Posted by: effanzulfiqar | January 17, 2018

“Mahar” Politik?

Cerita tentang “mahar” politik sudah terlalu sering kita dengar dalam pencalonan kandidat di Pilkada dan Pileg. Dalam Pilkada uang mahar kerap diistilahkan dengan uang untuk beli perahu. Praktik uang haram yang disebut dengan mahar atau uang perahu sudah jamak dikenal dan dianggap hal yang lumrah dalam proses pencalonan kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah dan calon anggota legislatif.

Praktik mahar politik ini masih terus terjadi, sekalipun transaksi berlangsung di ruang-ruang gelap dan publik tidak ada yang tahu. Parpol sendiri sudah pasti menutup rapat terjadinya transaksi tersebut. Semuanya tetap menjadi misteri dan rahasia umum yang hanya sebatas diperbincangkan saja. Karena semua terjadi di ruang serba gelap dan sulit mengungkap praktik busuk itu yang telah merusak demokrasi secara sistematis dan masif.

Tapi, tiba-tiba publik dikejutkan pengakuan La Nyalla Mattalitti yang gagal menjadi kandidat calon Gubernur Jawa Timur dan katanya diminta sejumlah uang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. La Nyala yang telah mendapat mandat untuk maju sebagai cagub dari Gerindra tapi gagal mencari pasangan dan partai pendukung dan kemudian mengembalikan mandat kepada Prabowo.

Pasca pengembalian mandat setelah Gerindra mendukung pasangan Gus Ipul – Puti Guntur Soekarnoputri, La Nyalapun lalu beryanyi adanya permintaan uang mahar untuk pencalonannya. Sekalipun pengakuan besarnya jumlah uang yang diminta berubah-ubah, sebelumnya La Nya menyebut angka 170 miliar yang diminta oknum Partai Gerindra Jawa Timur dan belakangan ia merevisi jumlahnya menjadi 40 miliar yang diminta Prabowo.

La Nyala juga menyebut tidak ada saksi atau bukti yang menguatkan tundingan soal permintaan uang mahar tersebut oleh Prabowo. Sudah pasti pengakuan La Nyala tersebut dibantah keras Partai Gerindra dan beberapa kepala daerah yang pernah menggunakan perahu Gerindra yang kompak menyebut tidak pernah dimintai mahar oleh Gerindra dan Prabowo sebagai ketua partai.

Sekalipun ada pengeluaran biaya yang diperlukan kandidat, biasanya dikumpulkan “patungan” dan uang yang dikumpulkan juga digunakan sepenuhnya untuk membayar saksi di TPS dan PPK dan kepentingan kandidat sendiri. Prinsipnya uang yang diminta dipergunakan untuk biaya operasional bakal calon yang diusung partai, bukan untuk partai apalagi pribadi. Kurang lebih seperti itu jawaban yang diberikan Gerindra membatah tudingan La Nyala.

Pengakuan yang sama terkait dengan mahat tersebut muncul juga dari Brigjen Pol Siswandi. Siswandi sebagai kandidat yang nasibnya sama dengan La Nyala, gagal maju sebagai calon walikota dalam Pilkada Kota Cirebon. Siswandi menyebut gagal maju karena tidak bisa menyanggupi permintaan mahar yang diminta PKS.

Anehnya Siswandi sendiri tidak bisa menyebut nama orang di PKS Cirebon dan termasuk proses terjadinya permintaan uang mahar milyaran rupiah itu seperti apa.  Jadi hampir sama dengan La Nyala yang juga hanya mengaku-ngaku saja diminta mahar 40 milyar tapi tidak bisa membuktikan secara objektif dan faktual proses terjadinya permintaan uang dengan saksi atau bukti lainnya.

Bawaslu  Jawa Timur sendiri sudah merespon dengan memanggil La Nyala untuk mengklarifikasi kebenaran dari cerita uang mahar yang diminta Prabowo  dalam proses pencalonan di Pilkada Jawa Timur. Demikian juga Panwaslu Kota Cirebon melakukan hal yang sama memanggil Siswandi untuk mengklarifikasi kebenaran pengakuan adanya permintaan mahar oleh PKS.

Hebatnya, Bawaslu Jawa Barat sama sekali tidak merespon dan melakukan klarifikasi apa yang disampaikan kandidat Gubernur Jawa Barat, Dede Mulyana yang juga mengaku diminta mahar politik 10 juta dan mengaku kenal dan pernah bertemu dengan orang yang meminta uang. Mahar yang diminta dimaksudkan untuk memuluskan surat rekomendasi pencalonannya sebagai Gubernur Jawa Barat.

Pengakuan La Nyala dan Siswandi bukan sesuatu yang tiba-tiba saja muncul alias kebetulan di tahun politik yang dimulai dengan perhelatan Pilkada serentak untuk memilih gubernur, bupati/walikota di 117 daerah.  Dalam situasi politik yang sedikit panas seperti sekarang ini, pola-pola kampanye hitam untuk mendiskreditkan partai porpol tertentu berpeluang akan terus muncul.

Apa yang dikatakan La Nyala, Siswandi, Dede Mulayadi dan yang terbaru yang ditudingkan kepada Oesman Sapta Odang oleh sesama kader Partai Hanura menerima mahar boleh jadi hanya awal saja buka-bukaan soal mahar politik yang diminta parpol terkait pemberian rekomendasi kepada kandidat yang mencolon di Pilkada. Artinya,  tidak tertutup kemungkinan pasca Pilkada pengakuan serupa akan bermunculan dari para kandidat yang kalah.

Seandainya betul apa yang dituduhkan La Nyala,  Siwandi dan tundingan terhadap Oesman Sapta Odang. Pertanyaannya apakah hanya tiga parpol ini saja yang meminta mahar politik? Sudah tentu tidak bisa diterima sebagai kebenaran kalau hanya menyebut partai Gerindra, PKS dan Hanura terlibat? Parpol lain tidak tertutup kemungkinan mempraktikan hal sama, bedanya belum ada yang buka suara.

Masalah uang mahar sangat sulit pembuktiannya, tak obahnya bagai “kentut” hanya tercium baunya tapi tidak bisa dilihat seperti apa wujudnya. Uang mahar rentan terjadi terhadap kandidat yang bukan merupakan kader, tapi berasal dari luar parpol pengusung. Di samping itu transakasi mahar politik biasanya paling rawan terjadi pada last minute pencalonan di KPU dan melibatkan koalisi parpol.

Fenomena adanya mahar politik tidak sepenuhnya terjadi dalam beberapa kasus pencalonan. Bahkan ada kandidat yang punya popularitas dan elektabilitas justru didanai oleh parpol pengusung dan bukan sepenuhnya bersumber dari calon yang diusung. Mahar politik tidak ada dalam proses pemberian rekomendasi  kalau partai memperkirakan  kadididat punya nilai jual tinggi.

Memang tidak bisa dibantah soal keberadaan mahar politik. Mahar politik tak obahnya seperti bahan bakar dan oli mesin yang urgen bagi berputarnya infrastruktur parpol dengan baik. Disamping demokrasi kita sudah terlanjur masuk dalam pusaran arus kapitalistik yang membutuhkan biaya politik besar. Konsekuensi dari sistem semacam itu membuka pintu bagi terjadinya praktik traksaksional, dimana hukum ekonomi berlaku.

Parpol yang seharusnya lebih mengedepankan ideologi bukan berubah nenjadi pragmatis. Alih-alih membangun ideologi yang kuat di internal partai, justru yang terjadi sebaliknya. Ideologi partai tidak lagi menjadi penting. Nilai luhur politik – kebaikan serta kemaslahatan dipinggirkan. Ideologi parpol lalu dikorbankan untuk kepetingan pragmatis jangka pendek.

Demokrasi yang dipraktikan dalam perhelatan Pilkada ke Pilkada dan Pemilu ke Pemilu masih hanya sebatas menghasilkan hal-hal yang sifanya “prosedural”, bukan pada hal-hal  “substansial” – yang memberikan mamfaat bagi penguatan sistem bernegara dan berbangsa sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945.

Uang menjadi sesuatu yang sangat menentukan dalam demokrasi kita, karena ada banyak orang di internal partai dari pusat sampai ke daerah yang memerlukannya plus calon yang membutuhkan rekomendasi untuk maju di Pilkada. Termasuk keberadaan makelar politik, Timsukses dan rakyat yang harus “disogok” agar mau memilih calon yang diusung parpol. Semua itu jelas memerlukan uang dan itu fakta yang kita hadapi hari ini.

Advertisements
Posted by: effanzulfiqar | January 4, 2018

Fenomena TNI/Polri di Pilkada

Pilkada 2018 kali ini cukup menarik dengan kehadiran beberapa jenderal TNI/Polri aktif yang maju sebagai calon gubernur, plus berpangkat perwira yang mencalon sebagai bupati/walikota.  Sebelumnya ada nama Agus Yudhoyono yang mundur dari TNI –  mencalon sebagai gubernur di Pilkada Jakarta 2017 lalu, meskipun belum menang.

Dari beberapa nama jenderal yang ramai disebut akan masuk bursa calon gubernur salah satunya Edy Rahmayadi yang menjabat Pangkostrad. Edy sudah dipastikan akan maju sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara berpasangan dengan Musa Rajekshah sebagai bakal calon wakil gubernur di Pilkada 2018. Pasangan ini diusung koalisi partai Gerindra, PKS dan PAN.

Di Pilkada Provisi Riau, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung pasangan Syamsuar-Edy Natar Nasution. Syamsuar yang masih menjabat sebagai Bupati Siak dicalonkan sebagai bakal calon gubernur ini akan dipasangkan dengan Brigadir Jenderal Edy Natar yang masih menjabat sebagai Komandan Komando Resort Militer 31/Wirabima, Riau. PAN akan berkolasi dengan PKS dan Gerindra.

Jenderal lain yang berasal dari Polri yang sudah pasti akan mencalon sebagai gubernur adalah Irjen Murad Ismail, Kepala Korps Brimob yang maju dalam pemilihan Gubernur Maluku. Murad Ismail berpasangan dengan Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno dan keduanya  diusung koalisi PDIP, PPP dan Nasdem.

Adapun Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw batal mencalon, karena lebih memilih berkonsentrasi di Polri. Kini tinggal Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen Anton Charliyan dan belum jelas partai politik yang akan mengusung mereka sebagai calon gubernur. Sedangkan Kepala BNN,  Komjen Budi Waseso dikabarkan bakal berpasangan dengan Ganjar Pranowo di Pilkada Jawa Tengah.

Ada juga nama Mayor Infantri David Suardi perwira TNI yang ikut mencalon di Pilkada Kota Bengkulu lewat jalur perseorangan. Termasuk AKBP Ilyas yang juga maju lewat jalur perseorangan sebagai calon Wakil Walikota di Pilkada Baubau. Nama lainnya, Brigjen (Pol) Siswandi di Kota Cirebon tapi belum jelas partai politik yang mengusungnya.

Terkait dengan ramainya jenderal dan perwira aktif TNI/Polri maju dalam bursa calon kepala daerah, muncul pertanyaan apakah mengindikasikan kecenderungan akan kembalinya institusi ini di ranah politik praktis? Pertanyaan lain, apakah keterlibatan anggota TNI/Polri itu tidak akan mengganggu netralitas yang seharusnya dipertahankan?

Kedua pertanyaan di atas muncul bisa jadi karena adanya semacam rasa trauma akan keterlibatan TNI/Polri (waktu itu masih masuk dalam struktur TNI) dalam politik praktis. Dimana unsur TNI/Polri hampir menduduki semua jabatan publik, baik di lembaga eksekutif, legislatif dan judikatif padahal mereka masih berstatus militer aktif.

Regulasi jelas mengatur tentang netralitas dan profesionalisme TNI/ Polri di dalam Pilkada dan Pemilu. Tapi tidak menjadi masalah sepanjang mereka tidak ada melanggar regulasi. Karena menjadi hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih,  bila mereka bisa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan regulasi di antaranya mundur dari jabatan sebelum penetapan sebagai calon di KPU.

Tentunya dengan mundur permanen sebagai anggota TNI/Polri tidak dapat dikatakan melanggar netralitas yang harus dijungjung. Kecuali mereka hanya mundur pada saat mendaftar saja atau tidak terpilih kemudian aktif kembali. Adapun kekuatiran keterikatan kuat mereka dengan korps sulit dihilangakan, itu merupakan sesuatu yang wajar saja karena  tak ada yang dilanggar mereka.

Keberadaan anggota TNI/Polri di Pilkada sah-sah saja, tidak harus diperdebatkan, apalagi ada rasa ketakutan yang berlebihan akan kembali ke era Orde Baru. Jangan pula disebut mereka melanggar nilai kepantasan dan kepatutan. Karena rakyat yang memilih, siapa yang layak untuk itu. Kalau rakyat menginginkan, tidak ada yang bisa menentang pilihan itu dengan argumentasi apapun.

Dengan majunya para calon berlatar belakang militer/polisi sebenarnya menjadi test case terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap dua institusi itu. Kalau ternyata mereka terpilih, menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI/Polri masih begitu baik. Ini juga pembuktian di antara  kedua institusi, mana yang lebih dipercaya masyarakat.

Majunya para jenderal dan perwira TNI/Polri di Pilkada, menjadi bukti minimnya kader yang mumpuni di internal partai politik sendiri, sehingga harus mengusung yang bukan kadernya. Artinya partai politik bisa dikatakan sudah gagal dalam melakukan proses kaderisasi yang sejatinya menjadi salah satu fungsi partai politik dan kondisi seperti ini sudah terjadi dari Pilkada ke Pilkada dan Pemilu ke Pemilu.

Kekuatiran lain dengan majunya para perwira tinggi/menengah tersebut, bakal terjadinya  kecurangan karena adanya penekanan untuk memilih calon yang berasal dari TNI/Polri, sehingga berpeluang terjadinya politik transaksional – sangat  diragukan kebenarannya. Karena kekuatiran semacam itu juga tidak beralasan, semua colon tetap berpeluang melakukan politik transaksional sekalipun berlatar belakang sipil.

Sekaitan dengan kekuatiran-kekuatiran tersebut, Ketua Bawaslu Mochammad Afifuddin sudah menghimbau agar para petinggi di TNI/Polri, yang ingin berkontestasi di Pilkada 2018 tidak sedini mungkin menyosialisasikan diri sebelum mundur dari jabatannya. Misalnya dengan curi start  melakukan  pencitraan diri dalam berbagai aktivitas dengan mendompleng jabatannya.

Himbauan itu sangat tidak elok dan fair, kalau dialamatkan hanya untuk yang berlatar belakang TNI/Polri yang akan maju di Pilkada. Sementara calon petahana secara nyata sudah curi start dengan pencitraan diri sejak awal.  Memasang baliho, spanduk di banyak tempat dan mensosialisasikan diri dengan menggunakan fasilitas pemerintah (?)

Seharusnya keterlibatan para jenderal dan perwira militer/polisi maju sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada tetap dilihat dari sisi positif – memberi warna demokrasi di tingkat lokal. Di samping pembuktian adalah menjadi hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih yang diakui sebagai hak azasi. Bukannya diperdebatkan, apalagi dituding sebagai keinginan militer/polisi untuk berkuasa kembali seperti di masa OrdeBaru.

Keterlibatan mereka dalam perhelatan Pilkada akan memberi warna dan nuansa baru, karena rakyat diberi pilihan yang lebih beragam untuk memilih sosok yang lebih pantas menurut mereka menjadi pemimpin lima tahun kedepan. Ini juga menjadi tawaran alternatif bagi pemilih yang selama ini terus disodorkan calon yang berlatar belakang sipil dan setelah terpilih ternyata sarat dengan banyak masalah.

(Dimuat di harian WASPADA – Medan, Senin 8 Januari 2018 dengan judul yang sama)

Posted by: effanzulfiqar | November 30, 2017

Muhammadiyah Dalam Praktik Kebinekaan

Dalam menyambut Milad  ke-108 H/105 M Muhammadiyah yang jatuh pada tanggal 18 November 2017 ini diusung tema : “MEREKAT KEBERSAMAAN”. Yang melatar belakangi pengangkatan tema tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi sosial politik yang sedang terjadi di Negeri ini. Dimana bangsa ini sepertinya sedang berada di tepi jurang yang mengancam rasa persatuan dan kebersamaan sebagai satu bangsa – Indonesia.

Bagaimana tidak pra dan pasca Pilkada Jakarta muncul polemik panjang di tengah-tengah masyarakat terkait dengan ke Indonesian, Pancasila, Kebinekaan, toleransi dan NKRI. Bahkan tidak jarang muncul praktik-praktik yang sangat bertentangan dengan semangat persatuan dan kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan bangsa ini. Ruang publik terasa begitu sesak dengan berbagai bentuk intoleransi, persekusi, intidimidasi, hujatan dan caci maki  yang merembet sampai ke media sosial.

Satu sama lain saling menuding, ada satu kelompok yang merasa sangat Indonesia,  Pancasilais, toleran, pluralis. Lalu, seenaknya menuding kelompok lain tidak Indonesia, tidak Pancasilais, tidak toleran dan anti kebinekaan. Ironisnya, di antara sesama Muslim juga terjadi pelarangan, penghadangan dan pembubaran pengajian dengan alasan isi ceramah dan penceramah tidak Pancasilais, tidak toleran dan  anti NKRI.

Sangat berbahaya bila satu sama lain saling mengklaim dan merasa paling Indonesia, Pancasilais, toleran dan seterusnya. Faktanya, mereka yang kerap menyebut kata-kata itu tak lebih dari wacana, retorika dan pepesan kosong yang tak ada bukti outentikya. Kita berharap polemik dan klaim dengan menggunakan kata-kata bersayap itu dihentikan karena hanya akan memperlebar dan mengacam persatuan dan kesatuan bangsa.

Muhammadiyah sendiri sepertinya lebih banyak diam dan tidak terlalu banyak terlibat dalam polemik tersebut. Bagi Muhammadiyah perdebatan soal itu sangat tidak produktif untuk mewujudkan Islam yang berkemajuan. Apalagi ikut-ikutan latah menuding satu kelompok dengan lebel anti NKRI, anti kebinekaan, anti Pancasila dan seterusnya.

Muhammadiyah lebih suka berkerja dalam sunyi mempraktikan Pancasila, toleransi, kebhinekaan dan NKRI dengan outentik.  Dengan kiprah nyatanya, Muhammadiyah telah mempraktikan semua itu. Karena bagi Muhamammadiyah jauh lebih penting mempraktikan semua itu secara outentik dari pada hanya sebatas dibicarakan dalam ruang seminar – atau menjadi retorika belaka tanpa pembuktian nyata dalam praktik.

Lebih penting dari semua itu, konsepsi toleransi dan kebhinekaan harus dibumikan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa tanpa harus banyak berpolemik, berretorika dengan mengumbar kata – apalagi mengklaim paling Indonesia, Pancasilais, toleran dan pluralis. Dan itulah yang selama ini menjadi spirit Muhammadiyah membangun bangsa dan Islam yang berkemajuan di tengah-tengah perbedaan.

Amanat Muktamar Muhammadiyah mewujudkan persatuan, kemajuan dan merajut kebangsaan di dalam perbedaan yang bersinergi sebagai modal besar bangsa yang harus dikelola dengan baik untuk kebesaran bangsa yang pluralis ini. Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah tegas menyebutkan : “Muhammadiyah menerima pluralitas agama tetapi menolak pluralisme yang mengarah pada sinkretisme, sintesisme, dan relativisme.

Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, menyebutkan apa yang dipraktikan Muhammadiyah dalam gerakannya dengan istilah toleransi outentik, penghargaan atas perbedaan yang tulus dan jernih dalam kehidupan sehari-hari – bukan insidental apalagi berbau politis.  Untuk itu Muhammadiyah telah mempraktikan nilai-nilai Pancasila,  kebhinekaan dan tolerasi dengan outentik lewat schooling (pendidikan), feeding (pelayanan sosial), dan healing (rumah sakit/kesehatan).

Di SMA Muhammadiyah di Ende  – Nusa Tenggara Timur, sebanyak 2/3 peserta didiknya beragama Katolik. Demikian juga SMP Muhammadiyah di Serui Teluk Cenderawasih Papua dan SMA Muhammadiyah di Putussibau Kalimantan Barat mayoritas peserta didiknya bukan Muslim. Bukti keseriusan Muhammadiyah mempraktikan Kebhinekaan termasuk dengan menyiapkan guru agama Kristen/Katolik dan tidak mewajibkan memakai jilbab bagi siswa yang non-Muslim.

Kebinekaan dan toleransi outentik juga dipraktikan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi di Wilayah Indonesia Bagian Timur. Ada empat PTM di Papua dan Papua Barat, yaitu Universitas Muhammadiyah Sorong, STIKIP Muhammadiyah Sorong, STIKIP Muhammadiyah Manokwari, STIKOM Muhammadiyah Jayapura. Sedangkan  di Nusa Tenggara Timur ada Universitas Muhammadiyah Kupang dan IKIP Muhammadiyah Maumere.

Keenam Perguruan Tinggi Muhammadiyah itu mayoritas mahasiswanya  non-Muslim. Proses perkuliahan berlangsung dengan aman tak ada konflik sekalipun ada perberdaan kepercayaan di antara mahasiswa. Hebatnya, mereka yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada Muhammadiyah. Sekalipun mereka diwajibkan mempelajari Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK) yang memberi pemahaman tentang Islam secara benar.

Kalangan mahasiswa non Muslim sama sekali tidak merasa terbebani apalagi terpakasa harus belajar mata kuliah AIK. Bahkan kalangan mahasiswa non Muslim begitu fasih menyanjika lagu “Sang Surya”, mars Muhammadiyah. Artinya, tidak ada sedikitpun kekuatiran dikalangan komunitas non Muslim, Muhammadiyah akan mengerus keyakinan beragama anak-anak mereka dan menganggap perbedaan agama sebagai masalah yang harus terus dipertentangkan.

Alih-alih menjadi sumber konflik antar umat beragama yang berbeda, justru keberadaan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemanusiaan  yang dikelola Muhammadiyah selama ini telah menjadi  jembatan yang menghubungkan antara komunitas agama yang berbeda. Muhammadiyah bahkan bisa membangun ruang damai antar ummat yang berbeda agama secara nyata dalam bingkai kebinekaan.

Dan semua itu dilakukan Muhammadiyah dalam bentuk aksi nyata dan tidak  dimaksudkan untuk mendapat lebelisasi sebagai organisasi paling “Indonesia dan Pancasilais”. Muhammadiyah tidak pernah fokus mengejar dan terlibat kepentingan politik sesaat. Muhammadiyah lebih berkhidmat pada pencerdasan dan pencerahan kehidupan umat dan bangsa lewat berbagai aksi nyata di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai keyakinan yang berbeda sekalipun.

Fokus gerakan Muhammadiyah dipraktikan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan. Dengan fokus gerakan seperti itu Muhammadiyah bisa terus eksis mewujudkan dakwah dan tajdid pencerahan menuju terbentuknya keadaban bangsa yang berkemajuan. Muhammadiyah melalui tiga gerakan tersebut secara nyata mampu mewujudkan kohesitas dan harmonisasi di lingkungan masyarakat yang mayoritas bukan Islam. Muhammadiyah mampu membuka sekat-sekat yang selama ini menjadi pembatas karena keyakinan berbeda dengan mewujudkan kedamaian, inklusif dan toleransi nyata.

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar dan tertua di Indonesia mampu mencerminkan Islam yang rahmatallil ‘alamin di daerah-daerah  mayoritas penduduknya non muslim. Muhammadiyah kini berusia 108 H/105 M tahun, kehadirannya tak obahnya bagai mentari yang terus menyinari seluruh isi bumi tanpa membeda-bedakan.  Muhammadiyah tidak pernah mengklaim sebagai ormas yang paling Pancasilais, pluralis, toleran dan  moderat.   Muhammadiyah lebih memilih aksi nyata dan menunjukkan secara konkrit Islam sebagai agama rahmatan lil alamin.

Muhammadiyah tetap konsisten untuk mengajak umat Islam memahami kemajemukan agama dan keberagamaan dengan mengembangkan tradisi toleransi dan koeksistensi tanpa harus mengusik keyakinan masing-masing. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Pedoman Hidup Islami bagi warga Muhammadiyah mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, tetangga dan anggota masyarakat lainnya dengan memelihara hak dan kehormatan, baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Wallahu a’lam bil-shawab.

Posted by: effanzulfiqar | November 30, 2017

Menjaga Martabat DPR (D)

Beberapa hari ini publik disajikan tontotan balada Ketua DPR Setya Novanto (SN) yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Sejak namanya tersangkut kasus e-KTP sudah 11 kali dipanggil penyidik KPK sebagai sanksi atau tersangka. Dari 11 kali pemanggilan hanya hadir tiga kali dan sisanya mangkir dengan berbagai alasan.

Proses penetapan kembali SN sebagai tersangka setelah lolos sebagai tersangka berkat putusan pra peradilan panjang ceritanya. SN sempat berwara wiri ketika dipanggil KPK. Minta perlindungan Presiden, Kepolisian dan Kejaksaan. Menjadi buron ketika hendak dijemput paksa di rumahnya.  Drama baru berakhir pada episode Fortuner menabrak tiang listrik.

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar apa yang menimpa SN sudah pasti berdampak terhadap elektabilitas Golkar dengan brand “Suara rakyat suara Golkar”. Rapat pleno Golkar telah menetapkan Idrus Marhan sebagai Plt Ketua sesuai surat “wasiat” SN sampai ada putusan sidang pra-peradilan. Aneh memang, tapi itulah keputusan yang diambil Golkar yang terkesan hanya untuk kepentingan SN.

Keputusan yang diambil Golkar jelas tidak akan banyak membantu menyelamatkan citra dan elektabilitas partai. Sebenarnya jauh lebih elok bila Golkar melaksanakan Munaslub untuk memilih ketua defenitif mengingat pelaksaan Pemilu 2019 tinggal sudah tahun lagi. Bila alasannya hanya karena dianggap memerlukan biaya besar sangat tidak beralasan rasanya.

Setali tiga uang dengan Golkar, DPR belum mengambil sikap apapun terhadap SN pasca penahanan. Sikap DPR yang lamban merespon status SN yang ditahan KPK dalam kapasitas sebagai Ketua DPR sangat merendahkan dan melecehkan kewibawaan DPR. Desakan publik sudah begitu ramaianya agar DPR mengambil sikap untuk memberhentikan (sementara) SN sebagai Ketua DPR.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang mempunyai tugas untuk itu agar menggelar rapat dan membahas status SN sebagai ketua DPR. MKD berkelit pada prosedural formal semata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3) dimana SN baru bisa diberhentikan (sementara) bila ia berstatus sebagai terdakwa.

Memang SN masih berstatus tersangka belum terdakwa. Bila merujuk paada UU MD3 SN tidak bisa diberhentikan. Padahal bila dikaitkan dengan Pasal 81 huruf g yang menyebutkan bahwa seorang anggota dewan berkewajiban mentaati tata tertib dan kode etik. Maka SN bisa dijatuhi saksi etik oleh MKD karena sudah melanggar tata tertib dan kode etik merujuk ke Pasal 237 dan 238 UU dimaksud.

Substasi masalahnya bukan lagi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa bila dikaitkan dengan posisinya sebagai Ketua DPR . Tapi lebih pada masalah etika dan kepatutan yang sudah dilanggar SN berkali-kali. Jangan karena SN sudah melayangkan surat agar MKD tidak bersikap apapun hingga adanya putusan praperadilan dan membuat MKD enggan merespon tuntutan publik.

Tidak bisa dibenarkan secara etika seorang Ketua DPR menolak dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh KPK.  Setelah ditetapkan menjadi tersangka dipanggil masih mangkir dengan berbagai alasan. Padahal semua orang tahu “mematuhi hukum” merupakan salah satu bentuk etika yang harus dipatuhi setiap anggota dewan apalagi posisinya sebagai Ketua DPR.

Sikap MKD jelas tidak membantu menegakkan wibawa DPR bila hanya bersikap menunggu sampai status SN menjadi terdakwa. Padahal dugaan pelanggaran hukum yang dituduhkan bukan pidana biasa tapi kejahatan yang termasuk kategori extra ordinary. Seharusnya DPR bisa menjadi caontoh dan teladan dalam pemberantasan korupsi dan bukan sebaliknya.

Bukankah MKD  dibentuk sebagai alat kelengkapan DPR bersifat tetap yang bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluruhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat? Lalu apakah sikap anggota MKD yang hanya bersifat pasif dapat dikatakan sebagai manifestasi menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR? Entahlah..!!!

Sikap MKD semakin memperburuk citra DPR di mata publik sebagai lembaga terhormat tempat 560 orang terhormat. Sebelumnya publik sudah melihat MKD merehabilitasi kembali posisi SN sebagai Ketua DPR setelah lolos dari kasus “Papa minta saham”. Bila MKD tetap tidak bersikap juga, maka apa yang dipersepsikan publik selama ini –  DPR sebagai bungker bagi koruptor benar adanya.

Menjadi kewajiban MKD untuk membuktikan bahwa DPR bukanlah bagian dari oligarki kekuasaan SN. Jangan karena setitik nila rusak susu sebelanga. Jangan karena hanya seorang SN semua anggota DPR (D) dianggap sama perilakunya. Sudah sepatutnya MKD menggusur habis semua anggota dewan yang tidak punya etika dan integritas dari DPR.

Akhir kata, kebijakan yang diambil Partai Golkar dan sikap DPR/MKD dengan respon sangat lamban mempertontonkan kepada publik kedua lembaga ini terkesan begitu permisif terhadap korupsi. Dugaan  yang disangkakan kepada SN bukan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Opini publik yang selama ini menyebut partai politik dan DPR (D) sebagai sarangnya para koruptor makin memperkuat tudingan itu. Memalukan..!!

Posted by: effanzulfiqar | November 30, 2017

Menakar Peluang Sang Jenderal di Pilgubsu 2018

Terjawab sudah spekulasi siapa figur bakal calon yang diusung Partai Gerindra, Sabtu tanggal 18 November partai besutan Prabowo Subianto resmi mendeklarasikan dukungan kepada Pangkostrad Letjend TNI Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018. Keputusan itu diambil berdasarkan Rapat Koordinasi Daerah Partai Gerindra Sumatera Utara.

Sebelumnya santer spekulasi pilihan Geridra yang akan diusung dalam Pilgubsu 2018 berasal dari kalangan kadernya sendiri. Kader Gerindra yang sudah sepat digadang-gadang akan maju Raden Muhammad Syafii (Romo) dan Gus Irawan Pasaribu, saat ini keduanya masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Gus Irawan sendiri sudah ikut di Pilgubsu 2014 dan hanya berada di posisi ketiga perolehan suaranya.

Untuk pendamping Edy Rahmayadi sebagai bakal calon wakil belum disebutkan siapa yang menjadi kandidatnya. Kabarnya yang akan dipasangkan dengan Letjend TNI Edy Rahmayadi di Pilgubsu 2018 adalah Musa Rajekshah (Ijeck) seperti yang pernah disebutkan Ketua DPW PKS Muhammad Hafez. Hal tersebut belum final tapi peluang menyandingkan Ijeck dengan Edy sangat besar peluangnya. Kabarnya nama Ijeck juga sudah masuk pembahasannya di internal Partai Gerinda.

Ijeck merupakan putra pengusaha ternama Sumut, H Anif dan bila  pasangan ini bersatu, dukungan materi sudah pasti terpenuhi. Di samping memang keberadaan calon wakil Gubsu juga termasuk variabel penting yang menentukan kemenangan pasangan calon. Artinya elektabilitas calon wakil semestinya bisa mengimbangi elektabilias calon Gubsu untuk mendulang perolehan suara. Ijeck sebagai tokoh muda setidaknya memiliki elektabilitas yang baik, terutama mewakili suara kaum muda.

Membaca arah koalisi

Dengan 13 kursi plus 9 kursi PKS yang sudah memberikan dukungan ke Edy Rahmayadi meskipun belum secara formal, maka  jumlah kursi sudah lebih dari cukup sebagai syarat untuk mengusung pasangan calon. Koalisi yang paling realitas memang hanya dengan PKS, seperti dikatakan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani sudah sangat solid sejak awalnya kedua partai. PAN juga sudah menyebutkan dukungan yang sama kepada mantan Pangdam Bukit Barisan itu.

Dengan demikian Partai Gerindra, PKS plus PAN sudah solid untuk mendukung Ketua Umum PSSI itu maju di Pilgubsu tanpa memerlukan dukungan koalisi dari partai lain. Karena sudah semakin kecil peluangnya berkoalisi dengan PDIP, Hanura dan  Demokrat yang sampai hari ini belum menyebutkan siapa bakal calon Gubsu yang akan didukung kedua partai ini dan tentunya harus tetap berkoalisi.

Berkoalisi dengan Golkar peluangnya sangat kecil meskipun kadernya Ngogesa Sitepu sudah menarik diri berpasangan dengan Tengku Erry Nuradi. Dengan PDIP  berkoalisi sebagai  partai pemerintah sepertinya sudah tidak mungkin lagi. PDIP pasti memili berkoalisi dengan Hanura dan Nasdem yang sudah duluan mendukung kadernya Tengku Erry Nuriadi. Bila tidak ingin berkoalisi dengan Hanura dan Nasdem, PDIP mungkin akan mengulang sejarah seperti yang dilakukannya di Pilgubsu 2013 baru pada saat  injury time menyebutkan pasangan yang diusung. Sedangkan PPP belum jelas kemana arah dukungannya.

Edy Rahmayadi memang menjadi figur kuat untuk head to head dengan petahana Tengku Erry Nuriadi. Diprediksi  hanya ada tiga pasangan calon yang akan muncul diluar pasangan dari jalur independen. Dari beberapa nama-nama yang muncul yang dianggap memiliki elektabilitas sama kuatnya hanya kedua kandidat tersebut. Posisi Edy sebagai Pangkostrad dan Ketua Umum PSSI setidaknya memberikan peluang besar untuk mendongkrak elektabilitasnya.

Sedangkan Tengku Erry Nuriadi sebagai petahana sudah pasti jauh lebih diuntungkan terutama kesempatannya yang lebih luas dalam mensosialisasikan diri. Faktualnya posisi sebagai Gubernur yang masih aktif sangat banyak membantu dalam mengkapitalisasi elektabilitasnya sebelum menjalani cuti sebagai kepala daerah. Senyatanya posisi sebagai petahana jelas sangat menguntungkan bagi Tengku Erry Nuradi.

Pertarungan yang menarik

Adanya dua figur kuat tersebut sudah pasti Pilgubsu 2018 ini sangat menarik dengan beberapa alasan.  Pertama, lawannya adalah petahana yang dianggap elektabilitas jauh lebih tinggi dibandingan dengan kontentas lainnya. Kedua,  untuk kali kedua tampil kandidat Gubsu yang berasal dari kalangan militer setelah Tritamtomo di Pilkada 2008 yang mencoba keberutungannya lewat dukungan PDIP, kalaupun akhirnya kalah.

Ketiga, figur sipil berhadapan dengan militer yang sudah tentu  sama-sama punya plus minus. Pertanyaannya apakah konstituen lebih yakin pada figur sipil untuk menyelesaikan permasalahan di Sumut yang begitu komplek. Militer dianggap lebih tegas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang memerlukan ketegasan. Dalam pemberantasan korupsi misalnya yang menjadi catatan hitam, karena ada dua mantan Gubernur yang menjadi terpidana korupsi.

Keempat, keberadaan figur militer yang disimbolikan dengan sikap tegas – disiplin menjadi hal baru yang dianggap bisa membawa perubahan dengan visi Sumut Bermartabat. Mengingat dua kali kepemimpinan Gubsu yang dipegang sipil lebih banyak menuai masalah karena harus berhenti di tengah jalan.  Bisa jadi pemiih lebih tertarik melirik Edy dengan harapan ada perubahan signifikan, terutama menyelesaikan permasalahan kelistrikan sebagai masalah menahun dan infrastruktur yang buruk.

Kelima, pertarungan kali ini menjadi kelanjutan pertarungan Pilkada DKI dengan dua poros partai yang bersebelahan – pro pemerintah dan di luar pemerintah, bila PDIP tidak mengusung pasangan sendiri tapi mendukung Tengku Ery Nuradi. Keenam, kalah dan menang dalam pertarungan Pilgubsu 2018 sudah pasti menentukan bagi kemenangan di Pileg dan Pilpres 2019. Maka semua partai politik akan habis-habisan memobilisasi semua kekuatan untuk memenangkan pasangan calon yang diusungnya.

Ketujuh, kemenangan di Pilgubsu 2019 menjadi tolak ukur bagi kemenangan partai koalisi pendukung pemerintah di Pilpres 2019 sebagai prioritas utama disamping menang dalam Pileg yang dilakukan secara serentak.  Bagi PDIP dan partai pendukung pemerintah sangat penting artinya utuk menang dalam Pilkada Sumatera Utara. Sama pentingnya kemenangan di Pilkada Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Meskipun partai pendukung pemerintah di tiga daerah tersebut tidak kompak berkoalisi mendukung satu pasangan.

Kita masih harus menunggu kurang lebih 50 hari lagi ke depan – semuanya bisa berubah dalam hitungan detik. Karena ini soal kepentingan semata, tak ada musuh abadi dalam politik. Di samping dukungan politik dalam Pilkada jauh lebih cair dibandingan Pilpres. Dan harus kita ingat, politik kata Harold Lasswell hanya soal who gets, what, when, and  how. Jadi belum ada yang pasti sampai detik terakhir pendaftaran calon Gubsu pada tanggal 8-10 Januari 2018 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

« Newer Posts - Older Posts »

Categories