terencana dan massif berbagai media sebagai orang-orang hebat punya talenta yang tidak dimiliki anak-anak muda seumuran mereka. Kini terkuak sudah kebohongan dan kepalsuan yang membalut kehebatan Dwi sebagaimana halnya Afi. Keduanya ternyata sama perilakunya. Apa yang terpublikasi selama ini sarat dengan kebohongan dan kepalsuan semata.

Afi melakukan plagiarisme dan Dwi mengumbar kebohongan demi kebohongan yang dalam bahasa psikologis disebut mythomania yakni  perilaku menyimpang dalam bentuk kebohongan patologis yang tidak dimaksudkan pelakunya untuk menipu atau mengelabui orang. Justru sebaliknya semata untuk membantu dirinya sendiri untuk mempercayai dan menyakini kebohongannya sendiri.

Keduanya  tanpa pernah merasa bersalah, setelah publik mengungkapkan perilaku buruk plagiarisme dan pengakuan bohong atas prestasi yang tak pernah diraih. Baru keduanya sadar dan buru-buru minta maaf, mengaku khilaf dan tidak berniat buruk dengan apa yang telah lakukan. Begitu mudahnya mereka minta maaf dan mengakuai kesalahannya setelah sempat menikmati kebohongan yang mereka ciptakan sendiri.

Sejatinya memang masyarakat kita sedang rindu akan  sosok anak-anak muda hebat dengan prestasi yang gemilang,  kritis, cerdas dan inovatif. Termasuk rindu akan orang-orang muda yang bisa dijadikan contoh teladan dalam menyemaikan nilai-nilai kebaikan serta kepeloporan dan memberikan inspirasi bagi jutaan kaum muda Indonesia lainnya untuk maju dengan prestasi masing-masing.

Tapi sayang seribu kali sayang, sekali lagi  media justru terkelabui oleh orang-orang muda yang begitu lihai memainkan peran dramaturgi mengutip sosiolog Amerika Erving Goffman. Dengan bantuan blow up dan framing media yang alpa melakukan klarifikasi dan cross cek kebenaran berita yang disugukan kepada publik. Maka, tiba-tiba jadilah mereka berdua orang-orang hebat dengan prestasi yang dianggap hebat pula.

Lucunya, mereka berdua juga terlena menikmati popularitasnya sendiri dan publik juga seperti terhipnotis oleh kelihaian mereka memperdaya publik dengan memproduksi kebohongan dan kepalsuan di tengah-tengah langkanya orang-orang muda yang bisa jadi teladan yang mengisnpirasi di negeri ini. Senyatanya memang publik juga menikmati itu semua sebagai sesuatu yang dianggap luar biasa.

Sejalan dengan nikmat popularitas yang diraih dengan cara instant tanpa harus banjir keringat dan air mata. Ternyata ada pihak lain yang menelusuri jejak rekam mereka untuk membuktikan benar tidaknya capaian prestasi dan talenta yang mereka miliki. Hasilnya membuat kita semua terpelongo karena terbukti tidak sebagaimana yang digambarkan selama ini oleh media dan masyarakat yang sudah terlanjur mempercayai mereka.

Apa mau dikata, itu sudah merupakan resiko ketika sesuatu prestasi yang didapat bukan melalui jalan yang benar – tapi lewat kebohongan dan kepalsuan yang dikemas dalam berbagai macam kedigjayaan. Akhir cerita dari apa yang telah disemai sudah pasti hanya menuai kehinaan berupa sanksi sosial yang jauh lebih menyakitkan dari pada menerima sanksi hukum positif dan Afi sudah menerima itu kini giliran Dwi juga akan merasakannya.

Sepenuhnya tidak bermaksud menyalahkan mereka berdua, apalagi menghukumnya. Karena sesungguhnya apa yang mereka lakukan boleh jadi belajar dari para senior-seniornya – para pemimpin kita yang sudah lebih dahulu mempraktikan pola-pola semacam itu untuk meraih kedudukan dan kekuasaan. Tentunya dengan bantuan plus dukungan  media secara terencana, tersturuktur, sistematis dan masif dengan cara memblouw up dan melakukan framing.

Dan ini  terbukti efektif dan ampuh menarik simpati publik sehingga tidak bisa membedakan mana hasil rekayasa plus kepalsuan dan mana yang tidak. Publik tiba-tiba menjadi buta dan menikmati sajian fatamorgana itu dengan suka cita. Fakta itu terjadi di depan kita hari ini dan mungkin di hari-hari berikutnya kita akan disajikan produksi dan reproduksi kebohongan dan kepalsuan yang sudah menjadi mainstream bagi media-media tertentu belakangan ini. Ternyata kita juga menikmati sajian itu.

Posted by: effanzulfiqar | October 9, 2017

Setya Novanto dan Nasib Golkar di Pemilu 2019

Setya Novanto (SN) sekali lagi menunjukkan kehebatanya lolos dari penetapan sebagai tersangka korupsi setelah hakim tunggal Cepi Iskandar membatalkan penetapannya sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP tanggal 29 September 2017. Hanya satu kata yang pantas diucapkan untuk SN yang bisa lolos dari jeratan sebagai tersangka, “luar biasa”.

Tahun 2015 SN juga tersandung kasus “papa minta saham” yang memaksanya harus mundur dari kursi ketua DPR. Tapi kemudian setelah dinyatakan tidak bersalah ia kembali menduduki posisi ketua DPR, sekalipun suara publik mayoritas menghendakinya untuk tidak lagi menduduki posisi terhormat tersebut. Karena secara moral boleh dikatakan SN sudah cacat, sekalipun legalitas hukum tidak ada yang dilanggarnya.

Sejak SN ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian  selalu mangkir ketika dipanggil KPK untuk diperiksa. Sebenarnya ia sudah menjadi sorotan publik karena mangkir beberapa kali memenuhi panggilan KPK. Puncaknya SN mengaku mengalami sakit vertigo, gangguan fungsi ginjal, hingga  penyempitan fungsi jantung dan ia harus menginap di rumah sakit. Setelah berada di rumah sakit, keberuntungan pun datang SN lepas dari status sebagai tersangka proyek e-KTP.

Keputusan Hakim Cepi yang membatalkan penetapan SN sebagai tersangka oleh KPK harus dihormati terlepas dari adanya beberapa kejanggalan putusan tersebut. Diharapkan  Pimpinan  KPK bisa mengkaji lebih mendalam mengapa penetapan SN sebagai tersangka bisa dibatalkan.

Memang putusan praperadilan hanya sebatas menguji secara formal/prosedural penetapam sebagai tersangka dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan materi perkara. Untuk KPK diminta agar bisa lebih hati-hati dalam proses penyidikan agar tidak terulang lagi pembatalan penetapan tersangka sebagaimana yang terjadi dengan SN, sebelumnya Hadi Poernomo dan Budi Gunawan.

Memang ada juga kasus yang kembali dimenangkan KPK dalam praperadilan terkait dengan penetapan tersangka Ilham Arief Sirajuddin. Yang awalnya KPK kalah dalam prapedilan tapi setelah lembaga anti rasuah tersebut memiliki bukti-bukti yang baru, Ilhampun kembali ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya menjadi terpidana 4 tahun.

Dampak dari gugatan praperadilan yang memenangkan SN sebenarnya justru sangat merugikan Partai Golkar sendiri. Bagaimanapun publik akan cenderung menganggap kemenangan tersebut tak lebih dari pada rekayasa hukum semata. Mengingat SN menjadi orang yang sangat dekat dengan lingkar kekuasaan sejak terpilih menjadi ketua DPP Golkar dan Ketua DPR meskipun terus dibelit beragai masalah.

Karena bagaimanapun hukum positif tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang dinggap publik sebagai sebuah penegakan hukum. Ini terjadi karena sikap tidak percaya publik terhadap penegakan hukum. Ketidak percayaan ini yang kerap menjadi dasar penilaian publik terhadap proses penegakan hukum yang diterapkan karena dianggap publik bertolak belakang dengan fakta hukum yang terjadi.

Silakan lihat bagaimana pengguna media sosial Twitter beramai-ramai  mencuitkan tagar #ThePowerofSetNov. SN menjadi bulan-bulan nitizen dengan tagar berisi sindirin bahkan berbagai meme atas kesaktian SN dalam menghindari jeratan hukum. Ini menjadi bukti bagaimana publik melihat lepasnya SN dari jerat hukum lewat kemenangan praperadilan tak lebih dari tontonan lelucon hukum.

Seharusnya simpati yang dituai oleh SN karena telah memenangkan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka oleh KPK. Bukan sebaliknya, dimana mayoritas  publik sama sekali tidak menunjukkan sikap bersimpati selain anti panti yang luar biasa dengan berbagai cuitan dan meme di media sosial plus komentar-komentar negatif yang ditujukan kepada SN dan lembaga peradilan.

Bahkan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi merespon kemenangan SN dengan menggelar jalan santai bertema “Indonesia Berkabung” dari Sarinah, Thamrin, sampai Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Oktober 2017. Sudah pasti kegitan Indonesia Berkabung merupakan ironi dari wujud reaksi spontan masyarakat menyikapi pencabutan status SN sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Terkait dengan kasus yang menimpa SN, mantan Ketua Umum Golkar Jusuf  Kalla juga meminta SN  untuk mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Karena menurut JK, pimpinan partai bukan semata soal legalitas, tapi soal citra partai di mata masyarakat. Menurut beliau, keberhasilan partai juga tergantung penilaian publik. Jika publik sudah menyatakan pimpinan jelek, maka sulit untuk meraih dukungan suara pada Pemilu.

Di samping Rapat Pleno Golkar telah merekomendasikan SN untuk mundur dan menunjuk pelaksana tugas.  Paparan hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang elektabilitas Golkar menunjukkan posisi partai berlambang beringin ini  merosot ke urutan ketiga di Pemilu 2019 nanti. Penurunan elektabilitas partai menurun karena citra partai yang buruk dan hasil survei juga eksplisit menyebut bahwa penurunan elektabilitas partai terkait dengan kasus e-KTP yang menjerat SN.

Hal yang sama juga dikuatirkan  para politikus senior Golkar seperti Akbar Tanjung, B.J Habibie dan Aburizal Bakrie dengan terjadinya penurunan elektabilitas Partai Golkar.  Bahkan kasus-kasus yang melibatkan beberapa kadernya di daerah sebagai tersangka korupsi, sudah pasti ikut mengerus kepercayaan publik terhadap partai Golkar ditambah dengan kasus yang membelit SN lagi.

Imbas dari kemelut di Partai Golkar pasca lepasnya SN dari status sebagai tersangka terjadi pemecatan terhadap dua kadernya. Korban pertama adalah  Ahmad Doli Kurnia karena sikap kritisnya sejak Pilkada Jakarta sampai penetapan SN sebagai tersangka. Korban kedua, Yorrys Raweyai terkait dengan sikap frontalnya yang meminta agar SN mundur dari jabatannya sebagai ketua Partai Golkar.

Apakah SN setelah lepas dari status sebagai tersangka dan kini kembali memimpin Partai Golkar dan DPR citra partainya  akan semakin membaik atau sebaliknya makin terpuruk? Apakah dengan pemecatan kadernya bukanya semakin memperburuk citra partai Golkar dan menjadi faktor pendorong merosotnya elektabilitas partai Golkar? Apakah penangkapan  beberapa kader Partai Golkar di daerah juga akan menjadi bahagian yang merosotkan elektabilitas partai Golkar?

Pertanyaan di atas memang baru bisa dijawab dalam Pemilu 2019 nanti. Tapi setidaknya gambaran Partai Golkar hari ini sedikit banyaknya menggambarkan konfigurasi Partai Golkar dua tahun ke depan. Bila Partai Golkar tidak melakukan evaluasi dan pembenahan di internalnya, terutama bagaimana mengembalikan citra partai yang terlanjur terpuruk. Maka tidak mustahil Partai Golkar akan bisa berubah menjadi Partai Bonsai. Kita lihat saja nanti…

 

Posted by: effanzulfiqar | September 27, 2017

Paradoks Pilkada

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu 23 September 2017, kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kali ini yang menjadi korban keenam OTT KPK di tahun 2017 adalah Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi. Iman Ariyadi telah ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap terkait perizinan bersama dengan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Ahmad Dita Prawira.

Ini untuk yang kedua kalinya Iman berurusan dengan KPK. Tahun 2012,  ia pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pembangunan dermaga trestle Kubangsari Cilegon. Yang menjadi tersangka waktu itu adalah mantan Wali Kota Cilegon, Aat Syafaat, yang tidak lain ayah kandung Iman sendiri. Sang ayah Aat dihukum 3 tahun 6 bulan penjara pada Maret 2013.

Sebelum penangkapan Tubagus Iman Ariyadi, KPK pada 16 September 2017 terlebih dahulu menangkap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko bersama dengan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Eddi Setiawan. Keduanya ditangkap lewat OTT dan kini mereka sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi terkait dengan kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2017. Berselang tiga hari setelah Eddy Rumpoko menjadi tersangka, KPK juga melakukan OTT terhadap  Bupati Kabupaten Batubara, OK Arya Zulkarnaen,  13 September 2017. Kini OK Arya menjadi tersangka bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Helman Herdadi.

Beberapa bulan lalu, tepatnya 21 Juni 2017 Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti juga digaruk KPK terkait penerimaan fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemprov Bengkulu. ‎ Dua bulan setelahnya,  2 Agustus 2017 KPK kembali menciduk Bupati Pamekasan Achmad Syafii terkait dengan kasus suap proyek desa. Kemudian pada 29 Agustus 2017  KPK menggaruk Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno terkait fee pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Walikota Cilegon menjadi kepala daerah yang keenam di tahun 2017 ini yang ditangkap KPK dalam OTT. Adapun Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 17 September 2017 adalah hasil pendalaman kasus korupsi yang melibatkannya dan bukan hasil OTT. Rita diduga menerima suap dan gratifikasi terkait izin tambang selama dua priode menjadi Bupati (2016-2021 dan 2010-2015). Rita politikus Golkar itu merupakan anak dari Alm. Syaukani Hasan Rais bekas Bupati Kutai Karta Negera yang ditersangkakan KPK  tahun 2006 yang kemudian divonis 6 tahun penjara dan mendapat remisi 3 tahun di masa Pemerintah SBY.

Penangkapan kepala dearah tersebut seolah  memperlihat kepada publik kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) tak obahya seperti puncak gunung es.  Kepala daerah yang tertangkap hanya bagian kecil saja dari kepala daerah yang terlibat korupsi yang belum terjaring KPK. Karena tidak menutup kemungkinan masih terjadi terus praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah, hanya bedanya keberuntungan masih berpihak kepada kepala daerah yang belum jadi tersangka.

Begitu dilantik sebagai kepala daerah, sepertinya mereka lebih bernafsu untuk mengisi pundi-pundi kekayaannya yang sudah habis untuk modal mendapatkan  kekuasaan. Sudah bukan rahasia lagi, kepala daerah terpilih harus membayar “mahar” ke partai politik pengusung dan membayar konstituen agar memilihnya. Jadi tidak berlebihan setelah terpilih lebih fokus bagaimana secepatnya mengembalikan cost Pilkada dari pada fokus untuk merealisasikan janji-janji kampanye.

Kepala daerah yang terpilih bukannya menjalankan amanah dengan penuh tanggungjawab untuk membawa rakyatnya menuju kesejahteraan. Justru lebih sibuk untuk mengumpulkan harta dengan jalan yang haram. Kekuasaan yang dipegang disalahgunakan dengan prinsip aji mumpung. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya mumpung masih berkuasa, bukan sebaliknya bagaimana untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat dengan kekuasaan yang diamanahkan.

Modus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah  yang tertangkap KPK,  bukanlah sesuatu yang baru. Kepala daerah yang ditangkap umumnya terlibat dalam suap menyuap (gratifikasi) terkait dengan pemberian izin dan menerima fee dari proyek-proyek pembangunan serta proyek penggadaan barang dan jasa, pengelembungan proyek pengadaan barang dan jasa. Termasuk suap terkait mutasi atau promosi pimpinan SKPD dan jabatan-jabatan eselon III dan IV. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran, proyek-proyek fisik (jalan, jembatan, bangunan, kantor, sekolah,) dan manipulasi dana pemeliharaan dan renovasi fisik.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, yang menyebut permintaan fee sebesar 10% sudah menjadi hal yang biasa dalam proyek-proyek pemerintah dan pengadaan barang dan jasa di daerah. Jadi  fee 10%  sepertinya sudah menjadi norma umum yang menjadi porsi kepala daerah. Semua ini terjadi karena tidak adanya transparasi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, ditambah lagi minimnya pengawasan DPRD.  Disamping itu adanya faktor kesengajaan kepala daerah untuk mendapatkan keuntungan dengan menciptakan ketidak transparan dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran di daerah.

Semua itu terjadi tidak terlepas juga dari  integritas yang rendah, gaji yang tak sebanding dengan mahalnya biaya politik mengikuti Pilkada. Ketamakan, kerakusan dan moralitas yang minim. Ada semacam kecenderungan di kalangan kepala daerah bahwa menjadi pejabat publik identik dengan kemewaan hidup. Kesederhanaan hidup bagi mereka adalah hal yang sulit  untuk dipraktikan di tengah-tengah rakyatnya yang masih serba kekurangan dan jauh dari kata layak hidup sejahtera serta terpenuhi kebutuhan dasar minimalnya.

Korupsi dianggap sebagai cara instan untuk mengembalikan modal yang habis dalam Pilkada termasuk untuk memenuhi tuntutan kebutuhan kemewaan duniawi sebelum menjadi korban OTT. Hukum positif tidak serta merta menimbulkan rasa malu kalaupun sudah banyak kepala daerah yang menjadi alumni hotel prodeo. Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tetap marak terjadi. Partai politik juga tidak merasa malu kalau harus mendukung colon kepala daerah yang punya jejak rekam sebagai koruptor. Demikian juga konstituen, tetap dalam sikap  masa bodoh terhadap jejak rekam kepala daerah yang dipilihnya – yang peting dapat uangnya.

Inilah paradoks yang dihasilkan dari perhelatan Pilkada ke Pilkada. Pilkada seharusnya menghasilkan kepala daerah yang berintegritas, bersih dan punya rasa malu serta konsisten menjalankan amanah konstituen – mensejahterakan rakyatnya sesuai janji kampaye yang disampaikan. Yang terjadi sebaliknya, kepala daerah yang terpilih dari Pilkada ke Pilkada bukan sosok yang dibutuhkan masyarakat yang konsisten mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kesejahteraaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Lalu untuk apa Pilkada?

Posted by: effanzulfiqar | September 27, 2017

Dilema Golkar di Pilgubsu 2018

Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Golkar Sumut pada awalnya (16 Mei 2017) telah memutuskan secara bulat mendukung kadernya, Ngogesa Sitepu maju sebagai bakal calon gubernur di Pilgubsu 2018. Keputusan tersebut memang belum final karena keputusan Rapimda masih diproses di DPP Partai Golkar sesuai mekanisme partai.

Keputusan Rapimda menetapkan Ngogesa Sitepu sebagai calon Gubernur Sumut (Gubsu) menurut Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Irham Buana saat penutupan Rapimda merupakan aspirasi dan pendapat  pimpinan DPD Partai Golkat Tingkat I dan II. Senada dengan Irham,   Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menyebut kader Golkar Sumut harus punya keinginan kuat untuk jadi Gubsu. Menurutnya tidak ada alasan DPP Golkar untuk tidak memilih Ngogesa Sitepu.

Sedangakan Ngogesa Sitepu dengan rendah hati  mengatakan, meskipun dirinya sudah mendapat dukungan dari DPD Tingkat I dan II. Ia akan tetap mengikuti mekanisme penjaringan calon kepala daerah yang ada di Golkar. Dia berharap aspirasi kader Golkar Sumut bisa didengar pimpinan DPP Golkar dengan  merekomendasikannya untuk maju sebagai calon gubernur di Pilgubsu 2018.

Tiga bulan setelah hasil Rapimda disampaikan ke DPP  Partai Golkar, ternyata   DPP Partai Golkar mengusung pasangan Tengku Erry Nuradi-Ngogesa Sitepu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgubsu 2018. Sebagaimana ditetapkan DPP Partai Golkar dalam suratnya bertanggal  21 Agustus 2017 dengan No. R-452/GOLKAR/VII/2-17 yang ditandatangani Ketua DPP Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham.

Dukungan DPP Partai Golkar tersebut kepada Erry seperti disebutkan Irham Buana karena tingkat elektabilitas dan popularitas sebagai petahana lebih tinggi dibandingkan dengan kader sendiri, Ngogesa. Kalaupun akhirnya Ngogesa mendapat jatah sebagai wakil calon Gubsu, Irham mengklaim, keputusan mendukung Erry -Ngogesa diterima dengan baik semua kader Golkar Sumut dan putusan DPP sudah objektif menurutnya. Disamping itu menurut Irham, Partai Golkar sadar tak ingin “kalah” lagi seperti di Pilgubsu sebelumnya (2008 dan 2013).

Surat DPP Partai Golkar tersebut menginstruksikan  juga kepada seluruh Ketua DPD Golkar di Sumut untuk menindak lanjutinya sesuai ketentuan organisasi. Pengurus diminta mendaftarkan pasangan calon Erry-Ngogesa ke KPU  sesuai jadwal. Putusan yang ditetapkan DPP Partai Golkar bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran pengurus, fungsionaris, kader dan anggota Partai Golkar dan  bagi kader yang tidak melaksanakaan akan diberi sanksi organisasi.

Trauma Pilgubsu 2008 dan 2013

Kekalahan beruntun yang harus dirasakan Partai Golkar di Pilgubsu 2008 dan 2013 tentunya menjadi  mimpi buruk. Ini mungkin yang membuat DPP Partai Golkar merasa lebih realistis bila mengalihkan dukungan ke Erry sebagai calon Gubsu dari pada Ngogesa sekalipun kaderya sendiri. Tingkat elektabilitas Erry faktualnya memang jauh lebih tinggi sebagai incumbent dibandingkan dengan Ngogesa. Ini mungkin yang dimaksudkan Irham dengan keputusan yang objektif tersebut.

Erry juga sudah terlebih dahulu mendapat dukungan menjadi calon Gubsu dari  PKPI  dan PKB dengan jumlah kursi 6 ditambah dengan dukungan Partai Golkar yang memiliki 17 kursi dan Nasdem 5 kursi sudah lebih dari cukup dukungannya. Bahkan informasi yang berhembus belakangan,  Hanura dengan jumlah kursi 10 dan PDIP sebanyak 16 kursi  juga akan merapat dalam koalisi dukungan untuk“Paten”.

Bila kita kembali merunut ke belakang pada Pilkada 2008 Partai Golkar kalah melawan kadernya sendiri Syamsul Arifin yang tidak didukungnya. Karena DPP Partai Golkar pada waktu lebih menginginkan yang maju menjadi calon Gubsu adalah Ali Umri bukan Syamsul Arifin atau kader karatanya Abdul Wahab Dalimunthe yang belakangan menyeberang ke Partai Demokrat.

Syamsul Arifin dan Abdul Wahab Dalimunthe kemudian dipecat DPP Partai Golkar karena dianggap tidak taat pada kebijakan partai beringin tersebut. Syamsul Arifin jauh lebih beruntung setelah terpilih jadi Gubernur dengan wakilnya Gatot Pujo Nugroho dengan menompang perahu PKS dan PPP. Ia kemudian didaulat secara aklamasi menjadi Ketua DPP Partai Golkar priode 2009-2014 di Musda VIII menggantikan Ali Umri. Sementara Ali Umri yang hanya menempati posisi ketiga di Pilgubsu 2008, pasca Musda Partai Golkar ke VIII keluar dari Partai Golkar dan berlabuh di Partai Nasdem.

Keberuntungan sepertinya tidak berpihak kepada Syamsul Arifin, karena tahun 2010 ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi sewaktu menjabat Bupati Langkat. Sedangkan  jabatannya sebagai gubernur terpaksa dicopot setelah ia berstatus tersangka dan karier politiknya juga berakhir. Kalaupun dikabarkan di Pilgubsu 2018 ia masih mencoba kembali keberuntungannya sebagaimana di Pilgubsu 2009 menjadi kuda hitam dan menang.

Di Pigubsu 2013 Partai Golkar kembali mengadu untung dengan mengusung kadernya sendiri Chairuman Harahap yang berpasangan dengan kader PPP Fadly Nurzal Pohan.  Partai Golkar waktu itu merasa sangat yakin koalisinya dengan PPP akan menang setelah kalah telak di Pilgubsu 2008. Hasilnya sangat mengecewakan Partai Golkar, karena yang menang adalah Gatot Pujo Nugroho yang berpasangan dengan kader Partai Golkar sendiri,Tengku Erry Nuradi yang diusung koalisi PKS, Hanura PBR dan Parpol non kursi. Setelah menang dalam Pilgubsu Erry sebagai kader Golkar hengkang ke Partai Nasdem dan menjadi Ketuanya.

Dengan mengusung Erry yang dulu kadernya, merupakan pilihan yang sangat dilematis bagi Partai Golkar. Dua kali menelan pil pahit kalah di Pilgubsu merupakan mimpi buruk bagi partai berlambang beringin ini untuk tidah kalah lagi ketiga kalinya. Maka pilihan untuk menjadikan kadernya Ngogesa. hanya sebagai calon wakil  Gubsu dianggap DPP Partai Golkar sebagai pilihan paling rasional, meskipun memiliki  kursi terbanyak di DPRD dibandingkan Partai Nasdem.

Bila ingin menang di Pilgubsu 2018 hanya itu pilihan Partai Golkar memang, karena bila memaksakan diri head to head peluang menang sangat tipis bagi Ngogeso berhadapan dengan Erry. Partai Golkar sepertinya ingin lebih realistis dan tidak mau lagi untung-untungan sebagaimana dalam dua Pilgubsu sebelumnya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Partai Golkar sepertinya merelakan kadernya hanya menjadi calon wakil Gubsu karena sejak awal sudah berkomitmen mencalonkan kembali Joko Widodo di Pilpres 2019.  Tentunya harus konsisten mempertahankan koalisi yang dibangunnya bersama dengan partai politik pendukung pemerintah. Di samping berharap setidaknya bisa memajukan kadernya kembali untuk mendapatkan  kursi wakil Presiden di Pilpres 2019 nanti.

Golkar sebagaimana diketahui dua kali mengalami kekalahan dalam  Pilpres dengan dua calon presiden yang berbeda. Dalam Pilpres 2004 Wiranto yang berpasangan dengan Salahuddin Wahid yang didukung Partai Golkar kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kallah waktu itu. Demikian juga dalam Pilpres 2009 Jusuf Kalah yang berpasangan dengan Wiranto juga kembali kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Beodiono.

Tentunya Partai Golkar berharap sukses di Pilgubsu 2018 ini mempunyai arti penting bagi eksistensinya dalam mendukung kemenangan koalisi pedukung pemerintah di Pilpres 2019 nanti. Disamping sebagai upaya mempertahankan keberlajutan koalisi dukungan terhadap pemerintah Joko Widodo untuk menduduki jabatan kedua kalinya Presiden RI.

Kita tunggu saja, apakah semua partai politik koalisi pendukung pemerintah akan merapatkan barisan mendukung pasangan Erry-Ngogesa sebagaimana di Pilkada DKI Jakarta. Atau sebaliknya akan terjadi tarik menarik kepentingan di antara parpol pendukung pemerintah dalam Pilgubsu 2018 ?

(Tulisan ini sudah dimuat di Harian WASPADA – Medan Rabu, 30 Agustus 2017 dengan judul “Dilema (Realistis) Golkar Sumut”)

« Newer Posts - Older Posts »

Categories