Posted by: effanzulfiqar | March 19, 2018

Menunda Penetapan Tersangka “Cakada”?

Selasa 13 Maret yang lalu, selepas rapat koordinasi dengan penyelenggara pemilu, kementerian dan lembaga terkait, Menko Polhukam Wiranto meminta KPK untuk menghentikan sementara pemeriksaan calon kepala daerah (Cakada) dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pengajuan calon kepala daerah yang diduga tersangkut kasus korupsi sebagai saksi maupun tersangka.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku telah mengantongi satu nama calon kepala daerah yang akan diumumkan menjadi tersangka. Agus sendiri sudah menandatangani sprindik untuk mengumumkan status tersangka, sekalipun tidak menyebut sosok Cakada yang diduga kuat terlibat korupsi. Statemen Ketua KPK ini menjadi dasar munculnya permintaan penundaan Menko Polhukam tersebut.

Wironto beralasan proses hukum terhadap Cakada akan bisa berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pilkada. Karena menurut Wironto penundaan tersebut lebih pada keinginan mencegah terjadinya kegaduhan politik di daerah. Disamping untuk menghindari timbulnya syak wasangka dan tuduhan KPK sudah masuk dalam ranah politik.

Permintaan penundaan menurutnya bukan sebagai bentuk intervesi, karena tuntutan terhadap pelaku korupsi bisa dilanjutkan setelah usai pilkada. Dan apa yang disampaikan katanya hanya sekedar imbauan dan tidak ada pemaksaan.  Intinya agar KPU ikut berperan menciptakan kondisi yang aman, tertib dan lancar dalam proses penyelenggaraan pilkada.

Adapun Kapolri, Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM juga sepakat dengan permintaan Menko Polhukam kepada KPK untuk menghentikan sementara penyelidikan dan penyidikan terhadap Cakada yang diduga terlibat korupsi. Alasannya tetap sama untuk menjaga kekondusifan proses pilkada di daerah dan mencegah terjadinya kegaduhan politik.

Bahkan Kapolri sudah membuat surat edaran ke seluruh jajarannya untuk menunda semua proses hukum terhadap Cakada sampai selesainya penyelenggaraan pilkada. Ditambahkan Kapolri seharusnya penetapan tersangka dilakukan KPK sebelum pendaftaran Cakada di KPU provinsi/kabupatem/kota, sehingga parpol bisa menyiapkan penggantinya.

Sudah pasti permitaan penundaan proses hukum terhadap Cakada sampai selesainya proses pilkada menimbulkan polemik. Sekalipun memang setelah selsai Pilkada proses penyelidikan dan penyidikan masih bisa dilajutkan. Bagi sebahagian pihak terutama penggiat anti korupsi menganggap permintaan penundaan tersebut tidak menghargai proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK.

Terkesan pernyataan tersebut seperti ingin mengintervensi dan menuding KPK menjadi bahagian yang merusak demokrasi di tingkat lokal dengan menciptakan kegaduhan baru. Seharusnya pemerintah mendorong transparansi  jejak rekam Cakada, sehingga yang terjadi tidak seperti selama ini – pemilih sepertinya hanya disodori  “kucing dalam karung”. Tidak diberikan peluang untuk memilih Cakada yang terbaik di antara yang terbaik. Justru sebaliknya memilih yang terbaik di antara yang terburuk

Pemilih seharusnya diberi informasi yang banyak dan berhak mengetahui jejak rekam Cakada, termasuk permasalahan hukum yang sedang membelitnya. Mengkait-kaitkan dengan soal-soal yang menyebutkan dapat menyebabkan kegaduhan politik di daerah dianggap sangat berlebihan. Padahal faktanya tidak demikian halnya, penetapan tersangka oleh KPK sebelumnya terhadap lima calon kepala daerah yang ikut bertarung di pilkada 2018 sama sekali tidak mengganggu tahapan pilkada, termasuk menyebabkan kegaduhan politik di daerah.

Alasan yang juga menyebut Cakada yang menjalani proses hukum sebagai tersangka atau saksi akan beresiko terhadap elektabilitas dan perolehan suara, sangat tidak beralasan. Apalagi disebut Cakada sudah menjadi milik partai politik dan masyarakat bukan lagi mengatas namakan dirinya secara personal. Yang salah parpol, sudah tahu Cakada bermasalah hanya karena dianggap punya elektabilitas bagus, tetap didorong maju dalam pilkada seolah tidak ada lagi yang pantas untuk maju.

Disamping itu, seharusnya pilkada bisa dijadikan sebagai satu-satunya sirkulasi elit untuk menampilkan sosok kepala daerah yang bersih yang sudah pasti muara akhirnya diharapkan berbanding lurus dengan terbentuknya pemeritahan bersih di daerah. Sejatinya perhetalan pilkada menjadi ajang pemilihan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik dengan rekam jejak yang baik untuk lima tahun ke depan.

Proses hukum yang sedang dilakukan KPK tentunya bisa membantu masyarakat mendapatkan pemimpin yang punya jejak rekam yang baik dan pemilih sudah pasti terbantu karena yang disodorkan hanya Cakada yang tidak terbelit kasus hukum. Tentunya jauh lebih sehat proses pilkada, bila Cakada yang dipilih adalah mereka yang punya jejak rekam yang baik dan bukan yang bermasalah.

Terasa lucu memang kalau kemudian setelah terpilih dalam pilkada lalu ditetapkan menjadi tersangka dan harus dilantik dalam penjara dan ini sudah pernah terjadi. Adapun kepala daerah terpilih yang terpaksa dilantik di penjara adalah Bupati Kabupaten Gunung Mas Hambit Bintih, Ismail Ishak Wakil Bupati Kabupaten Mesuji. Jefferson Rumajar Wali Kota Tomohon dan Yusak Yaluwo Bupati Kabupaten Boven Digoel

Tapi sepertinya KPK menunjukkan gelagat tak akan memenuhi permintaan pemerintah untuk menunda proses hukum yang menjerat calon kepala daerah. Sekali lagi langkah KPK itu dianggap penting untuk mewujudkan pilkada yang menghasilkan pemimpin berintegritas. Bila tetap dilakukan penundaan penetapan tersangka oleh KPK sekaitan dengan permintaan pemerintah sudah pasti ini akan  menjadi preseden buruk.

Penundaan penetapan status tersangka Cakada bisa jadi akan memperburuk kualitas demokrasi lokal, karena  pemilih disodori kandidat yang bermasalah untuk dipilih. Padahal substansi pilkada merupakan kontestasi untuk memilih pemimpin terbaik  untuk lima tahun kedepan. Hemat saya penundaan penetapan tersangka Cakada sudah pasti akan mendegradasi tujuan perhelatan pilkada itu sendri.

Sebaliknya, dengan diumumkannya Cakada yang diduga kuat terlibat korupsi oleh KPK, sedikit banyaknya akan menjadi referensi bagi pemilih untuk tidak memilih pemimpin yang terbelit masalah hukum. Jadi jangan hanya Cakada yang dianggap dirugikan atau parpol pengusung saja dengan pengumuman penetapan tersangka tersebut dengan mengabaikan hak-hak pemilih untuk bisa memilih Cakada yang punya jejak rekam baik. Ayo KPK umumkan siapa Cakada yang terlibat korupsi dan jangan pernah takut.

(Tulisan ini sudah dimuat di Harian WASPADA – Medan Rabu, 21 Maret 2018 dengan judul yang sama)

Advertisements
Posted by: effanzulfiqar | February 14, 2018

Ketika DPR Kehilangan “Akal Sehat”

Akhirnya DPR tetap mengesahkan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), yang menambah beberapa pasal kontroversial yang sangat bertolak belakang dengan prinsip-prisip demokrasi. UU MD3 dianggap telah menerabas konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang ada.

Refly Harun, menilai DPR telah kehilangan akal sehatnya terkait dengan Pasal 122 huruf (k) adanya otoritas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap perorangan, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. Bagaimana mungkin menurut Refly, DPR yang merupakan wakil rakyat, malah mengancam publik dan tidak mau dikontrol oleh rakyat.

Senyatanya DPR sepertinya ingin melakukan kriminalisasi terhadap praktik demokrasi yang masih belum sehat betul. Rakyat yang menjadi konstituen dan yang memilih mereka menjadi wakilnya, malah diancam akan dipidanakan bila dianggap merendahkan kehormatan dan martabat  DPR dan anggotanya. Hebat betul memang bila DPR menjadi lembaga yang anti kritik dan anggota dewan menjadi orang yang kebal kritik.

Dalih yang menyebut pasal tersebut bukan bermaksud untuk membatasi  kritik masyarakat terhadap kinerja DPR dan anggotanya hanya pembelaan diri semata. Motivasi pencantuman pasal tersebut boleh jadi karena ramainya kritik terhadap DPR terkait kinerja dan keterlibatan anggota dewan dalam kasus korupsi.  Argumen yang menyebut untuk menjaga martabat DPR sebagai lembaga negara jelas tidak nyambung dengan tugas dan fungsinya sebagai representasi dari rakyat.

Sikap DPR tersebut terkesan sangat egoistik,  karena menjadikan lembaga itu  anti kritik dan ini semakin memperkuat persepsi publik DPR bukan lagi rumahnya rakyat dan anggota DPR (D) hanya sekelompok elit yang sedang memperjuangkan kepentingan partai, kelompok dan dirinya sendiri. Logikanya DPR bukan rumahnya rakyat yang diisi orang-orang terhormat yang mewakili rakyat untuk menyuarakan aspirasi rakyat kepada Pemerintah.

Akhir-akhir ini sepertinya  sebagian besar anggota DPR merasa terancam dan terhina dengan kritik-kritik yang disuarakan oleh masyarakat karena makin rendahnya kinerja DPR dan anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ditambah  dengan adanya beberapa anggota dewan yang terbelit kasus korupsi. Seharusnya kinerja DPR dalam persepsi publik yang rendah bukannya direspon dengan membentengi diri dari kritik, apalagi mengancam untuk mempidanakan siapa saja yang dianggap merendahkan martabat DPR dan anggotanya.

Disisi lain MKD bukan lembaga penegak hukum, mengapa diberikan kewenangan bisa memanggil paksa orang lain  dengan bantuan kepolisian terhadap siapa saja yang dianggap menghina dan merendahkan martabat DPR dan anggotanya. Aneh memang konstruksi hukum yang dibangun DPR dengan analogi hukum seperti itu. Kalau memang ada yang dianggap menghina dan merendahkan martabat DPR plus anggotanya mestinya menjadi urusan Polisi bukan MKD.

Lucunya, MKD merupakan alat kelengkapan dewan, tiba-tiba berubah menjadi lembaga penegak hukum. Tugas dan fungsi MKD jelas menangani setiap aduan terkait pelanggaran etik dan moral yang dilakukan anggota dewan. Keberadaan MKD hakikatnya untuk mewujudkan lembaga DPR plus anggotanya yang bermartabat. Disamping  memastikan setiap anggota dewan tidak melakukan pelanggara etika dan moral. Menangani pelanggaran etika anggota dewan saja MKD sudah gagal, kini mau menjadi penegak hukum pula? Aneh.

Yang dilakukan DPR tersebut jelas sangat paradoks dengan kinerjanya yang jeblok dan beberapa anggotanya terlibat kasus korupsi. Menurut Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) krisis kepemimpinan yang terjadi berdampak negatif pada kinerja yang menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan kepemimpinan DPR sekarang menjadi yang terburuk dan tidak profesional karena harus gonta-ganti ketua.

Keberhasilan DPR mungkin hanya kemampuan melobi pemerintah untuk meningkatkan anggaran di tahun 2018, dari Rp 4,7 triliun menjadi Rp 5,7 triliun. Salah satu mata anggaran milik DPR adalah bujet pembangunan dan penataan kompleks parlemen di Senayan, sekitar Rp 601 miliar. Proyek untuk kompleks DPR itu bersifat multi tahun dan mulai dikerjakan pada periode 2014-2019.

Formappi juga mencatat DPR gagal memenuhi target kinerja terkait dengan fungsi legislasi. Hingga akhir masa sidang DPR, Badan Legislasi hanya mengesahkan enam RUU prioritas. Padahal tahun ini terdapat 52 rancangan beleid yang masuk Program Legislasi Nasional prioritas. Selain enam UU tersebut, ada 11 UU yang juga disahkan DPR, seperti konvensi internasional, UU APBN dan Perppu, yang tidak membutuhkan rancangan atau pembahasan yang melelehkan.

Jangan berharap di tahun 2018 kinerja DPR akan signifikan membaik, meskipun anggarannya meningkat dari Rp 4,7 triliun mrnjadi Rp 5,7 triliun di tahun 2018. Mengingat tahun 2018 dan 2019 merupakan hiruk pikuk tahun politik yang akan diramaikan dengan Pilkada Serentak yang bersambung dengan Pemilu legislatif dan presiden di tahun 2019 nanti. Mereka akan lebih sibuk mengurus Dapilnya dan memenangkan calon presiden dungkungan partainya.

Seharusnya tahun 2017 menjadi tahun pembuktian puncak kinerja DPR, bukan sebaliknya malah lebih sibuk merevisi UU MD3  dengan menambah-nambahi pasal yang bisa membentengi dirinya dari kritik dan menjadikan lembaga super body. Boleh saja DPR berdalih Pemerintah tidak serius dan jarang hadir dalam pembahasan RUU. Tapi rakyat menilai lain, mengapa untuk hal-hal yang terkait dengan kepentingan rakyat DPR tidak serius dan fokus tapi kalau sudah kepentingan DPR malah sebaliknya.

Yang pasti terkait dengan pencantuman pasal 122 huruf k di UU MD3, apapun argementasi yang disampaikan DPR dan anggota dewan yang terhormat, substansinya tetap menunjukkan terjadinya kemunduran demokrasi di Negeri ini. Boleh jadi aturan tersebut merupakan langkah awal menggiring DPR menjadi lembaga yang otoriter, anti kritik dan yang menjadikan sebagai lembaga tak tersentuh (untoucabel) oleh rakyat maupun hukum dengan hak imunitasnya.

Kita berharap koalisi masyarakat sipil bisa secepatnya melakukan judical review terhadap UU MD3 di Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi  UU MD3 sangat kotraproduktif dengan prinsip-prinsip demokrasi serta tugas dan fungsi DPR sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi representasi dari perwakilan rakyat. Dan tiba-tiba saya merasa takut, jangan-jangan isi artikel ini termasuk yang dikategorikan menjatuhkan martabat DPR itu?

(Tulisan ini sudah dimuat di Harian WASPADA – Medan, Rabu, 21 Februari 2018)

Posted by: effanzulfiqar | February 14, 2018

Elite Partai Penentu di Pilkada

Pilkada serentak 2018 yang akan diselenggarakan di 171 daerah,  17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota, kini telah melewati tahap pendaftaran pasangan calon. Tahap pendaftaran pasangan calon termasuk salah satu tahap yang kerap  menimbulkan kegaduhan di internal parpol di daerah karena tidak tersahutinya aspirasi arus bawah dalam proses penetapan pasangan calon di Pilkada.

Sebagaimana diketahui proses penetapan pasangan calon sejak Pilkada digelar tahun 2005 masih cenderung elitis dan sentralistis – mutlak ditentukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Semua proses dan sistem pencalonan masih tetap didominasi elit partai DPP yang ada di Jakarta. Siapapun kandidat yang akan diusung parpol baik untuk Pilkada provinsi dan kabupaten/kota tetap harus ada restu dari pusat. DPW/DPD/DPC atau sebutan lain di Daerah hanya diberikan kewenangan sebatas mengusulkan nama kandidat saja.

Apa yang disebut dengan surat rekomendasi menjadi kewenangan penuh DPP parpol yang harus dibubuhi tandatangan ketua umum dan sekretaris jenderal. KPU di semua level sudah pasti menolak pasangan calon yang diusung parpol bila belum ada surat rekomendasi yang ditandatangai ketua umum dan sekretaris jenderal tersebut. UU 10 Tahun 2016 juga memang menggariskan demikian adanya.

Contoh kasusnya,  ketika Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan Djarot Saiful Hidayat menjadi calon Gubernur Sumut berpasangan dengan Sihar Sitorus. Padahal Djarot yang mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Blitar itu, sama sekali tidak pernah punya hubungan emosional dengan masyarakat Sumut. Termasuk pengetahuan empiris terkait dengan geografis Sumut seperti apa. Keputusan untuk mengirimkan Djarot maju sebagai calon Gubernur Sumut terkesan sangat dipaksakan dan belum pernah terjadi sejak perhelatan Pilkada digelar tahun 2005.

Djarot tetap  menjadi pilihan Megawati dengan mengabaikan beberapa nama yang diajukan elite PDI-P di Sumut. Saat mengumumkan Djarot sebagai calon gubernur di Pilkada Sumut, Megawati sempat menceritakan pilihan kepada Djarot sepenuhnya adalah pilihannya. Termasuk pencalonan Puti Guntur Soekarno Putri. Puti yang berkarir di DPR dari Dapil Jawa Barat, ternyata bersanding dengan Gus Ipul di Pilkada Jawa Timur.

Setali tiga uang dengan PPP yang memberikan dukungan kepada pasangan  Djarot-Sihar sekalipun menimbulkan penolakan di DPW dan DPC PPP di Wilayah Sumut. Tapi elit pusat DPP  PPP tetap bersikeras memberikan restu terhadap kedua pasangan tersebut meskipun terjadi gelombang protes dan penolakan di internal PPP Sumut. Alasannya, karena PDI-P bersedia menerima kader PPP Taj Yasin sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ganjar Pranowo di Pilkada Jawa Tengah.

Kasus lain adalah apa yang menimpa Gubernur Sumut Tengku Erry Nuriadi yang harus menerima kenyataan pahit tidak dicalonkan partainya sendiri sekalipun yang bersangkutan menjadi Ketua NasDem Sumut. Padahal Erry sudah dideklarasikan sebagai calon gubernur dari NasDem oleh DPP NasDem sendiri secara meriah. Bahkan PKB, PKPI dan Golkar yang menyatakan dukungannya ke Erry berbalik arah menarik dukungannya kembali.

Sayangnya keinginan untuk mengubah sistem pencalonan yang bersifat elitis tersebut tidak mendapat respon ketika di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono keluar Perppu Nomor 1 Tahun 2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mengharuskan dilakukan uji publik untuk bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan bukan melulu hanya dilakukan parpol saja. Uji publik dilakukan dengan melibatkan kalangan akademisi, tokoh masyarakat dan komisioner KPU daerah.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Parludem) sendiri sebagaimana disebutkan Direktur Eksekutif lembaga itu, Titi Anggraini yang sudah pernah mengusulkan digelarnya semacam pemilu di internal parpol dengan melibatkan struktur parpol yang ada di daerah. Artinya kewenangan yang selama ini didominasi elite parpol di pusat bisa dikurangi. Tapi kini yang terjadi, justru sebaliknya, UU Nomor 10 Tahun 2016 semakin memperkokoh dominasi elit parpol pusat di struktur DPP dalam penetapan pasangan calon dalam Pilkada.

Ketentuan dalam UU tersebut menyebut pendaftaran calon dapat dilaksanakan oleh pimpinan partai tingkat pusat jika pimpinan partai tingkat provinsi atau kabupaten/kota menolak mendaftarkan calon yang diputuskan pusat. Artinya, bila terjadi dualisme kepengurusan parpol di  provinsi dan kabupaten/kota, maka pendaftaran calon bisa diambil alih DPP. Dualisme terjadi misalnya karena perbedaan pendapat anatara DPP dengan DPW/DPD/DPC dalam proses pencalonan.

Padahal, model pencalonan yang elitis dan sentralistis, sangat merugikan parpol dari segi kaderisasi. Kader yang sudah karatan dan berharap bisa maju lewat partainya kerap dikecewakan yang mendorong terjadi migrasi ke partai lain karena merasa tidak direspon partainya sendiri. Sebagaimana yang terjadi dengan Erry Nuriadi yang harus mengelus dada karena partainya tidak mau mencalonkannya sekalipun ia berstatus sebagai ketua dan petahana yang punya peluang besar untuk menang dalam Pilkada.

Model pencolanan seperti ini juga hanya melahirkan kepala daerah/wakil kepala daerah yang hanya tunduk pada kepentingan elite partai bukan kepada rakyat yang memilihnya. Tidak itu saja kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih hanya menjadikan jabatan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan jabatan publik yang lebih tinggi lagi.

Faktanya, sudah begitu banyak kepala daerah/wakil kepala daerah yang meninggalkan posisinya sebelum masa jabatannya berakhir tanpa sedikitpun merasa berdosa pada rakyat yang memilihya untuk masa lima tahun. Ironisnya masa jabatannya baru dijalani dua atau tiga tahun, kemudian ditinggalkan begitu saja   demi mendapatkan posisi jabatan publik yang lebih tinggi.  Mengejar kuasa dan jabatan publik yang lebih tinggi jauh lebih penting dari pada menunaikan janji-janji kampanye bekerja untuk rakyat yang telah memilihnya untuk lima tahun kedepan.

Dominasi elit partai politik pusat dalam menentukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah jelas mereduksi tatanan demokrasi lokal yang sedang dibangun. Dampak dari kebijakan semacam ini menyebabkan nilai masyarakat madani (civil society) sebagai pemegang mandat sebagai  pemilih dan pemilik suara tidak banyak berpengaruh dalam upaya konsolidasi demokrasi di tingkat lokal lewat momentum Pilkada lima tahunan yang menelan biaya milyaran rupiah tersebut.

Penentuan kebijakan strategis bakal calon siapa yang akan diusung parpol di Pilkada yang masih tersentralisasi dan diatur pusat tersebut, jelas sangat rawan menimbulkan terjadinya transaksi politik. Issu yang sempat menerpa para petinggi partai politik dengan sebutan adanya keharusan membayar “mahar” untuk mendapat rekomendasi menjadi sesuatu yang tak bisa dibatah. Sekalipun untuk membuktikan terjadinya transaksi kotor tersebut sangat sulit.

Di sisi lain, keburukan mekanisme semacam ini lebih cenderung pada pertimbangan personal, tidak lagi ideologi, visi, misi dan program kerja partai itu sendiri. Pragmatisme dan popularitas menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian rekomendasi kepada pasangan calon. Akibatnya, jumlah calon tunggal di Pilkada serentak terus bertambah dari tahun sebelumnya dan tahun ini  ada 13 calon tunggal.

Maka dalam perspektif seperti itu, siapa yang punya akses politik ke DPP parpol dan punya kekuatan lobi, maka itulah yang mendapat rekomendasi sekalipun bukan kader karena semua dilakukan melalui  proses yang personal bukan secara institusional. Proses personal tersebut kerap dilakukan dengan menggunakan jalur kedekatan personal, keluarga, pertemanan dan sudah pasti dengan pendekatan kekuatan uang.

Intervensi DPP yang kadang menabrak AD/ART parpol  kerap memicu kegaduhan politik. Keputusan DPP yang berseberangan dengan aspirasi dan kepentingan parpol di DPW/DPD/DPC, tak jarang melahirkan dualisme kepemimpinan pasca digelarnya Muswilub/Musdalub tandingan dengan agenda tunggal menyingkirkan ketua partai yang dianggap berseberangan dengan kepentingan DPP.

Pada akhirnya kekuasaan penentuan calon kepala daerah hanya ditentukan segelintir elit partai di DPP yang belum tentu memahami secara untuh kebutuhan dan keinginan daerah. Pola oligarki elit yang kini dipraktikan dalam lingkungan parpol terkait proses pencalonan tersebut – sepertinya sangat sulit untuk diubah. Dan ini sudah pasti akan terus menimbulkan sejumlah permasalahan. Atau memang sistem seperti itu sesuatu yang disengaja? Entahlah….!!!

Posted by: effanzulfiqar | February 14, 2018

Urgensi Verifikasi Faktual

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.53/PUU-XV/2017 tentang verifikasi faktual partai politik bersifat final dan mengikat.  Tidak ada kewenangan satu lembagapun untuk menafsirkan  putusan  MK terkait  frasa “verifikasi faktual”. Artinya KPU sebagai lembaga yang diberikan kewenangan melaksanakan putusan MK tersebut harus segera melakukan verifikasi faktual terhadap semua  partai politik perserta Pemilu 2019 tanpa kecuali.

Dasar dikabulkannya permohonan judical review yang diajukan Partai Idaman, karena MK menilai  UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1) dan (3), melanggar konstitusi dan tidak adil. Dimana keharusan verifikasi faktual di seluruh daerah hanya diberlakukan bagi parpol baru, sedangkan untuk partai politik peserta Pemilu 2014 verifikasi hanya diberlakukan di daerah otonom baru saja.

Untuk itu diharapkan KPU dapat menindak lanjuti putusan MK tersebut   secepatnya dengan menyusun jadual verifikasi faktual terhadap partai politik lama dan baru. Sangat diharapkan adanya konsistensi KPU sebagai satu-satunya lembaga yang diberi otoritas dalam penyelenggaraan Pemilu untuk melaksanakan putusan MK yang merupakan wujud kemandirian seperti disebut dalam Pasal 22E Ayat 5 UUD 1945.

Seandainya KPU tidak merespon dan melaksanakan putusan MK, sudah pasti lembaga ini dianggap telah melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam UU Pemilu. Disamping itu KPU bisa saja dituding tidak taat asas, yang dengan sendirinya pula layak dipertanyakan legitimasi Pemilu itu sendiri karena secara yuridis formal proses dan hasil Pemilu menjadi tidak sah dengan sendirinya dan kemungkinan hasil Pemilu rentan digugat.

Dari sisi etis KUPU sebagai penyelenggara Pemilu telah melanggar azas-azas Pemilu yang menjadi pedoman prilaku penyelenggara Pemilu itu sendiri. Sedangan asas keadilan dan kesetaraan menjadi subtansi penting dari frasa verifikasi faktual sebagaimana yang tertuang dalam putusan MK dimaksudkan.

KPU dalam hal ini wajib hukumnya melaksanakan asas keadilan dan kesetaraan terhadap semua partai politik lama dan baru. Argumen yang menyebut partai lama tidak memerlukan verifikasi faktual adalah pembenaran sepihak. Tidak ada jaminan partai lama yang ikut Pemilu 2014 secara kelembagaan, baik pengurus, keanggotan, keterwakilan 30 perempuan dan domisi kantor sesuai dengan yang dimuat dalam Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) valid datanya jika tidak dilakukan verifikasi faktual.

Terkait dengan sikap DPR dan Pemerintah yang pada awalnya menyebut tidak diperlukan lagi verfikasi faktual cukup Sipol,  sama sekali tidak nyambung dengan amar putusan MK. Menyamakan Sipol dengan verifikasi faktual jelas sangat keliru.  Keinginan membatalkan verifikasi faktual tersebut dengan alasan  UU Nomor 7 Tahun 2017  Pasal 173 hanya menyebut verifikasi, bukan verifikasi faktual sebenarnya hanya upaya mengaburkan substansi yang dimaksud dalam putusan MK.

Pemerintah dan DPR menilai putusan MK tersebut hanya meminta semua parpol wajib melalui tahap verifikasi untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu dan bukan verifikasi faktual. Sementara Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan bahwa verifikasi faktual merupakan ketentuan yang harus dijalankan lantaran MK telah membatalkan Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan bukan verifikasi apalagi menggunakan Sipol.

Padahal pengertian verifikasi faktual adalah memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen dan mencocokkannya dengan kebenaran fakta di lapangan. Sedangkan Sipol merupakan bagian dari seluruh proses administratif semata yang tidak berdasarkan pada pencocokan dengan kebenaran fakta lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dan keabsahan.

Sebagaimana dikatahui Sipol hanya mencocokkan dokumen adminitrasi fisik dengan yang terdaftar pada laman Sipol,  tidak ada proses verifikasi yang memastikan kebenaran data yang ada. Jadi Sipol hanya sebagai instrumen/alat yang membantu  memudahkan proses verifikasi faktual. Tentunya untuk bisa menguji kebenaran data yang ada di Sipol harus dilakukan cross cek lapangan lewat verifikasi faktual terhadap kepenguruan partai, keterwakilan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan dan domisili kantor di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Sekalipun sebelumnya Pemerintah bersama dengan DPR ngotot untuk tidak melaksanakan putusan MK untuk melakukan verifikasi faktual terhadap semua partai politik. Kini Pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo akhirnya mengakomodasi keputusan KPU untuk melakukan verifikasi sesuai dengan putusan MA yang menghendaki agar semua partai politik peserta Pemilu 2019 harus diverifikasi.

Jadi tidak diperlukan adanya  perubahan UU Pemilu, apalagi harus dikeluarkanya  Perppu. KPU hanya perlu merevisi PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu dan PKPU Nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD yang disesuaikan norma Pasal 172 sampai dengan Pasal 179 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan ini merupakan kewenangan KPU sebagai penyeleggara Pemilu yang independen untuk merevisinya.

Informasi yang diperoleh prosedur verifikasi faktual sesuai hasil kompromi dengan Pemerintah dan DPR,  KPU akan membagi verifikasi faktual ke dalam tiga tahap, yakni verifikasi faktual di tingkat kepengurusan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Verifikasi faktual menggunakan metode sampel sebesar 5 atau 10 persen dari setiap kepengurusan dan anggota partai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan.

Hemat saya model verifikasi faktual seperti ini sangat tidak akurat hasilnya karena terlalu kecil sampel yang diambil. Seharusnya yang dilakukan adalah dengan model sensus dengan menelusuri semua kepengurusan dan anggota partai. Sebagaimana disebut ketua KPU Arief Budiman ada kesepakatan antara KPU, DPR dan Pemerimtah tidak melewati batas tanggal 17 Februari sebagai penetapan partai politik peserta Pemilu 2019.

Waktu yang sempit menjadi alasan KPU menggunakan metode sampling dalam proses verifikasi faktual bukan sensus. Padahal keharusan bagi KPU untuk mentaati hasil konsultasi dengan DPR dalam RDP tidak lagi bersifat mengikat karena ketentuan itu sudah dibatalkan MK. Disinilah dipertanyakan kemandirian KPU, yang seharusnya tidak boleh diintervensi dan mengakomodir kepentingan politik partai politik di DPR sebagaimana yang dikeluhkan mantan anggota KPU Hadar Nafis Gumay yang menulis di laman facebooknya seperti ini : “Verifikasi faktual akan dilaksanakan tdk sesuai Putusan MK. PKPU No.11 akan diganti dgn PKPU baru. lebih terasa mengakomodir kepentingan politik parpol di DPR yg sungguhnya adalah subyek verifikasi ini. kok bisa ya? kok mau ya? sy sungguh prihatin”.

Sejak awal memang ketentuan yag disebutkan dalam Pasal 173 sebenarnya sudah bermasalah tapi tetap dipaksakan pemerintah dan DPR memasukannya dalam UU Pemilu. Padahal jelas inskonstitusional karena tidak memenuhi prisip keadilan dan kesetaraan untuk semua partai poitik yang akan menjadi peserta Pemilu 2019. Pembatalan terhadap ketentuan tersebut tidak terlalu mengkagetkan terutama bagi para pengiat dan pemerhati Pemilu,  karena sudah bisa diduga sejak awak akan dibatalkan MK.

Kita berharap Bawaslu dapat melakukan pengawasan pelaksanaan putusan MK terkait dengan keharusan verifikasi faktual. Adapun  DKPP diharapkan dapat terus mengawasi dan menjaga intgritas dan kemandirian penyelenggara Pemilu disemua tingkatan dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual.

Sedangkan Pemerintah diharapkan tetap mendukung segala konsekuensi atas pelaksanaan putusan MK, terutama kemungkinan terjadinya pertambahan anggaran biaya verifikasi faktual. Akhir kata, selamat bekerja dan tetap profesional  untuk teman-teman anggota KPU di semua tingkatan, meskipun verifikasi faktual yang dilakukan tidak sepenuhnya sama dengan subtansi putusan MK karena harus kejar target selesai tanggal 17 Februari mendatang.

Posted by: effanzulfiqar | January 17, 2018

Djarot dan Masa Depan PPP

Adalah Djarot Saiful Hidayat (Djarot) satu-satunya calon kepala daerah yang tercatat sejak Pilkada digulirkan tahun 2005, sebagai orang luar daerah yang tidak ada hubungan kelahiran, karier atau pernah berdomisili dengan tempat pencalonannya – Provinsi Sumatera Utara. Djarot lahir di Magaleng Jawa Tengah, karier politik melejit sebagai anggota DPRD Jawa Timur, Walikota Blitar dua priode. Sempat menjadi anggota DPR, Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta selama 8 bulan.

Djarot mencalon jadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Ahok, meskipun harus kalah diputaran kedua melawan pasangan Anies Baswedan dan Sandiago Uno. Hebatnya  kini menjadi calon gubernur di Provinsi Sumatera Utara yang diusung PDIP dan PPP yang akhirnya memberikan dukungan 4 kursi untuk melengkapi 16 kursi yang sudah ada menjadi 20 kursi sebagai syarat pencalonan.

Djarot secara remi sudah mendaftar di KPU Provinsi Sumatera Utara dihari terakhir pendaftaran setelah sebelumnya ada dua pasanga calon gubernur yang sudah mendaftar terlebih dahulu. Artinya Djarot sudah sah menjadi salah satu calon Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) yang berpasangan dengan Sihar Sitorus, di samping dua pasangan lainnya, Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah dan JR. Saragih – Ance.

Luar biasa memang Djarot setelah kalah di Pilkada DKI Jakarta kini dipercaya PDIP untuk “mengadu” nasibnya di Pilgubsu. Padahal semua orang tahu Djorot sama sekali tidak punya kaitan sejarah segarispun dengan Sumut. Tapi bagi PDIP Djorot disebut sebagai sosok yang pas memipin Sumut. Djarot disebu punya rekam jejak yang dianggap paling bagus dari pada kader lainnya yang punya kaitan sejarah dengan Sumut seperti Effendy Simbolon atau Maruar Sirait.

Bagi Djarot sendiri maju di Pilgubsu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan karena itu perintah partainya. Disamping memang sudah pernah didiskusikan dengan koleganya Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang pernah mencoba mencalonkan diri untuk maju di Pilgubsu 2013 lewat jalur perseorangan. Ahok menurut Djarot termasuk salah satu yang menguatkan tekatdnya untuk maju di Pilgubsu.

Terlepas dari pro kontra soal keikut sertaan Djarot di Pilgubsu sekalipun tidak ada kaitan sejarah hidupnya. Tidak ada satupun regulasi yang melarangnya ikut Pilgubsu, sepenuhnya itu menjadi hak politik Djarot dipilih dan memiih. Tapi bagaimanapun kondisi sosial kultur masyarakat Sumut jelas kontras dengan Pulau Jawa, apalagi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memang sudah basis tradisional pendukung PDIP.

Bila Djarot membayangkan sama saja, termasuk PDIP sebagai parpol utama pengusung, jelas asumsi tersebut salah besar. Sekalipun sudah ada Sihar Sitorus yang dipasangkan sebagai wakil gubernur sama sekali sosoknya  tidak terlalu dikenal di masyaraat Sumut bila dibadingan dengan Ruhut Sitompul misalnya. Sebagaian masyarakat mungkin tahu Sihar adalah anak konglomerat kelapa sawit DL. Sitorus.

Artinya, peluang menang Djarot di Pilgubsu tetap ada meskipun peluang itu cukup berat. Harus diingat Pilkada bukan memilih partai tapi memilih orang. Faktanya Djarot dan Sihar bukan sosok yang dikenal luas di Sumut. Akan sangat berbeda dengan Pulau Jawa,  bantuan media yang masive efektif mensosialisakan Djarot dalam Pilakada Jakarta. Yang pasti Sumut bukan Jakarta yang sudah terkoneksi dengan jaringan komunikasi dan wilayah yang relatif tidak seluas Sumut.

Kalau hanya berharap dengan orang Jawa yang ada di Sumut sebagaimana diminta Megawati agar bisa menerima Djarot tidak sepenuhnya banyak membantu. Tidak ada hubungan emosional yang kuat antara komunitas Jawa Sumut dengan Djarot. Komunitas Jawa belum tentu mau memilih berdasarkan kesamaan suku semata. Pemilih dominan menentukan pilihannya karena dipengaruhi pengetahuan dan pengenalan terhadap calon.

Pasangan Djorot – Sihar sudah pasti bisa diterima di basis-basis tradisional pemilih PDIP yang mencakup wilayah Simalungun, Pematang Siantar, Tapanuli Utara sekitarnya, Pulau Nias. Sedangkan wilayah Kota Medan sekitarnya akan sulit menerima pasangan ini, termasuk wilayah Labuhan Batu sekitarnya. Sedangkan wilayah Tapanuli Tengah sekitarnya sebagian bisa menerima pasangan ini dan wilayah Tapanuli bagian Selatan kecil peluangnya bisa menerima pasangan Djarot – Sihar.

Memenangan Djarot – Sihar di Pilgubsu bukan pekerjaan yang mudah bagi PDIP dan jaringan pendukungnya –  Projo (Pro Jokowi) yang dulu terlibat dalam Pilpres 2014. Masyarakat Sumut tidak begitu terpengaruh statemen yang menyebut Djarot punya jejak rekamnya baik dan segudang pengalaman sebagai birokrat. Terlalu bodoh rasanya masyarakat Sumut kalau masih mau memilih calon import yang sudah apkir dan kalah telak dalam Pilkada Jakarta.

Konflik di internal PPP

Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengakui terjadi barter politik antara PPP dan PDIP, untuk mengusung Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus dalam Pilgubsu.  Kesepakatannya PPP menyodorkan putra KH Maimoen Zubair, Taj Yasin Maimoen, sebagai calon wakil gubernur mendampingi Ganjar Pranowo di Pilkada  Gubernur Jawa Tengah. Dan PPP sepenuhnya mendukung Djarot- Sihar di Pilgubsu. Disamping ada enam point lagi dalam kontrak politik yang diajukan PPP, antara lain  pasangan Djarot-Sihar harus mengintensifkan gerakan wakaf Al-Quran.

Pasca dukungan yang diberikan PPP tanpa mengikuti saran DPW PPP Sumut tersebut yang menginginkan bukan Sihar menjadi pendamping Djarot. Dimana keinginan DPW Sumut adalah kader/putra daerah dan muslim. Nama yang direkomendasikan DPW adalah Tengku Erry Nuradi, Edy Rahmayadi dan Samsul Arifin. Tidak disahutinya permintaan DPW PPP Sumut ini  telah menyebabkan konflik di internal PPP. Salah satu buktinya pada saat pendaftaran di KPU Sumut tidak ada satupun unsur pimpinan PPP Sumut yang hadir dan yang mendampingi pendaftaran adalah DPP PPP.

Ketua DPW PPP Yulizar Parlagutan Lubis tegas menyebut menolak keputusan DPP dan menyatakan tidak akan terlibat untuk memenangkan Djarot-Sihar di Pilgubsu. Demikian juga di DPC se-Sumatera Utara tegas menolak pasangan yang diusung PDIP dan PPP ini. Terkait dengan keputusan yang diambil Ketua DPP PPP, Romahurmuziy menyebut  sama sekali tidak menyalahi prinsip partai soal kepemimpinan muslim, karena menurutnya Djarot adalah seorang muslim sekalipun wakilnya bukan Muslim.

Dukungan yang diberikan PPP terhadap pasangan Ahok – Djarot ketika di Pilkada Jakarta nuansanya sama saja ketika partai berlambang Kakbah ini mendukung pasangan Djarot – Sihar.  Jelas Ahok bukan Muslim sebagaimana Sihar. Parahnya lagi Ahok menjadi pelaku penistaan terhadap Agama Islam. Jadi, argumentasi yang disebut Romy terkait dukungan terhadap Djarot sebagai seorang Muslim tidak menyalahi prinsip partai yang berazaskan Islam, tak lebih dari pembenaran sikap pragmatis elit DPP PPP yang merasa punya kuasa untuk memaksakan kehendaknya sekalipun ada penolakan dari DPW dan DPC di Sumut.

Seharusnya PPP tidak mesti jatuh untuk kedua kalinya ke lobang yang sama, mengulang kesalahan yang dilakukannya di Pilkada Jakarta dengan mendukung pasangan Djarot – Sihar di Pilgubsu. Status Ahok dan Sihar tetap sama bukan Muslim, meskipun Sihar bukan menjadi calon Gubernur subtansinya tetap sama saja. Artinya kebijakan DPP PPP yang kontradiktif dengan keinginan DPW dan DPC sudah pasti merugikan PPP secara kelembagaan dengan kebijakan mendukung pasangan Djarot – Sihar di Pigubsu.

Mengingat pelaksanaan Pileg dan Pilpres hanya tinggal satu tahun lagi. Tentu semua kebijakan yang dianggap sangat tidak sesuai dengan ideologi PPP yang berasaskan Islam sedikit banyaknya akan mempengaruhi elektabilitas PPP di Sumut. Bahkan dipredisiksi PPP juga secara nasional akan mengalami penurunan elektabilitas terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil selama ini yang dirasakan tidak lagi pro terhadap Islam. Bahkan sebaliknya dianggap memusuhi ummat Islam dan itu menjadi fakta yang tak bisa dibatah PPP sejak kasus penistaan Agama Islam oleh Ahok, aksi bela Islam 212, perhelatan Pilkada Jakarta sampai dengan pembubaran HTI.

« Newer Posts - Older Posts »

Categories